Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:
1.Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota. 4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan 8. IN ndak sebagai Bendahara Umum Daerah.bert 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe. 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat Pemerintah Kota adalah Pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disingkat KIP Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Pemilu DPRK adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kota kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat APBK adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Oanun Kota Lhokseumawe. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah ergdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 20. (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1)
(2)Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC/DPW atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang/Konferensi Cabang/Muktamar Tingkat Daerah atau sebutan lain yang telah terdaftar di Pemerintah Kota.
BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN