DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran dalam APBK, Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan bantuan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :

10.Oanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE dan WALIKOTA LHOKSEUMAWE MEMUTUSKAN: OANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota. 4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan 8. IN ndak sebagai Bendahara Umum Daerah.bert 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe. 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat Pemerintah Kota adalah Pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disingkat KIP Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Pemilu DPRK adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kota kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat APBK adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Oanun Kota Lhokseumawe. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah ergdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 20.

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC/DPW atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang/Konferensi Cabang/Muktamar Tingkat Daerah atau sebutan lain yang telah terdaftar di Pemerintah Kota.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK. (1 Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBK. Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah pemilu DPRK yang ditetapkan oleh KIP Kota. Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Kota.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Besaran nilai bantuan per suara yang mendapat kursi di DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat

(1)berdasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Perhitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan KA di DPRK periode 2009. 5s
(1)
(3)Perhitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Pemilu DPRK berikutnya bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode sebelumnya.
(3)

Pasal 5

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai persuara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode berkenaan. Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk periode Pemilu DPRK berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2).

Pasal 6

Rincian besaran nilai bantuan per suara dan besaran jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe

BAB IV

PENGANGGARAN DALAM APBK

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 8

DPD/DPC/DPW Partai Politik dan Partai Politik Lokal mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. Dalam hal Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus lainnya yang berwenang atau diberi kewenangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

(3)Nana Politik dan Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan Partai Politik Lokal serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC/DPW atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik dan Partai Politik Lokal:
2. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak: C. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil Pemilu DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kota,
3. d.nomor rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan:
4. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60Y6 (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik:
5. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan: dan
6. g.surat pernyataan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik dan Partai Politik Lokal: (S5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada KIP Kota dan Kepala Badan Kesbangpol.

Pasal 9

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik dan Partai Politik Lokal tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang KA dari APBK tidak dapat diberikan. ' 7

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kota.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri dari unsur:
1. a.Badan Kesbangpol:
2. b.Bagian Hukum Sekretariat Kota,
3. c.DPKAD:
4. d.Inspektorat: dan
5. e.KIP Kota.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…