DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Penyertaan Modal Daerah, Mekanisme Penyertaan Modal Daerah, Divestasi, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe;
c.bahwa Perseroan Terbatas Bank Aceh merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam konstribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Aceh, perlu adanya Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Lhokseumawe;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pernyataan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Lhokseumawe; Mengingat : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2492);

3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE dan WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapat Belanja Kota Lhokseumawe.
7.Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
10.Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. 11.Pengelola Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
12.Perencanaan Penyertaan Modal Daerah adalah usulan rencana Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan Penyertaan Modal tahun anggaran berikutnya.
13.Rencana Kegiatan Penyertaan Modal adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang berisi kegiatan Penyertaan Modal dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
14.Penasihat Penyertaan Modal Kota Lhokseumawe yang untuk selanjutnya disebut Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
15.Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
16.Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Aceh, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
17.Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh.
18.Inspektorat adalah inspektorat Kota Lhokseumawe.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Pemerintah Kota dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dengan mendorong PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk ikut mengelola potensi daerah;
2. b.menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Walikota memiliki kewenangan dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
(2)Kewenangan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.regulasi;
2. b.operasional; dan
3. c.supervisi.

Pasal 5

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah secara nasional.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

a.menetapkan kebijakan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah;
b.menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan Penyertaan Modal Daerah; dan
c.menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari Penyertaan Modal Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 7

(1)Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Penyertaan Modal Daerah;
2. b.mengusulkan rencana kebutuhan dana Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBK;
3. c.menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Penyertaan Modal Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan perjanjian Penyertaan Modal Daerah terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
5. e.melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
6. f.mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
7. g.mengusulkan perubahan perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
8. h.melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Penyertaan Modal Daerah; dan
9. i.melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 8

(1)Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.melakukan monitoring pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Kota;
2. b.melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
3. c.melakukan koordinasi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah langsung.
(2)Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPK yang membidangi pengawasan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

Dengan Qanun ini Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005