DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang mengalokasikan 40% Dana Otsus dikelola oleh Kabupaten/Kota;
c.bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubemur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, yang memberikan seluruh pengelolaan DOKA kembali ke kab/kota sehingga mempengaruhi penambahan program RPJM Kota Lhokseumawe;
d.bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe yang mengamanatkan pembentukan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
e.bahwa sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/ XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019 yang diantaranya menyebutkan bahwa penyusunan indikator kinerja dalam RPJM belum sesuai dan adanya ketidakselarasan program antara RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya serta keselarasan antara RPJMN dan RPJPD; ~ WALIKOTALHOKSEUMAWE PROVINS! ACEH QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWENOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWETAHUN 2017-2022 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHAPENYAYANG ATAS RAHMATALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTAKOTA LHOKSEUMAWE, , I • Dipindai dengan CamScanner

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ~ Republik Indonesia Nomor 5679); ;1 l g.

f.bahwa hasil dari pelaksanaan evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022 yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada awal Tahun 2020, telah diperoleh beberapa kesimpulan yang menghasilkan beberapa rekomendasi agar dilakukan pembaharuan (updating) terhadap data Kondisi Kinerja awal (2017) RPJMK Lhokseumawe 2017-2022 yang terurai pada BAB II (penyempurnaan data pendukung dalam penentuan indikator kinerja), BAB VI (penambahan Kebijakan Kepala Daerah) dan BAB IX (penyempurnaan Indikator Kinerja); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Qanun Kata Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kata Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Mengingat ., i Dipindai dengan CamScanner
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
9. 11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014- 2019;
10. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. 14.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
13. 15.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012- 2032 Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9};
14. 16.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); ~ Dipindai dengan CamScanner Pasal l Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
15. 1.Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe. 't< Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kata Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kata Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
16. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasall WALIKOTALHOKSEUMAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017-2022. dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE Dengan Persetujuan Bersama

17.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
18.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
19.Peraturan Gubemur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
20.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
21.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
22.Qanun Kota Lhokseumawe Nornor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Lhokseumawe Lembaran Kata Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
23.Qanun Kata Lhokseurnawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kata Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7); Dipindai dengan CamScanner
2.Kata Lhokseumawe adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3.Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kata adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kata Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kata.
4.Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kata Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kata yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7.Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK,Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kata di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan;
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kata Lhokseumawe adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kata Lhokseumawe untuk priode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang merupakan basil penyesuaian.
13.Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang mengacu kepada ~ Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Dipindai dengan CamScanner RPJM Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi:

a.Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD untuk seluruh pemangku kepentingan di Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selarna periode 2017-2022; -sr: Kata dalam menyusun RKPK.

Pasal 5

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi se bagai beriku t:

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, dimana tata cara perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
14.Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) Tahun.
15.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaran Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
16.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe. Dipindai dengan CamScanner LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 9 REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH:(9/87 /2020) T. ADNAN ' Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 23 November 2020 8 Rabi'ul Akhir 1442 J ~ SEKRETARIS DAERAH A.. U/ b(" KOTA LHOKSEUMAWE'.,/f" UAIDIYAHYA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II RPJM Kota Lhokseumawe dilaksanakan oleh Walikota dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota.
5.Merubah Lampiran Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dipindai dengan CamScanner TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR Pasal II Cukupjelas Pasall Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/ XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019 serta hasil dari pelaksanaan evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022 yang telah dilakukan oleh Bappeda pada awal Tahun 2020, maka perlu dilakukan penyelarasan terhadap setiap indikator-indikator kinerja dan program-program dengan mengacu pada ketentuan yang adatelah terjadi perubahan Program, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kata Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022; PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017-2022 I. PENJELASAN UMUM i LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................... i DAFTAR TABEL .............................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1-1 1.1 Latar Belakang ............................................................... 1-1 1.2 Dasar Hukum ................................................................ 1-6 1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................ 1-9 1.4 Maksud dan Tujuan ...................................................... 1-10 1.5 Sistematika Penulisan ..................................................... 1-11 BAB II Gambaran Umum Kondisi Kota ......................................... 1-11 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ......................................... II-1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .......................... II-1 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... II -11 2.2.1 Fokus Kesejateraan dan Pemetaan Ekonomi ......... II -11 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB ........................................... II -11 2.2.1.2 Laju Imflasi ........................................................ II -15 2.2.1.3 PDRB Per Kapita.................................................. II -16 2.2.1.4 Indeks Rasio Gini ................................................ II -17 2.2.1.5 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan ... II -17 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .................................... II -18 2.2.2.1 Pendidikan .......................................................... II -18 2.2.2.2 Kesehatan .......................................................... II -21 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .......................... II -40 2.2.3.1 Kebudayaan ....................................................... II -40 2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga ....................................... II -41 2.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................. II -41 2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....................................... II -41 2.3.1.1. Pendidikan ........................................................ II -41 2.3.1.2. Kesehatan .......................................................... II -46 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ............... II -92 2.3.1.6. Sosial ................................................................. II -102 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ........................................ II -107 ii 2.3.2.1. Tenaga Kerja....................................................... II -107 2.3.2.2. Komunikasi dan Informatika .............................. II -116 2.3.2.3. Penanaman Modal .............................................. II -119 2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .................................................................. II -120 2.3.2.5. Pangan .............................................................. II -125 2.3.2.6 Pertanahan .......................................................... II -126 2.3.2.7. Lingkungan Hidup .............................................. II -127 2.3.2.8. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil ................................................................... II -131 2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................. II -134 2.3.2.10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .......................................................... II -144 2.3.2.11.Perhubungan ..................................................... II -145 2.3.2.12. Komunikasi dan Informatika ........................... II -152 2.3.2.13. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .......... II -153 2.3.2.15. Kepemudaan dan Olahraga............................... II -156 2.3.2.16. Statistik ............................................................ II -157 2.3.2.17. Kebudayaan ..................................................... II - 158 2.3.2.18. Perpustakaan ................................................... II - 60 2.3.2.19. Kearsipan ......................................................... II -161 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ........................... II -162 2.3.3.1. Pariwisata......................................................... II -162 2.3.3.3. Perdangangan..................................................... II -167 2.3.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan .............. II -169 2.3.4.1. Perencanaan ...................................................... II -169 2.3.4.2. Keuangan ........................................................... II -172 2.3.4.3. Kepengawaian, Pendidikan dan Pelatihan ........... II -173 2.3.4.4 Pengawasan......................................................... II -176 2.3.5. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan ................ II -179 2.3.5.1. Syariat Islam ...................................................... II -179 2.3.5.2. Majelis Ulama ..................................................... II -180 2.3.6. Aspek Daya Saing Daerah...................................... II -182 2.3.6.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .................. II -182 2.3.6.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur ............... II -183 2.3.6.3. Fokus Iklim Investasi ......................................... II -184 2.3.6.4. Fokus Sumber Daya Manusia ............................ II -187 iii BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERA 3.1 kinerja Keuangan Masa Lalu .......................................... III -2 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK ..................................... III -2 3.1.1.1 Perkenbangan dan Kinerja Pendapatan ..... III - 6 3.1.1.2 Realisasi Belanja ........................................ III -14 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah ................................... III -14 3.1.2 Neraca Daerah ....................................................... III -14 3.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ....................... III -19 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ............................ III -20 3.2.2 Analisis Pembiayaan .............................................. III -21 3.3 Kerangka Pendanaan ....................................................... III -24 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja ......................... III -24 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan ....................... III -29 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ........ IV -1 4.1 permasalahan Pembangunan ........................................ IV - 2 4.2 Isu- isu Strategis Daerah ................................................. IV - 4 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................... V - 1 5.1 Visi .................................................................................. V - 1 5.2 Misi ................................................................................. V - 2 5.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................ V -3 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ................................................... VI - 1 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan ............................................. VI - 1 6.2 Program Pembangunan Daerah ......................................... VI - 14 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ........................................................ VII - 1 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ....... VIII - 1 BAB IX PENUTUP ............................................................................ IX - 1 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rata-rata Temperatur Maksimum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ................................................. II -9 Tabel 2.2 Banyaknya Curah Hujan,Hari Hujan dan penyenaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ......................... II -9 Tabel 2.3 Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ................................................ II -10 Tabel 2.4 Arah Angin ,Kecepatan Rata-rata, dan Kecepatan Angka Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ...................... II -10 Tabel 2.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ....................................................................... II -11 Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ....................................... II -13 Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Kontan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -14 Tabel 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -15 Tabel 2.9 Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota Tetangga Tahun 2015- 2019 .................................................................................. II -17 Tabel 2.10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ....................................................................... II -42 Tabel 2. 11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ....................................... II -43 Tabel 2.12 Angka Partisipasi Murnai (APM) Kota lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -44 Tabel 2. 13 Angka Putus Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ......................................................................... II -45 Tabel 2.14 Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2019 .............................................................. II -46 Tabel 2.15 Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -47 v Tabel 2. 16 AKHB dan AKB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........ II -48 Tabel 2. 17 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -49 Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -51 Tabel 2. 19 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -51 Tabel 2. 20 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -52 Tabel 2. 21 Rasio Pukesmas, Poliklinik ,Pustu Per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -54 Tabel 2. 22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -55 Tabel 2. 23 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -57 Tabel 2. 24 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -58 Tabel 2. 25 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -59 Tabel 2. 26 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kopetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -61 Tabel 2. 27 Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Clild Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 . II -62 Tabel 2. 28 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -63 Tabel 2. 29 Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .. II -64 Tabel 2. 30 Cakupan Persentase Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................ II -65 Tabel 2. 31 Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -66 Tabel 2. 32 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................. II -67 Tabel 2.33 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -68 Tabel 2. 34 Tinkat Kematian karena Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............... II -69 vi Tabel 2. 35 Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........ II -70 Tabel 2. 36 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................ II -71 Tabel 2. 37 Cakupan Penderita Diare yang ditangani Kota lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -72 Tabel 2. 38 Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -73 Tabel 2. 39 Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ......... II -74 Tabel 2. 40 Proporsi Anak Balita dengan Deman yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang tepat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -75 Tabel 2. 41 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -76 Tabel 2. 42 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................... II -77 Tabel 2. 43 Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan dan Pukesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................ II -78 Tabel 2. 44 Cakupan Pukesmas dan Pembantu Pukesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ................................................. II -78 Tabel 2. 45 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -80 Tabel 2. 46 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumaw Tahun 2015- 2019 ................................................................................... II -82 Tabel 2. 47 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -84 Tabel 2. 48 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -85 Tabel 2. 49 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -88 Tabel 2. 50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -89 Tabel 2. 51 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -90 vii Tabel 2. 52 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -92 Tabel 2. 53 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Km) ................................ II -93 Tabel 2. 54 Jenis,kondsi,Kelas,dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -94 Tabel 2. 55 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -96 Tabel 2. 56 Panjang Jalan dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -97 Tabel 2. 57 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ......................................... II -97 Tabel 2. 58 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -98 Tabel 2. 59 Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ......................................... II -99 Tabel 2. 60 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Limnas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -100 Tabel 2. 61 Jumlah penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -101 Tabel 2. 62 Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -102 Tabel 2. 63 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial .............................. II -103 Tabel 2. 64 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Pontensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........ II -104 Tabel 2. 65 Persentase Pante Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -105 Tabel 2. 66 Disabilitas yang Menerima Bantuan Tahun 2015-2019 ....... II -106 Tabel 2. 67 Angka partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -107 Tabel 2. 68 Tingka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -108 Tabel 2. 69 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -108 viii Tabel 2. 70 Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -109 Tabel 2. 71 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -110 Tabel 2. 72 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......... II -111 Tabel 2. 73 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -112 Tabel 2. 74 Angka Sengketa Pengusaha –Pekerja Per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -112 Tabel 2. 75 Besaran Kasur yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........... II -113 Tabel 2. 76 Keselamtan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -114 Tabel 2. 77 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............... II -115 Tabel 2. 78 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijsksn Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.. II -116 Tabel 2. 79 Rasio Warnet Terhadap Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -116 Tabel 2. 80 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -118 Tabel 2. 81 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -119 Tabel 2. 82 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -120 Tabel 2. 83 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -121 Tabel 2. 84 Proporsi Kursi yang di Duduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -122 Tabel 2. 85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -122 Tabel 2. 86 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -124 ix Tabel 2. 87 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -125 Tabel 2. 88 Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -126 Tabel 2. 89 Luas Lahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ....................... II -127 Tabel 2. 90 Persentase Timbulan Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -128 Tabel 2. 91 Persentase Jumlah Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -129 Tabel 2. 92 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -130 Tabel 2. 93 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -131 Tabel 2. 94 Rasio Bayi Ber akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -132 Tabel 2. 95 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -134 Tabel 2. 96 Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2015-2019 II -135 Tabel 2. 97 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................ II -135 Tabel 2. 98 Data Penyaluran Dana Ke Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -136 Tabel 2. 99 Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -137 Tabel 2.100 Data Badan Usaha Milik Gnpong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -138 Tabel 2.101 Cakupan Pembinaan Badan Usah milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -139 Tabel 2.102 Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-019 ............................................................................ II -140 Tabel 2.103 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -141 Tabel 2.104 Presentase PKK aktif di Kota Lhkseumawe Tahun 2015- 2019 ................................................................................... II -142 x Tabel 2.105 Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -143 Tabel 2.106 Strata Posyandu di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.. II -143 Tabel 2.107 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -144 Tabel 2.108 Jumlah Kendraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................................ II -145 Tabel 2.109 Rasio Izin Trayek Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019 ..... II -146 Tabel 2.110 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 ................................................................................... II -147 Tabel 2.111 Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -148 Tabel 2.112 Kepemilikan KIR Angkutan Umun Tahun 2015-2019 ......... II -149 Tabel 2.113 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umun (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -149 Tabel 2.114 Pemasangan Rambu-rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -150 Tabel 2.115 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -151 Tabel 2.116 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -151 Tabel 2.117 Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................... II -152 Tabel 2.118 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 ................................................................................... II -153 Tabel 2.119 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .. II -154 Tabel 2.120 Jumlah investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019 .......................................................................... II -154 Tabel 2.121 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tashun 2015-2019 .......................................................................... II -155 Tabel 2.122 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -155 Tabel 2.123 Persentase organisasi pemuda yang aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II - 156 Tabel 2.124 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II - 156 xi Tabel 2.125 Cakupan pelatih yang bersetifikasi Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .............................................................. II - 157 Tabel 2.126 Penyelenggara festival seni budaya Kota Lhokseumawe ...... II - 59 Tabel 2.127 Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe ........... II - 160 Tabel 2.128 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019 ......................................... II - 161 Tabel 2.129 Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II - 162 Tabel 2.130 Objek wisata Kota Lhokseumawe ........................................ II - 163 Tabel 2.131 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Lhokseumawer Tahun 2015-2019 ............................................................... II -164 Tabel 2.132 Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................ II -165 Tabel 2.133 Konstribusi Kelompok Tani Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ................................................. II -166 Tabel 2.134 Produktivitas Komunitas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -166 Tabel 2.135 Kontribusi Sektor Perdangangan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2016 ........................................ II -167 Tabel 2.136 Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................................................... II -168 Tabel 2.137 Produksi Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................................... II -168 Tabel 2.138 Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ................... II -173 Tabel 2.139 Presentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -174 Tabel 2.140 Jumlah Jabatan Pimpinana Tinggi,Jabatan Administrasi,Jabatan Pengawas,Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................................... II -175 Tabel 2.141 Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......... II -176 Tabel 2.142 Capaian Kapabilitas APIP Pemerinta Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................................... II -177 Tabel 2.143 Capaian Tingkat Kematangan SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................................... II -178 xii Tabel 2.144 Tipe Dayah,Kepemilikan ,dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -179 Tabel 2.145 Jumlah Hafiz –Hafizah yang di Bina Tahun 2015-2019 ...... II -180 Tabel 2.146 Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 ............................................................................... II -181 Tabel 2.147 Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -181 Tabel 2.148 Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -183 Tabel 2.149 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -184 Tabel 2.150 Angka Kriminalitas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 II -185 Tabel 2.151 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................................... II -186 Tabel 2.152 Presentasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019 ............................................................ II -187 Tabel 2.153 Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 ............................................................................... II -188 Tabel 2.154 Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................................... II -189 Tabel 3.1 Rata- rata Pertumbuhan APBK Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ...................................................................... III- 3 Tabel 3.2 Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ..................................... III- 15 Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 ...................................................................... III- 18 Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ............. III- 21 Tabel 3.5 Surplus/ Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ........................................................... III- 22 Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ..................................... III- 23 Tabel 3.7 Perubahan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022 ............................. III- 26 xiii Tabel 3.8 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022 ...................................................................... III- 30 Tabel 3.9 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022 III- 31 Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ..................................... V- 6 Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran DAN Strategi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ..................................... VI- 2 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ........................................................... VI- 12 Tabel 6.3 Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ..................................... VI- 14 Tabel 6.4 Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi .......... VI- 16 Tabel 6.4 A Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi .......... VI- 42 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018-2020 Pemerintah Kota Lhokseumawe ..... VII- 2 Tabel 7.1 A Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021-2022 Pemerintah Kota Lhokseumawe ..... VII-3 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Perioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018- 2020 ............................................................................... VII-5 Tabel 7.2 A Indikasi Rencana Program Perioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021- 2022 ............................................................................... VII- 27 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU) Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022 .................................... VIII- 3 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah ( IKD) terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022 ............................ VIII- 11 xiv DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Proses penyusunan RPJMK Lhokseumawe ...................... I -2 Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan......................... I -9 Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Lhokseumawe..................................... II -2 Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe .................... II -3 Gambar 2. 3 Peta Geologi Kota Lhokseumawe ...................................... II -4 Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe ................................. II -5 Gambar 2. 5 Penggunaan Lahan Kota lhokseumawe (Ha) ..................... II -6 Gambar 2. 6 Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe ........................ II -8 Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 (%) .......................................................................... II -12 Gambar 2. 8 PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) II -16 Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2019 ...................................................................... II -18 Gambar 2.10 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................... II -19 Gambar 2.11 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................................... II -20 Gambar 2.12 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -21 Gambar 2.13 Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........................................................... II -22 Gambar 2. 14 Indeks Perkembangan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -23 Gambar 2. 15 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -24 Gambar 2. 16 Prevalensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -25 Gambar 2. 17 Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -26 Gambar 2. 18 Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............ II -27 Gambar 2. 19 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ........... II -28 xv Gambar 2. 20 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -29 Gambar 2. 21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................. II -30 Gambar 2. 22 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -31 Gambar 2. 23 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar ............................................... II -32 Gambar 2. 24 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas Mendapatkan Skiring Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -33 Gambar 2. 25 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -34 Gambar 2. 26 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ...................................................................... II -35 Gambar 2. 27 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Keehatan Jiwa Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .......................................................... II -36 Gambar 2. 28 Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar Kota Lhokseumae Tahun 2015-2019 II -37 Gambar 2. 29 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ............................ II -38 Gambar 2. 30 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .................... II -39 Gambar 2. 31 Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -40 Gambar 2. 32 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -169 Gambar 2. 33 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..................................... II -183 Gambar 3.1 Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ............................. III- 7 xvi Gambar 3.2 Rata- rata Pertumbuhan Komponen PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ..................................... III -8 Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ..................................... III -8 Gambar 3.4 Proprosi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ........................................................... III- 9 Gambar 3.5 Proprosi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ..................................... III- 10 Gambar 3.6 Proprosi Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ...................................................................... III- 10 Gambar 3.7 Proprosi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ..................................... III- 11 Gambar 3.8 Proprosi Komponen Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ..................................... III- 12 Gambar 3.9 Proprosi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 ...................... III- 13 Gambar 3.10 Pertumbuhan AssetKota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019 ............................................................................... III- 17 Gambar 3.11 Balance Sheet Ratio Kota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019 ............................................................................... III- 19 Gambar 3.12 Realisasi Silpa Kota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019 ..... III- 23 Gambar 5.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah ......................... V- 4 Gambar 5.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah......................... V- 4 I - 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menetapkannya menjadi peraturan daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan berdasarkan empat pendekatan penting. Pertama, pendekatan teknokratik yaitu proses penyusunan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJM. Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPJM melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. Keempat, pendekatan bottom I - 2 up dan top down yang merupakan proses perencanaan yang berproses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai hirarki pemerintahan. Selanjutnya proses penyusunan RPJMK Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini: Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMK Lhokseumawe Dalam pelaksanaannya, RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2020 direkomendasikan untuk disempurnakan dengan melakukan revisi RPJM, hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/ XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019, diantaranya disebutkan bahwa penyusunan indikator kinerja dalam RPJM belum sesuai dan adanya ketidakselarasan program antara RPJMD dan dan dokumen perencanaan lainnya serta keselarasan antara RPJMN dan RPJPD, selain itu RPJM perlu dilakukan revisi akibat terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang mengalokasikan 40% Dana Otsus dikelola oleh Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan terdapat program-program DOKA yang belum tertampung dalam RPJM, dan terbitnya Peraturan I - 3 Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, yang memberikan seluruh pengelolaan DOKA kembali ke kab/kota sehingga mempengaruhi penambahan program RPJMK Lhokseumawe. Selanjutnya revisi perlu dilakukan dengan terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan seluruh program dalam RPJMK Lhokseumawe mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tersebut dimulai Tahun 2020 dan seterusnya. Hal tersebut diatas sesuai dengan amanat dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan terjadi perubahan yang mendasar yakni adanya perubahan kebijakan nasional Selanjutnya hasil dari pelaksanaan evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022 yang telah dilakukan oleh BAPPEDA pada awal tahun 2020, telah diperoleh beberapa kesimpulan yang menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam rangka melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 antara lain:

a.Agar dilakukan pembaharuan (updating) terhadap data Kondisi Kinerja awal (2017) RPJMK Lhokseumawe 2017-2022. Data tersebut terurai pada BAB II (penyempurnaan data pendukung dalam penentuan indikator kinerja), BAB VI (penambahan Kebijakan Kepala Daerah) dan BAB IX (penyempurnaan Indikator Kinerja). Adapun sumber data ini umumnya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun OPD Kota Lhkseumawe. I - 4
b.Disebabkan karena kesulitan evaluasi terhadap keuangan pada program-program yang memiliki lebih dari 1 (satu) outcome, maka target keuangan program yang tercantum pada BAB VII-Tabel 7.2 dapat ditampilkan outcome dan keuangannya dan agar dilakukan Penyempurnaan BAB IV Terhadap Prioritas 6 yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan yang mendukung 2 Misi yaitu Misi ke 5 dan Misi Ke 6, hendaknya masing-masing Misi paling sedikit mendukung 1 Prioritas.
c.Agar dapat dilakukan penambahan untuk Dinas Pertanahan dan memasukkan Program-program prioritas dalam RPJMK 2017-2022 serta agar dilakukan sinkronisasi dengan memasukkan beberapa kebijakan nasional yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ke dalam dokumen perubahan RPJMK Lhokseumawe 2017-2022.
d.Untuk Program dengan kinerja yang belum mencapai target maka dilakukan penambahan anggaran yang mencukupi dan melakukan revisi/penyesuaian/penurunan target jika tidak mungkin dicapai pada akhir periode.
e.Program yang yang tercantum dalam RPJMK, namun tidak pernah dilaksanakan, maka jika dinilai bahwa tidak diperlu dilaksanakan, agar dihapus dari dokumen RPJMK dan jika dinilai perlu untuk dilaksanakan, maka agar diberikan dorongan yang kuat guna mengejar “ketinggalan”. Selanjutnya untuk program yang tidak tercantum dalam RPJMK (Program DOKA) namun dilaksanakan, agar dicantumkan pada dokumen perubahan RPJMK.
f.Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dalam RPJMK Lhokseumawe mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut untuk tahun 2021-2022. Dari beberapa rekomendasi atas Hasil Evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe di atas dan juga terkait dengan beberapa perubahan kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya Pasal 342, maka perlu dilakukan Revisi RPJM Kota Lhokseumawe I - 5 Tahun 2017-2022 agar hasil rekomendasi atas Hasil Evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe dapat dilaksanakan dan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dapat menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dan kondisi terkini terkait COVID-19. Selanjutnya proses penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholders agar memperoleh hasil perencanaan yang aspiratif berdasarkan kepada kepentingan masyarakat dan dapat memberi manfaat nyata. Selanjutnya Revisi RPJMK Lhokseumawe ini juga akan mengakomodir rencana program terkait dengan Program Pembentukan Perbankan Syariah Kota Lhokseumawe dimana disyaratkan harus dituangkan dalam Dokumen RPJMD sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berupa Program Perekonomian dan Pembangunan, selain itu juga mengakomodir penambahan Program Nasional terkait Program kerja Dekranas Kota Lhokseumawe berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dibidang Kesehatan serta rencana Walikota Lhokseumawe untuk melakukan Relokasi TPA Alue Lim terkait persampahan dan Pembangunan Jembatan Pusong-Kandang serta Rencana Pembangunan Dermaga Pelabuhan dan Pembukaan Rute Feri dari Pelabuhan KP3. Penyajian program-program tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam mewujudkan pembangunan Kota Lhokseumawe yang berkelanjutan (sustainable development). Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 tetap terintegrasi dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang termuat di dalam KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pertimbangan untuk merumuskan isu-isu strategis guna menetapkan program-program di dalam Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, KLHS I - 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022. Guna mencapai Visi pembangunan Kota Lhokseumawe, maka Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 tetap menjadi referensi utama di dalam setiap program pembangunan yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe. Untuk itu, Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
4. 4.Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
5. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); I - 7
6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
10. 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; I - 8
13. 13.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
14. 14.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
15. 15.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
16. 16.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. 17.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017- 2022;
18. 18.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
19. 19.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
20. 20.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
21. 21.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
22. 22.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
23. 23.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. I - 9 1.3 Hubungan Antar Dokumen Dalam menjaga sinergisitas, keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional tahun 2015-2019 dan RPJP Nasional tahun 2005-2025. RPJM Aceh 2017-2022 dan RPJP Aceh tahun 2012-2032 serta RPJP Kota Lhokseumawe 2005-2025. Kemudian Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini juga menjadi pedoman dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti:
24. 1.Perubahan Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra).
25. 2.Rencana Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
26. 3.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe untuk periode 1 tahun selanjutnya disebut Renja OPD. Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Hubungan antar dokumen perencanaaan dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini: Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I - 10 Selanjutnya secara terperinci hubungan antara RPJM Kota Lhokseumawe dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe berpedoman pada RTRW Kota Lhokseumawe yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota. 2) Penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Qanun tersebut sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. 3) Memperhatikan RTRW daerah regional, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pertimbangan aspek kelanjutan lingkungan dan sosial budaya berdasarkan kebijakan rencana dan program dalam Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah melakukan penyelarasan Program sebagai pedoman pembangunan Kota Lhokseumawe untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022 yang terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya guna mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe secara sinergis. I - 11 Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah:
27. 1.Sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan umum, kebijakan keuangan daerah, dan strategi Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022.
28. 2.Sebagai pedoman bagi seluruh Organsasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan menentukan program-program prioritas rencana kerja untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022.
29. 3.Sebagai pedoman dalam menyusun RKPD, KUA dan PPAS, serta RAPBK untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022.
30. 4.Sebagai alat dalam mengevaluasi kinerja Organsasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut : I - 12 BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan. Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:  Utara dengan Selat Malaka;  Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);  Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan  Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara). II - 2 Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Lhokseumawe Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan. II - 3 Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe Sumber : RTRW Kota LhokseumaweTahun 2012-2032. Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. II - 4 Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Lhokseumawe Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatanKota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Krueng (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM. II - 5 Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe Sumber : RTRW Kota LhokseumaweTahun 2012-2032. Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km2 dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut. II - 6 Gambar 2.5 Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha) Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020. Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:
31. 1.zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:  zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;  zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa; II - 7  zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
32. 2.zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
33. 3.zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman. Sementara itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam. Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan kawasan yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Berikut Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe: II - 8 Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe Sumber : RTRW Kota LhokseumaweTahun 2012-2032. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2019, rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe berkisar antara 210C dan suhu udara maksimum 330C dan rata rata kelembapan udara berkisar 81% sampai dengan 86%. Dan rata rata tekanan udara berkisar 1.009 mb sampai dengan 1011 mb. Lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Maret sebesar 77 hingga 78 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 12 dan 5 hari. Sementara itu, jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 50 persen yang terjadi pada Bulan Oktober dengan jumlah hari hujan yaitu 21 hari sedangkan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar 85 persen dan terendah terjadi pada Bulan Juli yaitu sekitar 78 persen. Berikut tabel temperatur suhu Kota Lhokseumawe Tahun 2019: II - 9 Tabel 2.1 Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Bulan Temperatur (0C) 07.00 WIB 13.00 WIB 18.00 WIB Max Min Januari 23,6 29,2 27,8 33,0 21,0 Februari 23,1 30,0 28,5 31,1 22,3 Maret 23,6 31,0 29,4 32,0 23,0 April 24,3 31,4 29,1 35,0 22,4 Mei 24,5 31,0 28,7 33,6 21,4 Juni 24,3 31,5 30,2 34,9 22,0 Juli 24,5 31,5 29,8 34,7 22,0 Agustus 24,2 31,0 29,5 36,6 21,0 September 23,6 30,5 28,3 33,2 22,0 Oktober 23,9 29,6 27,7 32,4 22,3 November 23,8 29,4 27,7 32,6 21,8 Desember 23,7 29,3 27,7 33,0 22,0 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020. Tabel 2.2 Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan Penyinaran Matahari Januari 97 15 47 Februari 63 11 69 Maret 14 7 77 April 101 13 66 Mei 170 22 64 Juni 63 9 56 Juli 120 13 63 Agustus 79 7 64 September 97 22 50 Oktober 258 14 47 November 296 24 47 Desember 74 19 48 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020. II - 10 Tabel 2.3 Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Bulan Rata-rata Tekanan Udara (mb) Januari 87 1 010.9 Februari 80 1 011,8 Maret 80 1 010,8 April 82 1 009,4 Mei 83 1 009,8 Juni 83 1 008,9 Juli 81 1 009,7 Agustus 81 1 009,4 September 86 1 010,8 Oktober 88 1 010,3 November 88 1 010,2 Desember 86 1 010,9 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020. Tabel 2.4 Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Bulan Arah Angin Kecepatan Rata-rata Kecepatan Maksimu m Arah Maksimu m Januari E 4 14 100 Februari NE 3 14 110 Maret SW 4 10 080 April SW 4 23 120 Mei NE 4 11 060 Juni SE 3 10 130 Juli SW 4 12 040 Agustus SE 4 13 290 September SE 4 14 110 Oktober SW 4 9 020 November SE 4 12 060 Desember SE 5 14 090 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020. Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah 203.284 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 101.290 jiwa laki-laki dan 101.994 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda Sakti sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Blang Mangat. Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Lebih jelas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini. II - 11 Tabel 2.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Kecamatan Luas Jumlah Penduduk (Jiwa) (Km2) Pria Wanita Total Blang Mangat 56,12 13.865 13.893 27.758 Muara Dua 57,80 28.303 28.847 57.150 Muara Satu 55,90 16.827 16.980 33.807 Banda Sakti 11,24 41.827 41.766 83.593 Jumlah 181,06 100.822 101.486 202.308 2018 101.290 101.994 203.284 2017 99,282 99,698 198,980 2016 95.277 96.136 191.413 2015 93.403 94.052 187.455 Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2015-2019), pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif pada Tahun 2016 serta pertumbuhan positif pada Tahun 2017 s.d 2019. Hal ini terjadi karena kategori migas (yang dulunya merupakan sektor unggulan) banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga Tahun 2016. II - 12 Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (%) 0 5 10 15 20 25 2015 2016 2017 2018 2019 20.34 1.52 2.19 3.27 3.97 5.33 0.96 1.86 2.97 4.37 migas/dengan oil dan gas tanpa migas/tanpa oil dan gas Gambar 2.7, menunjukkan pada Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 3,97 persen (dengan migas) dan 4,37 persen (tanpa migas). Kondisi ini merupakan mulainya terjadi kecenderungan pergeseran sektor ekonomi unggulan migas ke non migas di Lhokseumawe. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. II - 13 Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Kategori Lapangan Usaha 2015 2016 2017r 2018* 2019** A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 585,236.90 627,308.70 663,601.10 716,657.90 773,164.4 B. Pertambangan dan Penggalian 31,916.10 32,890.70 33,766.00 31,421.90 31,042.6 C. Industri Pengolahan 3,672,013.00 1,513,054.40 1,414,675.50 1,531,142.40 1,647,162.8 D. Pengadaan Listrik dan Gas 8,035.50 8,804.20 11,658.00 13,228.70 14,274.5 E. Limbah dan Daur Ulang 591 761.6 904.6 1,074.10 1,169.4 F. Konstruksi 1,055,271.00 1,273,495.90 1,229,442.50 1,164,292.90 1.203,060.6 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,662,981.10 1,726,605.50 1,791,550.10 1,838,542.20 1,893,363.2 H. Transportasi dan Pergudangan 927,598.30 942,195.10 916,351.20 935,595.30 919,140.8 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 70,462.20 80,582.00 96,713.60 123,630.1 153,969.5 J. Informasi dan Komunikasi 247,459.10 255,998.10 264,954.80 273,712.60 277,653.3 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 160,021.50 178,477.70 202,674.40 228,855.50 239,533.8 L. Real Estat 253,958.30 279,709.30 317,347.20 349,956.90 382,065.6 M,N. Jasa Perusahaan 59,073.30 65,885.60 71,312.50 76,904.20 83,800.4 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 252,867.20 279,188.60 305,594.60 334,118.20 359,410.4 P. Jasa Pendidikan 74,785.60 85,824.30 95,294.20 105,822.60 117,643.3 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 185,836.50 205,683.50 224,546.90 246,355.70 262,299.1 R,S,T,U. Jasa lainnya 72,931.30 79,267.20 88,510.00 98,938.90 106,660.6 PDRB dengan Migas 7,635.732,3 7,728,897,1 8,070,275,2 8,465,414,3 8,907,082.9 PDRB tanpa Migas 6,270,951.3 6,473,133.40 6,718,166,2 7,005,287.00 7,425,846.4 r Angka revisi/Revised Figures * Angka sementara/Preliminary Figures ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. II - 14 Tabel 2.7 Produk Domestik Regional BrutoAtas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Kategori Lapangan Usaha 2015 2016 2017r 2018* 2019** A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 516,413.70 529,818.90 542,672.70 567,783.3 599,904.7 B. Pertambangan dan Penggalian 29,305.90 29,857.20 27,727.50 26,592.5 27,489.5 C. Industri Pengolahan 1,301,452.30 1,154,623.10 1,201,613.00 1,288,992.0 1,315,362.0 D. Pengadaan Listrik dan Gas 9,223.70 11,926.10 12,564.70 13,316.5 14,156.5 E. Limbah dan Daur Ulang 577.3 634.3 688.8 733.7 867.6 F. Konstruksi 1,042,918.80 994,918.80 933,175.20 948,908.2 1,005,316.5 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,508,861.40 1,515,851.60 1,523,096.20 1,546,120.1 1,584,878.4 H. Transportasi dan Pergudangan 840,006.40 830,707.60 851,160.80 866,183.1 882,442.3 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 63,638.10 71,993.80 86,988.00 103,331.0 114,294.1 J. Informasi dan Komunikasi 242,641.00 249,796.20 257,346.60 262,761.7 271,300.0 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 132,617.10 144,292.90 158,068.40 160,749.20 175,548.9 L. Real Estat 242,647.00 262,646.50 284,661.60 302,105.40 321,543.0 M,N. Jasa Perusahaan 57,146.90 60,521.40 64,184.50 68,494.10 71,928.5 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 233,876.90 248,964.70 266,250.30 281,251.90 292,765.0 P. Jasa Pendidikan 72,951.90 77,781.10 83,029.90 89,603.90 96,365.5 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 187,051.70 201,196.60 218,896.80 230,950.00 247,507.4 R,S,T,U. Jasa lainnya 68,819.60 74,877.30 81,367.20 86,819.30 94,525.0 PDRB dengan Migas 6,550,150.00 6,450,408.2 6,591,663.2 6,844,695.7 7,116,194.7 0PDRB tanpa Migas 5,367,681.40 5,419,221.0 5,520,251.7 5,691,510.6 5,940,023.5 r Angka revisi/Revised Figures * Angka sementara/Preliminary Figures ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. PDRB Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku (ADHB) selama lima Tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari Tahun 2015, PDRB meningkat sebesar 1,27 triliun rupiah menjadi 8,91 triliun rupiah pada Tahun 2019. Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,29 triliun rupiah perTahun. PDRB ADHB Tahun 2019 mencapai 7,43 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,42 triliun rupiah dari Tahun 2018. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2015-2018 mengalami peningkatan dari 6,27 menjadi 7,01 triliun rupiah. II - 15 2.2.1.2. Laju Inflasi Inflasi merupakan peningkatan nilai harga (barang/jasa) umum yang terjadi secara terus menurus. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Perkembangan Laju inflasi berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 menunjukkan bahwa inflasi di Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Kota Banda Aceh dan Nasional. Berbeda pada Tahun sebelumnya, laju inflasi Kota Lhokseumawe sangat tinggi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini: Tabel 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (%) Bulan Lhokseumawe Banda Aceh Nasional Januari 0.14 0,43 0,32 Februari -0,68 -0,54 -0,08 Maret -0,45 -0,44 0,11 April 0,64 0,36 0,44 Mei 0,86 1,48 0,68 Juni 0,30 0,38 0,55 Juli 0,22 -0,24 0,31 Agustus -0,54 0,20 0,12 September -0,42 -0,55 -0,27 Oktober 0,53 0,07 0,02 November 0,02 -0,10 0,14 Desember 0,60 0,46 0,34 JUMLAH 2018 2.05 1,93 2,50 2017 2.87 4.86 3.61 2016 5.6 3.13 3.02 2015 2.44 1.27 3.35 Sumber : BPS, Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020. Dari tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Inflasi di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 0,57% dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 0,86%. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Mei 2019, umumnya menunjukkan peningkatan terutama pada item kelompok sandang. II - 16 2.2.1.3. PDRB Per Kapita Berdasarkan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 dalam gambar 2.8 dibawah ini: Gambar 2.8 PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, 2015-2019 Dari gambar 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB per kapita harga konstan dengan migas mengalami penurunan pada Tahun 2015 ke 2016, tapi mulai meningkat sejak Tahun 2017. Sedangkan untuk PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilainya tumbuh positif namun sangat kecil. Tahun 2015 PDRB per kapita ADHK dengan migas sebesar 34,22 juta rupiah seTahun dan menurun mencapai angka 33,05 juta rupiah di Tahun 2016, lalu mulai meningkat di Tahun 2017 hingga 2019 sebesar 33,13 juta rupiah seTahun hingga 34,34 juta rupiah seTahun. Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita Tahun 2015 sebesar 28,04 juta rupiah dan berturut-turut Tahun 2016-2018 bernilai 27,76 juta rupiah seTahun, 27,74 juta rupiah seTahun dan 28 juta rupiah seTahun. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 28,67 juta rupiah seTahun. II - 17 2.2.1.4. Indeks Rasio Gini Indeks Gini merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan individu. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0-1 dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Tabel 2.9 Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2015-2019 Kabupaten/Provinsi 2015 2016 2017 2018 2019 Kota Lhokseumawe 0.324 0.291 0,291 0,305 0,310 Aceh Utara 0.271 0.270 0,266 0,292 0,312 Kota Langsa 0.356 0.359 0,342 0,356 0,363 Aceh 0.334 0.333 0,329 0,325 0,319 Sumber: Analisis Indeks Gini Kab/Kota Provinsi Aceh, 2020. Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Rasio Gini Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Kota Langsa dan Provinsi Aceh masih dibawah 0,4 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah. 2.2.1.5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.9 dibawah ini: II - 18 Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014 - 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase 12.09 11.98 12.32 11.81 11.18 Jumlah Penduduk Miskin 23.1 23.2 24.4 23.8 23.1 23.123.2 24.423.823.1 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2020. Berdasarkan gambar 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2015-2019 bergerak secara dinamis, terlihat bahwa pada Tahun 2015 persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 12.09 % dan Tahun 2019 mengalami penurunan yakni 11,18 % atau 23.1 jiwa. Gambaran di atas merupakan hasil kerja dan jerih payah semua pihak serta bentuk partisipasi yang tinggi dari masyarakat guna mengatasi kemiskinan Kota Lhokseumawe. Berbagai upaya telah dilakukan olah Pemerintah Kota Lhoksuemawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian. Disamping itu terdapat program-program unggulan yang ikut memberi pengaruh besar dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan menurun. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1. Pendidikan A. Angka Melek Huruf Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk: II - 19
34. 1.mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
35. 2.menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
36. 3.menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020, Angka Melek Huruf (AMH) Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebesar 98,99% dan sudah berada di atas rata-rata AMH Nasional dan AMH Aceh, dimana pada Tahun 2019 rata-rata AMH Nasional adalah 95,38% sedangkan rata-rata AMH Aceh 97,74%. Berikut gambar 2.10 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019: Gambar 2.10 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2020. II - 20 B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah mengindikasikan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah. Makin tinggi rata- rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut ini: Gambar 2.11 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : BPS Aceh, 2020. Dari Gambar 2.11 dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2019 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi dan nasional, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 10.90% sedangkan provinsi sebesar 9,18% dan nasional tercatat hanya sebesar 7,95%. C. Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah sudah berada di atas rata-rata nasional (12,29). Berikut angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe dalam gambar 2.12 berikut ini: II - 21 Gambar 2.12 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 Sumber : BPS Aceh, 2020. Gambar 2.12 di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 15,14% meningkat menjadi 15,19% pada akhir Tahun 2019. Angka ini juga menunjukan bahwa bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe masih di atas angka provinsi yang hanya mencapai 13,73% pada Tahun 2015 dan 14,30% pada Tahun 2019. 2.2.2.2. Kesehatan A. Angka Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara. Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 Tahun merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup produktif dan mandiri. Berikut gambar 2.13 berkenaan dengan angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sampai dengan 2019: II - 22 Gambar 2.13 Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019. 70.78 70.971.06 71.271.34 69.5 69.5169.5269.64 69.87 70.9671.0571.14 71.27 71.52 2015 2016 2017 2018 2019 Nasional Aceh Lhokseumawe Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020. Jika dilihat dari Gambar di atas rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 terjadi peningkatan setiap Tahunnya. Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rata-rata 70,96 kemudian di Tahun 2016 menjadi rata-rata 71,05. Sedangkan Tahun 2017 meningkat menjadi rata-rata 71.14 dan di Tahun 2018 mencapai rata-rata 17,27. Pada Tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe rata-rata 71.52 Tahun lebih tinggi dibandingkan Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Aceh yang rata-rata 69.87 Tahun dan Angka Usia Harapan Hidup Nasional yang rata-rata 71.34 Tahun. B. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup (standard of living) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut gambar 2.14 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe antara Tahun 2015-2019: II - 23 Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 69.5570.1870.8171.3971.9269.4570.0070.6071.1971.90 83.2583.7383.9584.3785.07 75.1175.7876.3476.62 77.3 2015 2016 2017 2018 2019 Nasional Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Sumber : BPS Aceh, 2020. Jika dilihat dari nilainya, Provinsi Aceh memperoleh nilai IPM sebesar 71.90 pada Tahun 2019, sedangkan untuk IPM Kota Banda Aceh mempunyai nilai yang sangat tinggi sebesar 85.07 dan disusul dengan Kota Lhokseumawe sebesar 77.30 di Tahun 2019. C. Persentase Balita Gizi Buruk Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkar lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Berikut gambar Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019: II - 24 Gambar 2.15 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Gambar 2.15 di atas dapat di lihat Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2015 Persentase Balita Gizi Buruk 0.07% dan Tahun 2016 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 0.06%, selanjutnya di Tahun 2017 dapat dituruni menjadi 0,03% dan pada Tahun 2018 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe turun lagi menjadi 0,02%, namun pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0.05%. D. Prevalensi Balita Gizi Kurang Gizi adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat, dan karenanya merupakan issue fundamental dalam kesehatan masyarakat (Emerson, 2005; Mendez, 2005). Status gizi pada balita dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek. Gizi kurang pada balita, membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental, yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Akibat lainnya adalah penurunan daya tahan, menyebabkan hilangnya masa hidup sehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah timbulnya kecacatan, tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian. II - 25 Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar World Health Organization (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Berikut gambar Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019: Gambar 2.16 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Gambar 2.16 di atas dapat dilihat bahwa Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 s.d 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2016 Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe adalah tertinggi 0.75% yang naik dari Tahun 2015 sebesar 0.59% dan Tahun 2017 sebesar 0.62%. Selanjutnya pada Tahun 2018 dan 2019 Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan menjadi masing-masing sebesr 0.66% pada Tahun 2018 dan 0,74% pada Tahun 2019. II - 26 E. Cakupan Desa Siaga Aktif Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Konsep desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu (Depkes 2009). Berikut gambar Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019: Gambar 2.17 Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 II - 27 Dari Gambar 2.17 di atas dapat di lihat Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 adalah 82.35%. Dari 68 Desa di Kota Lhokseumawe, jumlah desa siaga yang dibentuk adalah sebanyak 56 desa siaga. Dari 59 desa siaga yang dibentuk semua desa siaga tersebut berstatus aktif. F. Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kesehatan ibu hamil perlu dijaga dengan baik karena akan berpangaruh terhadap janin di dalam kandungannya. Bahkan ada pedomannya tersendiri untuk menjaga kesehatan selama masa kehamilan, sehingga ibu hamil membutuhkan program pelayanan kesehatan bernama antenatal care. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga profesional kepada wanita selama masa hamil sesuai standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas puskesmas dan rumah sakit. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2009). Gambar 2.18 Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Gambar 2.18 di atas Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2017 tertinggi sebesar 95,76 persen, pada Tahun 2018 sebesar 94,96 persen dan selanjutnya pada Tahun 2019 sebesar 90,45 persen. Persentase ibu hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu Hamil setiap Tahunnya bergantung kepada jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dan jumlah sasaran ibu hamil. II - 28 G. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan, pada penjelasan lain disebutkan Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Gambar 2.19 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Gambar 2.19 di atas dapat kita lihat Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 100 persen dimana jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan terlayani seluruhnya dari jumlah sasaran Ibu bersalin. Sedangkan pada Tahun 2019 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sebesar 89,49%. II - 29 H. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun”. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu Tahun. Gambar 2.20 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Lhoseumawe Tahun 2015 - 2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari gambar 2.20 di atas dapat kita lihat Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada Tahun 2015 s.d 2019 di Kota Lhokseumawe tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 95,76% diikuti Tahun 2017 sebesar 93,63% dan Tahun 2019 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 93,24%. II - 30 I. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun. Gambar 2.21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada gambar 2.21 di atas. Pada Tahun 2018 Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Lhokseumawe adalah yang tertinggi sebesar 97,89%, pada Tahun 2017 sebesar 88,63% dan pada athun 2019 sebesar 97,63%. II - 31 J. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pernyataan Standar ” Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar “. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu Tahun ajaran. Gambar 2.22 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari gambar 2.22 di atas dapat kita lihat Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 adalah sebesar 87,39%, pada Tahun 2018 sebesar 100% dan di Tahun 2019 sebesar 81,33%. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar sanat tergantung pada jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan jumlah semua anak usia pendidikan dasar. II - 32 K. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar”. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 Tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 Tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 Tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun. Gambar 2.23 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari gambar 2.23 di atas Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 37,57%, pada Tahun 2018 sebesar 92,06% dan pada Tahun 2019 sebesar 93,30%. II - 33 L. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 Tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 Tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun. Gambar 2.24 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari gambar 2.24 di atas dapat di lihat Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 85,36% , namun pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 74,26% dan Tahun 2019 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 74,45% II - 34 M. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah : penduduk usia 15 Tahun ke atas Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi. Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di dapat dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun dibagijumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktub satu Tahun pada Tahun yang sama. Gambar 2.25 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Gambar 2.25 di atas terlihat bahwa Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 81,10%, pada Tahun 2018 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 47,90% dan pada Tahun 2019 sebesar 57,45% II - 35 N. Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu Tahun pada Tahun yang sama. Gambar 2.26 Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari gambar 2.26 di atas dapat dilihat Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Tahun 2018 meningkat menjadi 85,32% dari Tahun 2017 sebesar 57,81% dan pada Tahun 2019 sebesar 72,68%. O. Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah : Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana. II - 36 Persentase ODGJ berat yang mendapat pel ayanan kesehatan jiwa sesuain standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja nya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu Tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) di wil ayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu Tahun yang sama. Gambar 2.27 Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Pada gambar 2.27 pada grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai target 100% pada Tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 93,72%. Kontribusi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya juga Kontribusi Swasta/Masyarakat, Praktek swasta sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. II - 37 P. Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh). Gambar 2.28 Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Kalau dilihat dari gambar 2.28 di atas pada Tahun 2017 dan 2018 Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar sebesar 100%, tetapi Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84%. Kedepannya petugas kesehatan pada umumnya, menanggung jawab program TB pada khususnya agar tetapmeningkatkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada tersangka TB untuk dapat memeriksakan Suspek TB Ke fasyankes serta meningkat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program Tb-Paru. II - 38 Q. Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinil ai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wil ayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun. Gambar 2.29 Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Gambar 2.29 pada Tahun 2017 dan 2018 Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar adalah sebesar 100% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,92%. Hal ini disebabkan tidak semua orang yang berisiko terinfeksi HIV mau dilakukan screening HIV jadi harus dilakukan penyuluhan HIV kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV. II - 39 R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Penyakit DBD sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang cenderung meningkat jumlah pasien serta semakin luas penyebarannya. Hal ini karena masih tersebarnya nyamuk Aedes aegypti (penular penyakit DBD) di seluruh pelosok tanah air, kecuali pada daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Untuk memberantas penyakit ini diperlukan pembinaan peran serta masyarakat yang terus menerus dalam memberantas nyamuk penularnya dengan cara 3 M yaitu : menguras tempat penampungan air (TPA), menutup TPA dan mengubur/menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Cara pencegahan tersebut juga dikenal dengan istilah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Upaya memotivasi masyarakat untuk melaksanakan 3M secara terus menerus telah dan akan dilakukan Pemerintah melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral termasuk tokoh masyarakat dan swasta. Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu Tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu Tahun yang sama. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, Gambar 2.30 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020 II - 40 Dari gambar 2.30 di atas di atas dapat dilihat Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017-2019 adalah 100%. 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi seni budaya dan olahraga di Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan melalui perkembangan seni budaya dan pemuda dan olahraga yang selalu mengalami perkembangan dinamis dan memerlukan peran pemerintah dalam peningkatan kualitasnya. 2.2.3.1. Kebudayaan Di Kota Lhokseumawe Gedung Kesenian hingga Tahun 2016 belum memiliki aset gedung kesenian sendiri. Namun sejak Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mulai membangun Gedung Kesenian dengan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) walaupun sampai dengan akhir 2019 gedung tersebut belum tuntas pembangunannya. Direncanakan gedung tersebut akan tuntas dibangun pada Tahun 2019 dengan sumber dana DOKA. Selama ini pagelaran kesenian yang diselenggarakan Kota Lhokseumawe menggunakan Gedung KNPI dan Stadion Tunas Bangsa. Sementara itu jumlah grup kesenian terus tumbuh setiap Tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut ini: Gambar 2.31 Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2020. II - 41 Dari gambar 2.31 dapat dilihat bahwa jumlah group kesenian pada Tahun 2015 sebanyak 138 group, terus meningkat setiap Tahunnya hingga Tahun 2019 mencapai 188 group. 2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga Sementara itu, Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Berdasarkan data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, jumlah klub olahraga sampai dengan Tahun 2019 yang ada di Kota Lhokseumawe berjumlah 125 Klub. Jumlah tersebut terdiri dari klub sepak bola sebanyak 75 klub, futsal sebanyak 15 klub, klub voli berjumlah 12 klub, klub sepeda sebanyak 8 klub, klub panahan 1 klub, klub menembak sebanyak 8 klub dan klub tenis lapangan sebanyak 6 klub. Kota Lhokseumawe saat ini memiliki gedung olahraga sebanyak 1 unit yaitu Gedung Olahraga ARUN yang terletak di Komplek Perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG). 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2.3.1.1. Pendidikan A. Pendidikan Anak Usia Dini Secara umum layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke pedesaan. Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebanyak 138 Sekolah Negeri & Swasta dengan jumlah murid 5020 orang. II - 42 Tabel 2.10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Kecamatan Sekolah Jumlah Siswa Negeri Swasta N+S L P L+P Muara Dua 1 39 40 562 914 1476 Banda Sakti 1 47 48 1056 1013 2069 Blang Mangat 1 24 25 345 343 688 Muara Satu 2 23 25 404 383 787 Jumlah 5 133 138 2367 2653 5020 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Dari tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa jumlah PAUD di Kota Lhokseumawe tersebar di empat kecamatan. PAUD terbanyak berada di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 48 PAUD dengan jumlah murid mencapai 2069 orang. Sedangkan PAUD yang paling sedikit berada di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu dengan masing-masing 25 PAUD dan jumlah murid masing-masing 688 orang di Kecamatan Blang Mangat dan 787 orang di Kecamatan Muara Satu. B. Angka Partisipasi Kasar (APK) Partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai jenjang pendidikan tersebut, APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. II - 43 Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Jenjang Pendidikan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 SD/MI 1.1 Jlh siswa usia 7-12 thn 17.894 20.092 20.737 21.062 19.727 1.2 Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn 18.119 20.967 21.399 21.791 21.062 1.3 APK SD/MI 122.73 105.14 103.41 102.09 105.6 3 2 SMP/MTs 2.1 Jlh siswa 13-15 thn 9.488 10.315 11.012 11.040 9.659 2.2 Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn 11.556 12.066 12.542 12.538 12.219 2.3 APK SMP/MTs 104,39 104.57 103.6 100.61 101 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jlh siswa 16-18 thn 9.226 7.238 9.171 9.300 8.715 3.2 Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn 10.435 10.103 11.744 12.415 12.361 3.3 APK SMA/MA/SMK 108,13 106.18 97,56 91.87 91.8 Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/ Dari tabel 2.11 diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI/ Paket A tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 122.73. Sedangkan terendah pada Tahun 2018 sebesar 102.09 artinya dari tabel diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/ MTs seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah menengah pertama telah memperoleh pendidikan tertinggi terlihat pada Tahun 2016 Angka partisipasi kasar sebesar 104.57 dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 100.61. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA/ Paket C tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 108,13 dan terendah sebesar 91.80 yang terjadi pada Tahun 2019. II - 44 C. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 Tahun (underage) atau di atas umur (overage). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini, Tabel 2.12 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Jenjang Pendidikan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 SD/MI 1,1 Jlh siswa usia 7-12 thn 17.894 20.092 20.737 21.062 19.727 1,2 Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn 18.119 20.967 21.399 21.791 21.062 1,3 APM SD/MI 98,76 95,83 96,91 96,65 93,66 2 SMP/MTs 2,1 Jlh siswa 13-15 thn 9.488 10.315 11.012 11.040 9.659 2,2 Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn 11.556 12.066 12.542 12.538 12.219 2,3 APM SMP/MTs 82,1 85,49 87,8 88,05 79,05 3 SMA/MA/SMK 3,1 Jlh siswa 16-18 thn 9.226 7.238 9.171 9.300 8.715 3,2 Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn 10.435 10.103 11.744 12.415 12.361 3,3 APM SMA/MA/SMK 88,41 71,64 78,09 74,91 70,5 Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/ Dalam tabel 2.12 diatas, menunjukkan Angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 98,76. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 93,66. Pada tingkat SMP/MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu 88,05. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 79,05. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 88,41. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 70,5. II - 45 D. Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 Tahun). Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini, Tabel 2.13 Angka Putus Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Jenjang Pendidikan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 SD/ MI 0.15 0.12 0.49 0.05 0.03 2 SMP/ MTs 0.06 0 0 0.008 0 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Angka putus sekolah jenjang SD/MI di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada kisaran angka di bawah 1. Dan kecenderungan menurun setiap Tahunnya. Angka tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan nilai mencapai 0,49 dan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 dengan nilai 0,03. Sedangkan Angka putus sekolah jenjang SMP/ MTs di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada pada angka 0. Dan ini terjadi pada Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2019. Angka putus sekolah tertinggi hanya mencapai angka 0,06 saja. II - 46 E. Ruang Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kondisi Sekolah SD/MI Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Pada Tahun 2017 kondisi sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terdapat 517 ruang kelas bekondisi baik, 115 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan, sedangkan pada Tahun 2018 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik sebanyak 562 ruang kelas, untuk kondisi rusak ringan sebanyak 112 ruang kelas. Selanjutnya pada Tahun 2019 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik 587 ruang kelas, 107 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan. Sedangkan jumlah ruang kelas baik pada tingkat SMP dan SMA semakin baik untuk tiap Tahun. Pada Tahun 2019, untuk tingkat SMP/MTs 365 ruang kelas dengan kondisi baik dan rusak ringan 55 ruang. Untuk tingkat Sekolah Menengah terdapat 426 ruang kelas dengan kondisi baik, dan 15 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.14 Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2019 No Jenjang Pendidikan 2017 2018 2019 Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak 1 SD/ MI 517 115 562 112 587 107 2 SMP/ MTs - - - - 365 55 3 SMA - - - - 426 15 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. 2.3.1.2. Kesehatan A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang di lakukan dalam rangka menurunkan AKB. II - 47 Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat dalam kurun waktu lima

(5)Tahun terdapat AKB yang tinggi 7,5% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2015 AKB kota Lhokseumawe 6,3% dan terjadi penurunan setiap Tahun nya menjadi 6% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 menjadi 4,2% dan 3,3% pada Tahun 2018. Tabel 2.15 Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kota Lhokseumawe 6,3 6 4,2 3,3 7,5 Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020. B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Kelangsungan Hidup Bayi dapat dilihat dari Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) (berumur kurang 1 Tahun) pada satu Tahun tertentu. Dan membandingkan jumlah Angka Kelahiran Hidup Bayi (AKHB) pada satu Tahun tertentu. Angka kematian bayi (AKB), merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Berdasarkan tabel dibawah laporan jumlah kematian bayi menurut kecamatannya di Kota Lhokseumawe. AKB yang didapat dalam Tahun 2015 : 21/4102 x 1000 Tahun 2016 : 26/4103 x 1000, Tahun 2017 : 17/4270 x 1000 Tahun 2018 : 14/4199 x 1000 dan Tahun 32/4215 x 1000. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat AKB terendah adalah pada Tahun 2018 sebesar 14 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB tertinggi adalah pada Tahun 2019 sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. II - 48 Tabel 2.16 AKHB dan AKB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun Kecamatan Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun Jumlah kelahiran hidup per Tahun AKB AKHB 2015 Banda Sakti 5 1.844 21 4102 Muara Dua 4 1.043 Muara Satu 7 747 Blang Mangat 5 468 2016 Banda Sakti 6 1.844 26 4103 Muara Dua 4 1.043 Muara Satu 7 747 Blang Mangat 9 468 2017 Banda Sakti 8 1.933 17 4270 Muara Dua 3 1.097 Muara Satu 3 797 Blang Mangat 3 443 2018 Banda Sakti 8 1.941 14 4199 Muara Dua 3 1.129 Muara Satu 2 697 Blang Mangat 1 432 2019 Banda Sakti 13 1.958 32 4215 Muara Dua 8 1.144 Muara Satu 7 624 Blang Mangat 4 489 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. C. Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan sehingga berdampak ungkit besar terhadap penurunan AKB dan AKABA di Lhokseumawe. II - 49 Angka kematian balita (AKABA) yang terendah dilaporkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup, di ikuti Tahun 2017 adalah sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan dengan AKABA tertinggi adalah pada Tahun 2016 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Tabel 2.17 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun Kecamatan Jumlah kematian BALITA usia 5 Tahun Jumlah kelahiran hidup per Tahun AKBA AKHB 2015 Banda Sakti 0 NA 0 0 Muara Dua 0 NA Muara Satu 0 NA Blang Mangat 0 NA 2016 Banda Sakti 6 1844 26 4102 Muara Dua 4 1043 Muara Satu 7 747 Blang Mangat 9 468 2017 Banda Sakti 8 1933 17 4216 Muara Dua 3 1043 Muara Satu 3 797 Blang Mangat 3 443 2018 Banda Sakti 8 1941 18 4199 Muara Dua 4 1129 Muara Satu 2 697 Blang Mangat 4 432 2019 Banda Sakti 0 1958 1 4215 Muara Dua 1 1144 Muara Satu 0 624 Blang Mangat 0 489 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. D. Angka Kematian Neonatal (AKN) Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0 – 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. II - 50 Pada Tahun 2018 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 13 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4.199 jiwa. Pada Tahun 2019 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 12 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4..215 jiwa. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. E. Angka Kematian Ibu (AKI) AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 Kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2015 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 97.5 (4/4102 x 100.000). Tahun 2016 Angka kematian ibu meningkat menjadi 186.6 (8/4282 x 100.000), Tahun 2017 kembali menurun menjadi 140.5 (6/4269 x 100.000) dan Tahun 2018 dapat diturunkan kembali menjadi 119.1 (5/4199 x 100.000) serta Tahun 2019 naik kembali menjadi 142.3 (6/4215 x 100.000). Cara efektif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional difasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan kontrasepsi paska persalinan dan penanganan komplikasi maternal. II - 51 Tabel 2.18 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Tahun 4 8 6 5 6 2 Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama 4102 4282 4269 4199 4215 Persentase 97.5 186.8 140.5 119.1 142.3 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait (Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006). Rasio posyandu per 1000 balita di Kota Lhokseumawe tinggi pada Tahun 2019 yaitu dengan rasio 7,78 di pengaruhi oleh bertambahnya jumlah posyandu dan jumlah Balita. Sedangkan Rasio posyandu terendah Tahun 2015 dengan rasio 6,03. Tabel 2.19 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Posyandu 100 100 101 101 125 2 Jumlah Balita 16.571 15.106 15.732 16.355 15.863 Rasio 6,03 6,61 6,42 6,17 7,87 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020. II - 52 Rasio posyandu per 1000 balita perkecamatan Tahun 2015 s.d Tahun 2018 tertinggi di Kecamatan Blang Mangat dengan rasio masing-masing 13,8 pada Tahun 2015, 14,0 pada Tahun 2016, 13,7 pada Tahun 2017 dan 13,6 pada Tahun 2018. Dan terendah di Kecamatan Banda Sakti dari Tahun 2015 s.d 2019 dengan rasio masing-masing 4,48 pada Tahun 2015, rasio 4,95 pada Tahun 2016, rasio 4,42 pada Tahun 2017 dan rasio 2,72 pada Tahun 2018 serta rasio 6,43 Tahun 2019, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk perkecamatan dan anggota KB aktif di kecamatan tersebut. Tabel 2.20 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio 2015 Muara Dua 24 4305 5,57 Banda Sakti 32 7140 4,48 Blang Mangat 29 2100 13,8 Muara Satu 15 3026 4,95 2016 Muara Dua 24 3574 6.71 Banda Sakti 32 6450 4,96 Blang Mangat 29 2065 14,0 Muara Satu 15 3017 4,97 2017 Muara Dua 24 3430 6,99 Banda Sakti 32 7229 4.42 Blang Mangat 29 2110 13,7 Muara Satu 15 2963 5,06 2018 Muara Dua 24 3591 6,68 Banda Sakti 21 7710 2.72 Blang Mangat 29 2123 13.6 Muara Satu 15 2931 5,12 2019 Muara Dua 48 2494 19.2 Banda Sakti 33 5130 6,43 Blang Mangat 29 1745 16.6 Muara Satu 15 2130 7,04 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. II - 53 G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk Puskesmas dan jaringannya, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib yang terdiri :

1.upaya promosi kesehatan
2.upaya kesehatan lingkungan
3.upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
4.upaya perbaikan gizi
5.upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6.upaya pengobatan Jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 6 Puskesmas. Pada Tahun 2019 bertambah 1 Puskesmas menjadi sebanyak 7 puskesmas. Adapun Rasio Puskesmas dari Tahun 2015- 2019 semakin tinggi. Berdasarkan rasio kecukupan Puskesmas secara Nasional sebesar 28.000 penduduk/Puskesmas. Berarti ketersediaan Puskesmas di Kota Lhokseumawe belum memadai, jumlah penduduk terus meningkat dari Tahun keTahun. Begitu juga dengan sarana kesehatan lainnya hal ini perlu mendapat perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan yang mencukupi dan memelihara kondisi fisik bangunan dan sanitasinya. II - 54 Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari Puskesmas. Pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah. Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan Puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada diwilayah kerja. Tabel 2.21 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Puskesmas 6 6 6 6 7 2 Jumlah Poliklinik 8 8 10 10 10 3 Jumlah Pustu 22 22 22 22 22 4 Jumlah Penduduk 187.455 195.186 198.980 203.284 204.284 5 Rasio Puskesmas persatuan penduduk 0.032 0.030 0.030 0.029 0.034 6 Rasio Poliklinik persatuan penduduk 0.042 0.040 0.050 0.049 0.048 7 Rasio Pustu persatuan penduduk 0.117 0.112 0.110 0.108 0.107 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020. II - 55 H. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 11 (Sebelas) Rumah Sakit(RS), terdiri dari 1 Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 10 Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud. Tabel 2.22 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Rumah Sakit Umum (Pemerintah) - - - - - 2 Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah - - - - - 3 Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri 1 1 1 1 1 4 Rumah Sakit Daerah - - - - - 5 Rumah Sakit Swasta 8 8 10 10 10 6 Jumlah Seluruh Rumah Sakit 9 9 11 11 11 7 Jumlah Penduduk 187.4 55 195.1 86 198.9 80 203.2 84 204.2 84 Rasio 0.04 8 0.04 6 0.05 5 0.054 0.053 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. II - 56 I. Rasio Dokter per satuan Penduduk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendaya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah,jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus ASN, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta. Adapun rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan satu (1) orang dokter harus melayani pada Tahun 2015 seorang dokter harus melayani 31.243 penduduk, Tahun 2016 adalah seorang dokter harus melayani 11.482 penduduk, Tahun 2017 adalah seorang dokter harus melayani 3.553 penduduk, Tahun 2018 adalah seorang dokter harus melayani 4.620 penduduk, dan di Tahun 2019 adalah seorang dokter harus melayani 3.783 penduduk, sedangkan menurut KEPNAKES/SK/I/2004 tentang indikator Indonesia sehat 2010 seorang dokter harus melayani 2500 setiap penduduk dilihat dari PERMENKES tersebut Kota Lhokseumawe masih kekurangan dokter. II - 57 Tabel 2.23 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Dokter Umum 6 17 56 44 54 2 Jumlah Penduduk 187.455 195.186 198.980 203.284 204.284 Rasio 0.03 0.08 0.28 0.22 0.26 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. J. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas difasilitas pelayanan kesehatan dimasyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah menggunakan indikator rasio. Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Perubahan terjadi pada Tahun 2017 jumlah tenaga medis 127 orang meningkat dari Tahun 2015 dan 2016 sebanyak 47 dorang dan Tahun 2018 mengalami penurunan sehingga jumlah tenaga medis menjadi 99 orang dan pada Tahun 2019 tenaga medis meningkat menjadi 120 orang.jika dibandingkan dengan Tahun
2014.Penurunan terjadi karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis pada Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 58 Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Tenaga Medis 47 47 127 99 120 2 Jumlah Penduduk 187.455 195.186 198.980 203.284 204.284 Rasio 0.25 0.24 0.63 0.48 0.58 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020. K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma kecelakaan. Komplikasi kebidanan antara lain pecah ketuban dini, pendarahan, pervaginan, hipertensi dalam kehamilan (systole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju dan infeksi masa nifas). Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi. II - 59 Berdasarkan data bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani untuk Tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar 64.98%, pada Tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan menjadi 51.08%. Pada Tahun 2018 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 57.78% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 55.51%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja 618 618 496 561 549 2 Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 951 951 971 971 989 Persentase 64.98 64.98 51.08 57.78 55.51 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020 II - 60 L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu Dokter Spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), Dokter Umum dan Bidan serta diupayakan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya adalah kemitraan Bidan dan Dukun, peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program persalinan, model rumah tunggu dengan Puskesmas didaerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan. Revitalisasi Bidan koordinator melalui pelaksanaan supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan. Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik. II - 61 Cakupan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/Nakes dari Tahun 2015-2019 dengan rasio 0.9 atau 90%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.26 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensiKebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun Kecamatan Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Rasio 2015 Muara Dua 1049 1179 0.9 Banda Sakti 1840 1955 Blang Mangat 466 575 Muara Satu 749 828 2016 Muara Dua 1049 1179 0.9 Banda Sakti 1840 1955 Blang Mangat 466 575 Muara Satu 749 828 2017 Muara Dua 1097 1991 0.92 Banda Sakti 1930 1198 Blang Mangat 443 0 Muara Satu 795 587 2018 Muara Dua 1127 1197 0.9 Banda Sakti 1944 1992 Blang Mangat 433 587 Muara Satu 694 859 2019 Muara Dua 1141 1209 0.99 Banda Sakti 1960 2027 Blang Mangat 489 598 Muara Satu 622 405 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. II - 62 M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai umurnya. Pada kondisi ini diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat berkerja secara optimal. Namun demikian pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut drop out (DO) imunisasi. Bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 1 awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut drop out Rate DPT/HB1 Campak. UCI adalah gambaran suatu desa atau kelurahan dimana pada Tahun 2015 dan 2016 desa UCI sebanyak 41 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 60,3% dan pada Tahun 2017 desa uci sebanyak 38 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 55.9%, pada Tahun 2018 terdapat 30 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe yaitu 44.1% dan pada Tahun 2019 terdapat 68 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.27 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 No Uraian Jumlah Desa Desa/Kelurahan UCI% Tahun 2015 2016 2017 2018 201 9 1 Cakupan Desa/ Kelurahan UCI 68 41 41 38 30 68 Persentase 60.3 60.3 55.9 44.1 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. II - 63 N. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dari anak usianya. Rata-rata berat badannya hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal. Ciri-ciri klinis yang biasanya menyertainya antara lain: kenaikan berat badan berkurang bahkan terus menurun, ukuran lingkaran lengan atas menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tinggi normal atau cenderung menurun, tebal lipat kulit normal atau semakin berkurang. Seluruh balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 s.d 2019 seluruhnya mendapat perawatan mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut: Tabel 2.28 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 No Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan 10 10 5 4 7 2 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan 10 10 5 4 7 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak.Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet(ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak – anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya. II - 64 Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, di laporkan jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun sebanyak 3.386 jiwa dengan persentase 78.38%, data ini lebih tinggi di banding Tahun 2019 yang sebesar 2.574 jiwa atau 59.8%. Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun tertinggi pada Tahun 2017 sebanyak 3.803 atau 91.46%, namun pada Tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 3.499 atau 80.93%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.29 Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun 3.386 3.386 3.803 3.499 2.574 2 Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama 4.320 4.320 4.158 4.323 4.303 Persentase 78.3 8 78.3 8 91.4 6 80.9 3 59.8 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 Tahun,ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak.Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang di duga kasus polio sampai di buktikan dengan pemeriksaan laboraturium bukan kasus polio. Pada Tahun 2015-2017 kasus SFP non polio yang di laporkan di Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kasus atau 0.003% dan pada Tahun 2018- 2019 menurun menjadi 1 Kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 65 Tabel 2.30 Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan 2 2 2 1 1 2 jumlah penduduk < 15 Tahun 61.8 60 61.8 60 59.6 94 63.2 00 29.0 66 Persentase 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 1 0.00 3 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang ini disebabkan oleh kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam,sakit kepala,batuk, mengeluarkan dahakdan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi). Adapun cakupan balita pneumonia dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Pada Tahun 2015 dan 2016 sebesar 4.21 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 79 kasus, adapun perkiraan pneumonia capaian yang terendah terdapat pada Tahun 2018 sebesar 2.54 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 55 kasus dengan perkiraan pneumonia pada balita 2.163 kasus. Pada Tahun 2019 terdapat 73 kasus atau 8.23% dengan perkiraanpenderita pneumonia balita sebanyak 886 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 66 Tabel 2.31 Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani 79 79 79 55 73 2 Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 1.87 5 1.87 5 2.15 4 2.16 3 886 Persentase 4.21 4.21 3.6 2.54 8.23 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberculosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat di ukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pada Tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA positif (BTA+) yang tinggi sebanyak 418 kasus, namun pada Tahun 2016 s.d 2017 terjadi penurunan jumlah penderita baru TBC BTA (+) masing- masing 198 kasus dan 152 kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 198 kasus dan 152 kasus atau mencapai 100%. Pada Tahun 2018 terdapat 161 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 679 perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 23,7%. Sementara pada Tahun 2019 terdapat 136 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 102 kasus perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 133%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 67 Tabel 2.32 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja elama 1 Tahun 418 198 152 161 136 2 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama 418 198 152 679 102 Persentase 100 100 100 23.7 133 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020. S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 334% dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 679 kasus dan Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe terendah adalah pada Tahun 2019 sebesar 42.58% dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 87 kasus dari jumlah penduduk 204.284 pada Tahun tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 68 Tabel 2.33 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) 443 367 328 679 87 2 Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama 187.455 195.186 198.980 203.284 204.284 Persentase 236.3 188 164.8 334 42.58 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. T. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 tuberkulosis di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 0% dengan tidak adanya pasien TB yang meninggal. Pada Tahun 2017 dan 2018 di Kota Lhokseumawe terdapat 2 kasus pasien TB yang meninggal atau dengan tingkat kematian sebesar 1% dan 0.98%. Sedangkan pada Tahun 2019 tingkat kematian karena Tuberkulosis menurun sebesar 0.48% dengan kasus kematian hanya 1 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 69 Tabel 2.34 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Paisen TB yang meninggal 0 0 2 2 1 2 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama 187.455 195.186 198.980 203.284 204.284 Persentase 0 0 1 0.98 0.48 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. U. Proporsi kasus tuberculosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA(+) adalah salah satu upaya mengendalikan TB Paru yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan, Yaitu angka keberhasilan pengobatan ini di bentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap ada. Pada Tahun 2015 persentase sembuh sebesar 106% dari 418 pasien baru TB paru yang di perkirakan 443 pasienBTA mendapat pengobatan melalui DOTS. Kemudian pada Tahun 2016 dari 367 pasie baru yang diperkirakan 198 pasien BTA mendapat pengobatan atau 54%. Begitu juga pada Tahun 2017 dan 2018 persentase sembuh sebesar 46% dan 76%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 70 Tabel 2.35 Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS 443 198 152 518 136 2 Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut 418 367 328 679 102 Persentase 106 54 46 76 133 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. V. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk keperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypty atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang Tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur.Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan prilaku masyarakat. Pada Tahun 2016 jumlah penderita DBD yang di laporkan sebanyak 280 kasus, terjadi peningkatan dibanding jumlah kasus pada Tahun 2015 sebanyak 115 kasus, pada Tahun 2017 menurun menjadi 95 kasus, namun Tahun 2018 meningkat kembali sehingga 111 kasus dan Tahun 2019 terdapat 84 kasus penderita DBD yang tertangani. Kesimpulan pada dari jumlah kasus tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain–lain) termasuk peningkatan sarana–sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 71 Tabel 2.36 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun 115 280 95 111 84 2 Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama 115 280 95 111 84 Persentase 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. W. Penderita Diare Di Temukan Dan Ditangani Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering di sertai kamatian. Seseorang di katakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya atau air besar lebih dari tiga kali dan berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah prilaku hidup sehat yang belum baik masih banyak sampah yang buang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak dijamban serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak didahului dengan cuci tangan terlebih dahulu. Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani disarana kesehatan pada suatu wilayah. II - 72 Gambaran tabel di bawah ini menunjukan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus tertinggi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2015 sebesar 54.4% dengan jumlah penderita diare 4.200 kasus dari jumlah perkiraan penderita 7.704 kasus. Sedangkan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 34.3% dengan jumlah penderita diare sebanyak 1.887 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5.489 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.37 Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun 4.200 3.931 2.146 1.887 2.555 2 Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) 7.704 8.022 5.372 5.489 5.516 Persentase 54.5 49.0 39.9 34.3 46.3 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. X. Angka Kesakitan Malaria Per 100.000 Penduduk Malaria adalah penyakit infeksi yang di sebabkan oleh Plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, di tularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki atau pun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak–anak dan orang dewasa. Pengobatan malaria harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan yang efektif adalah pemberian ACT (artemicin-basedcombination therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus di minum habis dalam 3 hari. II - 73 Pada Tahun 2015 ada Angka Kejadian Malaria sebesar 111 kasus, Tahun 2016 dan 2017 Angka Kejadian Malaria meningkat menjadi sebesar 635 kasus dan 644 kasus. Angka Kejadian Malaria pada Tahun 2018 turun menjadi sebesar 275 kasus, sedangkan pada Tahun 2019 Angka Kejadian Malaria di Kota Lhokseumawe meningkat dari Tahun 2018 menjadi sebesar 296 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.38 Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Penduduk yang menderita malaria pada Tahun tertentu 115 635 644 275 296 2 Jumlah penduduk pada pertengahan Tahun 187.455 195.186 198.980 203.284 204.284 Persentase 61.3 325.3 323.6 135.3 144.9 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. Y. Tingkat Kematian Akibat Malaria Dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 belum ditemukan angka kematian akibat malaria di Kota Lhokseumawe. II - 74 Z. Proporsi Anak Balita Yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida Tabel 2.39 Proporsi Anak Balita Yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur mengunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida 0 0 0 0 0 2 Jumlah Balita 16.571 15.106 15.732 16.355 15.863 Persentase 0 0 0 0 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. Dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 belum ditemukan Anak Balita yang tidur dengan kelumbu berinsektisida di Kota Lhokseumawe. AA. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang di Obati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui tiga tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali (tertiana) atau 4 hari sekali (kuartana). II - 75 Malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat antimalaria. Obat-obatan ini perlu disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan, atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali penderita. Kasus Anak Balita yang demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang tepat ada 100% pada Tahun 2018 dengan jumlah penderita yang diobati sebanyak 111 kasus. Sedangkan Tahun 2015 s.d 2017 dan Tahun 2019 tidak terdapat kasus anak Balita yang demam yang diobati dengan oabat anti malaria yang tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.40 Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang di Obati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 Tahun 0 0 0 111 0 2 Jumlah penderita positif dalam 1 Tahun 0 280 0 111 0 Persentase 0 0 0 100 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. BB. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Humam Immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat di ketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan voluntary,counseling, and testing (VCT), sero survey, dan survei terpadu biologis dan prilaku (STBP). II - 76 Gambaran kasus HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 s.d 2019 meningkat. Dari Tahun 2015 dan 2016 terdapat 5 Kasus Pasien HIV/AIDS, pada Tahun 2017 bertambah menjadi 8 Kasus Pasien HIV/AIDS dan pada Tahun 2018 dan 2019 bertambah kembali masing-masing menjadi 12 kasus dan 24 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.41 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 5 5 8 12 24 2 Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama 187.455 195.186 198.980 203.284 204.284 Persentase 0.0026 0.0025 0.0040 0.0059 0.0117 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. II - 77 CC. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015 adalah 175.4 dan Tahun 2016 adalah 76.2, pada Tahun 2017 adalah 161.5, pada Tahun 2018 sebesar 159.1 dan pada Tahun 2019 sebesar 151.8, dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang– ulang dalam kisaran seTahun melebihi dari kunjungan rata–rata pada Tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.42 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1 329.526 148.656 321.422 316.624 302.016 2 Jumlah seluruh penduduk miskin 187.455 195.186 198.980 198.980 198.980 Persentase 175.8 76.2 161.5 159.1 151.8 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. DD. Cakupan Kunjungan Bayi Pada Tahun 2015 dan Tahun 2019 Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe mencapai 99,9% dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 100%. Sedangkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 Cakupan kunjungan bayi masing-masing 99,6 dan 99,4. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: II - 78 Tabel 2.43 Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Kecamatan Puskesmas Kunjungan Bayi 2015 2016 2017 2018 2019 Juml ah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Banda Sakti Banda Sakti 1272 103,4 1350 99,5 1360 100 1380 100 1384 99,9 Mongeudong 572 100 562 100 573 100 561 100 573 100 2 Muara Dua Muara Dua 1043 100 1072 99 1097 100 1129 100 1143 99,7 3 Muara Satu Muara Satu 747 100 788 100 769 100 697 100 624 100 4 Blang Mangat Blang Mangat 304 100 299 100 271 100 279 100 306 100 Blang Cut 163 99,4 193 100 172 100 153 100 183 100 Jumlah 4101 99,9 4264 99,6 4242 99.4 4199 100 4213 99,9 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. EE. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas Pada Tahun 2019 jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe 7 unit dengan cakupan puskesmas 175% dan pustu sebanyak 22 unit dengan cakupan puskesmas pembantu sebesar 32,35%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.44 Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019 No Kecamatan Jumlah Puskesmas Jumlah Desa Jumlah Pembantu Puskesmas 1 Muara Dua 2 17 4 2 Banda Sakti 2 18 8 3 Blang Mangat 2 22 7 4 Muara Satu 1 11 3 Jumlah 7 68 22 Persen 175% 32,35% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. FF. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Pelayanan kesehatan ibu hamil di wujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang – kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama (usia 0 - 12 minggu),minimal 1 kali pada trisemester kedua II - 79 (usia kehamilan 12 – 24 minggu) dan minimal 2 kali pada trisemester ke tiga (usia kehamilan 24 minggu – lahir). Standart waktu pelayanan tersebut di anjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin,berupa deteksi dini faktor risiko,pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal di upayakan agar memenuhi standar kualitas yaitu:

a.Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
b.Pengukuran tekanan darah
c.Pengukuran lingkar lengan atas (LILA)
d.Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
e.Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi
f.Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
g.Penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
h.Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)
i.Pelayanan tes laboraturium sederhana,minimaltes hemoglobin darah(HB),pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah di lakukan sebelumnya) dan tatalaksana kasus. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat di nilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamilyang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang di anjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan. II - 80 Dari tabel di bawah ini terlihat pada Tahun 2012 K4 meningkat sebesar 96,24% menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang di berikan oleh tenaga kesehatan. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari Tahun ke Tahun relatif tidak terlalu stabil. Tahun 2015 sebasar 93,8%, Tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 93,7%, sementara pada Tahun 2017 sebesar 93,5% dan Tahun 2018 sebesar 91,2% selanjutnya Tahun 2019 sebesar 90,4%. Tabel 2.45 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 4460 4552 4537 4426 4472 2 Jumlah sasaran Ibu Hamil 4754 4857 4855 4855 4944 Persentase 93,8 93,7 93,5 91,2 90,4 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020. GG. Cakupan Pelayanan Nifas Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang di lakukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang di anjurkan yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan pada hari ke – 4 sampai dengan hari ke – 28 pasca persalinan pada hari ke -29 sampai dengan hari ke – 42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :
a.pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,nadi,nafas dan suhu)
b.pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
c.pemeriksaan lokhia dan cairan pervaginam lain
d.pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
e.pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana II - 81
f.pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
g.keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas di ukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan nifas (KF3) dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung naik, pada Tahun 2015 Cakupan Pelayanan Nifas sebesar 90,39%, pada Tahun 2016 sebesar 90,59% dan Tahun 2017 maik lagi menjadi 91.88%. Capaian indikator KF merupakan hasil yang baik dari upaya yang di lakukan oleh petugas dan juga termasuk peran masyarakat. Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 4.104 4.201 4.259 0 0 2 Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu 4.537 4.637 4.635 0 0 Persentase 90,39% 90,59% 91.88% 0 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. HH. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pada usia yang rentan ini, berbagai II - 82 masalah kesehatan bisa muncul. Tanpa penanganan yang tepatbisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan di lakukan untuk mengendalikan resiko pada pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat di lakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini di lakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir. Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam)di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang di berikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda(MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum di berikan pada saat lahir. Selain KN1,indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam,1 kali pada 3 – 7 hari, 1 kali pada 8 – 28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu Tahun. Capaian KN lengkap sesuai dengan tabel di bawah ini adalah Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 69,10%, Tahun 2016 meningkat menjadi 118,88% dan Tahun 2017 turun menjadi 36,71%. II - 83 Tabel 2.47 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani 425 642 235 NA NA 2 Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada 615 540 640 NA NA Persentase 69.10 118.88 36,71 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. II. Cakupan Pelayanan Anak Balita Kehidupan anak, usia di bawah lima Tahun memperoleh bagian yang sangat penting, usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga masyarakat dan kehidupan secara umum. Kesehatan bayi dan balita harus di pantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya lihat. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Untuk itu di pakai indikator – indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita di lakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh: II - 84
1. 1.pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam setahun)
2. 2.pemberian vitamin A, dua kali dalam seTahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus
3. 3.stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita minimal 2x kali dalam seTahun.
4. 4.pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Adapun capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan 8 kali yaitu pada Tahun 2015 sebesar 91.1 persen capaian ini menurun di bandingkan Tahun 2016 menjadi sebesar 88,4 persen, dan Tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebesar 91,5% Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu 15.09 5 15.14 7 15.28 7 0 0 2 Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama 16.57 1 17.13 8 16.71 4 0 0 Persentase 91,1% 88,4% 91,5% 0 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. II - 85 JJ. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Usia masuk sekolah merupakan hal yang penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah. Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan,karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini di utamakan untuk siswa SD/sederajat kelas1. Pemeriksaan kesehatan di laksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis,tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah di latih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil. Hal ini di maksud agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya. Kegiatan penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah – masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat di lakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk,juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehtan anak sekolah maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari: II - 86
5. 1.pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
6. 2.pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antripometri
7. 3.pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
8. 4.pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
9. 5.pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan
10. 6.pengukuran kebugaran jasmani
11. 7.deteksi dini masalah mental emosional Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi adalah pada Tahun 2016 : 2583/4165 x 100, sebesar 62,02 persen mengalami penurunan dibandingkan cakupan Tahun 2015 yang sebesar 76,51 persen dan Tahun 2017 yang sebesar 84,99 persen. Sementara pada Tahun 2019 sebesar 91.93 persen mengalami kenaikan disbanding Tahun 2018 sebesar 71.34 persen. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi berarti pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat untuk mempertahankan gigi cukup baik melalui upaya pencegahan. Tabel 2.49 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Kecamatan Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kes oleh tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Persenta se 2015 Banda Sakti 1602 1902 76,51 Muara Dua 197 447 Muara Satu 0 0 Blang Mangat 100 133 2016 Banda Sakti 1594 1785 62,02 Muara Dua 136 1073 Muara Satu 433 771 Blang Mangat 420 536 2017 Banda Sakti 1033 1305 84,99 Muara Dua 678 806 Muara Satu 420 455 Blang Mangat 406 419 2018 Banda Sakti 1288 1864 71,34 Muara Dua 700 1115 Muara Satu 660 797 Blang Mangat 423 529 2019 Banda Sakti 1817 1828 91.93 Muara Dua 687 772 Muara Satu 541 762 Blang Mangat 610 614 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. II - 87 KK. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Penduduk atau masyarakat sasaran program yang telah di tetapkan oleh KEMENKES dan Dinas Kesehatan kab/kota setempat. Seluruh penduduk umumnya di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe terlindung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapat subsidi pemerintah dan pemda di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain: puskesmas,balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015 adalah 1420.3 dan Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 638.2, pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi 1317.3,selanjutnya pada Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 1325.9 serta 2019 sebesar 1310.3, dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang-ulang dalam kisaran seTahun melebihi dari kunjungan rata- rata pada Tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1 329.526 148.565 321.422 316.624 302.016 2 Jumlah seluruh penduduk miskin 23.200 23.280 24.400 23.880 23.050 Cakupan pelayanan 1420.3 638.2 1317.3 1325.9 1310.3 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017. II - 88 LL. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 741/VII/2008 SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dengan 18 Indikator. Salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM-K) adalah pelayanan kesehatan rujukan. Ada 2 Indikator untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu :
12. 1.cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS), Puskesmas (PKM) dan sarana kesehatan lainnya.
13. 2.cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualitas GELS (General Emergency life support) dan/atau ATLS (Advance Trauma life support) serta ACLS (Advance Cardiac life support) yang di lengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015-2019 adalah mencapai 100%. Tabel 2.51 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 201 8 2019 1 Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) 8 7 8 10 10 2 Jumlah Rumah Sakit 8 7 8 10 10 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020. II - 89 MM. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam Kejadian luar biasa (KLB) adalah kejadian atau peristiwa dalam masyarakat atau wilayah dari suatu kasus penyakit tertentu yang secara nyata melebihi dari jumlah yang di perkirakan. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang berjangkit wabah sebagai daerah wabah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004). Kriteria KLB adalah kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Direktur jenderal Nomor 451/91 tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Menurut aturan itu suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika unsur :
14. 1.timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
15. 2.peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut–turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
16. 3.peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, Tahun)
17. 4.jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata – rata perbulan dalam Tahun sebelumnya. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ≤ 24 jam pada tabel di bawah ini mengambarkan ada terjadi KLB tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 15 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2016 sebesar 14 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2017 dan 2018 sebesar 5 dengan penanganan 100, Tahun 2019 sebesar 0 dengan penanganan 0 persen. II - 90 Tabel 2.52 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiolgi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu 5 14 5 15 0 2 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama 5 14 5 15 0 Jumlah 100 % 100 % 100 % 100 % 0% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020. 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari Tahun ke Tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan. Dari data yang terbaru Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Meter dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel 2.53 berikut ini. II - 91 Tabel 2.53 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Km) Tahun Jalan Kota Jalan Propinsi Kondisi Baik Total Kondisi Baik Total 2015 N/A N/A 624 1781,72 2016 N/A N/A 1009,52 1847,91 2017 98,248 340,573 444,24 1701,82 2018 102,652 340,573 624 1781,72 2019 108,157 412,468 741,78 1781,72 Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020. Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap Tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, kondisi jalan negara yang berada pada wilayah Kota Lhokseumawe dengan total panjang 23,20 Km secara umum dalam kondisi baik, begitu pula dengan ruas jalan propinsi dengan panjang 4,60 Km secara umum juga dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan kota dengan panjang 412,468 Km yang terbagi pada 4 (empat) kecamatan ini masih memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang tercipta karena kondisi drain hole yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan tonase dari truck yang melintasi jalan tersebut. Berikut tabel 2.55 Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan Kota Lhokseumawe: II - 92 Tabel 2.54 Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Jenis, Kondisi, Kelas Status Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/ Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Jenis Permukaan Aspal 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 231.606 286.389 229.544 231.606 286.389 Paklah (kerikil) - - - - - - - - - - 74.253 71.988 75.494 74.253 71.988 Tanah - - - - - - - - - - 34.714 51.851 33.412 34.714 51.851 Tidak Terperinci - - - - - - - - - - 0.000 2.240 0.691 0.000 2.240 Jumlah 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 340.573 412.468 339.141 340.573 412.468 Kondisi Jalan Baik 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 95.411 108.157 95.240 95.411 108.157 Sedang - - - - - - - - - - 117.967 131.595 119.585 117.967 131.595 Rusak - - - - - - - - - - 101.403 107.554 99.511 101.403 107.554 Rusak Berat - - - - - - - - - - 25.792 65.122 24.805 25.792 65.122 Jumlah 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 340.573 412.428 339.141 340.573 412.428 Kelas Jalan Kelas I 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 231.606 286.389 229.544 231.606 286.389 Kelas II - - - - - - - - - - 74.253 71.988 75.494 74.253 71.988 II - 93 Jenis, Kondisi, Kelas Status Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/ Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Kelas III - - - - - - - - - - 34.714 51.851 33.412 34.714 51.851 Tidak Terperinci - - - - - - - - - - 0.000 2.240 0.691 0.000 2.240 Jumlah 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 340.573 412.468 339.141 340.573 412.468 Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020. II - 94 B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Berdasarkan pengelompokan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Dimana pengelompokan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah panjang jalan di wilayah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Berikut tabel panjang jalan dilalui roda empat: Tabel 2.55 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 NO URAIAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Panjang Jalan (KM) 301.082 373.439 299.882 301.082 373.439 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 191.407 195.186 187,455 191,407 195,186 Rasio 1.572 1.913 1.599 1.572 1.913 Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020 Dari tabel 2.55 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk pada Tahun 2016 sebesar 1.913 meningkat dibandingkan dua Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017 sebesar 1.599 dan Tahun 2018 sebesar 1.572. C. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan < 10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang (40-80 km/jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) II - 95 Tabel 2.56 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (>40 KM/Jam) n/a n/a 63,5 64,46 58,14 Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel 2.56 di atas dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang terjadi fluktuatif, dimana pada Tahun 2017 sepanjang 63,5 km, Tahun 2018 meningkat menjadi 64,46 km dan Tahun 2019 kondisinya menurun menjadi 58,14 km. D. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.57 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019 NO URAIAN 2019 JUMLAH LUAS DAYA TAMPUNG 1 Tempat Pemakaman Umum (TPU) 68 5,000 2,000 2 Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 204 10,200 2,040 3 Tempat Pemakaman Khusus (TPK) 2 2,500 1,000 4 Lain – Lain - - - Jumlah Tempat Pemakaman 274 17.700 5,040 6 Jumlah Penduduk (Jiwa) 195,186 Rasio TPU Per Satuan Penduduk (1/6) 25.82 Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel 2.57 di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2019 jumlah Tempat Pemakaman yang ada di Kota Lhoskeumawe sebanyak 274 tempat, dengan rincian 68 Tempat Pemakaman Umum, 204 Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan 2 Tempat Pemakaman Khusus dengan total rasio sebesar 25.82. II - 96 E. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.223 jiwa/Km2, Blang Mangat 479 jiwa/Km2, Muara Satu 930 jiwa/Km2, Muara Dua 597 jiwa/Km2. Jumlah ibadah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 8 unit Mesjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 13 unit Mesjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.58 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 NO URAIAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 1 Mesjid 50 50 50 50 50 2 Mushalla 93 93 93 93 93 3 Meunasah 68 68 68 68 68 4 Gereja 3 3 3 3 3 5 Vihara 1 1 1 1 1 a Jumlah Rumah Ibadah 215 215 215 215 215 b Jumlah Penduduk (Jiwa) 191,407 195,186 187,455 191,407 195,186 b/a Rasio 1.123 1.101 1.146 1.123 1.101 Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2020 Dari tabel 2.58 di atas dapat diljelaskan bahwa dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 terdapat sebanyak 2015 Unit Rumah Ibadah yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Jumlah mesjid sebanyak 50 unit, Mushalla sebanyak 93 unit, Meunasah sebanyak 68 unit, Gereja 3 unit, dan Vihara sebanyak 1 Unit. II - 97 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman A. Rasio Permukiman Layak Huni Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di Kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, komplek perumahan PT. Arun, perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh Save the Children, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya komplek PT. Arun saja yang memiliki fasilitas pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pusat kuliner serta sarana olah raga seperti, stadion bola kaki, kolam renang, tenis out door, volyball, basket, badminton, jogingg track dan golf. B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komfrehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya: Tabel 2.59 Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2019 No Nama Kawasan Luas (Ha) Kecamatan Tingkat Kekumuhan 1 Keude Punteut 4.99 Blang Mangat Sedang 2 Keude Cunda 4.00 Muara Dua Sedang 3 Pusong 6.66 Banda Sakti Sedang 4 Pusong 9.71 Banda Sakti Sedang 5 Jawa 4.23 Banda Sakti Sedang Jumlah 29.59 Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2019. Dari tabel 2.59 di atas dapat dilihat bahwa sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebar di 5 titik. Luas keseluruhan Kawasan kumuh yaitu 29.59 Ha. II - 98 2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019, Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Lhokseumawe memiliki rasio sebesar 11,25 persatuan penduduk. Keberadaan jumlah Polisi Pamong Praja terus meningkat setiap Tahunnya guna menunjang kelancaran tugas penegakan Perda di Kota Lhokseumawe. Sedangkan jumlah Linmas di Kota Lhokseumawe Tahun 2018 sebanyak 88 orang dan pada Tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 528. Penambahan Linmas ini ditujukan guna menambah tugas pengamanan Pilkada Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.60 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Polisi Pamong Praja 101 124 147 206 213 2 Jumlah Linmas 606 606 88 88 528 3 Jumlah Penduduk 179.807 181.976 187.455 188.221 189.384 Rasio Polisi Pamong Praja 5.62 6.81 7.84 10.94 11.25 Rasio Jumlah Linmas 33.70 33.30 4.69 4.67 27.88 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2020. II - 99 B. Penegakan PERDA/QANUN Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tabel 2.61 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Penegakan PERDA 10 15 15 15 15 2 Jumlah Pelanggaran 85 49 141 133 862 Persen 11 30 10 11 17 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017. Jumlah Penegakan PERDA dan pelanggaran PERDA di Tahun 2015 sebesar 11 persen atau sebanyak 10 penegakan PERDA dari jumlah pelanggaran sebanyak 85 pelanggaran dan pada Tahun 2019 sebesar 17 persen atau sebanyak 15 penegakan PERDA dari jumlah pelanggaran sebanyak 862 pelanggaran. Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat secara maksimal mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe. C. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe tetap dilakukan dalam proporsi yang sama. Patroli ini merupakan kegiatan rutin guna melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. II - 100 Tabel 2.62 Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah waktu patroli 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 Jumlah Kegiatan patroli 3x sehari 3x sehari 3x sehari 3x sehari 3x sehari Rasio 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017. Dari tabel 2.62 dapat dilihat bahwa patroli penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan rutin oleh Satpol PP Kota Lhokseumawe berdurasi 2 jam dengan jumlah kegiatan patroli dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Patroli ini sangat penting sekali dilakukan untuk keberlangsungan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan kenyaman ketertiban umum. 2.3.1.6. Sosial A. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf H menetapkan “setipa orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan amanat Undang- Undang tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan upaya melalui pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. II - 101 Tabel 2.63 PMKS yang memperoleh bantuan sosial No Jenis Masalah Jumlah Penerima 2015 2016 2017 2018 2019 1 Anak Bayi Terlantar - Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan - Jumlah yang diberikan bantuan - - - - 1 1 2 2 1 1 2 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) - Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan - Jumlah yang diberikan bantuan - - 58 58 97 97 58 58 37 37 3 Anak yang memerlukan perlakuan Khusus (AMPK) - Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan - Jumlah yang diberikan bantuan - - 63 - 105 - 61 - 51 - 4 Anak Jalanan, Anak Terlantar - Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan - Jumlah yang diberikan bantuan - - - - - - 18 - 45 25 5 Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) - Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan - Jumlah yang diberikan bantuan - - - - - - 37 - 32 - 6 Lanjut Usia (LANSIA) - Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan - Jumlah yang diberikan bantuan 1.600 1.600 1.800 1.800 2.337 2.337 2.426 - 2.397 2.397 II - 102 B. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jamian Sosial Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang terdata pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sejumlah 1.560 jiwa, jumlah ini terus naik hingga pada Tahun 2019 berjumlah 2.346 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kota Lhokseumawe telah memberikan jaminan sosial sehingga pencapaiannya mencapai 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.64 dibawah ini: Tabel 2.64 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 Tahun 1,560 1,575 1,724 1,870 2,346 2 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) Tahun 1,560 1,575 1,724 1,870 2,346 Persentase 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020. II - 103 C. Persentase Panti Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Pemerintah Daerah Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana Setiap Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Saat ini terdapat 13 (Tiga Belas) Panti Asuhan yang mampu menampung 858 (delapan ratus lima puluh delapan) Orang. Selain keberadaan panti asuhan, Kota Lhokseumawe juga memiliki 2 (dua) panti jompo yaitu Panti Jompo Darussa’dah dan Panti Jompo An-Nur sebagai sarana sosial untuk orang lanjut usia yang mana jumlahnya semakin meningkat pada setiap Tahunnya. Kedua panti jompo ini mampu menampung 45 (empat puluh lima) lansia. Tabel 2.65 Persentase Panti Asuhan/Jompo yang menerima bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Panti Asuhan 13 13 13 13 13 2 Panti Jompo 2 2 2 2 2 a Jumlah Seluruh Panti Asuhan/Jompo 15 15 15 15 15 b Jumlah Penghuni Panti asuhan/Jompo yang menerima bantuan 908 908 908 908 908 c Jumlah Penghuni Panti Asuhan/ Jompo 1,030 1,099 1,128 1,224 1,320 Persentase (b/c*100) 88 83 80 74 69 Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020. II - 104 Dari tabel 2.65 di atas dapat dijelaskan bahwa belum seluruhnya penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2019 jumlah persentase penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan sebesar 69 persen, turun dari Tahun-Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penghuni panti yang mengalami peningkatan setiap Tahunnya sedangkan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya untuk 908 orang penghuni panti asuhan/jompo. D. Disabilitas yang menerima bantuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 disebutkan tentang “Penyandang Cacat”. Penyandang Cacat seakan subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan dengan istilah “Cacat” berkonotasi sesuatu yang negative. Kata “Penyandang” memberikan predikat. Berikut tabel disabilitas yang menerima bantuan. Tabel 2.66 Disabilitas yang menerima bantuan Tahun 2015-2019 No Jenis Alat Bantu Jumlah Penerima 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kursi Roda 20 64 70 47 43 2 Tongkat Ketiak 2 15 - - - 3 Alat Bantu Jalan Segi Empat - - - 9 6 4 Tongkat Siku - - - 7 - 5 Sepeda Motor Modifikasi - - - 1 - 6 Sepeda Motor Roda Tiga - - - - 4 Jumlah 22 79 70 64 53 Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020. II - 105 Disabilitas yang menerima bantuan Kursi Roda pada Tahun 2015 berjumlah 20 orang, Tahun 2016 berjumlah 64 orang, Tahun 2017 berjumlah 70 orang, Tahun 2018 berjumlah 47 orang dan tahun 2019 berjumlah 43 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Tongkat ketiak pada Tahun 2015 berjumlah 2 orang, Tahun 2016 berjumlah 15 orang. Disabilitas yang menerima Alat Bantu Jalan Segi Empat pada Tahun 2018 berjumlah 9 dan pada Tahun 2019 berjumlah 6 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Tongkat Siku pada Tahun 2018 berjumlah 7 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Sepeda Motor Modifikasi pada Tahun 2018 berjumlah 1 orang. Disabilitas yang menerima bantuan sepeda motor roda tiga pada Tahun 2019 berjumlah 4 orang. 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.3.2.1. Tenaga Kerja A. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan angkatan kerja 15 Tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dikalikan seratus persen. Berikut tabel Angka Partisipasi Angkatan kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.67 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota LhokseumaweTahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Angkatan kerja 15 Tahun keatas 78.979 86.364 86.067 80.996 89.311 2 Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas 130.93 1 133.82 1 136.75 7 140.07 6 143.17 3 Persentase 60% 65% 63% 58% 62% Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. II - 106 B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) dikalikan seratus persen. Berikut tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.68 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 N o Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penduduk Angkatan kerja 78.979 86.364 86.067 80.996 89.311 2 Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) 125.81 0 128.50 0 131.22 1 134.38 0 137.09 1 Persentase 63% 67% 66% 60% 65% Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. C. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2015-209. Tabel 2.69 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja 11.12 2 18.20 7 9.046 10.14 4 9.881 2 Jumlah penduduk angkatan kerja 78.97 9 86.36 4 86.06 7 80.99 6 89.31 1 Persentase 14% 21% 11% 13% 11% Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. II - 107 D. Rasio Penduduk Yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat dengan membandingkan penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.70 Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Penduduk yang bekerja 67.857 68.157 77.021 70.852 79.430 2 Jumlah penduduk angkatan kerja 78.979 86.364 86.067 80.996 89.311 Persentase 86% 79% 89% 87% 89% Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. E. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dapat dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Bruto dengan jumlah tenaga kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. II - 108 Tabel 2.71 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Produk Domestik Bruto 6.550.1500.000 6.450.410.000 6.591.660.000 6.844.700.000 7.116.190.000 2 Jumlah tenaga kerja 125 140 1885 833 2206 Persentase 5240120000% 4607435714% 349690186% 821692677% 322583409% Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. II - 109 F. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas merupakan perbandingan antara kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dikalikan seratus persen. Berikut tabel Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.72 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kesempatan Kerja 9 12 16 17 20 2 Jumlahpendudukusia 15 Tahun keatas 130.931 133.821 136.757 140.076 143.173 Persentase 0,007% 0,009% 0,012% 0,012% 0,014% Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. G. Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Tehadap Total Kesempatan Kerja Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Tehadap Total Kesempatan Kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dengan total kesempatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.73 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga 63.230 68.017 75.011 69.879 75.339 2 Total kesempatan kerja 9 12 16 17 20 Persentase 702.556% 566.808% 468.819% 411.053% 376.695% Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. II - 110 H. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun. Angka sengketa merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dengan jumlah perusahaan per Tahun dalam suatu wilayah dikalikan 1000. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sebanyak 17 perusahaan. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebanyak 19 perusahaan, Tahun 2017 sebanyak 21 perusahaan dan pada Tahun 2018 sebanyak 24 perusahaan, namun di Tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis hanya 8 perusahaan saja yang terdaftar. Sementara itu, jumlah sengketa pengusaha pekerja pada Tahun 2015 sebanyak 267 dan diTahun ini merupakan angka tertinggi. Jumlah sengketa pekerja terus mengalami penurunan hingga pada Tahun 2016 hanya terdapat 75 kasus, Tahun 2017 terdapat 56 kasus, Tahun 2018 terdapat 48 kasus dan hingga di Tahun 2019 hanya terdapat 25 kasus . Berikut tabel Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.74 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja PerTahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja 267 75 56 48 25 2 Jumlah Perusahaan 17 19 21 24 8 Rasio 15.706 3.947 2.667 2.000 3.125 Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. I. Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dengan jumlah kasus yang dicatatkan dikalikan seratus persen. Berikut tabel Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. II - 111 Tabel 2.75 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 29 17 51 40 25 2 Kasus Yang Dicatatkan 30 25 51 40 25 Persentase 97 68 100 100 100 Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 dari kasus yang dicatatkan sebanyak 30 kasus dan diTahun itu juga kasus dapat ditangani sebanyak 29 kasus atau penanganan kasus mencapai 97%, pada Tahun 2016 kasus yang dicatatkan sebanyak 25 kasus dan dapat ditangani sebanyak 17 kasus atau mencapai 68% penanganan kasus. Untuk Tahun 2017-2019 dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanding dengan kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) hingga penanganan kasus dapat mencapai 100%. Secara garis besar pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan pencapaian penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB) di Tahun 2017-2019 hingga 100%, dalam arti kata semua kasus yang dicatatkan dapat diselesaikan. J. Keselamatan dan Perlindungan Pekerja. Tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan ditempat kerja agar mendapatkan perlindungan dalam bekerja yang layak. Pada Tahun 2015-2017 penerapan keselamatan kerja mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2015 hanya mencapai 15 perusahaan saja yang menerapkan keselamatan kerja dari 30 perusahaan yang terdata atau mencapai 50% penerapan keselamatan kerja, pada Tahun 2016 mencapai 20 perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja dari 25 perusahaan atau mencapai 80% penerapan keselamatan kerja dan pada Tahun 2017 meningkat hingga 83% atau 53 perusahaan telah menerapkan keselamatan kerja II - 112 dari 64 jumlah perusahaan. Berikut tabel Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.76 Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja 15 20 53 63 301 2 Jumlah perusahaan 30 25 64 82 386 Persentase 50% 80% 83% 77% 78% Sumber : DPMTSP Naker, 2020. K. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta program Jamsostek dapat dihitung dengan membanding antara jumlah pekerja/buruh Jamsostek dengan jumlah pekerja/buruh dikalikan seratus persen. Berikut tabel Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.77 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Pekerja/Buruh JAMSOSTEK - - 38 47 54 2 Jumlah Pekerja/Buruh - - - - - Persentase - - 38% 47% 54% Sumber : DPMTSP Naker, 2020. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2017-2019 jumlah pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek terus meningkat dari Tahun ke Tahun dan keseluruhan pekerja/buruh tersebut dari Tahun 2017-2019 terdaftar sebagai peserta program Jamsostek. dari Tahun 2017 hanya mencapai 38 orang II - 113 L. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2015-2019 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah terjadi penaikan dan penurunan. Pada Tahun 2015 mencapai 29 kasus terselesaikan dari 30 kejadian kasus atau mencapai 97%, pada Tahun 2016 turun hingga 68% penyelesaian kasus dari 25 kejadian kasus hanya 17 kasus terselesaikan dan pada Tahun 2017 s.d 2019 kembali meningkat hingga 100% di Tahun 2019. Pada Tahun 2017 mencapai 71% penyelesaian kasus dari 51 kejadian kasus 36 kasus terselesaikan dan meningkat lagi di Tahun 2018 hingga 73% penanganan kasus dari 40 kejadian kasus 29 kasus terselesaikan dan terus meningkat lagi hingga mencapai 100% penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah kasus di Tahun 2019. Berikut tabel Perselisihan Buruh da Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah. Tabel 2.78 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dgn kebijakan Pemda 29 17 36 29 25 2 Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda 30 25 51 40 25 Persentase 97% 68% 71% 73% 100% Sumber : DPMTSP Naker, 2020. 2.3.2.2. Komunikasi dan Informatika A. Rasio Warnet Terhadap Penduduk Teknologi informasi saat ini mulai berkembang dengan pesat sehingga mempermudah setiap orang untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi tanpa harus terbatas oleh waktu dan tempat. Salah satu cara untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi saat ini adalah jasa di bidang internet. II - 114 Tabel 2.79 Rasio Warnet Terhadap Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 JumlahWarnet 76 78 80 82 88 2 Jumlah Penduduk 191.407 195.186 198.98 198.98 196.132 Rasio 0.039 0.040 0.402 0.412 0.044 Sumber : Lhokseumawe dalam angka, 2020. Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio warnet terhadap penduduk Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rasionya 0.039 sedangkan Tahun 2019 rasionya sebesar 0.044 dengan perhitungan rasio per seribu jumlah penduduk. B. Website Milik Pemerintah Daerah Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki website. C. Pameran/Expo Pameran/ Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk Tahun 2015-2019 telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam Pameran meliputi pameran pembangunan dan pameran pendidikan. II - 115 D. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelompok informasi masyarakat (kim) merupakan program dari kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di indonesia. Kim dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan, salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi. Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Tujuan kelompok informasi masyarakat (kim) adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarkat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan. Selain dari tujuan tersebut, kim berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota kim, dari kim kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, kim sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Kim sebagai sarana peningkatan literasi anggota kim dan masyarakat dibidang informasi dan media masa. Kim sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: II - 116 Tabel 2.80 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 3 (Tiga) Kelompok 4 (Empat) Kelompok 4 (Empat) Kelompok 4 (Empat) Kelompok 4 (Empat) Kelompok 2 Jumlah Kecamatan 4 (Empat) Kecamatan 4 (Empat) Kecamatan 4 (Empat) Kecamatan 4 (Empat) Kecamatan 4 (Empat) Kecamatan Persentase 75% 100% 100% 100% 100% Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel diatas pada Tahun 2015 jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe hanya 3 (tiga) kelompok dari empat kecamatan yang ada dalam Kota Lhokseumawe sedangkan untuk Tahun 2016 s.d 2019 sudah berbading dari 4 (empat) KIM dan 4 (empat) Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. 2.3.2.3. Penanaman Modal A. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA). PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dari Tahun 2015-2019 jumlah investor untuk PMDN di Kota Lhokseumawe semakin meningkat tiap Tahunya. Jumlah seluruh II - 117 investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.458 investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor. Tabel 2.81 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Investor 215 297 302 312 332 Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA) Dari tabel diatas jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 Tahun, dimana angka tertinggi mencapai 3.389.251.025.247 pada Tahun 2019. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA). Tabel 2.82 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun URAIAN PMDN (Rp) PMA (Rp) Total (Rp) 2015 Jumlah Investasi 2.237.000.000.000 - 2.237.000.000.000 2016 Jumlah Investasi 3.370.451.771.247 - 3.370.451.771.247 2017 Jumlah Investasi 3.373.624.221.247 - 3.373.624.221.247 2018 Jumlah Investasi 3.379.911.000.247 - 3.379.911.000.247 2019 Jumlah Investasi 3.389.251.025.247 - 3.389.251.025.247 Sumber : DPMTSPNAKER, 2020. 2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting. baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah II - 118 adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.83 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
18. 1.Jumlah Pekerja Perempuan di Instansi Pemerintah 2.695 2.752 2.844 3.100 3.400
19. 2.Jumlah Pekerja Perempuan 68002 69900 70875 71645 72891 Persentase 3.96 3.93 4.012 4.32 4.66 Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel 2.83 diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah pada Tahun 2015 sebanyak 2.695 pekerja perempuan atau 3.96%, pada Tahun 2019 terus meningkat menjadi 3.400 pekerja perempuan atau 4.66% B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: II - 119 Tabel 2.84 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No. Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
20. 1.Laki-laki 23 23 23 23 21
21. 2.Perempuan 2 2 2 2 4 Jumlah 25 25 25 25 25 Persentase 8% 8% 8% 8% 16% Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, Tahun 2020. Dari tabel 2.84 diatas proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada periode 2014-2019 sebanyak 2 orang atau 8% dan pada periode 2019-2024 menurun proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR meningkat jadi 4 orang atau 16%. Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Lhokseumawe masih rendah selain belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat undang-undang ini terlihat dari tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi. C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berikut data dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut ini: Tabel 2.85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Pekerja Perempuandiinstansi Swasta 904 962 1.020 1.085 1.366 2 Jumlah Pekerja Perempuan 68002 69900 70875 71645 72891 Persentase 1.32 1.37 1.44 1.51 1.87 Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020. II - 120 Dari tabel diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di lembaga swasta pada Tahun 2015 sebanyak 904 dari 68002 pekerja perempuan atau sebesar 1.32%, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 962 dari 69900 pekerja perempuan atau 1.37% dan Tahun 2019 partisipasi perempuan di lembaga swasta menjadi 1.366 dari 72891 pekerja perempuan atau 1.87%. D. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:  kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.  kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.  kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.  penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. II - 121 Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio KDRT tercantum dalam tabel berikut: Tabel 2.86 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah KDRT - 12 6 7 37 2 Jumlah RT 53717 52344 53068 53600 53535 Rasio KDRT 0 0.022 0.011 0.013 0.067 Sumber : P2TP2A Tahun 2020. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari rasio KDRT yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada Tahun 2015 angka KDRT nol dan Tahun 2019 angka KDRT di Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada angka 0,067. E. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat, yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.84 berikut: II - 122 Tabel 2.87 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Pengaduan yang diselesaikan 12 8 24 19 22 2 Jumlah Pengaduan 12 8 24 19 22 Rasio 100 100 100 100 100 Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020. Rasio penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Lhokseumawe sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seluruh pengaduan tindakan kekerangan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada Tahun 2015-2019 semuanya dapat diselesaikan. 2.3.2.5. Pangan A. Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras (padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi). Sampai saat ini Kota Lhokseumawe tidak memiliki permasalahan ketahanan pangan. II - 123 Tabel 2.88 Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) Jumlah Penduduk (Jiwa) Ketersediaan Pangan Utama (%) 2015 0,76 191.407 0.0040 2016 0.076 195.186 0.00039 2017 0.074 198.98 0.00037 2018 0.074 198.98 0.00037 2019 0.075 196.123 0.00038 Sumber : DKPPP Kota Lhokseumawe 2020. 2.3.2.6. Pertanahan Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 Tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). II - 124 Tabel 2.89 Luas Lahan Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2019 No Uraian Tahun 2019 1 Luas lahan bersertifikat milik pemerintah Kota Lhokseumawe ±255.169 m² 2 Luas lahan bersertifikat milik masyarakat adalah : 17,370 - Hak milik (HM) seluas 17.370.000 m² - Hak Guna Bangunan (HGB) 316.598 m² 3 Luas Wilayah 181,06 Ha Sumber : Kantor Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2020. 2.3.2.7. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kenderaan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi. Kota Lhokseumawe mempunyai masalah dengan lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah cair. Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya masih sangat minim sekali. II - 125 A. Persentase Timbulan Sampah yang ditangani Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Semua sampah dari sumber masing- masing akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Sumur Batu. Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu :
22. 1.sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga
23. 2.sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb. Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga misalnya limbah dari proses industri. Tabel 2.90 Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Volume timbulan sampah yang ditangani (ton) 46.716 46.407 47.447 45.888 44.769 2 Total timbulan sampah (ton) 58.769 56.953 57.841 56.282 55.335 Persentase 79.49 81.48 82.03 81.53 80.90 Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Persentase Timbulan sampah pada setiap tahunnya terjadi penurunan walaupu tidak begitu signifikan, pada Tahun 2015 persentase timbulan sampah sebesar 79.49%, Tahun 2016 persentase timbulan sampah sebesar 81.48%, Tahun 2017 persentase timbulan sampah sebesar 82.03%, Tahun 2018 persentase timbulan sampah sebesar 81.53% dan pada Tahun 2019 persentase timbulan sampah sebesar 80.90%. II - 126 B. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/dibuang sebagai hasil dari aktivitas manuasia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis.. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penangan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup. Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih dirasa sangat minim, terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah sampah yang tertangani 79.49 ton, pada tahun 2016 jumlah sampah yang tertangani 81.48 ton, pada tahun 2017 jumlah sampah yang tertangani 82.03 ton, pada tahun 2018 jumlah sampah yang tertangani 81.53 ton dan pada tahun 2019 jumlah sampah yang tertangani 80.90 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.80 Tabel 2.91 Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah sampah yang tertangani (ton) 79,49 81,48 82,03 81,53 80,90 2 Total jumlah timbulana sampah diKab/Kota (ton) 100 100 100 100 100 Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020 II - 127 C. Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman sebagian besar diselesaikan di lokasi sumber sampah dengan cara dibakar dan hanya sebagian yang dikumpulkan oleh pengumpul sampah informal untuk didaur ulang. Penanganan sampah di Kota Wates yang meliputi pertokoan dan pasar sudah mencapai 100%, artinya semua timbulan sampah setiap harinya sudah dapat diangkut ke TPA. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta memberikan pelayananan kepada masyarakat di bidang persampahan dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti tempat penampungan sampah sementara (kontainer, bin/tong, bak permanen), alat pengangkut (gerobak, dumptruck, becak sampah), dan sebagainya. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Tabel 2.92 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1. Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha) 100,00 110,00 120,00 130,00 150,00 2. Luas area kabupaten/kota (km2/ha) 181,06 181,06 181,06 181,06 181,06 Persentase 55.23 60.75 66.27 71.80 82.84 Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2015 sebesar 55.23%, pada Tahun 2016 persentase cakupan area pelayanan sebesar 60.75%, pada Tahun 2017 persentase cakupan area pelayanan sebesar 66.27%, pada Tahun 2018 persentase cakupan area pelayanan sebesar 71.80% dan pada Tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan sebesar 82.84%. II - 128 2.3.2.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil A. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin wajib memilikinya. Pada Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Program KTP-elektronik atau e-KTP dengan empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan pada bulan Februari 2011 yang pelaksananya dibagi dalam dua tahap. Dengan adanya kewajiban perekaman KTP berbasis Elektronik, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengetahui jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang telah melakukan perekaman dan pembuatan KTP. Namun jumlah warga yang membuat KTP di usia 17 tidak terlalu naik begitu pesat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, di samping itu jumlah penduduk juga tidak begitu banyak terjadi penambahannya. Berikut Rasio penduduk ber KTP di Kota Lhokseumawe : Tabel 2.93 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP 95.579 105.487 107.793 116.032 122.958 2 Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah 127.094 130.027 131.931 132.038 128.230 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 0.75 0.81 0.82 0.88 0.96 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir 2015-2019, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 0.96. Sedangkan pada Tahun 2015 rasio ini mengalami penurunan menjadi 0.75. II - 129 B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat bahwa pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske dinas terkait. Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota Lhokseumawe dari tahun 2015 sampai dengan 2019: Tabel 2.94 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran 14.687 17.183 18.010 18.279 18.311 2 Jumlah Bayi 19.454 20.000 20.245 20.269 20.996 Rasio 0.75 0.86 0.89 0.88 0.87 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020. Tabel diatas menggambar bahwa selama tiga tahun terakhir 2015-2019 rasio bayi ber akta kelahiran sangat fluktuatif. Pada Tahun 2015 rasio bayi ber akta kelahiran sebesar 0.75%, Tahun 2017 sebesar 0.86 % dan Tahun 2018-2019 menurun sebesar 0.88% dan 0.87% II - 130 C. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman eletronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan paling lambat akhir Tahun 2011, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun 2006. Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e- KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik. D. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun
24. 2006.KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlaku nya KTP adalah 5 Tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup. II - 131 Tabel 2.95 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan 95.579 105.487 107.293 116.032 122.988 2 Jumlah penduduk wajib KTP 127.094 130.027 131.931 132.038 128.230 Persentase 75 81 82 88 96 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan KTP di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 75%. Persentase ini sedikit menurun dibanding Tahun 2019 yang mencapai 96%. 2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dengan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang terlihat dari kondisi kantor Geuchik. Sampai dengan Tahun 2019 masih terdapat gampong dengan kondisi kantor yang rusak dan belum memiliki kantor. Pemerintahan gampong yang kondisi bangunannya rusak maupun yang tidak memiliki kantor dalam menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan sarana prasarana gampong lainnya seperti bangunan yang ada di masjid, meunasah, gedung pertemuan maupun ruangan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Kondisi kantor Geuchik dan mukim dapat dilihat pada tabel berikut : II - 132 Tabel 2.96 Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2015-2019 No Kecamatan Jumlah Kondisi Kantor Geuchik Keterangan2015 2016 2017 2018 2019 1 Kantor Dalam Kondisi Baik 49 51 38 54 58 2 Kantor Dalam Kondisi Rusak 7 6 22 5 4 Alue Awe, Kota Lhokseumawe, Uteun Bayi, Cot Trieng 3 Belum Memiliki Kantor 12 11 8 9 6 Hagu Teungoh, Tumpok Teungoh, Jambo Timu, Blang Panyang, Batuphat Timur, Ujung Pacu Jumlah 68 68 68 68 68 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. Sedangkan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%. Sejak Tahun 2015-2019 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.97 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. II - 133 Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik mulai dari pada Tahun 2015 sebesar 72,05% dan pada Tahun 2019 meningkat mencapai 85%. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), sedangkan sumber dana dari APBK Kota Lhokseumawe melalui SKPD terkait tidak mengalokasikan anggaran pembangunan kantor keuchik. B. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Yang Baik Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap tahun telah memfasilitasi dana untuk gampong dengan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong dilaksanakan dari APBK melalui dana Alokasi Dana Gampong (ADG). Sejak tahun 2015 pemerintah pusat mulai APBN menyalurkan Dana Desa (DD). Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyalurkan dana bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gampong. Adapun besaran dana yang disalurkan untuk gampong sejak tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.98 Data Penyaluran Dana Ke Gampong Tahun 2015-2019 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. II - 134 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sejak tahun 2015 sebesar Rp. 42.641.307.796,- dan Tahun 2019 menjadi Rp. 108.744.674.113 atau mengalami peningkatan yang cukup besar. Dana APBG tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Dengan semakin besarnya dana APBG yang dikelola oleh pemerintah gampong perlu adanya pembinaan secara berkesinambungan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur gampong yang baik di bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2019 telah melakukan pembinaan kepada pemerintah gampong dengan melakukan penyusunan produk hukum gampong, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset gampong serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.99 Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No. Kecamatan Jumlah Gampong Jumlah Gampong Yang Dibina 2015 2016 2017 2018 2019 1 Muara Dua 17 17 17 17 17 17 2 Banda Sakti 18 18 18 18 18 18 3 Blang Mangat 22 22 22 22 22 22 4 Muara Satu 11 11 11 11 11 11 Jumlah 68 68 68 68 68 68 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. II - 135 Dalam pembinaan perencanaan salah satunya mengarahkan gampong dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan prioritas Dana Desa dengan memperhatikan status desa. Adapun data klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sudah tidak ada desa dengan status tertinggal, 52 gampong menjadi desa berkembang, 14 gampong dengan status maju dan hanya 2 gampong yang mandiri. Prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan memberdayakan desa dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, penggangguran, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. Pada tahun 2017 pemerintah gampong melalui APBG menganggarkan Dana Desa (DD) untuk belanja penyertaan modal gampong guna mendukung modal awal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pembinaan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap BUMG sebagai upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tumbuh kembangnya usaha guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan warga gampong dan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Selama tahun 2015-2019 data pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.100 Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. II - 136 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMG di awal Tahun 2017 sebesar Rp. 8.693.861.274,- dan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 1.1159.977.898,-. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada BUMG sangat besar dan guna mencapai tujuan pendirian perlu adanya pembinaan BUMG tersebut dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.101 Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah BUMG yang ada di Kota Lhokseumawe pertumbuhan mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebanyak 46 unit sampai tahun 2019 sebanyak 67 unit. 1 gampong yang belum mendirikan BUMG yaitu gampong Tunong disebabkan adanya permasalahan dari pemerintah gampong itu sendiri sehingga menghambat jalannya pendirian BUMG. Pada tahun 2019 telah berdiri Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) di Kecamatan Muara Dua yang anggota nya terdiri dari 16 gampong yang ada di Kecamatan Muara Dua. II - 137 C. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP-PKK Kecamatan sampai TP-PKK Gampong dan dilakukan secara bergantian setiap tahunnya.Selanjutnya TP-PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan Kelompok-kelompok Masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma dan lain-lain. Jumlah kelompok Dasa Wisma adalah bagian dari jumlah Kelompok PKK Dusun yang ada di Gampong. Tabel 2.102 Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No. TP PKK Kecamatan Jumlah TP-PKK Gampong Kelompok Binaan 2015 2016 2017 2018 2019
25. 1.Muara Dua 17 13 6 2 2 1
26. 2.Banda Sakti 18 14 5 4 3 2
27. 3.Blang Mangat 22 15 4 2 1 0
28. 4.Muara Satu 11 10 3 2 3 1 Jumlah 68 52 18 10 9 4 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2015 jumlah yang dibina sebanyak 52 kelompok dan Tahun 2019 menjadi 5 kelompok yang tersebar di 4 Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan sejak adanya dukungan dari pemerintah gampong melalui APBG baik dari Alokasi Dana Gampong (ADG) maupun Dana Desa (DD) kelompok TP-PKK Gampong berjalan dengan sendirinya menjalankan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di gampong masing-masing. Sedangkan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui APBK sangat kurang dalam mengalokasikan anggaran untuk pembinaan TP-PKK Gampong melalui instansi terkait. II - 138 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK diperoleh dari perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Selama Tahun 2015-2019 data kelompok binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.103 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. D. Persentase PKK Aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) yang dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan. TP-PKK berperan sebagai motivator, fasilitor, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. TP-PKK Kota Lhokseumawe aktif menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dan dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Dana ADG dan Dana Desasejak tahun 2015 sampai dengan saat ini lebih meningkatkan peran aktif TP-PKK dalam pembangunan gampong khususnya pembinaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase PKK aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlahPKK aktif dengan jumlah PKK dikali 100%. Selama tahun 2015 s/d 2019 jumlah binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut: II - 139 Tabel 2.104 Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No . Kecamatan Jumlah TP-PKK Aktif Persentase (%) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Muara Dua 17 100 100 100 100 100 2 Banda Sakti 18 100 100 100 100 100 3 Blang Mangat 22 100 100 100 100 100 4 Muara Satu 11 100 100 100 100 100 Jumlah / Persentase 68 100 100 100 100 100 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. E. Persentase Posyandu Aktif Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang Kesehatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan.Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui serta wanita usia subur.Oleh karena itu kegiatan posyandu sangat penting dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Persentase posyandu aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlahposyandu aktif dengan totalposyandu dikali 100%. Selama tahun 2015 s/d 2019 jumlah posyandu aktif Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut: II - 140 Tabel 2.105 Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No. Kecamatan Jumlah Posyandu Posyandu Aktif Persentase (%) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Muara Dua 24 24 100 100 100 100 100 2 Banda Sakti 32 32 100 100 100 100 100 3 Blang Mangat 29 29 100 100 100 100 100 4 Muara Satu 15 15 100 100 100 100 100 Jumlah / Persentase 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel di atas dilihat bahwa jumlah posyandu aktif dalam Kota Lhokseumawe sampai dengan saat ini berjumlah 100 unit yang tersebar di 4 Kecamatan. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah posyandu aktif paling tinggi, mengingat jumlah penduduk yang banyak dan padat. Posyandu dalam Kota Lhokseumawe memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 strata posyandu adalah sebagai berikut : Tabel 2.106 Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Strata Posyandu 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pratama 0 0 0 0 0 2 Madya 10 10 10 10 12 3 Purnama 78 78 78 78 87 4 Mandiri 1 1 1 1 1 Jumlah 89 89 89 89 100 Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020. II - 141 2.3.2.10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana A. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Gerakan KB Nasional selama ini telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum merata. Makin tinggi pertumbuhan penduduk semakin mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untukmempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.107 Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah anak 95.273 95.868 97.340 98.771 96.481 2 Jumlah 53.717 52.344 53.068 53.600 53.535 Rata-Rata jumlah anak per Keluarga 1,78 1.83 1.83 1.84 1.80 Sumber: DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020. Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe hanya 2 orang per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di kota Lhokseumawe telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri. II - 142 2.3.2.11. Perhubungan A. Jumlah kendaraan dan arus penumpang angkutan umum Permasalahan Transportasi di Kota Lhoseumawe kita hanya akan membicarakan Transporasi darat karena Kota Lhokseumae tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi. Tabel 2.108 Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun Unit Kendaraan Jumlah Penumpang Naik Turun 2015 33,188 146,936 150,395 2016 33,200 146,946 152,221 2017 107.220 454.805 390.893 2018 100.853 147.352 130.589 2019 129.575 172.154 165.189 Sumber: Dinas Perhubungan, 2020. Pada tabel diatas, bahwa jumlah unit kendaraan mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2015 jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe 33,188 unit, Tahun 2016 terdapat 33,200 unit, Tahun 2017 mencapai 107,220 unit, Tahun 2018 mencapai 100,853 unit dan pada Tahun 2019 mencapai 129,575 unit. Adapun dengan Jumlah Penumpang yang naik turun di Terminal Kota Lhokseumawe mengalami penurunan yang signifikan atau dapat dikatakan mengalami fluktuasi yang sangat signifikan dimana pada Tahun 2015 jumlah penumpang yang naik 146,936 penumpang dan turun 150,395 penumpang, pada Tahun 2016 penumpang yang naik 146,946 penumpang dan turun 152,221, pada tahun 2017 penumpang yang naik 454,805 penumpang dan yang turun 390,893 penumpang, pada Tahun 2018 penumpang yang naik 147,352 penumpang dan yang turun 130,589 sedangkan pada Tahun 2019 penumpang yang naik 172,154 penumpang dan yang turun 165,189 penumpang. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan penumpang yang datang ke Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya. II - 143 B. Rasio ijin trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rasio Ijin trayek sebesar 0,005, Tahun 2016 rasio izin trayek sebesar 0,009, Tahun 2017 rasio izin trayek sebesar 0,008, Tahun 2018 rasio izin trayek sebesar 0,008 sedangakan pada Tahun 2019 razio izin trayek terjadi penurunan sebesar 0,007. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.109 Rasio Ijin Trayek Di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Izin Trayek 895 1.745 1.636 1.636 1.636 2 Jumlah penduduk 191,407 195.186 198.980 203.284 207.202 Rasio Izin Trayek 0,005 0,009 0,008 0,008 0,007 Sumber : Dinas Perhubungan, Jumlah Penduduk: Sumber BPS Lhokseumawe C. Jumlah uji kir angkutan umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: II - 144
a.uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
b.uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Di Kota Lhokseumawe, Uji Kir Angkutan Umum terlihat bahwa Jumlah angkutan yang di uji Kir sangat stabil dimana hampir semua kendaraan mengikuti Uji Kir setiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2015 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 1,12 pada Tahun 2016 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 0,80 pada Tahun 2017 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 1,05 pada tahun 2018 yang mengikuti Uji Kir adalah 1,02 dan pada Tahun 2019 yang mengikuti Uji Kir adalah 1,02 kendaraan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini. Tabel 2.110 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Kendaraan 2490 2639 2.350 2.381 2.558 2 Kendaraan Yg Diuji 2795 2107 2.234 2.330 2.496 Rasio 1,12 0,80 1,05 1,02 1,02 Sumber : Dinas Perhubungan, 2020 D. Jumlah Pelabuhan Udara/Laut/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. II - 145 Terminal Bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Oleh Karena itu tidak ada penambahan fasilitas Pelabuhan Baik Udara maupun Laut di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini. Tabel 2.111 Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pelabuhan Udara - - - - - 2 Pelabuhan Laut - - - - - 3 Terminal Bis/Barang 3 3 3 3 3 Sumber Dinas Perhubungan, 2020 E. Kepemilikan KIR angkutan umum Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum cukup baik dimana hampir setengah dari kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum memiliki Kir atau tidak melakukan uji Kir. Tapi bila terlihat bahwasanya setiap tahunnya kendaraan yang belum memiliki Kir semakin berkurang seperti terlihat pada tabel dibawah ini bahwa pada Tahun 2015 persentase Kir adalah 112% sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 97%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. II - 146 Tabel 2.112 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Angkutan Umum yang memiliki KIR 2795 2107 2.234 2.330 2.496 2 Jumlah Angkutan Umum 2490 2639 2.350 2.381 2.558 Persentase 112 80 99 97 97 Sumber : Dinas Perhubungan, 2020 F. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di kota Lhokseumawe diaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.113 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 2 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) 20 menit 20 menit 20 menit 20 menit 20 menit Sumber : Dinas Perhubungan, 2020 II - 147 G. Pemasangan Rambu-rambu Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin dicari oleh para pendatang/ wisatawan ketika berkunjung disuatu kota/kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen kota Lhokseumawe yaitu 300 hanya tersedia 83 rambu, pada Tahun 2016 jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia yaitu 212 hanya tersedia 78 sedangakan Tahun 2019 jumlah rambu-rambu yang seharusnya 152 hanya tersedia 60 rambu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.114 Pemasangan Rambu-rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Pemasangan rambu- rambu 83 78 0 0 60 2 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia 300 212 212 212 152 Persentase 27 36 0 0 39 Sumber : Dinas Perhubungan, 2020 H. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagu jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus truk, dan sepeda motor. II - 148 Panjang Jalan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 yaitu 340 km, jumlah kendaraan 56.946 unit terjadi peningkatan ditahun 2019 panjang jalan 412 km sedangkan jumlah kendaraan 52.402 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.115 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Panjang Jalan 340 340 412 412 412 2 Jumlah Kendaraan 56.946 56.597 62.325 50.340 52.402 Rasio 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 Sumber: Panjang Jalan: Dinas PUPR, Jumlah kendaraan: SAMSAT LHOKSEUMAWE 2020 I. Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.116 Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton) 5.452 6.428 6.954 7.236 7.510 Sumber: Dinas Perhubungan, 2020. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel diatas jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2015 sebesar 5.452 ton, pada Tahun 2016 sebesar 6.428 ton, pada Tahun 2017 sebesar 6.954 ton, pada Tahun 2018 sebesar 7.236 ton dan pada Tahun 2019 sebesar 7.510 ton. II - 149 J. Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.117 Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (Orang) 297.331 599.167 845.698 277.941 337.343 Sumber: Dinas Perhubungan, 2020. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 sangat fluktuatif. Pada Tahun 2015 Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal sebanyak 297.331 orang, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 599.167 orang, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan 845.698, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 277.941 dan pada Tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 337.343 orang. 2.3.2.12. Komunikasi dan Informatika A. Website Milik Pemerintah Daerah Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki website. II - 150 B. Pameran / Expo Pameran/Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk Tahun 2019 telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam pameran meliputi pameran pembangunan dan pameran pendidikan. 2.3.2.13. Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah belum A. Persentase Koperasi Aktif Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe dari Tahun ke Tahun terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini: Tabel 2.118 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Koperasi Aktif 120 100 105 100 100 2 Jumlah Koperasi 299 257 251 251 251 Persentase 40,13 38,91 41,83 39,84 39,84 Sumber: Disperindagkop, 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 persentase koperasi aktif di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 39.84 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan jumlah koperasi dari Tahun-Tahun sebelumnya. II - 151 B. Jumlah BPR / LKM Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan terus terjadi penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UKM Non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe terus meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel 2.119 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Seluruh UKM 1318 2314 2361 2372- 2372 2 Jumlah BPR/LKM 4 4 10 15 15 Sumber: Disperindagkop, 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 jumlah Usaha Kecil Menengah mencapai 2372 UKM, terjadi peningkatan dari Tahun-Tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada Tahun 2015 sebanyak 4 BPR dan bertambah menjadi 15 di Tahun 2019. 2.3.2.14. Penanaman Modal A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Tabel 2.120 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Investor 154 205 257 266 270 Sumber: DPMTSPNAKER, 2020. II - 152 Pada Tahun 2015 jumlah investor untuk PMDN berjumlah 154 hingga Tahun 2019 semakin meningkat dengan jumlah 270. Khusus untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor. B. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 Tahun di Kota Lhokseumawe. Angka tertinggi mencapai Rp.3.386.437.000.000 pada Tahun 2016. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA) Tabel 2.121 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Tahun URAIAN PMDN (Rp) PMA (Rp) Total (Rp) 2015 Jumlah investasi 2.237.000.000.000 - 2.237.000.000.000 2016 Jumlah investasi 3.370.451.771.247 - 3.370.451.771.247 2017 Jumlah investasi 3.373.624.221.247 - 3.373.624.221.247 2018 Jumlah investasi 3.379.911.000.247 3.379.911.000.247 2019 Jumlah investasi 3.389.251.025.247 - 3.389.251.025.247 Sumber: DPMTSPNAKER, 2020. C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMDN/PMA setiap Tahunnya semakin meningkat dengan jumlah PMDN/PMA yang juga meningkat setiap Tahunnya. Tabel 2.122 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMA/PMDN 4 251 93 7.989 7.757 4.00 8.96 5.17 76.09 8.76 Sumber: DPMTSPNAKER, 2020. II - 153 2.3.2.15. Kepemudaan dan Olahraga A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita- cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain. Organisasi pemuda di Kota Lhokseumawe hingga Tahun 2019 berjumlah 50 namun yang tidak aktif berjumlah 10 yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Gampong. Berikut data Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe: Tabel 2.123 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah organisasi pemuda yang aktif 32 36 38 42 50 2 Jumlah seluruh organisasi pemuda 44 48 50 53 60 Persentase 72 75 76 79 83 Sumber: Disporapar, 2020. B. Cakupan Pembinaan Olahraga Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.124 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah cabang olahraga yang dibina 4 5 10 11 11 2 Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar 38 39 39 40 40 Persentase 10.52 12.82 25.64 27.5 27.5 Sumber: Disporapar, 2020. II - 154 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pembinaan cabang olahraga di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 27.5 persen dari total cabang olahraga yang ada di Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 32 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2016 adalah 146. Berikut tabel 2.123 cakupan pelatih yang bersertifikasi: Tabel 2.125 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah pelatih bersertifikat 32 32 33 33 33 2 Jumlah seluruh pelatih 132 146 146 146 148 Persentase 24.24 21.91 22.60 22.60 22.29 Sumber: Disporapar, 2020. 2.3.2.16. Statistik A. Buku “Kabupaten/Kota Dalam Angka” Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan pada setiap Tahun merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat. II - 155 B. Buku “PDRB Kabupaten/Kota” Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap Tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor. 2.3.2.17. Kebudayaan Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya serta benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratif yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini, II - 156 Tabel 2.126 Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe No Kegiatan 1 Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 2 Pengirim Tim Kesenian Ke LN 3 Anugerah Budaya 4 Audisi Paduan Suara GBN 5 Festival dan Lomba Karya Seni 6 Festival Permainan Rakyat 7 Hari Kesenian Daerah 8 Festival Rapai Uroeh 9 Festival Seudati 10 Festival Cut Bang Cut Kak 11 Festival Lomba Seni Lukis 12 Festival Lomba Lagu Qasidah 13 Festival Seni Budaya Islami 14 Festival Lomba Syiar Budaya Islam 15 Festival Seni Budaya Antar Sekolah 16 Audisi Penyanyi Cilik 17 Pelatihan Pengembangan Kesenian Total Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Dari tabel diatas dapat tergambarkan bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 17 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan untuk tiap Tahunnya. B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.125 berikut ini: II - 157 Tabel 2.127 Situs/ Bangunan Cagar BudayaKota Lhokseumawe Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki situs/bangunan cagar budaya untuk makam terdapat sebanyak 9 (sembilan), tugu sebanyak 2 (dua), benteng sebanyak 1 (satu) unit dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat), jadi jumlah situs/ bangunan cagar budaya Kota Lhokseumawe seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) unit. 2.3.2.18. Perpustakaan Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. A. Jumlah Perpustakaan Perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 5 jenis perpustakaan di Kota Lhokseumawe. Rincian data jumlah gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut ini: II - 158 Tabel 2.128 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Nama Perpustakaan Jumlah Perpustakaan 2015 2016 2017 2018 2019 1 Perpustakaan Umum 1 1 1 1 1 2 Perpustakaan Perguruan Tinggi 2 2 2 2 2 3 Perpustakaan Sekolah 26 26 26 26 26 4 Perpustakaan Rumah Ibadah 9 9 9 9 9 5 Perpustakaan Pesantren 2 2 2 2 2 Jumlah Perpustakaan 40 40 40 40 40 Jumlah Penduduk 191,407 195,186 198.980 203.284 203.284 Rasio 0.0209 0.0205 0.0201 0.0197 0.0197 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020. Tabel di atas menjelaskan bahwa sejak Tahun 2015-2019 jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe terdapat 40 perpustakaan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio perpustakaan terhadap satuan penduduk mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2015 rasio sebesar 0.0209, Tahun 2016 rasio sebesar 0.0205, Tahun 2017 rasio sebesar 0.0201, Tahun 2018 rasio sebesar 0.0197 dan Tahun 2019 rasio sebesar 0.0197. 2.3.2.19. Kearsipan A. Pengelolaan Arsip Secara Baku Kearsipan memegang peran penting bagi kelancarannya organisasi, dimana pengelolaan arsip secara baku dapat menjadi sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Kearsipan merupakan suatu proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu. Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, bahwa dari periode 2012-2016 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku hanya 15.6% dari Jumlah 32 SKPD. Berikut tabel data jumlah pengelolaan arsip secara baku di Kota Lhokseumawe: II - 159 Tabel 2.129 Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Jumlah Pengunjung 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku 5 5 5 5 5 2 Jumlah SKPD 32 32 33 33 34 Persentase 15.63 15.63 15.15 15.15 14.71 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020. 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 2.3.3.1. Pariwisata A. Objek Wisata Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnyawisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: II - 160 Tabel 2.130 Objek Wisata Kota Lhokseumawe No Uraian Lokasi Ket
1. 1.Wisata Alam
a.Pantai Ujon Blang
b.Pulau semadu
c.Pantai pulo daruet Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Muara Satu Kecamatan Muara Dua
1. 2.Wisata Budaya/Spiritual
a.Benteng (kurok- kurok) tentara Jepang
b.Gua Jepang cot Panggoi
c.Meriam Belanda
d.Tugu Pahlawan TKR
e.Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng
f.Tiang gantuangan Tgk. Chik Ditungong
g.Mon tujoh
h.Makam Tgk. Dilhokseumawe
i.Makam Tgk. Chik Ditunong
j.Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng
k.Makam Mualim Taufik Shaleh
l.Makam Putroe Neng
m.Makam Tgk. Syiah Hudam
n.Makam Tgk. Chik Dipaloh
o.Makam Tgk. Jrad Meuindram
p.Makam Tgk. Chik Buket Krueng
q.Museum P. Ramli Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) Gp. Blang Panyang (Muara Satu) Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat) Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) Gp. Mesjid (Blang Mangat) Gp. Banda Masen (Banda Sakti) Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) Gp. Blang Buloh (Blang Mangat) Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Paloh (Muara Dua)
1. 3.Wisata Buatan
a.Reservoir (Waduk)
b.Taman Riyadah
c.Taman Mangat Cerita
d.Waduk Jeulikat Gp. Pusong (Banda Sakti) Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Blang Mangat Kecamatan Blang Mangat Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2020. II - 161 B. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe secara terus-menerus berusaha mengaktifkan dan mendorong semua sektor agar masing-masing sektor dapat memberi masukan yang optimal. Salah satu sektor yang perlu didorong secara terus-menerus adalah sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.131 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun (Juta Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Sektor Pariwisata (Penyedian Akomodasi dan Makan Minum_ 70462.2 80582 96713.6 123630.1 153969.5 2 Jumlah PDRB dengan Migas 7635732.3 7728897.1 8070275.2 8465414.3 8907082.9 Jumlah PDRB tanpa Migas 6270951.3 6473133.4 6718166.2 7005287 7425846.4 Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) 0.92 1.04 1.20 1.46 1.73 Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) 1.12 1.24 1.44 1.76 2.07 Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2020. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa Migas sejak Tahun 2012-2016 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2012 kontribusi pariwisata terhadap PDRB Tanpa Migas sebesar 1.05 persen turun hingga menjadi 1.01 persen pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 1.09 persen. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB Migas cenderung mengalami kenaikan setiap Tahunnya sejak 2012 hingga Tahun 2016. II - 162 2.3.3.2. Pertanian A. Kontibusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika memasukkan komponen migas pada Tahun 2014 dan 2015 masih didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih belum begitu mengembirakan. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti terdiskripsikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.132 Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun (Juta Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 516413.7 529818.9 542572.7 567783.3 599904.7 2 Jumlah PDRB dengan Migas 7635732.3 7728897.1 8070275.2 8465414.3 8907082.9 3 Jumlah PDRB tanpa Migas 6270951.3 6473133.4 6718166.2 7005287 7425846.4 Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) 6.76 6.86 6.72 6.71 6.74 Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) 8.24 8.18 8.08 8.11 8.08 Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2020. B. Kontibusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kelompok petani yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB dengan migas dan PDRB non migas pada Tahun 2016 adalah Kecamatan Blang Mangat, yaitu sebesar 33,98% dan Kecamatan Muara Dua sebesar 30,10%. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Blang Mangat di dominasi sektor pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: II - 163 Tabel 2.133 Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Sektor PDRB Migas PDRB Non Migas 2019 2019 Kel % Kel % Kecamatan Banda Sakti 23 10.6% 23 10.6% Kecamatan Muara Satu 56 25.7% 56 25.7% Kecamatan Muara Dua 69 31.7% 69 31.7% Kecamatan Blang Mangat 70 32.1% 70 32.1% Jumlah 218 100% 218 100% Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas 0,001 0,002 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, BPS 2020. C. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima Tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi sejak 2015 hingga 2019. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2016 dan 2017, sementara itu, pada Tahun 2018 dan 2019 komoditi padi menurun secara signifikan hingga sebesar sepertiga dari kondisi sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.134 Produktivitas Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 No. KOMODITI PRODUKSI (Kg) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Padi 10578000 15333000 15333000 9954000 9954000 2 Jagung - 198000 198000 - - 3 Ubi Kayu 2550000 317000 317000 1764000 1764000 4 Ubi Jalar 24000 - - - - 5 Kedelai - 20000 20000 - - Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2016-2020. II - 164 2.3.3.3. Perdagangan Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2012 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 15,76% dengan migas, sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 29,29%. Angka ini terus mengalami peningkatan yang berarti khususnya pada sektor migas, sementara itu konrtibusi pada tanpa migas mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.135 Kontribusi Sektor PerdaganganTerhadap PDRB Kota Lhokseumawe 2015 - 2019 No Uraian Tahun (Juta Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Sektor Perdagangan 1508861.4 1515851.6 1523096.2 1546120.1 1548878.4 2 Jumlah PDRB dengan Migas 7635732.3 7728897.1 8070275.2 8465414.3 8907082.9 3 Jumlah PDRB tanpa Migas 6270951.3 6473133.4 6718166.2 7005287 7425846.4 Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) 19.76 19.61 18.87 18.26 17.39 Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) 24.06 23.42 22.67 22.07 20.86 Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020. 2.3.3.4. Perindustrian Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 3,66%. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan memasukkan migas II - 165 hampir setengahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.136 Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe 2015 - 2019 No Uraian Tahun (Juta Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Sektor Industri 1301452.3 1154623.1 1201646 1288992 1315362 2 Jumlah PDRB dengan Migas 7635732.3 7728897.1 8070275.2 8465414.3 8907082.9 3 Jumlah PDRB tanpa Migas 6270951.3 6473133.4 6718166.2 7005287 7425846.4 Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) 17.04 14.94 14.89 15.23 14.77 Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) 20.75 17.84 17.89 18.40 17.71 Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020. 2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan A. Produksi Perikanan Budidaya Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel produksi perikanan: Tabel 2.137 Produksi Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No. Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Produksi Ikan (ton) 2.914.500 2.990.800 3.182.490 3.703.650 3.604.500 2 Target Daerah (ton) 3.850.600 3.980.700 3.900.420 4.035.000 4.450.000 Persentase 75.69% 75.13% 81.59% 91.79% 81.00% Sumber: DKPPP, 2020. II - 166 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi perikanan budidaya sejak Tahun 2015-2019 terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 91.79%, Semakin tinggi produksi budidaya ikan akan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian masyarakat. Untuk jenis ikan yang umumnya dilakukan petani tambak di wilayah Kota Lhokseumawe adalah ikan bandeng, selebihnya ikan mujair dan Sebagian kecil berbagai jenis udang. B. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sub kategori perikanan rata-rata tiap tahun nilainya terus meningkat dikarenakan wilayah Lhokseumawe yang berbatasan dengan lautan/pantai. Pengembangan sub kategori perikanan di Kota Lhokseumawe harus menjadi sektor unggulan untuk jangka waktu pendek, menengah maupun Panjang yang akan memberikan dampak peningkatan perekonomian Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini, Gambar 2.32 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 2.01 2.76 2.35 5.22 6.03 Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe, 2015-2019. 2.3.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.4.1. Perencanaan Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada, tersedianya II - 167 dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA. A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014. B. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7 Tahun 2019. II - 168 C. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud guna mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara rutin dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah. RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh Organisasi pernagkat daerah sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap Tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD. Selama periode 2017 sampai dengan 2022 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), dimana RKPD tersebut merupakan penjabaran dari program RPJMD Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD merupakan bahan penyusunan RAPBD. Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. RKPD berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dariMusyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara bottom up yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan OPD yang bersifat top down yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD. II - 169 D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan taarsipta ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah serta menjadi acuan lokasi investasi kota baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Disamping itu, RTWR dimaksudkan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serts arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2014. 2.3.4.2. Keuangan Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelenggaraan terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh fraud tersebut terhadap penyajian laporan keuangan. II - 170 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), berbeda dari Tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat permasalahan pada Tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara Neraca unaudited dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reviu Inspektorat. 2.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal Tabel 2.138 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 6 177 2 Jumlah Total ASN 4311 4351 Persentase 0.14 4.07 Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 dari 4311 orang ASN di Kota Lhokseumawe baru 0.14% yang telah mengikuti pendidian dan pelatihan formal atau hanya 6 orang ASN.. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur. II - 171 B. Persentase Pejabat ASN Mengikuti DIKLAT Struktural Jumlah total jabatan struktural dalam wilayah Kota Lhokseumawe tiap tahunnya terus meningkat dari tahun 2015 hanya 454 orang hingga di tahun 2019 mencapai 518 orang. Sejak periode 2015-2019 jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural di tahun 2016 hanya mencapai 27.57% yang merupakan angka tertinggi dengan 134 orang yang mengikuti diklat struktural tersebut dari total jabatan 486 dan tahun 2015 merupakan angka terendah hanya mencapai 2.86% dari total jabatan 454 hanya 13 orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural. Pada tahun 2017 s.d 2019 terus terjadi penurunan persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural hingga mencapai 21.43% tahun 2017, 18.70% tahun 2018 dan hanya mencapai 15.64% di tahun 2019. Berikut tabel persentase pejabat ASN mengikuti Diklat Struktural Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019. Tabel 2.139 Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti - PIM II - 3 3 2 2 - PIM III 6 26 20 20 17 - PIM IV 7 105 91 70 62 2 Jumlah Total Jabatan 454 486 532 492 518 Persentase 2,86% 27,57% 21,43% 18,70% 15,64% Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020. II - 172 C. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Jumlah jabatan struktural dan struktural di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2018 menunjukkan penambahan setiap tahunnya, namun di tahun 2019 terjadi penurunan. Total jumlah jabatan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu pada tahun 2015 mencapai 1.190 merupakan jumlah terendah, tahun 2016 mencapai 1.242, tahun 2017 mencapai 2.256, tahun 2018 mencapai 2.433 orang yang merupakan jumlah tertinggi dan pada tahun 2019 turun hingga mencapai 2.105 orang. Posisi dan jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kota Lhokseumawe ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut tabel Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019. Tabel 2.140 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jabatan Pimpinan Tinggi 29 31 31 31 31 2 Jabatan Administrasi 115 127 124 124 120 3 Jabatan Pengawas 310 348 327 330 330 4 Jabatan Fungsional Tertentu 736 736 1.774 1.948 1.624 Jumlah Jabatan 1.190 1.242 2.256 2.433 2.105 Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020. II - 173 2.3.4.4. Pengawasan A. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan posedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pmerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP- nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Tabel.141 Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah CC CC CC CC CC Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 terus menerus memperoleh predikat CC. Untuk kedepan akan diupayakan terus perbaikan predikat agar dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. II - 174 B. Level Kapabilitas APIP Dalam rangka mewujudkan sistern pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan kementerian/lembaga pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawasaa intern pernerintah (APIP) yang efektif. Untuk capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini : Tabel.2.142 Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Level Kapabilitas APIP Level 2 Level 2 dengan Catatan Level 2 dengan Catatan Level 3 dengan catatan Level 3 Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Tabel diatas dapat dilihat tingkat Capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 berada pada tingkat level 2 dimana prose audit dilakukan secara tetap, rutin, beruang namun sebagian telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi, Tahun 2018-2019 berada pada level 3 hal ini menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome apip mampu menilai efisiesi, efektifitas dan ekonomis suatu program mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. II - 175 C. Tingkat Kematangan SPIP SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur:
a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian risiko;
c.kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern. Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan secara memadai diperbaharui untuk memeuni keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Pemantauan juga berguna untuk nengindentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola. Untuk capaian tingkat kematangan SPIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel.2.143 Capaian Tingkat Kematangan SPIP Tahun 2015-2019 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Level Kapabilitas APIP - - Level 1 Level 2 Level 2 Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2020 Dari Tabel diatas dapat dilihat Capaian tingkat kematangan SPIP dari Tahun 2015-2016 belum ada pencapaian, sedangkan pada Tahun 2017 pada level 1, dan Tahun 2018-2019 berada pada level 2. Peningkatan ini terus diupayakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. II - 176 2.3.5. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan 2.3.5.1. Syariat Islam A. Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah Perkembangan dayah di Kota Lhokseumawe dari Tahun ke Tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan Agama Islam. Kondisi ini sudah mencapai rata-rata jumlah dayah seluruh Aceh. Jika merujuk pada RPJMA 2017-2022 jumlah dayah seluruh Aceh pada Tahun 2014 adalah 1.065 dayah, sehingga untuk jumlah dayah di Kota Lhokseumawe sudah cukup baik. Berikut tabel yang merinci jumlah dayah, kepemilikan, dan guru dayah di Kota Lhokseumawe: Tabel 2.144 Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 Tipe Kepemilikan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 A Yayasan 7 9 11 12 14 Pribadi 0 0 0 0 0 B Yayasan 6 9 9 14 15 Pribadi 0 0 0 0 0 C Yayasan 30 29 36 35 36 Pribadi 0 0 0 0 0 D Yayasan 0 0 0 0 0 Pribadi 0 0 0 0 0 Jumlah Dayah 43 47 56 61 65 Jumlah Guru Dayah 423 487 492 512 550 Sumber: Dinas Syariat Islam, 2020. Tabel di atas menggambarkan kondisi jumlah dayah dan guru dayah di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2019. Dayah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 berjumlah 43 dayah yang terdiri dari 7 dayah tipe A, dan 6 dayah tipe B dengan jumlah guru berjumlah 423 orang. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2019 jumlah dayah di Kota Lhokseumawe berjumlah 65 dayah, dengan tipe A sebanyak 14 dayah, Tipe B 15 dayah, dan Tipe C sebanyak 36 dayah, dengan jumlah guru sebanyak 550 orang. Keseluruhan dayah tersebut semuanya berada di bawah kepemilikan yayasan. II - 177 B. Jumlah Hafiz Hafizah yang di Bina Tabel 2.145 Jumlah Hafiz Hafizah yang diBina Tahun 2015-2019 NO Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Hafizh hafizah 20 20 10 15 15 Jumlah Hafizh Hafizhah 20 20 10 15 15 Sumber: Dinas Syariat Islam, 2020. Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah hafiz hafizah Kota Lhokseumawe yang mendapat pembinaan ditahun 2015 sebanyak 20 orang, tahun 2016 sebanyak 20 orang, tahun 2017 sebanyak 10 orang, tahun 2018 sebanyak 15 orang dan tahun 2020 sebanyak 15 orang 2.3.5.2. Majelis Ulama Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah Ulama dan Sosialisasi Fatwa. A. Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Permusyarawatan Ulama Kota Lhokseumawe telah menyelenggakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak dua kali, yaitu pada Tahun 2015 dan 2019, dimana pada Tahun 2015 peserta yang mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak 12 orang, peserta yang ikut berpartisipasi dalam PKU semuanya laki-laki. Pada Tahun 2019 Majelis Permusyarawatan Ulama Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU), jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 30 orang, semua peserta umumnya laki-laki. Berikut tabel data pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU). II - 178 Tabel 2.146 Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 No Tahun Jumlah Peserta Keterangan Lk Pr 1 2015 12 (Orang) - 2 2016 20 (Orang) - 3 2017 30 (orang) - 4 2018 30 (orang) - 5 2019 30 (orang) - Sumber : MPU 2020 B. Musyawarah Ulama Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur’an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.142 dibawah ini: Tabel 2.147 Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Kegiatan Tahun Total 2015 2016 2017 2018 2019 1 Sidang Paripurna Ulama 36 42 30 32 40 180 2 Rapat koordinasi MPU 0 3 3 2 2 10 4 Nadwah/Muhasah Ilmiah 1 1 1 1 1 5 5 Muzakarah masalah Keagamaan 1 1 1 1 1 5 6 Pengkajian Aliran Sempalan - - - - - - 7 Rapat Pimpinan MPU 8 7 6 7 5 33 Jumlah 46 54 41 43 49 233 Sumber : Sekretariat MPU, 2020. II - 179 Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2015-2019 kegiatan musyawarah ulama di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sebanyak 233 kali, dimana pada Tahun 2015 sebanyak 46 kali, Tahun 2016 sebanyak 54 kali, dan Tahun 2019 sebanyak 49 kali. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi Sidang Paripurna Ulama dilakukan sebanyak 180 kali, Rapat Koordinasi MPU sebanyak 10 kali, Nadwah/Muhasah Ilmiah sebanyak 5 kali, Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 5 kali, dan Rapat Pimpinan MPU sebanyak 33 kali. C. Sosialisasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe hingga saat ini belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa hasil dari kesepakatan para ulama terkait masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, dikarenakan MPU Kota Lhokseumawe belum pernah mengeluarkan fatwa. Karena fatwa – fatwa tentang fenomena sekarang yang berkembang dalam masyarakat sudah dikeluarkan oleh MUI dan MPU Aceh, serta disosialisasikan oleh MUI Pusat dan MPU Aceh, melalui media televisi, surat kabar ataupun media sosial. 2.3.6. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.6.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita. PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor. Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan, Tahun 2012 Rp.930.300, dan Tahun 2016 Rp.1.054.900-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Lhokseumawe semakin meningkat, namun nilai ini masih dibawah rata- rata Provinsi Aceh (Tahun 2016; Rp 1.108.347,-) Pengeluaran perkapita per bulan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam grafik pada gambar 2.32 berikut: II - 180 Gambar 2.33 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah) Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020. 2.3.6.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur Kodisi Kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitasi wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Jumlah rumah tangga Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 yang mendapat akses air bersih melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 1.719 rumah tangga atau sebesar 3.89 persen. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih karena PDAM baru membuat jaringan pipa air untuk wilayah kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.143 berikut ini: Tabel 2.148 Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2015- 2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata - - - - 1,719 2 Jumlah Rumah Tangga 39,558 40,626 40,726 43,309 44,165 Persentase 4.35 4.23 4.22 3.97 3.89 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020. II - 181 B. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan yang sangat berarti yaitu sebesar 12,32 persen, pada Tahun 2015 persentase rumah tangga yang berlistrik sebesar 99,14 persen, sedangkan pada Tahun 2009 yaitu 86,82 persen, dengan demikian jumlah rumah tangga yang belum menggunakan listrik di Aceh sebanyak 9.830 unit atau sebesar 0,86 persen. Secara rinci persentase rumah tangga berlistrik di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.149 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe) 34,978 36,081 37,632 39,267 40,828 2 Jumlah Rumah Tangga 39,558 40,626 40,726 43,309 44,165 Persentase 88.42 88.81 92.40 90.67 92.44 Sumber : Publikasi PLN (analog & upb) 2020. 2.3.6.3. Fokus Iklim Investasi Kondisi iklim investasi di Kota Lhokseumawe dapat diamati dengan melihat beberapa faktor antara lain angka kriminalitas yang tertangani, angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka A. Angka Kriminalitas yang Tertangani Tindak kejahatan yang terjadi di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami peningkatan, tindak kejahatan yang terjadi dikelompokkan dalam dua katagori besar yaitu kelompok tindakan kriminal biasa yang merupakan kasus pecurian, penipuan, perompokan, pembunuhan, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain, sedangkan yang dikelompokkan dalam kelompok Kriminal Narkoba yang berupa kasus Ganja dan Sabu-sabu dan zat adiktif lainnya. II - 182 Tabel 2.150 Angka Kriminalitas Kota Lhoksumawe Tahun 2015-2019 Uraian Jenis Kriminalitas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Pembakaran 7 20 - 3 0 Kebakaran 11 20 - 0 2 Penculikan 2 4 - 1 0 Penghinaan 1 3 - 2 0 pembunuhan 3 2 6 4 0 Penganiayaan 43 37 1 3 20 Pencurian 131 6 83 6 90 Pemerasan 15 12 2 2 0 Pengelapan 29 0 84 1 12 Penipuan 82 0 3 7 11 KDRT 19 33 1 1 3 perjudian 11 0 - 5 0 Perkosaan 7 1 3 4 0 perzinaan 1 3 5 8 0 Jumlah/Total 362 141 188 47 119 Jumlah Penduduk 191.407 195.186 198.980 203.284 203.284 Angka Kriminalitas (Per 10.000) 18.91 7.22 9.44 2.31 5.85 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020. Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 cenderung meningkat di Tahun 2019 untuk kasus pencurian dan penganiayaan. Kondisi ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi iklim investasi di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2015 angka kriminalitas per satuan penduduk sebesar 18.91, hingga akhir Tahun 2019 menurun menjadi 5.85. Masih tetap dibutuhkan usaha-usaha yang konkrit dari semua elemen pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif dalam rangka mendorong iklim investasi. II - 183 B. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Melihat angka partisipasi angkatan kerja ditentukan melalui perbandingan antara yang bekerja dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas pada suatu daerah. Dari Tahun 2015-2019 Angka partisipasi angkatan kerja Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.151 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun 190.75 0 197.91 5 199.12 0 200.27 6 201.15 6 2 Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Ke Atas 58.804 65.454 67.388 67.857 77.021 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 30.83 33.07 33.84 33.88 38.29 Sumber : Lhokseumawe dalam Angka, 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya menunjukkan peningkatan. Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2019 sebesar 38.29 meningkat dari Tahun sebelumnya yang mencapai 33.38. C. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe berkurang drastis pada Tahun
1. 2019.Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Berikut tabel 2.151 data tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe. II - 184 Tabel 2.152 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 TPT 10,88 7,46 11,20 13,06 10,51 2 TPAK 55,34 56,77 59,10 59,38 60,22 Sumber : Statsistik daerah, BPS Lhokseumawe 2020. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak Tahun 2018-2019 menunjukkan angka penurunan, dimana pada Tahun 2018 TPT sebesar 13.06 turun menjadi 10.51 pada Tahun 2019. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya sejak Tahun 2015-2019. TPAK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah 60.22. Indikator yang menunjukkan pasokan tenaga kerja (labour supply) dari penduduk usia kerja ini meningkat dari Tahun sebelumnya yang mencapai 59.38. 2.3.6.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam aspek daya saing suatu daerah. Beberapa hal yang menjadi indikator dalam mengamati kondisi sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe antara lain Rasio Ketergantungan dan Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. A. Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumae dapat dilihat pada tabel berikut ini : II - 185 Tabel 2.153 Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Rasio Ketergantungan 50,91 53,10 52,33 52,13 51,90 Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2020. Tabel di atas menjelaskan bahwa Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe menunjukkan penurunan. Tahun 2019 Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe mencapai 51.90 persen, turun dari Tahun sebelumnya yang mencapai 52.13 persen. B. Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang disusun untuk kurun waktu 20 Tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain:
a.dalam Konteks Nasional Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
b.fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan kota-kota hinterland disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi. Dengan demikian sistem pusat pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: II - 186 Tabel 2.154 Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 No Fungsi Pelayanan Pusat Kegiatan Keterangan 1 Pusat Kegiatan Nasional Kota Lhokseumawe dan sekitarnya Kota Lhokseumawe dan sekitarnya (wilayah Kab. Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara dan Muara Batu) 2 Pusat Pelayanan Kota Keude Cunda Kecamatan Muara Dua 3 Sub Pusat Pelayanan Kota Lhoksemawe Pusat Kecamatan Banda Sakti Kandang Pusat Kecamatan Muara Dua Batuphat Timur Pusat Kecamatan Muara Satu Keude Peunteuet Pusat Kecamatan Blang Mangat 4 Pusat Lingkungan Lhokseumawe Selatan Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan Lhokseumawe Utara Pusat Mukim Lhokseumawe Utara Kandang Pusat Mukim Kandang Cunda Pusat Mukim Cunda Paloh Timur Pusat Mukim Paloh Timur Paloh Barat Pusat Mukim Paloh Barat Meuraksa Pusat Mukim Meuraksa Peunteuet Pusat Mukim Peunteuet Mangat Makmu Pusat Mukim Mangat Makmu Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2023 III - 1 Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam hal penyusunan rencana terkait keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. III - 2 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa, misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK Pengukuran kinerja pelaksanaan APBK dilaksanakan dengan mengukur perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proprosi pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. APBK Lhokseumawe disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja pelaksanaan ABPK Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. III - 3 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan APBK Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Nomor Urut Uraian Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 APBK Tahun 2020*) R a t a - R a t a P e rt um b u h a n

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.PENDAPATAN DAERAH 908,888,389,624 895,420,389,898 749,405,667,506 864,499,598,943 921,872,347,282 0.36% 1.1 Pendapatan Asl i Daerah 56,348,631,473 62,986,260,104 65,618,966,778 61,454,942,996 67,223,805,350 4.51% 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 24,519,447,669 27,839,764,484 33,855,813,011 28,475,036,318 31,880,000,000 6.78% 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3,816,764,587 4,050,483,522 3,088,925,300 3,758,646,496 4,710,823,350 5.40% 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4,253,406,003 5,093,717,479 5,100,912,333 5,108,664,333 5,200,000,000 5.15% 1.1.4 Zakat dan Infaq 8,790,038,934 - - 7,644,838,340 8,800,000,000 0.03% 1.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,968,974,280 26,002,294,619 23,573,316,134 16,467,757,509 16,632,982,000 2.67% 1.2 Dana Perimbangan 688,355,157,426 637,913,101,782 586,255,868,918 607,297,641,452 617,243,482,000 -2.69% 1.2.1 Transfer Umum 510,811,772,599 502,593,212,599 492,307,017,018 504,262,665,312 507,857,153,000 -0.14% 1.2.2 Transfer Khusus 177,543,384,827 135,319,889,183 93,948,851,900 103,034,976,140 109,386,329,000 -11.40% 1.3 Lain-l ain Pendapatan Daerah Yang Sah 164,184,600,724 194,521,028,012 97,530,831,811 195,747,014,495 237,405,059,932 6.87% 1.3.1 Pendapatan Hibah - 20,547,760,000 20,114,160,000 21,366,880,000 30,079,920,000 10.00% 1.3.3 Dana Bagi Hasil P ajak Dari Provinsi Dan P emerintahan 25,208,475,969 23,121,731,293 23,302,809,346 26,704,399,172 29,117,787,473 3.67% 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 48,793,965,000 150,851,536,719 53,113,862,465 147,566,670,653 178,207,352,459 38.24% 1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau P emerintah 73,736,159,755 - 1,000,000,000 90,100,000 - -81.30% 1.3.6 Pendapatan Lainnya 16,446,000,000 - - 18,964,670 - -81.57% JUM LAH PENDAPATAN 908,888,389,624 895,420,389,898 749,405,667,506 864,499,598,943 921,872,347,282 0.36% III - 4 Nomor Urut Uraian Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 APBK Tahun 2020*) R a t a - R a t a P e rt um b u h a n

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.BELANJA DAERAH 890,338,348,966 870,168,392,236 775,480,033,294 873,465,604,518 932,428,473,462 1.16% 2.1 Bel anja Tidak Langsung 476,249,189,555 414,975,811,120 399,988,550,303 412,220,469,101 453,595,514,550 -1.21% 2.1.1 Belanja P egaw ai 342,892,103,380 289,169,161,900 281,603,206,480 289,071,620,823 305,501,682,831 -2.85% 2.1.4 Belanja Hibah 25,923,600,000 6,478,342,693 7,607,600,000 6,228,895,000 15,866,498,000 -11.55% 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 17,273,954,000 8,870,270,130 8,159,430,000 7,695,849,500 10,489,512,500 -11.72% 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan P emerintahan Desa - 928,342,379 973,164,381 - 6,381,491,785 61.92% 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada P rovinsi / Kabupaten / Kota dan P emerintahan Desa 89,805,703,175 109,323,295,018 101,336,724,357 109,096,151,414 114,256,329,434 6.20% 2.1.8 Belanja T idak Terduga 353,829,000 206,399,000 308,425,085 127,952,364 1,100,000,000 32.79% 2.2 Bel anja Langsung 414,089,159,411 455,192,581,116 375,491,482,991 461,245,135,417 478,832,958,912 3.70% 2.2.1 Belanja P egaw ai 53,390,938,000 56,276,230,315 49,974,636,110 59,769,863,300 62,621,499,000 4.07% 2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,713,210,923 175,321,832,046 182,434,448,725 197,599,996,127 207,544,365,907 13.58% 2.2.3 Belanja Modal 235,985,010,488 223,594,518,755 143,082,398,156 203,875,275,990 208,667,094,005 -3.03% JUM LAH BELANJA 890,338,348,966 870,168,392,236 775,480,033,294 873,465,604,518 932,428,473,462 1.16% SURPLUS (DEFISIT) 18,550,040,657 25,251,997,662 (26,074,365,788) (8,966,005,576) (10,556,126,180) III - 5 Nomor Urut Uraian Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 APBK Tahun 2020*) R a t a - R a t a P e rt um b u h a n

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.PEM BIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 6,230,562,464 24,780,603,121 55,333,411,783 26,959,045,995 12,056,126,180 17.94% 3.1.1 Sisa Lebih P erhitungan Anggaran T ahun Anggaran Sebelumnya 6,230,562,464 24,780,603,121 55,333,411,783 26,959,045,995 12,056,126,180 17.94% JUM LAH PENERIM AAN PEM BIAYAAN 6,230,562,464 24,780,603,121 55,333,411,783 26,959,045,995 12,056,126,180 17.94% 3.2 Pengel uaran Pembiayaan Daerah - 1,000,000,000 2,300,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 10.67% 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 1,000,000,000 2,300,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 10.67% JUM LAH PENGELUARAN PEM BIAYAAN - 1,000,000,000 2,300,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 10.67% Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK Tahun 2020 III - 6 3.1.1.1 Perkembangan dan Kinerja Pendapatan Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe berasal dari Dana Perimbangan, kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, khususnya dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Lhokseumawe yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin meningkat yaitu pada tahun 2016 proporsi PAD terhadap total pendapatan sebesar 6,20% meningkat menjadi 7,29% pada tahun 2020. Sedangkan proporsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 proporsi Dana Perimbangan sebesar 75,74% turun menjadi 66,96% pada tahun 2020. Selanjutnya proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 proporsinya sebesar 18,06% meningkat menjadi 25,75% pada tahun 2020. Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa, rata-rata pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe sejak tahun 2016-2020 sebesar 4,51%, sementara rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan (-2,69%), dan rata-rata pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 6,87%. Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan Kota Lhokseumawe menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,36%. A. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh daerah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Zakat dan Infaq; serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. III - 7 Selama periode 5 tahun terakhir (2016-2020) kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan trend yang positif yaitu sebesar 7,23%. Kontribusi terbesar diberikan oleh Pendapatan Pajak Daerah yaitu 3,38%. Kemudian kontribusi terbesar kedua berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu 2,25%. Sedangkan Zakat dan Infaq memberikan kontribusi sebesar 0,58%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 0,57, dan Hasil Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 0,45%. Gambar 3.1 Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) Selama periode 5 tahun terakhir (2016-2020) Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe mengalami rata-rata pertumbuhan 4,51%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang mencapai 6,78%, disusul oleh Hasil Retribusi Daerah yang mencapai 5,40%. Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh rata-rata 5,15%, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata 2,67%, sedangkan Zakat dan Infaq hanya tumbuh rata-rata 0,03%. III - 8 Gambar 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Komponen PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) Dari tabel 3.1 juga dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp.56,3 Milyar, tahun 2017 realisasinya meningkat menjadi Rp.62,9 Milyar, dan pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp.65,5 Milyar. Hanya saja pada tahun 2019 realisasi PAD mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu mencapai Rp.61,4 Milyar. Akan tetapi pada APBK Lhokseumawe 2020 PAD Kota Lhokseumawe ditargetkan diatas realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.67,2 Milyar. Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) III - 9 Lebih lanjut, jika ditinjau proporsi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD Kota Lhokseumawe selama periode 2016- 2020 proporsi terbesar disumbangkan oleh Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 46,73%. Pada tahun 2016 proporsi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 43,51%, meningkat menjadi 44,20% pada 2017 hingga 2018 proporsinya meningkat signifikan hingga mencapai 51,59%. Akan tetapi pada 2019 proporsinya menurun menjadi 46,33%, dan pada tahun 2020 proporsinya ditargetkan mencapai 47,42%. Gambar 3.4 Proprosi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) Selanjutnya, proporsi Hasil Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 proporsi Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD sebesar 6,77%. Hingga tahun 2018 proporsi ini terus mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2019 proporsinya sebesar 6,12% mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya sebesar 4,17%. Dan pada tahun 2020 proporsi Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD ditargetkan sebesar 7,01%. Secara umum proporsi Hasil Retribusi Daerah selama periode 2016-2020 sebesar 6,19%. Berfluktuasinya proporsi Hasil Retribusi Daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi pos-pos retribusi daerah yang belum optimal. III - 10 Gambar 3.5 Proprosi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) Komponen pembentuk PAD Kota Lhokseumawe yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum proporsinya terhadap PAD Kota Lhokseumawe sebesar 7,89% selama periode 2016-2020. Besaran proprosi pada tahun 2016 sebesar 7,55%, meningkat menjadi 8,09% pada tahun 2017, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 7,77%. Pada tahun 2018, proporsinya kembali meningkat menjadi 8,31% dan pada tahun 2020 proporsinya ditargetkan 7,74%. Gambar 3.6 Proprosi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) III - 11 Komponen selanjutnya pembentuk PAD adalah Zakat dan Infaq. Proporsi komponen ini terhadap PAD selama tahun 2016-2020 secara umum sebesar 8,05%. Pada tahun 2016 proporsi Zakat dan Infaq terhadap PAD Kota Lhokseumawe mencapai 15,60%, akan tetapi proporsi ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 12,44%, dan pada APBK 2020 proporsinya ditargetkan menjadi 13,09%. Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pendapatan Pajak Daerah. Secara umum proporsi komponen ini mencapai 31,13% selama periode 2016-2020. Walaupun proporsinya setiap tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 proporsi komponen ini mencapai 26,56%, meningkat drastis pada tahun 2017 menjadi 41,28%, dan hingga akhir 2019 proporsinya turun hingga menjadi 26,80%. Dan pada APBK 2020 proporsinya ditargetkan 24,74%. Gambar 3.7 Proprosi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) III - 12 B. Dana Perimbangan Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer keuangan dari Pemerintah pusta kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Secara umum selama periode tahun 2016-2020 proporsi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 72,28%. Akan tetapi jika ditinjau dari sisi rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020, Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan negatif dimana rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya (-2,69%). Komponen Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total dana perimbangan selama periode tahun 2016-2020 yang mencapai 80,26%, selebihnya sebesar 19,74% disumbangkan oleh Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Gambar 3.8 Proprosi Komponen Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) III - 13 C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Komponen pembentuk Lain-lain Pendaptan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan Pendapatan Lainnya. Selama periode tahun 2016-2020 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 6,87%. Dari sisi pertumbuhan menurut komponen pembentuk Lain- lain Pendapatan Daerah, proporsi terbesar disumbangkan oleh komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang mencapai 65,05%; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar 14,33%; selanjutnya Pendapatan Hibah memberikan kontribusi sebesar 10,33% terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi proporsinya sebesar 8,41%; serta Pendapatan Lainnya sebesar 1,85%. Gambar 3.9 Proprosi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) III - 14 3.1.1.2 Realisasi Belanja Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Analisis belanja sekurang-kurangnya dilihat dari realisasi belanja dibanding dengan anggaran pada periode 5 tahun sebelumnya. Pada tabel 3.1. dapat dilihat bahwa kondisi belanja mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan. Pada tahun 2016, total realisasi belanja sebesar Rp.890,3 Milyar dan pada APBK tahun 2020 total belanja Kota Lhokseumawe sebesar Rp.932,4 Milyar. Rata-rata pertumbuhan total belanja Kota Lhokseumawe pada periode tahun 2016-2020 mencapai 1,16%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (-1,21%) dan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 3,70%. 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan netto Kota Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah 14,09%, dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar 17,94%, dan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan sebesar 10,67%. 3.1.2 Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perkembangan neraca daerah tahun 2016-2020, analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut. III - 15 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 2016 2017 2018 2019
1.ASET 1,478,721,970,564 1,572,886,387,732 1,537,493,771,796 1,873,693,348,889 8.21 1.1 Aset Lancar 61,132,392,910 71,454,452,845 47,891,068,771 60,989,497,706 (0.08) 1.1.1 Investasi Jangka Pendek - - - - - 1.1.2 Kas 24,848,296,572 55,346,327,231 27,275,911,337 38,427,072,755 15.64 1.1.3 Piutang 18,729,669,972 11,293,394,937 15,916,884,289 17,570,984,086 (2.11) 1.1.4 Biaya Dibayar Dimuka 278,086,457 276,112,517 209,640,654 247,493,878 (3.81) 1.1.5 Persediaan 17,276,339,909 4,538,618,160 4,488,632,492 4,743,946,987 (35.00) 1.2 Aset Tidak Lancar 1,417,589,577,654 1,501,431,934,887 1,489,602,703,025 1,812,703,851,183 8.54 1.2.1 Investasi Jangka Panjang 31,460,381,397 32,137,605,063 30,184,570,715 27,964,491,845 (3.85) 1.2.2 Aset Tetap 1,361,939,179,519 1,443,566,365,752 1,431,639,929,567 1,744,118,718,652 8.59 1.2.3 Dana Cadangan - - - - - 1.2.4 Aset Lainnya 24,190,016,737 25,727,964,072 27,778,202,743 40,620,640,685 18.86 JUM LAH ASET 1,478,721,970,564 1,572,886,387,732 1,537,493,771,796 1,873,693,348,889 8.21
2.KEW AJIBAN 248,807,663,902 94,234,177,887 24,211,073,407 16,071,470,938 (59.88) 2.1 Kew ajiban Jangka Pendek 248,807,663,902 94,234,177,887 24,211,073,407 16,071,470,938 (59.88) 2.2 Kew ajiban Jangka Panjang - - - - -
3.EKUITAS DANA 1,229,914,306,661 1,478,652,209,845 1,513,282,698,388 1,857,621,877,951 14.73 TOTAL KEW AJIBAN DAN EKUITAS DANA 1,478,721,970,564 1,572,886,387,732 1,537,493,771,796 1,873,693,348,889 8.21 No Uraian Real i sasi Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 Berdasarkan penyajian data neraca diatas, dapat diketahui tentang jumlah aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar serta kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. III - 16 Sementera kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi dua jenis, yaitu : a) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja; utang retensi; utang pendapatan diterima dimuka; dan utang jangka pendek lainnya; b) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri pemerintah pusat, dan utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya ekuitas dana menjelaskan tentang kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa kondisi neraca daerah Lhokseumawe mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2016 total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar Rp.1,478 Triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp.1,572 Triliun. Pada tahun 2018 total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe turun menjadi Rp.1,537 Triliun, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.1,873 Triliun. Rata-rata pertumbuhan total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe pada periode tahun 2016-2019 mencapai 8,21%. Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 sebesar Rp.31,460 Milyar, tahun 2017 sebesar Rp.32,137 Milyar, tahun 2018 sebear Rp.30,184 Milyar, dan tahun 2019 menjadi Rp.27,964Milyar. Untuk kewajiban, pada tahun 2016 jumlah kewajiban sebesar Rp.248,807 Milyar, tahun 2017 sebesar Rp.94,234 Milyar, tahun 2018 berjumlah Rp.24,211 Milyar, dan pada tahun 2019 menjadi Rp.16,071 Milyar. III - 17 Gambar 3.10 Pertumbuhan Aset Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019, diolah Dari gambar 3.10 dapat diketahui bahwa pertumbuhan aset Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat berfluktuasi baik dari aset lancar maupun aset tidak lancar. Selama tahun 2016-2019 pertumbuhan negatif aset Kota Lhokseumawe hanya terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan minus (-2,25%). Sedangkan tahun 2016,2017, dan 2019 aset Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan positif dengan masing-masing pertumbuhan 27,33% pada tahun 2016; 6,37% pada tahun 2017; dan 21,87% pada tahun 2019. Dalam rangka memperoleh gambaran perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (liquidity ratio) dan rasio solvabilitas (solvability ratio). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang likuid. III - 18 Tingkat likuiditas dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (Current Ratio). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lama untuk diuangkan dibanding aset lain. Cara ini lebih dikenal dengan Quick Ratio Analysis. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio lavarage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio lavarage adalah total debt to equity ratio (rasio hutang terhadap ekuitas) dan total debt to total asset ratio (rasio hutang terhadap total aktiva). Rasio keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Current Ratio 0.25 0.76 1.98 3.79 Quick Ratio 0.17 0.64 1.32 2.70 Debt to Assets Ratio 16.83 5.99 1.57 0.86 Debt to Equity Ratio 20.23 6.37 1.60 0.87 Balance Sheet Ratios Tahun Liquidity Ratio Solvability Ratio Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019, diolah Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio lancar (current ratio) pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan angka dibawah satu, artinya kemampuan daerah untuk menutupi hutang jangka pendeknya masih rendah. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 current ratio menunjukkan angka diatas satu, hal ini menunjukkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) jauh diatas jumlah hutang lancar, dengan kata lain kemampuan Kota Lhokseumawe dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya masih tinggi. III - 19 Gambar 3.11 Balance Sheet Ratio Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 (diolah) Quick ratio Kota Lhokseumawe untuk tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka di atas satu, yang berarti kemampuan aktiva lancar likuid mampu menutupi hutang lancar. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 menunjukkan angka di bawah satu. Selanjutnya nilai total debt to total assets ratio dan debt to equity ratio dari tahun 2016-2019 menunjukkan dalam batas aman (solvable) dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. 3.2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe tercermin pada komponen anggaran itu sendiri yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta ketepatan penggunaan potensi pembiayaan daerah. III - 20 Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah seperti kebijakan intensifikasi dan ektensifikasi pemungutan pendapatan agar memperoleh hasil yang optimal, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru. Selanjutnya, kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe. Sementara untuk kebijakan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai semua program dan kegiatan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus merencanakan, melaksanakan, mengendalikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana keuangan pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan melalui pengelolaan APBD yang baik dapat menggapai cita-cita dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri. Belanja aparatur menjadi perhatian yang serius dalam pengeluaran anggaran daerah tiap tahunnya. Dominasi belanja pegawai di APBK pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non aparatur yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik. III - 21 Selama periode tahun 2016-2020, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran berkisar 39% - 44%, dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 41,23%. Jika dilihat persentase proporsi belanja aparatur selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang menurun. Dimana pada tahun 2016 proporsinya mencapai 44,51% dan pada APBK tahun 2020 ditargetkan sebesar 39,48%. Hal ini menunjukkan bahwa APBK Kota Lhokseumawe relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi belanja aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBK dan pengeluaran dalam APBK lebih banyak digunakan untuk belanja program pelayanan masyarakat. Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 2016 396,283,041,380 890,338,348,966 44.51% 2017 345,445,392,215 870,168,392,236 39.70% 2018 331,577,842,590 775,480,033,294 42.76% 2019 348,841,484,123 873,465,604,518 39.94% 2020*) 368,123,181,831 932,428,473,462 39.48% Rata-Rata 358,054,188,428 868,376,170,495 41.23% Tahun Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) Persentase Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) 3.2.2. Analisis Pembiayaan Salah satu kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Defisit anggaran merupakan sekian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan di masa depan dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. III - 22 Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 kondisi surplus/(defisit) riil anggaran Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020*) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 908,888,389,624 895,420,389,898 749,405,667,506 864,499,598,943 921,872,347,282 dikurangi realisasi : 2a. Belanja Daerah 890,338,348,966 870,168,392,236 775,480,033,294 873,465,604,518 932,428,473,462 2b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 1,000,000,000 2,300,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 Surplus / (Defisit) Riil 18,550,040,657 24,251,997,662 (28,374,365,788) (9,966,005,576) (12,056,126,180) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Kota Lhokseumawe mengalami surplus anggaran. Sedangkan pada 2018 – 2020 mengalami defisit anggaran. Surplus anggaran tahun 2016 dipergunakan sebagai pembiayaan pada tahun 2017 dan surplus tahun 2017 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun 2018. Defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2018, 2019 dan 2020 disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan belanja dan pengeluaran daerah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Untuk itu diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, dalam rangka menutupi defisit riil dalam APBK Lhokseumawe diperoleh dari sumber penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut. III - 23 Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020*) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 6,230,562,464 24,780,603,121 55,333,411,783 26,959,045,995 12,056,126,180 2 Pencairan Dana Cdadangan - - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - - - - - 5 Penerimaan Kembli Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) Gambar 3.12 Realisasi SiLPA Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah) Analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilakukan untuk memberikan gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi tahun- tahun sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBK tahun-tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa tren realisasi SiLPA selama tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.55,3 Milyar, dan SiLPA terendah adalah pada tahun 2016 sebesar Rp.6,2 Milyar. Secara umum rata-rata pertumbuhan SiLPA Kota Lhokseumawe sebesar 17,97%. III - 24 3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efesien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe selama lima tahun. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang bersyariat, sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki sebagaimana yang tertuang dalam Visi Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan Kota Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. III - 25 Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan analisis realisasi APBK Lhokseumawe selama 3 tahun pelaksanaan RPJM Kota Lhokseumawe (2017-2019) dan APBK Lhokseumawe tahun 2020, maka proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe untuk tahun 2021-2022 dapat digambarkan pada tabel 3.7 berikut. III - 26 Tabel 3.7 Perubahan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022 RPJM REVISI RPJM REVISI
4.PENDAPATAN DAERAH 802,265,760,807 919,149,778,882 807,725,943,861 920,350,778,882 4.1. Pendapatan Asli Daerah 72,691,060,628 64,501,236,950 74,871,792,447 65,702,236,950 4.1.1. Pajak Daerah 31,287,505,828 30,699,000,000 32,226,131,002 31,900,000,000 4.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 13,921,341,980 5,200,000,000 14,338,982,239 5,200,000,000 4.1.3. Retribusi Daerah 5,194,277,795 4,265,823,350 5,350,106,128 4,265,823,350 4.1.4. Zakat dan Infaq 7,700,000,000 7,850,000,000 7,700,000,000 7,850,000,000 4.1.5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,587,935,026 16,486,413,600 15,256,573,078 16,486,413,600 4.2. Pendapatan Transfer 705,341,512,046 824,568,621,932 707,401,540,450 824,568,621,932 4.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 680,630,239,265 699,312,865,000 682,441,356,673 699,312,865,000 4.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 57,839,252,000 35,094,002,000 57,839,252,000 35,094,002,000 4.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 459,628,037,000 472,763,151,000 459,628,037,000 472,763,151,000 4.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 102,792,370,000 61,417,516,000 102,792,370,000 61,417,516,000 4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - 47,968,813,000 - 47,968,813,000 4.2.1.5. Dana Insentif Daerah (DID) - 21,048,688,000 - 21,048,688,000 4.2.1.6. Dana Desa 60,370,580,265.19 61,020,695,000 62,181,697,673 61,020,695,000 4.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah 24,711,272,780 125,255,756,932 24,960,183,777 125,255,756,932 4.2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 24,711,272,780 29,117,787,473 24,960,183,777 29,117,787,473 4.2.2.2 Dana Otonomi Khusus - 96,137,969,459 - 96,137,969,459 NO. URAIAN 2021 2022 III - 27 RPJM REVISI RPJM REVISI 4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 24,233,188,134 30,079,920,000 25,452,610,964 30,079,920,000 4.3.1. Pendapatan Hibah 24,233,188,134 30,079,920,000 25,452,610,964 30,079,920,000 4.3.2. Dana Darurat - - - - 4.3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - - - - JUMLAH PENDAPATAN 802,265,760,807 919,149,778,882 807,725,943,861 920,350,778,882
5.BELANJA DAERAH 815,902,219,980 936,206,162,904 824,077,422,006 940,309,982,105 5.1. Belanja Operasi 570,012,465,753 620,503,482,770 575,320,271,193 600,711,358,981 5.1.1. Belanja Pegawai 317,100,786,390 350,326,261,377 320,271,794,254 368,892,574,446 5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 246,253,204,099 177,732,975,055 248,871,214,156 204,169,623,808 5.1.5. Belanja Hibah 3,692,700,900 51,692,496,025 3,508,065,855 16,359,822,900 5.1.6. Belanja Bantuan Sosial 2,965,774,365 40,751,750,313 2,669,196,928 11,289,337,828 5.2. Belanja Modal 131,303,139,812 193,964,858,916 133,182,383,559 215,555,471,141 5.3. Belanja Tak Terduga 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 5.3.1. Belanja Tak Terduga 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 5.4. Belanja Transfer 113,486,614,415 120,637,821,219 114,474,767,254 122,943,151,983 5.4.1. Belanja Bagi Hasil 3,648,178,362 6,381,491,785 3,757,623,713 6,700,566,374 5.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 109,838,436,052 114,256,329,434 110,717,143,541 116,242,585,609 JUMLAH BELANJA 815,902,219,980 936,206,162,904 824,077,422,006 940,309,982,105 Surplus / (Defisit) (13,636,459,173) (17,056,384,022) (16,351,478,145) (19,959,203,223) NO. URAIAN 2021 2022 III - 28 RPJM REVISI RPJM REVISI
6.PEMBIAYAAN DAERAH 13,636,459,173 17,056,384,022 16,351,478,145 19,959,203,223 6.1. Penerimaan Pembiayaan 15,036,459,173 18,056,384,022 17,851,478,145 20,959,203,223 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya 15,036,459,173 18,056,384,022 17,851,478,145 20,959,203,223 6.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 6.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - - - - 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 1,400,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - 6.2.2. Penyertaan Modal Daerah 1,400,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 6.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - 6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 6.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - - - - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - - - - NO. URAIAN 2021 2022 Sumber : Proyeksi, BPKD Kota Lhokseumawe, 2020 III - 29 Dari tabel 3.7 dapat digambarkan bahwa Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe untuk tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.919,149 Milyar meningkat dari yang diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp.802,265 Milyar, dan pada tahun 2022 proyeksi pendapatan sebesar Rp.920,350 Milyar, sedangkan yang diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp.807,725 Milyar. Peningkatan proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan perubahan beberapa peraturan tentang pendapatan daerah. Terutama dalam Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana pada proyeksi sebelumnya belum dimasukkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Hal ini sebagaimana telah dirubahnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Disamping itu, peningkatan proyeksi pendapatan berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Seiring dengan peningkatan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah tahun 2021 dan 2022 juga meningkat dari proyeksi sebelumnya. Pada proyeksi sebelumnya belanja daerah Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar Rp.815,902 Milyar meningkat menjadi Rp.936,206 Milyar. Demikian juga untuk tahun 2022 proyeksi sebelumya sebelumnya Rp.824,077 Milyar meningkat menjadi Rp.940,309 Milyar. Demikian juga dengan pembiayaan daerah, pada proyeksi sebelumnya untuk tahun 2021 sebesar Rp.13,636 Milyar meningkat menjadi Rp.17,056 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2022 proyeksi sebelumnya sebesar Rp.16,351 Milyar meningkat menjadi Rp.19,959 Milyar. 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan sisa waktu pelaksanaan program pembangunan jangka menengah 2 (dua) tahun kedepan. III - 30 Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di sisa waktu pelaksanaan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-
2022.Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang disajikan berikut ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel 3.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022 No. Uraian 2021 2022 1 Pendapatan 919,149,778,882 920,350,778,882 2 Pencairan Dana Cadangan - - 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 18,056,384,022 20,959,203,223 Total Penerimaan 937,206,162,904 941,309,982,105 DIKURANGI : 4 Pengeluaran Pembiayaan 1,000,000,000 1,000,000,000 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 936,206,162,904 940,309,982,105 Sumber : Data diolah, 2020 Dari tabel 3.8 di atas dapat digambarkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp.936,206 Milyar dan tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.940,309 Milyar. Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III, sebagai berikut : III - 31  Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;  Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;  Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut. Tabel 3.9 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022 NO. URAIAN 2021 2022 I. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 936,206,162,904 940,309,982,105 Dikurangi dengan : Belanja Pegawai 350,326,261,377 368,892,574,446 Belanja Hibah 51,692,496,025 16,359,822,900 Belanja Bantuan Sosial 40,751,750,313 11,289,337,828 Belanja Bagi Hasil 6,381,491,785 6,700,566,374 Belanja Bantuan Keuangan 114,256,329,434 116,242,585,609 Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 372,797,833,970 420,825,094,948 II. Rencana Penggunaan Prioritas I 177,732,975,055 204,169,623,808 III. Rencana Penggunaan Prioritas II dan III 195,064,858,915 216,655,471,141 Sumber : Data diolah, 2020 Dalam rangka menjaga proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dapat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mendatang dengan proyeksi jumlah penerimaan terus meningkat, maka terdapat beberapa pertimbangan alokasi belanja, yaitu sebagai berikut : III - 32
1.Perlu penetapan dalam menentukan program/kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2.Perlu peningkatan kontribusi Baitul Mal (khusus dalam pengentasan kemiskinan) dan sektor swasta, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar di berbagai lapangan usaha di Kota Lhokseumawe;
3.Dalam rangka penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan sampai kapan, maka pada tahun 2021 belanja Kota Lhoskeumawe juga diarahkan untuk penanganan Covid-19. Penggunaan belanja diarahkan terutama untuk pendanaan penanganan kesehatan, program ketahanan pangan, serta program Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) dampak Covid-19. IV -1 Secara makro, permasalahan Kota Lhokseumawe terlihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe tahun 2019 mencapai 23.05 ribu orang atau 11,18%. Angka ini masih relatif tinggi walaupun cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 11.81%. Di samping itu, pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dirasakan masih minim. Dalam hal keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe dirasakan belum mencapai proporsi yang diharapkan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi, sedangkan kebutuhan untuk belanja pegawai masih lumayan besar. Namun dengan terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang IV -2 memberikan 40% Dana Otsus seluruh pengelolaan DOKA kembali ke kab/kota, telah memberikan sedikit ruang fiskal bagi Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat. 4.1. Permasalahan Pembangunan Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota Lhokseumawe tentu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, adapun permasalahan dan tantangan tersebut antara lain:
1.Dinul Islam, Keistimewaan dan Sosial Budaya

a.Masih kurangnya eksplorasi cagar budaya;
b.Tingginya pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
c.Belum optimalnya pemberian bantuan terhadap operasional panti asuhan/jompo;
1. 2.Ekonomi, Industri dan Pariwisata
a.Perkembangan industri cenderung menurun seiring dengan habisnya produktivitas Kilang Arun;
b.Daya serap tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan yang signifikan;
c.Menurunnya produksi perikanan budidaya;
d.Kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi;
e.Pertumbuhan Ekonomi yang belum mencapai target RPJM Kota Lhokseumawe;
f.Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe yang belum Optimal;
g.Jumlah angka kemiskinan yang belum mencapai target RPJM Kota Lhokseumawe;
h.Ketahanan pangan dan energi yang harus terus dijaga kesinambungannya; IV -3
1. 3.Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
a.Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
b.Terbatasnya Gedung Perpustakaan Umum Daerah;
c.Minimnya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN;
d.Kualitas pendidikan yang mengalami stagnan sehingga harus ditingkatkan;
e.Masih adanya usia anak yang masih putus sekolah.
f.Kondisi ruang sekolah yang masih dalam kondisi rusak
1. 4.Pelayanan Kesehatan
a.Belum tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah;
b.Rasio pelayanan Posyandu terhadap Balita belum memenuhi standar;
c.Masih tingginya kasus pneumonia pada bayi;
d.Pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah;
e.Belum optimalnya pemberian imunisasi campak pada balita;
f.Masih ditemukan beberapa kasus seperti penderita TBC BTA(+), DBD, dan Diare;
g.Pelayanan akses kesehatan yang belum maksimal;
h.Pencegahan dan Penanganan Covid-19;
1. 5.Penataan Birokrasi Pemerintah
a.Masih ada delapan SKPK yang belum memiliki gedung kantor;
b.Penurunan opini tata kelola keuangan dari WTP menjadi WDP;
c.Minimnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun pelatihan formal bagi ASN;
d.Masih adanya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti;
1. 6.Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
a.Penanganan sanitasi masih belum optimal;
b.Penanganan timbulan sampah belum optimal;
c.Masih rendahnya akses air bersih kepada rumah tangga;
d.Jumlah rambu-rambu lalu lintas belum memadai;
e.Sarana-Prasarana publik yang belum fungsional. IV -4 4.2. Isu- Isu Strategis Daerah Perbedaan antara harapan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dengan kondisi saat ini (existing) merupakan gap yang dapat dijadikan isu strategis untuk program kerja sisa periode Tahun 2017-2022 mendatang. Selain isu strategis daerah, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan isu daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:
1. 1.Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. 2.Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. 3.Pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. 4.Sumber energi alternatif; dan
5. 5.Perubahan iklim global;
6. 6.Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China; Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:
7. 1.Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
8. 2.Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
9. 3.Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
10. 4.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera.
11. 5.Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:
12. 1.Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia);
13. 2.Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan (Aceh Meuadab);
14. 3.Penguatan perdamaian secara berkelanjutan (Aceh Damee);
15. 4.Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (Aceh Troe); IV -5
16. 5.Pengembangan pertanian dan perikanan (Aceh Meugoe ngon Meulaot);
17. 6.Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (Aceh Kaya);
18. 7.Pengembangan pariwisata (Aceh Kaya);
19. 8.Ketenagakerjaan (Aceh Kreatif);
20. 9.Ketersediaan dan ketahanan energi (Aceh Energi);
21. 10.Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi (Aceh SIAT);
22. 11.Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (Aceh Seumeugot);
23. 12.Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni (Aceh Seuninya);
24. 13.Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan (Aceh Caroeng);
25. 14.Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Teuga);
26. 15.Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan (Aceh Seujahtra);
27. 16.Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Aceh Seujahtra);
28. 17.Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green). Berdasarkan uraian atas Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan di atas, maka ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagai berikut:
29. 1.Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam. Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam melalui pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam menjadi isu strategis dimana perilaku kehidupan sehari-hari individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, implementasi Qanun tentang pelaksanaan Dinul Islam harus dilaksanakan secara optimal. Kemudian pemahaman dan pengamalan agama dikalangan para pendidik juga perlu digalakkan sehingga dapat memberikan ilmu dan arahan pada generasi muda dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. IV -6
30. 2.Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata Beberapa poin yang menjadi isu strategis dalam lingkup Ekonomi, Industri dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe meliputi:  Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. Dengan adanya KEK ini diharapkan dapat menampung tenaga kerja untuk wilayah Kota Lhokseumawe.  Pengembangan Industri. Pengembangan industri di Kota Lhokseumawe difokuskan pada pengembangan industri jasa dan industri rumah tangga.  Pengembangan Kawasan Pariwisata. Terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikembangkan meliputi: Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, Pantai Meraksa, Bukit Goa Jepang, dan Waduk Jeulikat serta kawasan sekitaran waterboom di Kecamatan Blang Mangat.  Pusat Pelayanan Skala Regional. Berdasarkan letak geografis, Kota Lhokseumawe dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan perdagangan barang/ jasa, pendidikan, kesehatan dengan skala regional yang meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.  Peningkatan Investasi Sektor Riil dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan pembangunan tidak bisa diharapkan pada andalan APBD saja, perlu adanya Investasi yang mampu menumbuhkan perekonomian dengan cepat. Investasi yang dapat dipromosikan dan dilakukan di Kota Lhokseumawe antara lain Investasi bidang Perikanan, Kelautan, Industri, Pariwisata, Perhotelan dan bidang- bidang lainnya. IV -7
31. 3.Peningkatan Kualitas Pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas guru serta jumlah tengku dayah, kemudian pendistribusian guru secara merata pada setiap kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang terampil sehingga mampu bersaing di era globalisasi.
32. 4.Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Fokus dilakukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas tenaga kesehatan. Selain itu, Kota Lhokseumawe akan menaikkan status Puskesmas menjadi Rumah sakit tipe D sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta pelaksanaan Program pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.
33. 5.Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan. Fokus dilakukan pada pengambilan kebijakan guna memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menempatkan pimpinan SKPK sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian. Disamping itu, pemanfaatan anggaran yang lebih efisien serta melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan transparan dan akuntabel. Meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pendistribusian aparatur pemerintah yang proporsional guna pemberian pelayanan publik yang prima untuk memperoleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).
34. 6.Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan. Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup masyarakat. IV -8 Pada isu pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan dengan adanya dukungan serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah disusun guna mengantisipasi dampak lingkungan dari pembangunan RPJM Kota Lhokseumawe.
35. 7.Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif terus dilakukan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, menguatkan kembali nilai- nilai perdamaian (sustainable peace) guna menciptakan situasi aman tentram dalam kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe. V-1 Dalam konteks pemilihan kepala daerah, Visi kepala daerah terpilih harus dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah: “TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”. Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
36. 1.Bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerinthan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
37. 2.Sehat mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat; V-2
38. 3.Cerdas mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
39. 4.Sejahtera mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual. 5.2 Misi Dalam mewujudkan Visi Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui beberapa Misi sebagai berikut :
40. 1.Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang islami.
41. 2.Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan, yaitu mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerjasama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan.
42. 3.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. V-3
43. 4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance), yaitu peningkatan kinerja serta peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.
44. 5.Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai, yaitu mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.
45. 6.Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari, yaitu pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;
46. 7.Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas. 5.3 Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJM. Secara totalitas arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut: V-4 Gambar 5.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Hubungan antara kepala daerah dan SKPK dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini: Gambar 5.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. V-5 Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Tujuan dan Sasaran Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu periode 2017-2022 dapat dilihat dalam table 5.1 berikut ini: Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1.1 Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam Indeks Syariat Islam Indeks 50 54 54 57 56 61 0 66 0 70 0 0 DSI PD Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam Persen - - - - - - 70 - 70 - 80 80 DSI PD 1.1.1 Menguatnya Penegakan Syariat Islam dalam Bermasyarakat Perubahan Sasaran Misi I Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kasus 81 69 58 59 37 50 0 42 0 36 0 0.00 DSI PD Persentase penurunan pelanggaran syariat islam Persen - - - - - - 60 - 60 - 70 70.00 Satpol PP Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) Rp (milyar) 8.79 8.88 7.43 8.97 8.80 9.06 14.00 9.15 9.15 9.24 9.24 9.24 B. MAL Persentase peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa Persen - - - - - - 90 - 95 - 100 100 B. MAL 1.1.2 Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan Penambahan Sasaran Misi I Cakupan pembinaan adat Gampong Jumlah gampong 0 68 68 68 68 68 68 68 0 68 0 0 MAA Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh Bulan 12 12 12 12 12 12 - 12 - 12 - - MAA Persentase pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh Persen - - - - - - 50 - 50 - 100 100 MAA Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 Visi "Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki”. No Misi 1, Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. 1. 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 V - 6 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan PDRB Persen 1.18 6.50 3.84 6.80 3.97 5.86 4.00 5.98 4.10 6.02 4.20 4.20 BPS Pengendalian laju inflasi Persen 5.60 2.80 2.05 2.60 1.20 2.42 1.50 2.25 1.40 2.09 1.30 1.30 BPS 2.1.1 Menurunkan angka kemiskinan Penduduk dibawah garis kemiskinan Persen 11.98 9.50 11.81 9.30 11.18 9.28 11.00 9.26 10.80 9.24 10.80 10.80 BPS Tingkat pengangguran terbuka Persen 10.51 10.40 12.52 10.33 11.06 10.28 11.05 9.56 11.04 9.49 11.03 11.03 BPS Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Rp (Juta) 1.01 1.04 10.86 1.08 11.42 1.12 11.82 1.16 1.16 1.20 1.20 1.20 BPS Persentase pemberdayaan kelompok perempuan Persen 20 20 NA 20 20 20 20 40 25 40 30 30 DP3A P2KB 2.1.2 Meningkatnya pertumbuhan UMKM Pertumbuhan UMKM Jumlah 2,314 2,314 3,850 2,323 5,084 2,333 2,333 2,342 2,342 2,351 2,351 2,351 Diskop Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Persen 17.84 18.197 NA 18.56 NA 18.93 18.93 19.31 19.31 19.7 19.7 19.697 BPS Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi Persen - - - - - - 80 - 80 - 90 0 Set dako 2.1.3 Meningkatnya iklim investasi Jumlah Investor PMDN/ PMA 305.0 320.3 348.0 336.3 386.0 353.1 342.0 370.7 352.0 389.3 362.0 362.0 DPM PTSP Peningkatan investor Persen - - - - - - 91 - 95 - 98 98.0 DPM PTSP Jumlah nilai investasi Rp (Milyar) 3387 3556.4 3656 3734 3839 3921 3.399 4117 3.409 4323 3.419 3.419 DPM PTSP Peningkatan nilai investasi Persen - - - - - - 95,2 - 97 - 98 98 DPM PTSP Cakupan Pengendalian dan pembinaan BUMD dan BLUD Persen - - - - - - 80 - 80 - 90 90 Setda 2.1.4 Meningkatnya pertumbuhan pariwisata Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Persen 1.09 1.12 NA 1.16 NA 1.19 1.19 1.23 1.23 1.26 1.26 1.26 Dis Pora Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe Persen 24 24 20 24 20 30 20 30 20 35 20 20.00 Dis Pora

2.Misi 2, Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan. V - 7 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 2.1.5 Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Penambahan Sasaran Misi II Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 31.49 31.49 80 32.12 80.00 32.76 32.76 33.42 33.42 34.09 34.09 34.09 Dinsos Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Persen 100 100 80 100 80 100 100 100 100 100 100 100 Dinsos Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial Persen - - - - - - 100 - 100 - 100 100 Dinsos 2.1.6 Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas; Penambahan Sasaran Misi II Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DKPP Persentase peningkatan produksi perikanan Persen - - - - - - 85 0 90 0 95 95 DKPP Konstribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB Persen 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 DKPP Persentase peningkatan produksi peternakan Persen - - - - - - 95 - 98 - 100 100 DKPP Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Persen 6.48 6.54 6.61 6.61 6.68 6.68 6.75 6.74 6.81 6.81 6.88 6.88 DKPP Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Persen 8.20 8.20 8.20 8.27 8.33 8.33 8.40 8.40 8.47 8.47 8.53 8.53 DKPP V - 8 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 Persentase peningkatan produksi pertanian Persen - - - - - - 100 - 100 - 100 100 DKPP 3.1 Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. Indeks Pembangunan Manusia IPM 75.78 76.31 76.62 76.84 77.30 77.38 77.38 77.92 77.92 78.47 78.47 78.47 BPS 3.1.1 Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas. Rerata nilai ujian nasional: PK -Rerata nilai ujian nasional SD/MI Nilai 87 90 NA 90 NA 95 95 95 95 95 95 95 PK -Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs Nilai 56 75 NA 80 NA 85 95 90 95 95 95 95 PK Angka Partisipasi Kasar: PK - APK SD/MI Angka 105.6 105.6 95.1 105.6 94.4 105.6 100.0 105.6 100.0 105.6 100.0 100.0 PK - APK SMP/MTs Angka 101.0 101.0 111.8 101.0 97.3 101.0 100.0 101.0 100.0 101.0 100.0 100.0 PK Angka Partisipasi Murni: PK - APM SD/MI Angka 93.66 96.47 81.81 99.36 84.47 99.36 90.00 99.36 90.00 99.36 90.00 90.00 PK - APM SMP/MTs Angka 79.05 81.42 81.24 83.86 66.31 86.38 90.00 88.97 90.00 91.64 90.00 90.00 PK Angka Harapan lama Sekolah Angka 15.16 15.28 NA 15.40 NA 15.53 15.53 15.65 15.65 15.78 15.78 15.78 PK 3.1.2 Meningkatnya generasi yang berdaya saing Rasio ketergantungan Rasio (Per 10.000) 51.90 51.38 NA 50.87 NA 50.61 50.61 50.36 0.00 50.11 0.00 0.00 PK Jumlah prestasi olahraga Jumlah 18 28 20 30 NA 30 5 32 7 32 7 7 Dis Pora 3.1.3 Meningkatnya status tipe Dayah Jumlah dayah dengan Tipe "A" Dayah 14 15 15 16 16 17 14 18 15 19 16 16 DSI PD 3.2 Meningkatkan kualitas kesehatan. Angka Usia Harapan Hidup Tahun 71.1 71.2 NA 71.3 NA 71.4 71.4 71.5 71.5 71.6 71.6 71.6 Dinkes Misi 3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3. V - 9 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 3.2.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Jumlah 2 2 5 2 6 1 7 - - - - 0 Dinkes 3.2.1. a Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Jumlah 2 - - - - - - - 7 - 7 7 Dinkes (Revisi) 3.2.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 50 60 NA 70 NA 80 80 90 - 100 - 0 Dinkes Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 NA 100 NA 100 100 100 - 100 - 0 Dinkes Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Persen 5.8 6.2 NA 6.6 NA 7.1 15.6 7.6 - 8.1 - 0.0 Dinkes 3.2.2. a Meningkatnya pengendalian penyakit menular Penambahan Sasaran Misi III Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar persen 100 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar persen 100 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD persen 100 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) 3.2.3 Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) Persen 82.2 91.5 NA 92.0 NA 92.5 92.5 93.0 - 100.0 - 0.0 Dinkes 3.2.3. a Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar persen 81,1 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) V - 10 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persen 57,8 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar persen 100 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) 3.2.4 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia Penambahan Sasaran Misi III Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil persen 95,8 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan persen 100 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir persen 93,6 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar persen 88,6 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persen 87,4 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Persentase Orang Usia 15- 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar persen 38 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar persen 85,4 - - - - - - - 100 - 100 100 Dinkes (Revisi) Persentase Balita Gizi Buruk persen 0.03 - - - - - - - 0.02 - 0.02 0.02 Dinkes (Revisi) V - 11 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 Prevelensi Balita Gizi Kurang persen 0.62 - - - - - - - 1.18 - 1.18 1.18 Dinkes (Revisi) Cakupan Desa Siaga jumlah 82.35 - - - - - - - 88.24 - 100.00 100.00 Dinkes (Revisi) 4.1 Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik Kategori Reformasi Birokrasi Kategori CC CC NA C NA BB CC BB B B B B Setda 4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kategori hasil evaluasi SAKIP Kategori CC CC CC C CC BB CC BB B B B B Setda Kategori hasil evaluasi LPPD Kategori Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Setda Opini BPK Opini WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKD Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti persen - - - - - - 100 - 100 - 88 88 Inspekt orat Persentase tindak lanjut hasil pengawasan persen - - - - - - 100 - 100 - 100 100 Inspekt orat Level Kapabilitas APIP level - - - - - - 3 level - 3 level - 4 dengan catatan level 4 dengan catatan level Inspekt orat Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe level - - - - - - 3 level - 3 level - 3 level 3 level Inspekt orat 4.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Cakupan pengelolaan Website pemerintah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 Kominfo Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Persen 80 80 80 80 80 80 4.0 80 4.0 80 4.0 4.0 Kominfo 4.1.3 Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan Penambahan Sasaran Misi IV Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Persen 40 - - - - - - - - 75 75 75.00 Kesbang Pol

4.Misi 4, Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). V - 12 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 5.1 Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar Pencapaian target nasional 100-0-100 Persen 3.89- 81.3- 71.4 4.01- 76.4- 73.5 NA 4.13- 16.8- 75-7 NA 4.25- 13.8- 75.7 4.25- 13.8- 75.7 4.38- 11.3- 80.4 4.38- 11.3- 80.4 4.51- 9.3- 82.8 4.51- 9.3- 82.8 4.51- 9.3- 82.8 PUPR 5.1.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih Persen 3.89 4.96 NA 80.00 17.03 90.00 4.25 100.00 4.38 100.00 4.51 4.51 PUPR Penanganan Kawasan Kumuh Luas Wilayah (Ha) 81.30 76.42 2.44 16.81 0.79 13.79 13.79 11.30 11.30 9.27 9.27 9.27 PUPR Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5) Persen 6.98 7.68 3.64 8.45 3.67 9.29 4.25 10.22 4.38 11.24 4.51 4.51 PUPR 5.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal Kategori capaian kinerja infrastruktur publik Absolut Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik PUPR 5.2.1 Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Persen 58.13 62.20 NA 66.55 NA 71.21 71.21 76.20 76.20 81.53 81.53 81.53 PUPR 5.2.2 Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal Ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas Persen 36.80 40.11 0.14 43.72 1.00 47.66 47.66 51.95 51.95 56.62 51.95 51.95 Dishub 6.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio 0.69 0.75 NA 0.82 NA 0.98 0.98 1.15 1.15 1.36 1.36 1.36 DLH 6.1.1 Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Luasan RTH Publik 20% Ha 25.4 27.9 25.4 30.7 25.5 33.8 - 37.2 - 40.9 - 0.0 DLH 6.1.2 Terselenggaranya manajemen sampah kota Persentase sampah yang tertangani Persen 71.4 75.0 81.5 78.7 81.0 82.7 82.7 86.8 86.8 91.1 92.0 92.0 DLH 7.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000) Rasio (Per 10.000) 58.76 52.88 NA 47.60 NA 42.84 42.84 38.55 38.55 34.70 34.70 34.70 PP WH 7.1.1 Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kasus 81 69 58 59 37 50 63 42 60 36 65 65 PP WH

6.Misi 6, Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.
7.Misi 7, Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan Misi 5, Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai. 5. V - 13 Target Capaia n Target Capaia n RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) No 2020 2021
(3)2022 Kondisi Akhir Ket OPDMisi Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2018 2019 7.1.2 Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Persen 40 - 100 70 73 - - - - - - - Kesbang Pol 7.1.3 Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Penambahan Sasaran Misi VII Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas Persen - 50 80 80 90 80 80 90 90 95 95 95 PP WH Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persen 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 45.00 18.39 47.00 18.39 50.00 50.00 BPBD Cakupan penanggulangan kebakaran Persen - - - - - - 100 - 100 - 100 100 BPBD V - 14 VI-1 Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Strategi dan arah kebijakan serta Arah Kebijakan pertahun secara lebih rinci di uraikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut VI-2 Tabel 6.1 (T-C.12) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) Misi 1 Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. 1.1 Memperkuat pelaksanaan syariat islam 1.1.1 Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat 1.1.1.1 Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman syariat islam bagi masyarakat Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai keislaman Meningkatkan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan agama bagi masyrakat 1.1.1.2 Peningkatan Sosialisasi ZIS Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS VI-3 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 1.1.2 Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilaibudaya dalam tatanan kehidupan 1.1.2.1 Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya aceh Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat Misi 2 Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan. 2.1 Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi 2.1.1 Menurunkan angka kemiskinan 2.1.1.1 Peningkatan dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Mengembangkan keahlian daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi dan jiwa kewirausahaan dan akses kesempatan kerja VI-4 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 2.1.1.2 Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan 2.1.2 Meningkatnya pertumbuhan UMKM 2.1.2.1 Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima Memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional 2.1.3 Meningkatnya Iklim Investasi 2.1.3.1 Peningkatan promosi dan potensi daerah Menyediakan sarana dan prasarana dalam promosi potensi daerah 2.1.3.2 Percepatan pelayanan investasi melalui e-permit Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan investasi e permit 2.1.4 Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata 2.1.4.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pembangunan pariwisata daerah VI-5 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 2.1.5 Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat 2.1.5.1 Peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga 2.1.6 Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas; 2.1.6.1 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya keunggulan kompetitif pada sektor kelautan perikanan, peternakandan pangan Pemanfaatan dan pengelolaan sektor pertanian, kelautan perikanan dan pangan Misi 3 VI-6 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3.1 Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. 3.1.1 Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas. 3.1.1.1 Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan sarana prasarana pembelajaran 3.1.2 Meningkatnya generasi yang berdaya saing 3.1.2.1 Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan Peningkatan SDM melalui pembinaan pemuda Penyediaan sarana dan prasarana olahraga peningkatan saran dan prasarana olah raga 3.1.3 Meningkatnya status Tipe Dayah 3.1.3.1 Peningkatan sarana dan prasarana Dayah Penyediaan sarana dan prasarana dayah 3.2 Meningkatkan kualitas kesehatan. 3.2.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan 3.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta jaringannya 3.2.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular 3.2.2.1 Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit menular Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit menular VI-7 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 3.2.3 Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular 3.2.3.1 Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit tidak menular Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular 3.2.4 Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia 3.2.4.1 Peningkatan kemitraan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, usia produktif dan lansia Peningkatan kualitas kesehatan melalui kemitraan kesehatan Misi 4 Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). 4.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik 4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan 4.1.1.1 Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur Melaksanakan perencanaan,pelaporan, evaluasi sesuai prosedur secara transparan dan akuntabel Pembentukan Lembaga Perbankan Pembiayaan Syariah secara Profesional dan Mandiri VI-8 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 4.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 4.1.2.1 Peningkatan penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik 4.1.3 Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan 4.1.3.1 Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu Meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam pemilu Misi 5 Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai. 5.1 Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar 5.1.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 5.1.1.1 Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap air minum VI-9 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 5.1.1.2 Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat Penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan kawasan pemukiman kumuh 5.2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal 5.2.1 Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan 5..2.1.1 Peningkatan ruas jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 5.2.2 Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal 5.2.2.1 Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. Misi 6 Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari. 6.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 6.1.1 Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau 6.1.1.1 Peningkatan kawasan terbuka hijau Peningkatan sarana dan prasarana kawasan RTH dan pemeliharaan kawasan RTH VI-10 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 6.1.1.2 Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang Penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah/kota; 6.1.2 Terselenggaranya manajemen sampah kota 6.1.2.1 Peningkatan manajemen pengelolaan sampah Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana prasarana lingkungan permukiman Relokasi TPA yang memiliki ramah lingkungan dan terjaminnya pengelolaan sampah yang baik Misi 7 Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan. 7.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan 7.1.1 Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat 7.1.1.1 Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam Meningkatkan ketertiban dalam menegakkan syariat islam VI-11 Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 7.1.2 Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 7.1.2.1 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat VI-12 Tabel 6.2 (T-C.13.) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 Tahun 2018 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dan infrastruktur pendukung guna percepatan pengembangan kawasan startegis KEK Arun. Angka pengangguran dapat diturunkan melalui peningkatan keterampilan SDM dan lembaga. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Tahun 2019 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pembangunan SDM pemerintah serta perangkat daerah yang menggunakan data terpadu dan penerapan e-government yang terintegrasi bagi perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan data (evidence based planning). Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta Nilai-nilai budaya keAcehan yang Islami. Penguatan kinerja pemerintah dan pengeloaan keuangan yang akuntabel terus diupayakan guna mencapai dan mempertahankan opini pelaporan keuangan. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Membangun Pemerintahan Yang Berintegritas Serta Penguatan Kinerja Keuangan Yang Akuntabel”. Tahun 2020 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada pembanguan masyarakat yang berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan menjadi sangat penting. Penerapan e-government yang terintegrasi bagi perangkat daerah sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Sentra Industri Kecil dan Menengah terus dibina untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi hijau (green economic growth). Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”. VI-13 Tahun 2021 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19. Upaya terus dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang handal sebagai tenaga kerja professional serta akses lapangan kerja akan terus meningkat mengingat telah beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Arun. Keberadaan beberapa Universitas baik negeri maupun swasta dapat mendukung peningkatan SDM dan memperkuat posisi Kota Lhokseumawe sebagai sentra pelayanan pendidikan regional. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing SDM”. Tahun 2022 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini difokuskan untuk terus menjaga dan menerapkan nilai nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan masih sangat penting. Peningkatan daya saing pendidikan dengan indikator APM, APK dan Angka Harapan Lama Sekolah diharapkan sudah memenuhi target SDG’s. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru) yang terdistribusi secara merata. Demikian juga dengan pengarusutamaan Syariat Islam menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan aqidah, ahlak dan syariat agar menjadi masyarakat yang berkarakter Islami. Disamping itu menurunnya kasus NAPZA dan pornografi. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Dengan Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam”. VI-14 Dari hasil telaah visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel 6.3 berikut ini : Tabel 6.3 Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 No. Prioritas Pembangunan 1 Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam 2 Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata 3 Peningkatan Kualitas Pendidikan 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5 Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan 6 Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan 7 Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.2 Program Pembangunan Daerah Proses penjabaran Visi dan Misi pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 setelah tujuan, sasaran, strategi adalah kebijakan umum dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMK. Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMK ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra VI-15 SKPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMK dengan Renstra OPD. Secara rinci Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif dengan nomenklatur dan kodefikasi rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel 6.4 berikut ini: Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi 1 : Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam serta Nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Memperkuat pelaksanaan syariat islam Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman syariat islam bagi masyarakat Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 24% 4,228,336,100 24 % 22,000,000 24 % 460,000,000 24 % 358,550,000 24 % 840,550,000 DINAS PK Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Penyelenggaran Festival Seni dan Budaya 3 event 18,400,000 3 event 500,000,000 30 event 50,000,000 35 event 50,450,000 68 event 600,450,000 DINAS PK Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif 2 330,663,437 2 544,402,800 3.00 304,400,000 3.00 400,615,000 8.00 1,249,417,800 DINAS PK Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola 2 1,372,740,000 2 192,763,000 - 2.00 192,763,000 DINAS PK Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Cakupan pelayanan kehidupan beragama 12 7,468,728,484 12 7,248,177,902 12 5,612,395,000 12 4,712,600,900 36 17,573,173,802 DSIPD Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Ulama Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam 12 2,824,418,690 12 1,734,759,000 12 2,803,821,650 12 2,828,044,200 36 7,366,624,850 DSIPD Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dayah 5 425,000,000 31 3,622,044,750 25 2,463,500,000 30 6,331,371,600 86 12,416,916,350 DSIPD Program Penelitian dan Pengembangan Agama Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam 1 50,000,000 1 30,355,000 2 80,355,000 DSIPD Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Pembinaan Adat Gampong - 3 Keg 49,840,000 3 Keg 56,500,000 3 Keg 129,450,000 9 Kegiatan 235,790,000 Sekretariat MAA Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan Pembinaan Adat Istiadat - - - 120 Orang 31,000,000 100 Orang 31,350,000 220 org 62,350,000 Sekretariat MAA Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Cakupan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan - - - 1 Pasang 30,000,000 - - 1 Pasang 30,000,000 Sekretariat MAA Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah 1 Keg 60,000,000 1 Keg 49,890,000 - - - - 1 Keg 49,890,000 Sekretariat MAA Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh 12 Bulan 87,072,500 12 Bulan 71,990,000 12 Bulan 421,323,296 12 Bulan 938,286,000 36 Bulan 1,431,599,296 SETDAKO Program Penyusunan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Pendidikan Agama Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama - 100 % 25,000,000 100 % 60,503,975 100 % 71,203,975 100 % 156,707,950.00 Sekretariat MPU Program Penelitian dan Pengembangan Agama Cakupan Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik - 100 % 17,600,000 100 % 25,400,000 100 % 25,600,000 100 % 68,600,000.00 Sekretariat MPU Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tabel 6.4 Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi Visi : Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersayariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD VI - 16 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pembinaan,Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama Cakupan Penyebarluasan dan Sosialisasi Imformasi Keagamaan - 100 % 75,630,000 100 % 39,779,800 100 % 40,500,000 100 % 155,909,800.00 Sekretariat MPU Program Pembinaan Keagamaan dan adat Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal 1 Kegiatan 17,922,000 0 - 1 Kegiatan 17,922,000 1 Kegiatan 19,702,000 2 Kegiatan 37,624,000 Sekretariat Baitul Mal Peningkatan Sosialisasi ZIS Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal Jumlah penerimaan ZISWAF 8,60 Milyar 5,050,409,000 7 Milyar 5,583,044,700 8.8 Milyar 14,296,546,380 8.8 Milyar 9,084,338,180 8.8 Milyar 28,963,929,260 Sekretariat Baitul Mal Total Misi 1 21,883,690,211 19,737,142,152 26,723,092,101 25,052,416,855 71,512,651,108 M1 Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang berdaya saing yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Menurunkan angka kemiskinan Peningkatan dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial 31.49 % 8,057,377,863 70% 5,165,628,010 60% 925,810,070 65% 272,900,000 65% 6,364,338,080 DINSOS Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 100 % 117,450,000 50% 59,797,050 70% 230,323,750 90% 712,846,200 90% 1,002,967,000 DINSOS Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan 100 % 96,000,000 80% 184,000,000 80% 170,524,800 100% 659,200,000 100% 1,013,724,800 DINSOS Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang Menerima Bantuan 69 % 85,120,000 90% 112,710,000 90% 16,555,272 95% 66,300,000 95% 195,565,272 DINSOS Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Persentase penyandang penyakit sosial yang menerima jaminan sosial 100 % - 100% 29,000,000 - - 100% 43,250,000 100% 72,250,000 DINSOS Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 % 91,960,250 70% 175,303,360 80% 138,189,692 90% 602,600,000 90% 916,093,052 DINSOS Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 98.61% 291,420,230 98.61% 330,000,000 99.49% 117,950,000 100 % 160,148,800 100 % 608,098,800 DPMPTSP dan NAKER Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan - - 96.33% 239,975,000 100 % 20,000,000 100 % 20,300,000 100 % 280,275,000 DPMPTSP dan NAKER Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan kerja 97.94% 299,645,440 97.94% 263,700,000 97.13% 76,323,350 85% 100,700,000 85% 440,723,350 DPMPTSP dan NAKER Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase Efektivitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender - - 0 - 27.27 % 87,665,000 33.33 % 40,406,000 33.33 % 128,071,000 DP3AP2KB Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit 100 % 1,101,425,010 100 % 99,702,600 100 % 100,570,000 100 % 226,595,000 100 % 426,867,600 DP3AP2KB VI - 17 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan - - 20% 76,610,000 20 % 51,681,200 20 % 50,445,000 20 % 178,736,200 DP3AP2KB Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan 75.3 % 149,765,000 75.3 % 149,675,000 75.3 % 679,684,000 75.3 % 1,159,286,000 75.3 % 1,988,645,000 DP3AP2KB Meningkatnya pertumbuhan UMKM Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 12 bln 125,000,000 12 bln 59,599,552 12 bln 30,500,000 36 bln 215,099,552 DKPPP Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Cakupan Pembinaan dan Pengekkan Hukum Kelautan 12 bln 184,500,000 12 bln 184,500,000 DKPPP Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan 12 bln 114,294,800 12 bln 160,530,100 12 bln 160,530,100 DKPPP Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 1704 Ton 525,352,400 1704 Ton 963,862,161 1721 Ton 639,785,488 1738 Ton 389,902,500 5163 Ton 1,993,550,149 DKPPP Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 6.48 % 3,384,147,100 6.54 % 2,305,553,889 6.61 % 494,752,012 6.68 % 962,235,500 19.83 % 3,762,541,401 DKPPP Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Cakupan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 180,080,000 1 Kegiatan 180,080,000 DKPPP Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Dikembangkan 5 unit 715,533,100 5 unit 365,768,830 5 unit 198,742,500 10 unit 564,511,330 DKPPP Program Peningkatan Kesejahtraan Nelayan Cakupan Bina Kelompok Nelayan 30 159,996,000 30 351,200,000 60 511,196,000 DKPPP Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani 12 bln 1,084,969,600 12 bln 913,043,600 12 bln 47,000,000 12 bln 40,500,000 36 bln 1,000,543,600 DKPPP Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 15873 Ton 1,269,824,000 15873 Ton 338,970,150 15905 Ton 1,174,020,557 15936.56 Ton 47714.56 Ton 1,512,990,707 DKPPP Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Pangan Utama 516 % 49,609,600 100 % 124,344,000 100 % 50,000,000 100 % 206,325,000 100 % 380,669,000 DKPPP Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 8.2 % 745,500 0 % - DKPPP Meningkatkan Iklim Investasi Peningkatan promosi dan potensi daerah Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 100 % 929,212,499 100% 1,373,919,296 100% 762,850,000 100% 1,291,700,000 100% 3,428,469,296 DKPPP Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan Produktifitas Komoditas Pangan 0.002 % 144,090,000 0.002 % 9,285,000 0.002 % 40,003,453 0.002 % 1,180,500,000 0.006 % 1,229,788,453 DKPPP Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB 50 % 600,700,000 50 % 600,700,000 DKPPP Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB 0.73 % 108,128,000 0.73 % 167,600,000 0.736 % 203,900,000 0.742 % 111,200,000 2.208 % 482,700,000 DKPPP VI - 18 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Percepatan pelayanan investasi melalui e- permit Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif Persentase Terciptanya Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 1 Kegiatan 340,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 30,251,200 3 Kegiatan 65,251,200 DISKOP Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Berkembangnya Jumlah Wirausaha yang Unggul dan Kompetitif - - 1 Kegiatan 59,875,000 - 1 Kegiatan 59,875,000 DISKOP Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Persentase Koperasi Aktif - 100 % 50,000,000 - - 100 % 50,000,000 DISKOP Program Pengembangan Koperasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Persentase Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah - - 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 25,500,000 24 Bulan 45,500,000 DISKOP Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdanganan serta - 3 Kegiatan 1,576,000,000 1 Kegiatan 52,395,000 1 Kegiatan 50,440,000 5 Kegiatan 1,678,835,000 DISKOP Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Persentase Informasi Harga Pasar Tentang Harga Pokok Barang Penting dan Strategis Serta Terlaksananya 4 Kecamatan 10,236,850,608 1 Tahun 3,799,399,000 1 Tahun 2,456,225,000 1 Tahun 2,846,200,000 3 tahun 9,101,824,000 DISKOP Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang - 1 Kegiatan 549,927,500 1 Kegiatan 400,000,000 1 Kegiatan 550,800,000 3 Kegiatan 1,500,727,500 DISKOP Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB 17.84 % 927,727,600 18.2 % 398,904,100 18.56 % 69,100,000 18.93 % 1,297,200,000 18.93 % 1,765,204,100 DISKOP Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial Pertumbuhan UMKM 2,314 2,335,880,480 - 2,323 1,490,000,000 2,333 - 2,314 1,490,000,000 DISKOP Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang 1 310,100,000 DISKOP Program Peningkatan Mutu Industri Presentase Kualitas Produk Industri yang Meningkat 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 29,712,500 - 1 Kegiatan 40,500,000 2 Kegiatan 70,212,500 DISKOP Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi Meningkatnya Promosi dan kerjasama Investasi 99.86% 35,951,600 - - 99.86% 39,849,700 99.86% 40,500,000 99.86% 80,349,700 DPMPTSP dan NAKER Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - 99.86 % 45,959,092 - - 99.86 % 45,959,092 DPMPTSP dan NAKER Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana - - - 100% 35,850,000 100% 35,850,000 DPMPTSP dan NAKER Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu 96.20% 217,059,000 96.20% 525,855,000 93.78% 436,615,000 100 % 546,870,000 100 % 1,509,340,000 DPMPTSP dan NAKER Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB 1.23% 217,722,000 1.23% 641,994,000 1.23% 234,247,000 1.23% 151,400,000 1.23% 1,027,641,000 DISPORAPAR Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe 24% 63,123,000 24% 85,997,000 - - 24% 85,997,000 DISPORAPAR Program Pengembangan Kemitraan Kunjungan Wisata 44% 13,575,000 - - 60% 197,199,800 60% 197,199,800 DISPORAPAR Total Misi 2 33,354,059,680 21,817,306,238 11,724,233,396 15,092,451,000 48,633,990,634 M2 VI - 19 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas. Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 10,913,878,521 100% 8,504,713,897 100% 11,283,761,135 100% 12,282,740,000 100% 32,071,215,032 DINAS PK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 415,436,000 100% 636,979,000 100% 307,750,000 100% 5,100,118,892 100% 6,044,847,892 DINAS PK Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% 75,000,000 100% 57,125,000 100% 186,125,000 100% 35,000,000 100% 278,250,000 DINAS PK Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 Kegiatan 29,350,000 - 5 Kegiatan 29,350,000 DINAS PK Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 3,200,000 100% 1,200,000 100% 81,200,000 100% 1,200,000 300% 83,600,000 DINAS PK Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaran Pameran Daerah 1 Kegiatan 267,600,000 - 1 Kegiatan 296,839,000 1 Kegiatan 500,000,000 3 Kegiatan 796,839,000 DINAS PK Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD - 1 Dokumen 6,560,000 1 Dokumen 2,560,000 2 Dokumen 9,120,000 DINAS PK Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase PAUD dengan Akreditasi B 10% 1,837,561,600 20% 1,681,315,200 35% 3,984,405,338 50% 4,924,586,000 50% 10,590,306,538 DINAS PK Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD 40.00 50.00 60.00 50.00 - DINAS PK Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI 93.66% 42,088,744,243 80.59% 33,454,419,180 91.83% 51,049,809,947 99.36% 42,184,500,000 99.36% 126,688,729,127 DINAS PK Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs 73.28 86.95 86.38 82.20 - DINAS PK Program Pendidikan Menengah Persentase Angka partisipasi Murni SMA/SMK/MA 90.00% 639,207,680 92% 802,036,400 0.00 - 0.00 92% 802,036,400 DINAS PK Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rasio perpustakaan persatuan pendududuk 100% 46,208,000 100% 69,312,000 0.00 - 0.00 100% 69,312,000 DINAS PK Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik 10% 1,060,775,000 30% 75,000,000 40% 645,627,523 0.50 2,150,120,000 0.50 2,870,747,523 DINAS PK Persentase Pengawas Sekolah yeng telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah 85.00 85.00 85.00 85.00 - DINAS PK Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru 10.00 15.00 20.00 15.00 - DINAS PK Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan 60.00 60.00 - DINAS PK Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik 10% 100% 60,000,000 100% 1,045,500,000 100% 1,105,500,000 DINAS PK VI - 20 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pendidikan Non Formal Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi "B" 20% 2,562,862,662 35% 597,566,000 35% 3,160,428,662 DINAS PK Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah 3235 Orang 55,000,000 3235 Orang 1,477,060,000 3235 Orang 2,102,200,000 3235 Orang 3,634,260,000 PERPUS Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah Cakupan Peningkatan Kpasitas Majelis Pendidikan Daerah - - - - - 100 225,847,600 100 225,847,600 Sekretariat MPD Program Perencanaan dan Pengawasan/Monitorin dan Evaluasi Cakupan Pelaksanaan Pengawasan/Monitor ing dan Evaluasi Pendidikan - 12 bln 119,800,000 12 bln 219,880,000 12 bln 151,745,000 36 bln 491,425,000 Sekretariat MPD Meningkatnya generasi yang berdaya saing Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 83% 20,558,500 83% 33,500,000 83% 450,700,000 91% 352,434,900 91% 836,634,900 DISPORAPAR Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Jumlah Wirausaha muda yang dibina - 80 75,000,000 80 680,000,000 - 80 755,000,000 DISPORAPAR Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Cakupan Pembinaan Olah raga 12 1,211,953,600 12 1,743,125,570 13 1,859,540,000 13 1,888,138,000 38 5,490,803,570 DISPORAPAR Penyediaan sarana dan prasarana olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA 18 cabor - 28 cabor 249,000,000 30 cabor 550,000,000 30 cabor 500,000,000 88 cabor 1,299,000,000 DISPORAPAR Meningkatnya status Tipe Dayah Peningkatan sarana dan prasarana Dayah Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dayah 5 425,000,000 31 3,622,044,750 25 2,463,500,000 30 6,331,371,600 86 12,416,916,350 DSIPD Meningkatkan kualitas kesehatan. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Program pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100 % 5,306,609,512 100 5,094,553,537 100 6,184,419,255 100 7,279,123,000 100 18,558,095,792 DINKES Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100 % 632,597,600 100 872,461,720 100 833,619,290 100 1,349,269,290 100 3,055,350,300 DINKES Program Peningkatan disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin Aparatur - - - - 100 % 815,491,000 - - 100 815,491,000 DINKES Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti - - - - 2 Kegiatan 75,297,900 2 Kegiatan 9,000,000 4 Kegiatan 84,297,900 DINKES Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen SPM (Standar Pelayanan Minimum) SKPD - - - - 1 Dokumen 17,330,000 - - 1 Dokumen 17,330,000 DINKES Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 1 Dokumen 2,200,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,180,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Kegiatan 3,580,000 DINKES Program Obat dan perbekalan Kesehatan Cakupan Pelayanan Obat dan Perbekalan kesehatan 12 Bulan 2,647,530,902 12 Bulan 2,179,970,988 12 Bulan 3,304,443,000 12 Bulan 2,900,023,000 36 Bulan 8,384,436,988 DINKES Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 2 PKM 20,206,065,626 3 PKM 29,583,889,325 1 PKM 20,098,523,215 1 PKM 18,320,674,000 5 PKM 68,003,086,540 DINKES VI - 21 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan 20 % 20,809,871,265 40% 5,607,497,940 20% 6,963,629,235 20% 14,495,063,946 20% 27,066,191,121 DINKES Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru/Rumah Sakit Mata Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan 20 % 20,284,876 40% 2,915,300 20% 4,172,000,000 20% 1,700,000,000 20% 5,874,915,300 DINKES Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus 1.5 % 108,750,000 1.0% 315,344,400 0.5% 135,650,000 0.4% 135,000,000 0.4% 585,994,400 DINKES Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Pelayanan Anak Balita 91.5 % 1,232,815,050 97.9% 600,787,000 - - - 97.9% 600,787,000 DINKES Program Evaluasi pengendalian dan Pelaporan Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan 12 bln 376,805,148 12 bln 924,067,000 12 bln 414,050,000 12 bln 673,159,944 36 bln 2,011,276,944 DINKES Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Paramedis serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah Cakupan Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR - - - - 1125 Jumlah 130,120,000 1138 Jumlah 564,900,000 1138 Jumlah 695,020,000 DINKES Program standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang di tingkatkan Kompetensinya 32.6 % 18,508,191 36.2% 188,907,450 12.9% 187,340,000 70.6% 104,000,000 70.6% 480,247,450 DINKES Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah Anak per keluarga 2 org 1,421,786,000 2 org 2,103,512,800 2 org 2,263,815,000 2 org 2,652,554,000 6 org 7,019,881,800 DP3AP2KB Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan Pelayanan Reproduksi Remaja 70 % 165,624,100 70 % 100,000,000 70 % 99,017,000 70 % 135,613,000 70 % 334,630,000 DP3AP2KB Program Pelayanan Kontrasepsi Rasio Akseptor KB - - 81 % 50,000,000 81.6 % 59,691,100 81.78 % 60,458,100 81.78 % 170,149,200 DP3AP2KB Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Cakupan Peserta KB Aktif 81.29 % 105,283,600 81.45 % 109,690,000 81.62 % 68,150,800 81.78 % 79,645,000 81.78 % 257,485,800 DP3AP2KB Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi Program pengawasan obat dan makanan Persentase Kecamatan /Desa sehat 5 % 375,000,000 5 % 243,750,000 5 % 133,945,000 5 % 365,552,000 5 % 743,247,000 DINKES Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat - - 4 Kecamatan 616,625,750 4 Kecamatan 488,594,000 4 Kecamatan 1,222,700,000 4 Kecamatan 2,327,919,750 DINKES Program pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Desa yang melaksanakan STBM 22 % 121,093,400 4.4 % 607,732,580 26.5% 147,318,137 47.1% 1,056,150,000 47.1% 1,811,200,717 DINKES Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC-BTA Positif 7.94 % 1,749,815,458 6.33% 1,146,965,300 9.2% 723,326,000 7% 2,331,114,000 7% 4,201,405,300 DINKES Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I Peningkatan kemitraan kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan 100 % 1,040,878,653 100% 1,451,104,688 100% 1,308,744,834 100% 1,321,112,000 100% 4,080,961,522 DINKES Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persen 141 (6/4.269x100. 000 LH) 430,773,200 119 (5/4199x100.0 00 LH) 3,984,981,142 142 (6/4215x100.0 00 LH) 163,455,000 142 (6/4215x100.0 00 LH) 137,800,000 142 (6/4215x100.00 0 LH) 4,286,236,142 DINKES Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan desa dengan Posyandu Lansia - - 100% 185,705,000 - - 100% 88,050,000 100% 273,755,000 DINKES Total Misi 3 115,777,415,725 107,187,142,917 126,950,770,371 137,355,229,272 371,493,142,560 M3 VI - 22 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Misi 4: Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 917,362,925.00 100 % 1,078,875,775 100 % 1,305,616,325 100 % 1,093,790,000 100 % 3,478,282,100 PUPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 1,012,225,000.00 100 % 1,070,725,000 100 % 459,083,000 100 % 1,869,700,000 100 % 3,399,508,000 PUPR Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - 100 % 128,107,690 - - 100 % 128,107,690 PUPR Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - - - - - - - PUPR Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan penyediaan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan - - - - - - - - PUPR Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen Perencanaan SKPK - 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 5,000,000 PUPR Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan penyelenggaran Pameran Daerah - - - - - - - - - PUPR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 459,585,875 100% 505,544,463 100% 556,098,909 100% 1,521,229,247 KESBANGPOL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 98,600,000 100% 108,460,000 100% 119,306,000 100% 326,366,000 KESBANGPOL Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 240,000,000 KESBANGPOL Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Dok 1,200,000 1 Dok 1,320,000 1 Dok 1,452,000 100% 3,972,000 KESBANGPOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Admimistrasi Perkantoran 100 % 4,185,215,172 100% 3,810,558,980 100% 4,069,155,760 100% 4,428,750,760 300% 12,308,465,500 SATPOL PP & WH Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 503,940,960 100% 327,900,000 100% 648,800,000 100% 213,800,000 100% 1,190,500,000 SATPOL PP & WH Program Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Displin Aparatur 100 % 78,316,000 100% 117,474,000 100% 609,652,687 100% 497,732,876 100% 1,224,859,563 SATPOL PP & WH Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti 3 Kegiatan 84,400,000 3 Kegiatan 121,467,000 3 Kegiatan 122,017,000 3 Kegiatan 72,867,000 9 Kegiatan 316,351,000 SATPOL PP & WH Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyedian Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 1,700,000 1 Dokumen 600,000 1 Dokumen 600,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 2,400,000 SATPOL PP & WH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD - - 1 Dokumen 5,200,000 1 Dokumen 5,200,000 1 Dokumen 5,200,000 3 Dokumen 15,600,000 SATPOL PP & WH VI - 23 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 529,709,699 100% 500,462,324 100% 691,774,607 100% 621,413,350 100% 1,813,650,281 DINSOS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 166,072,000 100% 90,830,000 100% 162,607,780 100% 211,910,982 100% 465,348,762 DINSOS Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 128,750,000 100% 120,000,000 100% 171,975,000 100% 145,000,000 100% 436,975,000 DINSOS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - 100% 19,000,000 100% 9,000,000 100% 20,000,000 100% 48,000,000 DINSOS Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 100% 1,300,000 100% 600,000 100% 495,000 100% 1,200,000 100% 2,295,000 DINSOS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 621,586,362 93.51% 690,460,960 96.29% 728,966,825 100% 690,722,600 100% 2,110,150,385 DPMPTSP dan NAKER Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 182,974,768 99.63% 154,020,000 96.01% 144,840,000 100% 89,200,000 100% 388,060,000 DPMPTSP dan NAKER Program peningkatan disiplin aparatur Persentase aparatur yang memiliki kompetensi - - - - 99.26% 90,675,000 - 100% 90,675,000 DPMPTSP dan NAKER Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang memiliki kompetensi 86.87% 45,000,000 86.87% 54,000,000 79.20% 67,000,000 100% 30,000,000 100% 151,000,000 DPMPTSP dan NAKER Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 450,000 2 Dokumen 250,000 2 Dokumen 1,200,000 2 Dokumen 1,200,000 6 Dokumen 2,650,000 DPMPTSP dan NAKER Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah - - - - - - - DPMPTSP dan NAKER Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 622,522,375 100% 529,023,125 100% 565,948,625 100% 575,861,000 100% 1,670,832,750 DP3AP2KB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 151,300,865 100% 97,858,000 100% 127,340,000 100% 94,240,000 100% 319,438,000 DP3AP2KB Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 50,000,000 100% 50,000,000 100% 94,330,000 100% 50,000,000 100% 194,330,000 DP3AP2KB Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 8,100,000 1 Dokumen 8,148,000 1 Dokumen 700,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 10,048,000 DP3AP2KB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 341,129,000 100% 611,615,600 100% 591,600,100 100% 431,490,000 100% 1,634,705,700 DISPORAPAR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 148,140,000 100% 177,464,650 100% 177,464,650 100% 343,140,000 100% 698,069,300 DISPORAPAR Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% 80,000,000 - 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 160,000,000 DISPORAPAR Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,500,000 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 5,200,000 DISPORAPAR Program Pelayanan Administrasai Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 1,138,454,880 100 % 1,003,350,220 100 % 1,142,912,579 100 % 1,020,570,000 100 % 3,166,832,799 BAPPEDA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 597,661,900 100 % 487,449,947 100 % 900,260,079 100 % 176,539,466 100 % 1,564,249,492 BAPPEDA VI - 24 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % - 100 % - 100 % 101,500,000 100 % - 100 % 101,500,000 BAPPEDA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 Kegiatan 50,000,000 5 Kegiatan 32,470,000 5 Kegiatan 35,000,000 5 Kegiatan 44,700,000 15 Kegiatan 112,170,000 BAPPEDA Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 4,004,000 1 Dokumen 2,032,000 1 Dokumen 1,999,900 1 Dokumen 1,199,900 3 Dokumen 5,231,800 BAPPEDA Program Kerjasama Pembangunan Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan 5 Dokumen 85,566,075 - - - - 5 Dokumen 40,500,000 1 Dokumen 40,500,000 BAPPEDA Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis 1 Dokumen - 1 Dokumen 53,096,150 - - - - 1 Dokumen 53,096,150 BAPPEDA Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar 1 Dokumen 387,798,400 1 Dokumen 488,897,766 1 Dokumen 225,496,366 1 Dokumen 347,100,000 3 Dokumen 1,061,494,132 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah 9 Dokumen 2,389,158,259 9 Dokumen 1,780,031,230 9 Dokumen 1,465,859,243 9 Dokumen 1,464,139,732 27 Dokumen 4,710,030,205 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 0 Bulan - 12 bln 195,479,900 12 bln 250,001,400 12 bln 188,845,000 36 bln 634,326,300 BAPPEDA Program Perencanaan Sosial Budaya Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya 12 Bulan 108,200,300 12 bln 116,550,650 12 bln 117,139,200 12 bln 82,713,900 36 bln 316,403,750 BAPPEDA Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 12 Bulan 99,850,000 12 bln 172,910,500 0 - 12 bln 211,259,000 24 bln 384,169,500 BAPPEDA Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah 4 Laporan 162,044,175 4 Laporan 328,910,275 4 Laporan 312,892,225 4 Laporan 190,400,000 12 Laporan 832,202,500 BAPPEDA Program Khusus Cakupan penyediaan Dokumen 1 Dokumen 28,410,850.00 - - - - - - - - BAPPEDA Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Cakupan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Persen - - - 50 % 170,114,400 55 % 160,040,000 55 % 330,154,400 BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 404,991,605 100% 385,882,630 100% 435,267,680 100% 430,190,800 100% 1,251,341,110 PERPUS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 83,590,000 100% 69,740,000 100% 208,700,000 100% 168,700,000 100% 447,140,000 PERPUS Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - - 100% 51,382,500 - - 100% 51,382,500 PERPUS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 keg 31,000,000 - - - - - - - PERPUS Program Penyusunan Perencanaan SKPK Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 3,200,000 PERPUS Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku - - - 15 OPD 15,000,000 - - 15 OPD 15,000,000 PERPUS VI - 25 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - - - - - 60% 30,500,000 60% 30,500,000 PERPUS Program Peningkatan SDM Kearsipan Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan - - - 140 org 40,000,000 140 org 40,500,000 140 org 80,500,000 PERPUS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1,153,603,800 100 % 1,003,034,184 100 % 1,198,222,665 100 % 1,322,855,450 100 % 3,524,112,299 DKPPP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 160,155,000 100% 190,450,000 100% 449,500,000 100% 41,850,000 100% 681,800,000 DKPPP Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100% 141,085,000 100% 141,085,000 DKPPP Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti 12 bln 15,000,000 - DKPPP Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja dan Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 20 Buku 3,750,000 20 Buku 1,200,000 20 Buku 1,200,000 10 Buku 1,200,000 50 Buku 3,600,000 DKPPP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 19,030,668,599 100 % 20,557,419,300 100 % 21,652,263,426 100 % 21,703,710,092 100 % 82,944,061,417 DLH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 2,609,618,780 100 % 2,973,320,980 100 % 3,037,646,605 100 % 2,259,600,000 100 % 10,880,186,365 DLH Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 77,100,000 100 % 493,729,392 100 % 474,068,000 100 % 398,958,000 100 % 1,443,855,392 DLH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD - - 0 - 1 Dokumen 3,300,000 - - 1 Dokumen 3,300,000 DLH Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,600,000 1 Dokumen 3,650,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 9,650,000 DLH Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah - - - - - - - - - - DLH program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 758,927,017 100% 697,360,000 100% 750,590,200 100% 794,329,800 100% 3,001,207,017 CAPIL program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 106,989,000 100% 223,983,500 100% 146,420,000 100% 95,120,000 100% 572,512,500 CAPIL program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 50,000,000 100% 50,000,000 100% 149,470,000 100% 50,000,000 100% 299,470,000 CAPIL program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti - - - 1 Keg 29,800,000 1 Keg 29,800,000 CAPIL program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,549,800 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 1,195,000 1 Dokumen 6,344,800 CAPIL program peningkatan dan pengembangan pembangunan kota Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kota - - - - - CAPIL program penataan administrasi kependudukan Cakupan Penerbitan KTP 85 % 858,144,650 80% 812,406,000 85% 1,401,367,000 88% 1,099,390,750 88% 4,171,308,400 CAPIL VI - 26 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 581,432,998 100 % 549,553,522 100 % 685,955,200 100 % 613,444,050 100 % 2,430,385,770 DPMG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 177,054,770 100 % 213,080,000 100 % 141,020,000 100 % 66,020,000 100 % 597,174,770 DPMG Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur - - - 100 % 70,525,000 - - 100 % 70,525,000 DPMG Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti 1 Kegiatan 7,000,000 1 Kegiatan 10,000,000 1 Kegiatan 10,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 3 Kegiatan 47,000,000 DPMG Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,150,000 1 Dokumen 800,000 1 Kegiatan 800,000 1 Kegiatan 1,200,000 1 Kegiatan 4,950,000 DPMG Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Cakupan Pengembangan Masyarakat Perdesaan 68 Gampong 448,906,500 68 Gampong 471,659,625 68 Gampong 200,000,000 68 Gampong 253,358,400 68 Gampong 1,373,924,525 DPMG Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan - - - 100 % 143,998,950 100 % 361,557,100 100 % 505,556,050 DPMG Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 100 % 371,894,775 100 % 433,510,000 100 % 328,000,000 100 % 412,178,000 100 % 1,545,582,775 DPMG Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong - - - - 100 % 450,688,750 100 % 535,190,000 100 % 985,878,750 DPMG Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 11.78 % 69,851,375 - 12.3 % 47,749,925 12.4 % 406,282,600 12.4 % 523,883,900 DPMG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen 1,351,628,350 100 1,481,042,900 100 1,700,331,300 100 1,467,778,200 100 4,649,152,400 DISHUB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen 508,980,000 100 530,690,000 100 597,330,000 100 695,421,200 100 1,823,441,200 DISHUB Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 Persen 21,000,000 - 100 113,040,000 100 - 100 113,040,000 DISHUB Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti Kegiatan - - - 5 - 5 - 5 - DISHUB Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,950,000 1 1,450,000 1 - 1 770,000 2 2,220,000 DISHUB Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaran Pameran Daerah Kegiatan - - - - - - 0 - DISHUB Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD Dokumen - 1 - - - 1 - DISHUB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bln 302,441,880 12 bln 379,766,880 12 bln 404,576,265 12 bln 379,589,426 36 bln 1,163,932,571 DISKOMINFO VI - 27 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaatur Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaatur 12 bln 221,640,000 12 bln 240,080,000 12 bln 311,580,000 12 bln 330,500,000 36 bln 882,160,000 DISKOMINFO Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bln 80,000,000 12 bln 80,000,000 12 bln 115,525,000 12 bln 80,000,000 36 bln 275,525,000 DISKOMINFO Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 29,800,000 3 Kegiatan 109,800,000 DISKOMINFO Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan Penyusunan Perencanaan Satuan Keraj Perangkat Daerah 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 12,488,500 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 14,888,500 DISKOMINFO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 8,901,477,434 100 % 9,928,944,844 100 % 10,499,076,004 100 % 9,697,957,600 100 % 30,125,978,448 SETDAKO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayananan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 4,864,648,250 100 % 3,764,049,110 100 % 6,691,257,491 100 % 6,042,559,750 100 % 16,497,866,351 SETDAKO Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 492,350,000 100 % 341,750,000 100 % 623,250,000 100 % 668,000,000 100 % 1,633,000,000 SETDAKO Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di Ikuti 5 Kegiatan 278,804,000 5 Kegiatan 288,099,000 8 Kegiatan 364,281,400 9 Kegiatan 392,907,500 22 Kegiatan 1,045,287,900 SETDAKO Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 1 Dokumen 58,726,620 1 Dokumen 54,905,000 1 Dokumen 68,594,600 1 Dokumen 63,697,600 3 Dokumen 187,197,200 SETDAKO Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LLPD, IKK, dan EKPOD 4 Dokumen 262,625,000 4 Dokumen 190,149,400 4 Dokumen 263,931,292 4 Dokumen 217,705,300 12 Dokumen 671,785,992 SETDAKO Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah 12 Bulan 591,672,500 12 Bulan 1,199,143,000 12 Bulan 975,202,776 12 Bulan 988,455,000 36 Bulan 3,162,800,776 SETDAKO Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Cakupan Informasi publik secara elektronik 12 Bulan 212,600,120 12 Bulan 371,980,500 12 Bulan 572,477,300 12 Bulan 582,233,200 36 Bulan 1,526,691,000 SETDAKO Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan kerjasama antar pemerintah daerah 1 Kegiatan 7,200,000 - - - - - - - - SETDAKO Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi 12 Bulan 1,328,270,000 12 Bulan 1,633,216,400 12 Bulan 3,516,006,500 12 Bulan 3,099,750,000 36 Bulan 8,248,972,900 SETDAKO Program Penataan Daerah Otonomi Baru Cakupan penyelesaian tapal batas daerah 12 Bulan 6,121,709,200 12 Bulan 8,992,388,000 12 Bulan 25,353,270,581 12 Bulan 18,145,129,646 36 Bulan 52,490,788,227 SETDAKO Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Cakupan pelaksanaan kegiatan keagaaman 12 Bulan 729,320,000 12 Bulan 887,270,000 12 Bulan 929,500,000 12 Bulan 940,516,000 36 Bulan 2,757,286,000 SETDAKO Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi 12 Bulan 479,138,670 12 Bulan 554,880,800 12 Bulan 489,680,000 12 Bulan 542,548,400 36 Bulan 1,587,109,200 SETDAKO Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum Cakupan Pemelihataan Taman Makam Pahlawan 12 Bulan 34,970,000 12 Bulan 21,000,000 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 35,800,000 36 Bulan 92,800,000 SETDAKO VI - 28 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Peringatan Hari-hari Besar Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah 8 Hari Besar 1,412,889,400 8 Hari Besar 1,453,227,600 8 Hari Besar 1,567,015,000 8 Hari Besar 1,574,494,900 24 Hari Besar 4,594,737,500 SETDAKO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 6,071,657,496 100 7,059,699,336 100 7,362,874,696 100 5,358,413,150 100 19,780,987,182 SETWAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur 100 1,539,661,151 100 2,068,473,810 100 2,727,509,626 100 1,867,195,000 100 6,663,178,436 SETWAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 309,845,750 100 660,753,250 100 1,205,512,875 100 322,598,850 100 2,188,864,975 SETWAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 263,750,000 5 475,000,000 - - - - 5 475,000,000 SETWAN Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 4,650,000 1 2,000,000 1 1,500,000 1 1,200,000 3 4,700,000 SETWAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas 100 4,347,922,675 100 6,180,579,700 100 7,989,947,499 100 6,194,520,000 100 20,365,047,199 SETWAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 32,935,000 100% 37,700,000 100% 102,700,000 100% 106,700,000 100% 247,100,000 Kec. Banda Sakti Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - - - 100% 75,562,500 - - 100% 75,562,500 Kec. Banda Sakti Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,048,900 1 Dokumen 848,800 1 Dokumen 999,900 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 3,048,700 Kec. Banda Sakti Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan penyelenggaraan pameran daerah - - - - - - - - - - Kec. Banda Sakti Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong 12 bln 91,014,000 12 bln 91,014,000 12 bln 91,014,000 12 bln 90,863,000 36 bln 272,891,000 Kec. Banda Sakti Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam 2 Kegiatan 122,200,000 2 Kegiatan 143,900,000 2 Kegiatan 164,595,000 2 Kegiatan 211,138,950 6 Kegiatan 519,633,950 Kec. Banda Sakti Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa Cakupan pelaksanaan Saweu Gampong 18 Gampong 18 Gampong 18 Gampong 18 Gampong 18 Gampong Kec. Banda Sakti Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa Cakupan pelaksanaan Musrenbang 1 Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kec. Banda Sakti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Administrasi Perkantoran 100% 411,970,802 100% 405,982,852 100% 475,492,809 100% 487,789,000 100% 1,781,235,463 Kec. Blang Mangat Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 26,760,000 100% 36,360,000 100% 91,760,000 100% 121,700,000 100% 276,580,000 Kec. Blang Mangat Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - 100% 80,600,000 - 100% 80,600,000 Kec. Blang Mangat Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 5,400,000 1 Dokumen 5,050,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 12,650,000 Kec. Blang Mangat VI - 29 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/ Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong 12 bln 105,486,225 12 bln 106,016,325 12 bln 106,016,325 12 bln 105,867,725 36 bln 423,386,600 Kec. Blang Mangat Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat 2 Kegiatan 127,594,000 2 Kegiatan 111,000,000 2 Kegiatan 162,679,350 2 Kegiatan 238,721,590 6 Kegiatan 639,994,940 Kec. Blang Mangat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 398,729,050 100% 429,318,794 100% 665,648,918 100% 469,994,400 100% 1,963,691,162 Kec. Muara Dua Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 93,746,000 100% 97,359,000 100% 269,180,378 100% 88,000,000 100% 548,285,378 Kec. Muara Dua Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% - 100% - 100% 69,517,500 100% - 100% 69,517,500 Kec. Muara Dua Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,650,000 1 Dokumen 1,550,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,165,000 3 Dokumen 7,365,000 Kec. Muara Dua Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong 12 bln 87,066,800 12 bln 87,065,650 12 bln 87,065,650 12 bln 86,267,040 36 bln 347,465,140 Kec. Muara Dua Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan) Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam 100% 113,539,985 100% 174,000,000 100% 615,433,100 100% 248,575,150 100% 1,151,548,235 Kec. Muara Dua Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 452,394,525 100 % 407,937,585 100 % 502,311,710 100 % 468,500,297 100 % 1,378,749,592 Kec. Muara Satu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 54,578,600 100 % 65,961,400 100 % 185,500,000 100 % 129,500,000 100 % 380,961,400 Kec. Muara Satu Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - 0 % - 100 % 62,465,000 - 100 % 62,465,000 Kec. Muara Satu Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,360,000 1 Dokumen 1,400,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,198,240 3 Dokumen 3,598,240 Kec. Muara Satu Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong 100 % 71,600,000 100 % 90,907,500 100 % 90,907,500 100 % 90,140,750 100 % 271,955,750 Kec. Muara Satu Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan) Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam 100 % 118,002,100 100 % 123,122,100 100 % 169,633,650 100 % 173,925,060 100 % 466,680,810 Kec. Muara Satu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 741,991,365 100% 713,033,108 100% 806,840,008 100% 1,043,342,100 100% 2,563,215,216 DISKOP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 161,481,350 100 % 747,037,500 100 % 294,428,100 100 % 96,400,000 100 % 1,137,865,600 DISKOP Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % 40,000,000 100 % 40,000,000 100 % 86,845,000 100 % 40,000,000 100 % 166,845,000 DISKOP Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - 5 Kegiatan 8,000,000 5 Kegiatan 3,000,000 5 Kegiatan 9,800,000 15 Kegiatan 20,800,000 DISKOP VI - 30 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,990,000 2 Dokumen 1,340,000 - - 2 Dokumen 1,200,000 4 Dokumen 2,540,000 DISKOP Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyediaan Dokumen DED 4 Dokumen 278,886,000 4 Dokumen 348,269,000 - 1 Dokumen 70,700,000 5 Dokumen 418,969,000 DISKOP Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda Persentase Pengrajin Binaan Yang Terbina - - 5 Kegiatan 640,000,000 1 Kegiatan 40,500,000 6 Kegiatan 680,500,000 DISKOP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 2,206,399,641 100% 2,461,447,163 100% 2,398,754,188 100% 2,445,317,000 100% 7,305,518,351 BPBD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 348,381,800 100% 421,430,600 100% 402,130,600 100% 341,300,000 100% 1,164,861,200 BPBD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% 35,520,000 100% 54,036,000 100% 184,063,800 100% 116,500,000 100% 354,599,800 BPBD Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - - - - - 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 BPBD Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 1 Dokumen 4,450,000 1 Dokumen 1,700,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 4,100,000 BPBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan penyelenggaraan pameran daerah - - - - - - - - - - BPBD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin Kencang, Abrasi, dll 18.39% 13,160,228,265 18.39% 8,333,678,072 18.39% 140,000,000 18.39% 3,061,000,000 18.39% 11,534,678,072 BPBD Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen 100% 100% 100% 100% 100% - BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 60,613,787,600 100% 694,864,620 100% 783,444,520 100% 746,272,700 100% 2,224,581,840 INSPEKTORAT Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 82,415,750 100% 120,800,000 100% 290,000,000 100% 195,603,230 100% 606,403,230 INSPEKTORAT Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase tingkat disiplin aparatur 100 % 110,000,000 100% 110,000,000 100% 198,660,000 100% 110,000,000 100% 418,660,000 INSPEKTORAT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti 5 Kegiatan 35,000,000 5 Kegiatan 65,800,000 5 Kegiatan 81,600,000 5 Kegiatan 116,542,200 15 Kegiatan 263,942,200 INSPEKTORAT Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanan SKPK 2 Dokumen 2,400,000 1 Dokumen 1,100,000 1 Dokumen 1,099,700 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 3,399,700 INSPEKTORAT Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP 65 LHP 950,910,988 150 LHP 1,393,930,200 140 LHP 1,821,504,400 110 LHP 2,258,819,600 400 LHP 5,474,254,200 INSPEKTORAT Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor) - 5 org 110,720,800 5 org 170,172,800 15 org 183,500,000 25 org 464,393,600 INSPEKTORAT Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah laporan pengawasan ASN 1 Laporan 37,917,100 1 Laporan 17,127,000 - - 1 Laporan 33,000,000 2 Laporan 50,127,000 INSPEKTORAT VI - 31 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,320,096,294 100% 2,383,622,450 100% 2,323,837,000 100% 651,437,518 BPKD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 1,098,800,343 100% 1,890,131,762 100% 467,300,000 100% 93,416,200 BPKD Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% - - 100% 230,717,500 100% 126,500,000 100% 126,500,000 BPKD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 100% - - - - 100% 198,000,000 100% 198,000,000 BPKD Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 1 Dokumen 1,656,000 2 Dokumen 16,500,000 1 Dokumen 1,200,000 4 Dokumen 540,000 BPKD Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah 12 Bln 12 bln 292,000,000 12 bln 293,981,100 12 bln 329,448,300 36 bln 102,267,578 BPKD Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Besaran Penerimaan PAD 45,09 Milyar 43,05 Milyar 596,160,000 51,00 Milyar 716,783,000 44,28 Milyar 844,731,850 44,28 Milyar 222,784,700 BPKD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK 7 Dokumen 7 Dokumen 4,212,638,950 7 Dokumen 3,944,775,550 7 Dokumen 4,017,626,850 21 Dokumen 1,076,041,320 BPKD Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah Opini BPK Laporan Keuangan Daerah WTP WTP 145,000,000 WTP 164,842,500 WTP 120,964,000 WTP 43,108,500 BPKD Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 1,306,430,200 8 Dokumen 1,095,414,600 8 Dokumen 1,069,557,600 24 Dokumen 160,020,050 BPKD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 12 bln 12 bln 105,700,000 12 bln 119,800,000 12 bln 625,133,100 36 bln 175,785,300 BPKD Pelayanan Administrasi PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 663,803,618 100 % 616,562,080 100 % 716,772,080 100 % 695,762,159 100 % 2,029,096,319 BKPSDM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 77,720,000 100 % 76,000,000 100 % 216,625,000 100 % 120,400,000 100 % 413,025,000 BKPSDM Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase tingkat disiplin aparatur - - - 100 % 128,960,000 - - - 128,960,000 BKPSDM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - 100 % 48,000,000 100 % 48,000,000 100 % 48,000,000 100 % 144,000,000 BKPSDM Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,650,000 1 Dokumen 1,400,000 1 Dokumen 1,400,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 4,000,000 BKPSDM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural 2.86 % 98,350,000 2.86 % 854,529,702 3.15 % 425,141,466 3.46 % 467,816,416 3.46 % 1,747,487,584 BKPSDM Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 203,028,350 12 Bulan 578,630,600 12 Bulan 989,564,085 12 Bulan 826,380,725 36 Bulan 2,394,575,410 BKPSDM Program Pelayanan administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 1,383,372,162 100 % 465,914,500 100 % 642,831,500 100 % 522,500,000 100 % 1,631,246,000 DSIPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 628,440,000 100 % 145,782,900 100 % 1,833,907,900 100 % 61,300,000 100 % 2,040,990,800 DSIPD VI - 32 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase tingkat disiplin aparatur 100 % 90,000,000 100 % 90,000,000 100 % 189,742,500 100 % 90,000,000 100 % 369,742,500 DSIPD Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perngkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 1,950,000 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,199,900 3 Dokumen 7,199,900 DSIPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - 100 % 1,407,620,200 100 % 1,516,138,325 100 % 1,534,683,425.00 100 % 4,458,441,950.00 Sekretariat MPU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur - 100 % 70,500,000 100 % 103,600,000 100 % 82,600,000 100 % 256,700,000.00 Sekretariat MPU Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya - - - 100 % 30,225,000 - - 100 % 30,225,000.00 Sekretariat MPU Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK - 100 % 500,000 100 % 800,000 100 % 1,200,000 100 % 2,500,000.00 Sekretariat MPU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 435,930,700 100 % 474,320,970 100 % 539,548,620 100 % 723,069,100 100 % 1,736,938,690 Sekretariat Baitul Mal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 114,360,000 100 % 69,360,000 100 % 89,360,000 100 % 58,700,000 100 % 217,420,000 Sekretariat Baitul Mal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % - - - 100 % 76,570,000 - 100 % 76,570,000 Sekretariat Baitul Mal Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 4,400,000 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 800,000 2 Dokumen 1,200,000 4 Dokumen 3,900,000 Sekretariat Baitul Mal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 454,053,890 12 Bulan 486,365,000 12 Bulan 594,345,400 12 Bulan 568,795,000 36 Bulan 1,649,505,400 Sekretariat MAA Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 57,720,000 12 Bulan 81,300,000 12 Bulan 92,300,000 12 Bulan 93,200,000 36 Bulan 266,800,000 Sekretariat MAA Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur - - - 12 Bulan 19,165,000 12 Bulan 55,000,000 24 Bulan 74,165,000 Sekretariat MAA Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Skpk 4 Buku 1,900,000 4 Buku 400,000 5 Buku 800,000 5 Buku 1,200,000 14 Bulan 2,400,000 Sekretariat MAA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran - 100 % 425,452,245 100 % 549,934,745 100 % 493,026,700 100 % 1,468,413,690 Sekretariat MPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayananan Sarana dan Prasarana Aparatur - 100 % 86,300,000 100 % 106,300,000 100 % 82,700,000 100 % 275,300,000 Sekretariat MPD VI - 33 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur - - - 100 % 24,180,000 100 % - 100 % 24,180,000 Sekretariat MPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di Ikuti - - - - - - - - - Sekretariat MPD Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK - 1 Dokumen 1,100,000 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 3,100,000 Sekretariat MPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah - - - - - - - - - Sekretariat MPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelengkapan Administrasi Perkantoran - 100% 219,250,000 100% 363,590,000 100% 582,840,000 PERTANAHAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur - 100% 103,700,000 100% 566,000,000 100% 669,700,000 PERTANAHAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai - 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 160,000,000 PERTANAHAN Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi - - 100% 1,200,000 100% 1,200,000 PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase Ketersediaan Data - - 100% 50,500,000 100% 50,500,000 PERTANAHAN Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan Jumlah Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan yang terfasilitasi - - 100% 50,500,000 100% 50,500,000 PERTANAHAN Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK terhadap informasi publik Peningkatan penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan 1,484,748,900 1 Kegiatan 110,525,000 1 Kegiatan 1,678,000,000 1 Kegiatan 147,200,000 1 Kegiatan 1,935,725,000 DISKOMINFO Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Cakupan Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - - - - 1 Kegiatan 140,000,000 - - 1 Kegiatan 140,000,000 DISKOMINFO Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media Cakupan Kerjasama Informasi dengan Massa Media - - - - 1 Kegiatan 37,000,000 - - 1 Kegiatan 37,000,000 DISKOMINFO Program Pengelolaan Data dan Informasi Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi 1 Kegiatan 177,700,000 1 Kegiatan 164,040,000 1 Kegiatan 666,334,000 1 Kegiatan 626,349,500 3 Kegiatan 1,456,723,500 DISKOMINFO Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB Ada 110,187,500.00 Ada 96,850,000.00 - - - - Ada 96,850,000.00 BAPPEDA Program Pengembangan Data / Informasi Keterbukaan informasi publik melalui website Ada 217,223,900 Ada 142,382,550 Ada 150,174,800 Ada 293,101,600 Ada 585,658,950 BAPPEDA VI - 34 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik 12 bulan 438,899,000 12 bulan 741,670,000 12 bulan 1,276,350,466 12 bulan 351,100,000 36 bulan 2,369,120,466 SETDAKO Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Cakupan kerjasama informasi dengan mass media 100% 619,400,000 100% 641,585,800 100% 734,800,000 100% 398,800,000 100% 1,775,185,800 SETDAKO Total Misi 4 171,130,824,996 129,000,886,493 160,490,056,765 140,750,569,496 428,562,896,097 M4 Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tinggal berakses air minum/air bersih 4.82 % 4.96 21,277,133,650 80.00 11,565,783,500 90.00 15,694,581,000 90.00 48,537,498,150 PUPR Persentase rumah tinggal bersanitasi 66 % 70.62 75.56 80.85 - PUPR Program Pengendalian Banjir Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 44.64 % 40.18 85,710,995 36.16 - 32.54 - 40.18 85,710,995 PUPR Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Cakupan penanganan kawasan kumuh 81.3 Ha 76.40 2,078,318,000 16.80 5,381,707,137 13.80 1,045,100,000 13.80 8,505,125,137 PUPR Program pengembangan perumahan Rasio rumah layak huni 0,22 Rasio 0.24 - 0.26 6,049,934,000 0.29 2,107,227,000 0.29 8,157,161,000 PUPR Rasio permukiman layak huni 0,87 Rasio 0.89 0.81 0.93 - PUPR Program Lingkungan sehat Perumahan Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat 1,89 Persen 1.51 15,455,522,496 1.21 7,560,630,402 0.97 10,913,261,220 0.97 33,929,414,118 PUPR Program Pembangunan sarana dan prasarana umum Persentase PSU dalam kondisi baik 0,11 Persen 0.11 27,209,839,224 0.12 32,703,283,817 0.12 26,116,430,238 0.12 86,029,553,279 PUPR Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat Persentase lingkungan pemukiman kumuh 2,82 Persen 1.97 1.38 0.97 - PUPR Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana - - 1 Kegiatan 150,000,000 3 Kegiatan 150,000,000 4 Kegiatan 300,000,000 PUPR Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Cakupan Air yang tertampung 100 % 50,000,000 100 % 655,000,000 - - 100 % 705,000,000 PUPR Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan Peningkatan ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 58.1% 62.20 48,712,579,211 66.60 70,474,301,233 71.20 79,528,115,390 71.20 198,714,995,834 PUPR Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 2.11% 2.54 3.04 3.65 - PUPR Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 8.9% 10.67 12.80 15.37 - PUPR VI - 35 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 53.15% 58.46 8,542,516,500 64.31 20,453,525,523 70.74 7,429,000,000 70.74 36,425,042,023 PUPR Program Pembangunan Turap/Talup/Bronjong Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 41.27% 51.27 5,946,994,592 61.27 11,531,003,000 71.27 9,786,000,000 70.74 27,263,997,592 PUPR Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dalam kondisi baik 58.14% 63.95 715,713,371 70.35 - 77.38 97,700,000 77.38 813,413,371 PUPR Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat 60 Persen 43,570,000 60 35,730,000 60 30,500,000 60 24,000,000 60 90,230,000 DISHUB Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ 12 Bulan 103,424,600 12 85,880,000 12 60,000,000 12 49,000,000 12 194,880,000 DISHUB Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rasio Izin Trayek 0,009 Rasio 312,357,500 0 315,858,500 5 339,560,600 7 410,320,000 12 1,065,739,100 DISHUB Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah Uji Kir angkutan umum 0,80 Rasio 0.87 0.95 0.97 0.99 - DISHUB Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik 1 Sarana 1,479,906,000 1 120,894,000 1 2,595,030,000 1 1,760,700,000 1 4,476,624,000 DISHUB Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Cakupan pemasangan rambu- rambu 36,8 Persen 1,249,997,500 40.11 226,340,000 43.72 2,421,075,000 47.66 1,041,800,000 56.62 3,689,215,000 DISHUB Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi 60 Persen - 60 75,000,000 60 105,000,000 60 - 60 180,000,000 DISHUB Total Misi 5 3,189,255,600 130,934,030,539 172,076,334,212 156,153,234,848 459,163,599,599 M5 Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Terselenggaranya Penataan Ruang Daerah Peningkatan kawasan terbuka hijau Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan dokumen Perencanaan Tata Ruang - - - 2 Dokumen 70,000,000 3 Dokumen 496,000,000 5 Dokumen 566,000,000 PUPR Program Pemanfaaatan Ruang Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 25.4 Ha - 27.9 Ha - 30.7 Ha - 33.8 Ha - - PUPR Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang publik yang berubah peruntukannya 0.082 % - 0.082 % - 0.082 % - 0.083 % - - PUPR Ketaatan terhadap RTRW 3.28 % - 3.28 % - 3.29 % - 3.3 % - - PUPR Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 25.4 Ha 172,749,700 27.9 Ha 550,485,800 30.7 Ha 138,000,000 33.8 Ha 89,300,000 92.4 Ha 950,535,500 DLH Program Peningkatan Keindahan dan Keserasian Kota Cakupan Pelaksanaan Keindahan dan Keserasian Kota 1 Kecamatan 153,891,500 1 Kecamatan 150,985,800 2 Kecamatan 142,000,000 2 Kecamatan 200,400,000 2 Kecamatan 647,277,300 DLH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 100 % 478,562,500 100 % 864,000,000 100 % 667,080,000 100 % 1,050,500,000 100 % 3,060,142,500 DLH VI - 36 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d Tahun 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Misi Tujuan Sasaran Strategi Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Cakupan Limbah B3 yang Dikelola 100 % 384,517,500 100 % 101,218,960 100 % 404,169,000 100 % 19,875,000 100 % 909,780,460 DLH Program Rehabilitasi Dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 1 119,900,000 1 63,850,000 2 376,787,500 2 275,900,000 5 836,437,500 DLH Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Ketersediaan Database Lingkungan Hidup - - - - - 0 - DLH Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Minimum 1 474,493,910 1 2,218,196,998 1 615,000,000 1 2,373,400,000 3 5,681,090,908 DLH Program Normalisasi Jaringan Air Limbah Cakupan Penanganan Limbah/Tinja - - - 40 % 100,000,000 60 % 50,500,000 60 % 150,500,000 DLH Total Misi 6 1,784,115,110 3,948,737,558 2,513,036,500 4,555,875,000 12,801,764,168 M6 Misi 7 : Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan Meningkatnya pemahaman terhadap Syariat islam Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 1 Keg 10,000,000 1 Keg 11,000,000 1 Keg 12,100,000 3 Keg 33,100,000 KESBANGPOL Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase Penegakan Perda/Qanun 25 % 346,900,000 50% 253,000,000 80% 164,150,000 80% 383,900,000 80% 801,050,000 SATPOL PP & WH Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kantrantibmas 50% 910,305,350 50% 1,749,921,280 80% 313,690,000 80% 660,808,000 80% 2,724,419,280 SATPOL PP & WH Program pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - 7 Keg 427,525,775 6 Keg 323,600,000 13 Keg 751,125,775 KESBANGPOL Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 3 Keg 139,200,000 3 Keg 233,670,000 4 Keg 500,032,000 10 Keg 872,902,000 KESBANGPOL Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - 1 Keg 80,550,000 3 Keg 331,600,000 4 Keg 412,150,000 KESBANGPOL Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - - - 2 Keg 425,000,000 2 Keg 425,000,000 KESBANGPOL Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 2 Keg 88,000,000 2 Keg 96,800,000 2 Keg 106,480,000 6 Keg 291,280,000 KESBANGPOL Program pendidikan politik masyarakat Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - 7 Keg 402,644,560 3 Keg 310,350,000 10 Keg 712,994,560 KESBANGPOL Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 27.88 % 65,720,000 27.88 - 27.88% 80,300,000 0 - 27.88% 80,300,000 SATPOL PP & WH Total Misi 7 1,322,925,350 2,240,121,280 1,810,330,335 3,053,870,000 7,104,321,615 M7 TOTAL 348,442,285,960 414,865,366,465 502,287,852,968 482,013,645,759 1,399,272,365,069 VI - 37 VI-41 Selain program yang disajikan dalam RPJMK pada Tabel 6.4 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dilkasanakan yaitu Program untuk Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sedang berjalan maka pada Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe juga menampilkan Program sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, dan dapat dilihat pada Tabel 6.4A. Tabel 6.4A memuat program dari tahun 2021 sampai dengan 2022 yang merupakan tahun akhir RPJM Kota Lhokseumawe. Secara rinci Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif dengan nomenklatur dan kodefikasi rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 6.4A berikut ini: Target Rp Target Rp Target Rp Misi 1, Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat pelaksanaan syariat islam Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyaraka t Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman syariat islam bagi masyarakat Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai- nilai keislaman PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH Jumlah Hafiz/Hafizah 12 Orang 11,077,300,000 15 Orang 13,373,983,507 15 Orang 24,451,283,507 DSI-PD Meningkatkan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan agama bagi masyrakat PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATA N ULAMA (MPU) ACEH Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama 50 Persen 633,463,530 100 Persen 656,722,500 100 Persen 1,290,186,030 MPU Peningkatan Sosialisasi ZIS Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS PROGRAM BAITUL MAL Jumlah penerimaan ZISWAF 9.15 Milyar 7,548,624,000 9.24 Milyar 12,064,560,745 9.24 Milyar 19,613,184,745 B. MAL Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilaibudaya dalam tatanan kehidupan Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya aceh PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat 50 Persen 288,350,000 100 Persen 291,555,000 100 Persen 579,905,000 MAA Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Cakupan Pengembangan Kebudayaan 90 Persen 150,000,000 95 Persen 660,000,000 95 Persen 810,000,000 PK PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisonal 80 Persen 150,000,000 80 Persen 650,000,000 80 Persen 800,000,000 PK Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Tabel 6.4A Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi Visi : Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersayariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki Misi Tujuan Sasaran VI -42 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Cakupan Pembinaan Sejarah 85 Persen 150,000,000 85 Persen 205,000,000 85 Persen 355,000,000 PK PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 45.45 Persen 250,000,000 45.45 Persen 250,000,000 45.45 Persen 500,000,000 PK PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Cakupan Pengelolaan Museum 80 Persen 613,430,102 80 Persen 860,000,000 80 Persen 1,473,430,102 PK Total Misi 1 20,861,167,632 29,011,821,752 49,872,989,384 Misi 2 : Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Menurunkan angka kemiskinan Peningkatan dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Mengembangkan keahlian daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi dan jiwa kewirausahaan dan akses kesempatan kerja PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 1 Dokumen 44,000,000 1 Dokume n 44,000,000 2 Dokumen 88,000,000 DPMTSP PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 70 Persen 418,848,800 70 Persen 428,000,000 70 Persen 846,848,800 DPMTSP PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 49 Persen 130,300,000 70 Persen 140,000,000 70 Persen 270,300,000 DPMTSP PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja 78 Persen 198,000,000 78 Persen 216,800,000 78 Persen 414,800,000 DPMTSP PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja Pertahun 0 110,000,000 0 121,000,000 0 231,000,000 DPMTSP Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan 75.30 Persen 360,000,000 75.30 Persen 410,000,000 75.30 Persen 770,000,000 DINAS PP VI -43 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih 20 Persen 460,000,000 20 Persen 500,000,000 20 Persen 960,000,000 DINAS PP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pemberdayaan kelompok perempuan 23 Persen 500,000,000 25 Persen 500,000,000 25 Persen 1,000,000,000 DINAS PP PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak 100 Persen 127,000,000 100 Persen 150,000,000 100 Persen 277,000,000 DINAS PP PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Pemenuhan Hak Anak 95 Persen 375,000,000 100 Persen 455,000,000 100 Persen 830,000,000 DINAS PP PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih 76 Persen 675,000,000 100 Persen 850,000,000 100 Persen 1,525,000,000 DINAS PP Meningkatnya pertumbuhan UMKM Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima Memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 4 Kec 1,096,100,000 4 Kec 1,572,050,000 4 Kec 2,668,150,000 DISKOP PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting 4 Kec 430,000,000 4 Kec 473,000,000 4 Kec 903,000,000 DISKOP PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Kontribusi perdagangan terhadap PDRB 21.89 Persen 680,000,000 21.89 Persen 1,255,000,000 21.89 Persen 1,935,000,000 DISKOP PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Standarisasi Tera ulang 100 Persen 3,125,000,000 100 Persen 1,968,921,600 100 Persen 5,093,921,600 DISKOP VI -44 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB 19.31 Persen 972,560,715 19.70 Persen 1,069,816,787 19.70 Persen 2,042,377,502 DISKOP PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase IKM yang memiliki izin 30 Persen 50,000,000 30 Persen 55,000,000 30 Persen 105,000,000 DISKOP PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Cakupan data SINAS 12 Bulan 141,245,720 12 Bulan 155,370,292 12 Bulan 296,616,012 DISKOP PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi aktif 40.09 Persen 30,000,000 40.37 Persen 33,000,000 40.37 Persen 63,000,000 DISKOP PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi aktif 40.09 Persen 20,000,000 40.37 Persen 22,000,000 40.37 Persen 42,000,000 DISKOP PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase BPR/LKM aktif 100 Persen 20,000,000 100 Persen 22,000,000 100 Persen 42,000,000 DISKOP PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha mikro dan kecil 5 Persen 66,640,000 5 Persen 73,304,000 5 Persen 139,944,000 DISKOP PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha mikro dan kecil 5 Persen 460,000,000 5 Persen 506,000,000 5 Persen 966,000,000 DISKOP Meningkatnya Iklim Investasi Peningkatan promosi dan potensi daerah Menyediakan sarana dan prasarana dalam promosi potensi daerah PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Investor PMDN/PMA 371 Investor 387,408,263 389 Investor 447,032,863 389 Investor 834,441,126 DPMTSP PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Cakupan promosi potensi sumberdaya, sarana dan 100 Persen 250,000,000 100 Persen 218,565,329 100 Persen 468,565,329 DPMTSP PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah perusahaan dalam pengawasan 30 Perusaha an 169,400,000 30 Perusah aan 178,470,000 30 Perusaha an 347,870,000 DPMTSP VI -45 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran Percepatan pelayanan investasi melalui e-permit Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan investasi e permit PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Lamanya proses perizinan 6 Hari 328,700,000 5 Hari 358,700,000 5 Hari 687,400,000 DPMTSP PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 12 Bulan 72,000,000 12 Bulan 72,000,000 12 Bulan 144,000,000 DPMTSP Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pembangunan pariwisata daerah PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB 1.23 Persen 95,148,337 1.26 Persen 95,148,337 1.26 Persen 190,296,674 DISPORA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB 1.23 Persen 807,589,684 1.26 Persen 547,589,684 1.26 Persen 1,355,179,368 DISPORA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kunjungan Wisata 17 Persen 785,699,800 17 Persen 535,699,800 17 Persen 1,321,399,600 DISPORA Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 67 Persen 2,923,864,600 67 Persen 3,243,751,060 67 Persen 6,167,615,660 DINSOS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 100 Persen 3,690,000,000 100 Persen 4,130,000,000 100 Persen 7,820,000,000 DINSOS PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 80 Persen 41,245,000,000 80 Persen 6,322,500,000 80 Persen 47,567,500,000 DINSOS VI -46 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 80 Persen 771,553,700 80 Persen 848,709,070 80 Persen 1,620,262,770 DINSOS PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 81.94 Persen 104,121,700 82.11 Persen 109,300,000 82.11 Persen 213,421,700 DINAS PP Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas; Peningkatan pemanfaatan sumberdaya keunggulan kompetitif pada sektor kelautan perikanan, peternakandan pangan Pemanfaatan dan pengelolaan sektor pertanian, kelautan perikanan dan pangan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 6.74 Persen 3,377,473,500 6.81 Persen 3,615,788,455 6.81 Persen 6,993,261,955 DKPP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) 1756 Ton 2,993,702,500 1773 Ton 2,788,892,750 1773 Ton 5,782,595,250 DKPP PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 160,000,000 DKPP PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perke 60 Persen 719,076,000 80 Persen 719,076,000 80 Persen 1,438,152,000 DKPP PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Cakupan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 100 Persen 616,862,000 100 Persen 616,862,000 100 Persen 1,233,724,000 DKPP VI -47 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perke bunan 100 Persen 681,200,000 100 Persen 751,200,000 100 Persen 1,432,400,000 DKPP PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase sarana pendukung penyakit ternak 80 Persen 636,100,000 90 Persen 655,000,000 90 Persen 1,291,100,000 DKPP PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB 0.002 Persen 1,987,250,000 0.002 Persen 2,004,265,000 0.002 Persen 3,991,515,000 DKPP PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Ketersediaan Pangan Utama 100 Persen 206,325,000 100 Persen 232,517,925 100 Persen 438,842,925 DKPP Total Misi 2 73,398,170,319 39,611,330,952 113,009,501,271 Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas. Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan sarana prasarana pembelajaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 144,687,677,954 100 Persen 165,970,881,397 100 Persen 310,658,559,351 PK PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar 100 Persen 46,855,344,386 100 Persen 54,068,693,000 100 Persen 100,924,037,386 PK PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Guru Berijazah S1/D4 100 Persen 750,000,000 100 Persen 500,000,000 100 Persen 1,250,000,000 PK PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah 3235 Orang 2,343,260,000 3261 Orang 697,750,000 3261 Orang 3,041,010,000 ARPUS PROGRAM PENYELENGGARAA N MAJELIS PENDIDIKAN ACEH Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM) 65 Persen 414,795,479 70 Persen 456,275,027 70 Persen 871,070,506 MPD PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru Berijazah S1/D4 100 Persen 110,000,000 100 Persen 110,000,000 100 Persen 220,000,000 PK PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan 85 Persen 250,000,000 85 Persen 300,000,000 85 Persen 550,000,000 PK VI -48 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya generasi yang berdaya saing Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan Peningkatan SDM melalui pembinaan pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 91 Persen 1,011,035,000 98 Persen 911,035,000 98 Persen 1,922,070,000 DISPORA Penyediaan sarana dan prasarana olahraga peningkatan saran dan prasarana olah raga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA 23 Cabor 2,962,681,560 23 Cabor 1,812,524,268 23 Cabor 4,775,205,828 DISPORA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pembina pramuka yang dibina 100 Persen 130,000,000 100 Persen 110,000,000 100 Persen 240,000,000 DISPORA Meningkatnya status Tipe Dayah Peningkatan sarana dan prasarana Dayah Penyediaan sarana dan prasarana dayah PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH Jumlah Dayah tipe "A" 15 Dayah 14,125,845,100 16 Dayah 7,654,866,577 16 Dayah 21,780,711,677 DSI-PD Meningkatkan kualitas kesehatan. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta jaringannya PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 80 Persen 205,000,000 100 Persen 225,500,000 100 Persen 430,500,000 DINKES Meningkatnya pengendalian penyakit menular Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit menular Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit menular PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0.26 - 629,460,000 0.26 - 356,906,000 0.26 - 986,366,000 DINKES PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup 0 40,513,660,672 0 46,130,843,872 0 86,644,504,544 DINKES Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit tidak menular Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat 100 Persen 210,000,000 100 Persen 231,000,000 100 Persen 441,000,000 DINKES PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Sehat 10.29 Persen 310,000,000 20.58 Persen 341,000,000 20.58 Persen 651,000,000 DINKES VI -49 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia Peningkatan kemitraan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, usia produktif dan lansia Peningkatan kualitas kesehatan melalui kemitraan kesehatan PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 Anak 2,902,046,000 2 Anak 3,116,648,300 2 Anak 6,018,694,300 DINAS PP Total Misi 3 258,410,806,151 282,993,923,441 541,404,729,592 Misi 4 : Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur Melaksanakan perencanaan,pelapora n, evaluasi sesuai prosedur secara transparan dan akuntabel PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 62,525,205,698 100 Persen 65,450,190,852 100 Persen 127,975,396,550 DINKES PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 9,786,983,368 100 Persen 12,814,090,122 100 Persen 22,601,073,490 PUPR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,742,177,941 100 Persen 5,098,733,895 100 Persen 10,840,911,836 BPBD PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana 18.39 Persen 1,640,710,073 18.39 Persen 422,400,000 18.39 Persen 2,063,110,073 BPBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 10,990,768,688 100 Persen 10,685,130,508 100 Persen 21,675,899,196 SATPOL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,731,527,881 100 Persen 4,020,783,456 100 Persen 7,752,311,337 DINSOS PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100 Persen 360,000,000 100 Persen 400,000,000 100 Persen 760,000,000 DINSOS VI -50 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,503,141,424 100 Persen 5,593,328,404 100 Persen 11,096,469,828 DPMTSP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,309,758,000 100 Persen 3,693,097,670 100 Persen 7,002,855,670 DINAS PP PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju Pertumbuhan Penduduk 2 Persen 50,000,000 2 Persen 70,000,000 2 Persen 120,000,000 DINAS PP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 7,240,422,676 100 Persen 8,098,190,209 100 Persen 15,338,612,885 DKPP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 4,371,305,194 100 Persen 4,808,435,713 100 Persen 9,179,740,907 TANAH PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan 80 Persen 350,000,000 83.33 Persen 385,000,000 83.33 Persen 735,000,000 TANAH PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah 0.14 Persen 300,000,000 0.14 Persen 330,000,000 0.14 Persen 630,000,000 TANAH PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat 9.62 Persen 510,000,000 9.64 Persen 561,000,000 9.64 Persen 1,071,000,000 TANAH PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat 9.62 Persen 150,000,000 9.64 Persen 150,000,000 9.64 Persen 300,000,000 TANAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN Persentase peningkatan SDM Aparatur 90 Persen 757,615,000 90 Persen 833,376,500 90 Persen 1,590,991,500 TANAH VI -51 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU Cakupan pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau 100 Persen 200,000,000 100 Persen 220,000,000 100 Persen 420,000,000 TANAH PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan 80 Persen 313,000,000 83.33 Persen 344,300,000 83.33 Persen 657,300,000 TANAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 26,189,024,728 100 Persen 26,644,811,131 100 Persen 52,833,835,859 DLH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 7,005,655,218 100 Persen 8,926,853,414 100 Persen 15,932,508,632 CAPIL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk 0.97 Persen 2,330,163,500 0.97 Persen 1,748,400,000 0.97 Persen 4,078,563,500 CAPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rasio Bayi Akta Kelahiran 0.88 Persen 767,965,000 0.88 Persen 755,000,000 0.88 Persen 1,522,965,000 CAPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ketersediaan Database Kependudukan Ada - 1,097,000,000 Ada - 1,601,043,625 Ada - 2,698,043,625 CAPIL PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Ketersediaan Data Kependudukan 90 Persen 165,000,000 90 Persen 165,000,000 90 Persen 330,000,000 CAPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,900,185,510 100 Persen 3,203,260,613 100 Persen 6,103,446,123 DPGM PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong 68 gampong 1,405,210,000 68 gampon g 1,555,000,000 68 gampong 2,960,210,000 DPGM VI -52 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 3 Kelompo k 2,030,017,700 4 Kelomp ok 2,557,670,241 4 Kelompok 4,587,687,941 DPGM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,188,428,611 100 Persen 5,291,285,744 100 Persen 10,479,714,355 DISHUB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,423,079,630 100 Persen 3,423,079,630 100 Persen 6,846,159,260 KOMINFO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,291,561,443 100 Persen 5,817,413,588 100 Persen 11,108,975,031 DISKOP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,485,831,423 100 Persen 2,705,733,918 100 Persen 5,191,565,341 DISPORA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,236,184,860 100 Persen 2,874,536,000 100 Persen 6,110,720,860 ARPUS PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku 34 OPD 400,000,000 34 OPD 147,750,000 34 OPD 547,750,000 ARPUS PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 60 Persen 100,000,000 65 Persen 116,370,954 65 Persen 216,370,954 ARPUS VI -53 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 35,874,218,761 100 Persen 43,412,960,150 100 Persen 79,287,178,911 SETDAKO PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan penyelesaian tapal batas daerah 12 titik wilayah 18,984,219,646 12 titik wilayah 23,879,077,939 12 titik wilayah 42,863,297,585 SETDAKO PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan daerah 8 Hari Besar 3,233,902,000 8 Hari Besar 3,642,503,100 8 Hari Besar 6,876,405,100 SETDAKO PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi 45 Qanun 1,758,675,000 45 Qanun 2,356,886,400 45 Qanun 4,115,561,400 SETDAKO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 23,243,448,084 100 Persen 26,747,794,586 100 Persen 49,991,242,670 SETWAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi 100 Persen 6,399,366,500 100 Persen 7,674,266,500 100 Persen 14,073,633,000 SETWAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 7,737,587,058 100 Persen 8,337,337,402 100 Persen 16,074,924,460 BAPPEDA PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu 90 Persen 1,799,458,868 100 Persen 2,195,013,958 100 Persen 3,994,472,826 BAPPEDA PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan 100 Persen 3,216,584,460 100 Persen 3,791,972,761 100 Persen 7,008,557,221 BAPPEDA VI -54 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 60 Persen 693,410,000 75 Persen 838,520,500 75 Persen 1,531,930,500 BAPPEDA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 15,611,589,865 100 Persen 15,615,126,154 100 Persen 31,226,716,019 BPKD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK laporan keuangan daerah WTP Opini 5,382,572,600 WTP Opini 4,726,494,227 WTP Opini 10,109,066,827 BPKD PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 64 Dokumen 2,367,355,300 64 Dokume n 2,638,147,227 64 Dokumen 5,005,502,527 BPKD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Besaran Penerimaan PAD 49.20 Milyar 2,170,296,200 49.20 Milyar 2,489,079,135 49.20 Milyar 4,659,375,335 BPKD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 8,298,059,928 100 Persen 9,952,544,716 100 Persen 18,250,604,644 BKPSDM PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian 12 Bulan 2,245,492,496 2,407,144,771 4,652,637,267 BKPSDM PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan 15.29 Persen 3,605,667,800 16.29 Persen 450,000,000 16.29 Persen 4,055,667,800 BKPSDM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 8,437,932,688 100 Persen 8,437,932,688 100 Persen 16,875,865,376 INSPEKTOR AT PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Persentase tindaklanjut hasil pengawasan 100% 240,500,000 100% 240,500,000 100% 481,000,000 INSPEKTOR AT PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Persentase kasus pengaduaan yang ditindak lanjuti 100% 2,889,550,000 100% 2,889,550,000 100% 5,779,100,000 INSPEKTOR AT VI -55 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Level kapabilitas APIP 3 794,989,000 3 794,989,000 3 1,589,978,000 INSPEKTOR AT PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tingkat marturitas SIP Pemko Lhokseumawe level 3 733,889,730 4 dengan catatat 733,889,730 4 dengan catatat 1,467,779,460 INSPEKTOR AT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,578,430,414 100 Persen 2,779,690,327 100 Persen 5,358,120,741 B. SAKTI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 244,330,000 12 Bulan 208,641,997 12 Bulan 452,971,997 B. SAKTI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 8,295,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 18,295,000 B. SAKTI PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 72,000,000 B. SAKTI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18 gampong 40,376,950 18 gampon g 40,160,000 18 gampong 80,536,950 B. SAKTI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,147,286,607 100 Persen 2,322,456,103 100 Persen 4,469,742,710 B. MANGAT PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 10,000,000 B. MANGAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 271,217,629 12 Bulan 240,218,501 12 Bulan 511,436,130 B. MANGAT VI -56 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 30,000,000 B. MANGAT PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 20,000,000 B. MANGAT PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22 gampong 61,535,290 22 gampon g 39,505,100 22 gampong 101,040,390 B. MANGAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,233,548,140 100 Persen 2,233,548,140 100 Persen 4,467,096,280 M. SATU PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 208,611,344 12 Bulan 208,611,344 12 Bulan 417,222,688 M. SATU PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 8,000,000 12 Bulan 8,000,000 12 Bulan 16,000,000 M. SATU PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 75,500,000 12 Bulan 75,500,000 12 Bulan 151,000,000 M. SATU PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11 gampong 26,240,200 11 gampon g 26,240,200 11 gampong 52,480,400 M. SATU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,544,789,138 100 Persen 2,542,484,138 100 Persen 5,087,273,276 M. DUA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 265,192,846 12 Bulan 265,192,846 12 Bulan 530,385,692 M. DUA VI -57 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 12 Bulan 22,590,050 12 Bulan 22,590,050 12 Bulan 45,180,100 M. DUA PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 23,500,000 12 Bulan 23,500,000 12 Bulan 47,000,000 M. DUA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17 gampong 41,167,100 17 gampon g 41,167,100 17 gampong 82,334,200 M. DUA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,657,415,579 100 Persen 2,748,743,572 100 Persen 5,406,159,151 KESBANGPO L PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan 100 Persen 705,674,800 100 Persen 669,222,000 100 Persen 1,374,896,800 KESBANGPO L PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Cakupan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan 90 Persen 160,257,800 90 Persen 111,156,000 90 Persen 271,413,800 KESBANGPO L PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Cakupan pembinaan penyakit masyarakat 85 Persen 435,256,025 90 Persen 668,503,778 90 Persen 1,103,759,803 KESBANGPO L PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase konflik sosial yang tertangani 100 Persen 634,693,950 100 Persen 790,896,988 100 Persen 1,425,590,938 KESBANGPO L VI -58 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,206,925,677 100 Persen 3,429,442,187 100 Persen 6,636,367,864 DSI-PD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,768,646,069 100 Persen 3,226,575,873 100 Persen 5,995,221,942 MPU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,542,263,089 100 Persen 2,446,430,860 100 Persen 4,988,693,949 B. MAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1,424,481,804 100 Persen 1,564,651,004 100 Persen 2,989,132,808 MAA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1,607,419,842 100 Persen 1,768,359,826 100 Persen 3,375,779,668 MPD Pembentukan Lembaga Perbankan Pembiayaan Syariah secara Profesional dan Mandiri PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan penyediaan Laporan pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe 12 Laporan 5,255,100,100 12 Laporan 1,280,000,000 12 Laporan 6,535,100,100 SETDAKO PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan penyediaan laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek 12 Laporan 266,648,400 12 Laporan 350,895,668 12 Laporan 617,544,068 SETDAKO PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase layanan Pengadaan secara elektronik 100 Persen 1,657,063,200 100 Persen 2,006,800,000 100 Persen 3,663,863,200 SETDAKO VI -59 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Peningkatan penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik 80 Persen 237,108,525 80 Persen 237,108,525 80 Persen 474,217,050 KOMINFO PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Cakupan Pelaksanaan E- Government 100 Persen 1,851,559,475 100 Persen 1,851,559,475 100 Persen 3,703,118,950 KOMINFO PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi 100 Persen 34,000,000 100 Persen 34,000,000 100 Persen 68,000,000 KOMINFO Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu Meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam pemilu PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK persentase pemilih terhadap pemilu dan pilkada 0 Persen 35,537,500,000 75 Persen 773,192,800 75 Persen 36,310,692,800 KESBANGPO L Total Misi 4 409,415,314,593 400,874,041,533 810,289,356,126 Misi 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap air minum PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Cakupan air yang tertampung 100 Persen 10,100,000,000 100 Persen 12,800,000,000 100 Persen 22,900,000,000 PUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan penduduk berakses air minum 100 Persen 1,100,000,000 100 Persen 2,320,000,000 100 Persen 3,420,000,000 PUPR Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat Penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan kawasan pemukiman kumuh PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5) 10.22 Persen 3,000,000,000 11.24 Persen 5,000,000,000 11.24 Persen 8,000,000,000 PUPR PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Rasio rumah layak huni 0.32 Persen 3,800,000,000 0.35 Persen 3,800,000,000 0.35 Persen 7,600,000,000 PUPR VI -60 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Cakupan prasarana umum yang tersedia 80 Persen 18,781,984,621 90 Persen 19,290,027,620 90 Persen 38,072,012,241 PUPR PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Rasio permukiman layak huni 0.96 Persen 363,000,000 0.98 Persen 399,300,000 0.98 Persen 762,300,000 PUPR Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan Peningkatan ruas jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN Proporsi jalan dalam kondisi mantap 76.2 Persen 92,222,477,388 81.5 Persen 91,852,498,624 81.5 Persen 184,074,976,012 PUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik 77.81 Persen 9,120,600,000 85.59 Persen 15,689,720,000 85.59 Persen 24,810,320,000 PUPR PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG cakupan bangunan gedung yang terbangun 80 Persen 4,000,000,000 80 Persen 4,000,000,000 80 Persen 8,000,000,000 PUPR Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Layanan Angkutan Darat 65 Persen 2,499,000,000 70 Persen 1,731,000,000 70 Persen 4,230,000,000 DISHUB Total Misi 5 144,987,062,009 156,882,546,244 301,869,608,253 Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Terselenggarany a Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan kawasan terbuka hijau Peningkatan sarana dan prasarana kawasan RTH dan pemeliharaan kawasan RTH PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada - 476,000,000 Ada - 473,000,000 Ada - 949,000,000 DLH PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Pengendalian Pencemaran/Ker usakan Lingkungan Hidup 100 Persen 261,330,000 100 Persen 284,463,000 100 Persen 545,793,000 DLH PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 37.2 Ha 3,701,324,700 40.9 Ha 3,741,707,170 40.9 Ha 7,443,031,870 DLH VI -61 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Cakapan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 12 Bulan 255,000,000 12 Bulan 280,000,000 24 Bulan 535,000,000 DLH PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 38,000,000 24 Bulan 73,000,000 DLH PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 11,000,000 24 Bulan 21,000,000 DLH Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang Penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah/kota; PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Cakupan penataan kawasan 0.083 Persen 2,025,600,000 0.086 Persen 3,025,920,000 0.086 Persen 5,051,520,000 PUPR PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 3.40 Persen 2,750,000,000 3.35 Persen 2,700,233,600 3.35 Persen 5,450,233,600 PUPR Terselenggarany a manajemen sampah kota Peningkatan manajemen pengelolaan sampah Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana prasarana lingkungan permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tinggal bersanitasi 86.51 Persen 6,100,000,000 95.57 Persen 8,600,000,000 95.57 Persen 14,700,000,000 PUPR PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan limbah B3 yang dikelola 100 Persen 2,015,000,000 100 Persen 2,216,500,000 100 Persen 4,231,500,000 DLH VI -62 Target Rp Target Rp Target Rp Strategi Arah Kebijakan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 SKPK Penanggung Jawab Misi Tujuan Sasaran PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat 12 Bulan 111,000,000 12 Bulan 71,000,000 24 Bulan 182,000,000 DLH Relokasi TPA yang memiliki ramah lingkungan dan terjaminnya pengelolaan sampah yang baik PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 100 Persen 7,250,000,000 100 Persen 7,822,000,000 15,072,000,000 DLH Total Misi 6 24,990,254,700 29,263,823,770 54,254,078,470 Misi 7 : Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam Meningkatkan ketertiban dalam menegakkan syariat islam PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan Perda/Qanun 90 Persen 3,542,787,500 95 Persen 1,446,894,413 95 Persen 4,989,681,913 SATPOL Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan penanggulangan kebakaran 100 Persen 600,600,000 100 Persen 225,600,000 100 Persen 826,200,000 BPBD Total Misi 7 4,143,387,500 1,672,494,413 5,815,881,913 Total 936,206,162,904 940,309,982,105 VI -63 VII - 1 Pelaksanaan program dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program-program yang mendukung Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih tahun 2017-2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Kerangka Pendanaan disusun dengan mengacu pada tabel T-C.15, oleh karena itu kerangka pendanaan pembangunan daerah yang telah dianggarkan untuk periode Tahun 2018 s.d Tahun 2020 yang bersifat realisasi dan penetapan APBK dapat dilihat pada tabel 7.1 dan untuk periode Tahun 2021 s.d Tahun 2022 yang bersifat proyeksi keuangan dapat dilihat 7.1.A berikut ini: VII - 2 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018-2020 Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor Urut Uraian Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 APBK Tahun 2020*)
(1)(2) (4) (5) (6) (7)

2.BELANJA DAERAH 870,168,392,236 775,480,033,294 873,465,604,518 932,428,473,462 2.1 Belanja Tidak Langsung 414,975,811,120 399,988,550,303 412,220,469,101 453,595,514,550 2.1.1 Belanja Pegawai 289,169,161,900 281,603,206,480 289,071,620,823 305,501,682,831 2.1.4 Belanja Hibah 6,478,342,693 7,607,600,000 6,228,895,000 15,866,498,000 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8,870,270,130 8,159,430,000 7,695,849,500 10,489,512,500 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 928,342,379 973,164,381 - 6,381,491,785 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 109,323,295,018 101,336,724,357 109,096,151,414 114,256,329,434 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 206,399,000 308,425,085 127,952,364 1,100,000,000 2.2 Belanja Langsung 455,192,581,116 375,491,482,991 461,245,135,417 478,832,958,912 2.2.1 Belanja Pegawai 56,276,230,315 49,974,636,110 59,769,863,300 62,621,499,000 2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 175,321,832,046 182,434,448,725 197,599,996,127 207,544,365,907 2.2.3 Belanja Modal 223,594,518,755 143,082,398,156 203,875,275,990 208,667,094,005 JUM LAH BELANJA 870,168,392,236 775,480,033,294 873,465,604,518 932,428,473,462 VII - 3 Tabel 7.1.A Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021-2022 Pemerintah Kota Lhokseumawe RPJM Perubahan RPJM RPJM Perubahan RPJM
5.BELANJA DAERAH 815,902,219,980 936,206,162,904 824,077,422,006 940,309,982,105 5.1. Belanja Operasi 570,012,465,753 620,503,482,770 575,320,271,193 600,711,358,981 5.1.1. Belanja Pegawai 317,100,786,390 350,326,261,377 320,271,794,254 368,892,574,446 5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 246,253,204,099 177,732,975,055 248,871,214,156 204,169,623,808 5.1.5. Belanja Hibah 3,692,700,900 51,692,496,025 3,508,065,855 16,359,822,900 5.1.6. Belanja Bantuan Sosial 2,965,774,365 40,751,750,313 2,669,196,928 11,289,337,828 5.2. Belanja Modal 131,303,139,812 193,964,858,916 133,182,383,559 215,555,471,141 5.3. Belanja Tak Terduga 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 5.3.1. Belanja Tak Terduga 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 5.4. Belanja Transfer 113,486,614,415 120,637,821,219 114,474,767,254 122,943,151,983 5.4.1. Belanja Bagi Hasil 3,648,178,362 6,381,491,785 3,757,623,713 6,700,566,374 5.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 109,838,436,052 114,256,329,434 110,717,143,541 116,242,585,609 JUMLAH BELANJA 815,902,219,980 936,206,162,904 824,077,422,006 940,309,982,105 NO. URAIAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 VII - 4 Selanjutnya Program-program yang mendukung Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih tahun 2017-2022 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Rencana Program-Program yang telah direalisasikan untuk periode Tahun 2018 s.d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini: Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL BELANJA 348,017,286,717.16 411,313,322,471.62 499,844,353,725.00 475,983,414,916.20 1,387,141,091,112.82 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 129,807,035,153.16 244,872,336,498.62 295,727,628,323.00 291,816,072,606.00 832,416,037,427.62 1 01 Bidang Pendidikan 57,347,611,044.00 45,318,010,677.00 70,460,940,605.00 68,821,330,892.00 184,600,282,174.00 DINAS PK 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 10,913,878,521 100% 8,504,713,897 100% 11,283,761,135 100% 12,282,740,000 100% 32,071,215,032 DINAS PK 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 415,436,000 100% 636,979,000 100% 307,750,000 100% 5,100,118,892 100% 6,044,847,892 DINAS PK 1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% 75,000,000 100% 57,125,000 100% 186,125,000 100% 35,000,000 100% 278,250,000 DINAS PK 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 Kegiatan 29,350,000 - 5 Kegiatan 29,350,000 DINAS PK 1 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 3,200,000 100% 1,200,000 100% 81,200,000 100% 1,200,000 300% 83,600,000 DINAS PK 1 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaran Pameran Daerah 1 Kegiatan 267,600,000 - 1 Kegiatan 296,839,000 1 Kegiatan 500,000,000 3 Kegiatan 796,839,000 DINAS PK 1 01 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD - 1 Dokumen 6,560,000 1 Dokumen 2,560,000 2 Dokumen 9,120,000 DINAS PK 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase PAUD dengan Akreditasi B 10% 1,837,561,600 20% 1,681,315,200 35% 3,984,405,338 50% 4,924,586,000 50% 10,590,306,538 DINAS PK 1 Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD 30% 40% 50% 60% 60% - DINAS PK 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI 93.66% 42,088,744,243 80.59% 33,454,419,180 91.83% 51,049,809,947 99.36% 42,184,500,000 99.36% 126,688,729,127 DINAS PK 1 Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs 79.05 % 73.28% 86.95% 86.38% 86.38% - DINAS PK 1 01 17 Program Pendidikan Menengah Persentase Angka partisipasi Murni SMA/SMK/MA 90.00% 639,207,680 92% 802,036,400 0.00 - 0.00 92% 802,036,400 DINAS PK 1 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rasio perpustakaan persatuan pendududuk 100% 46,208,000 100% 69,312,000 0.00 - 0.00 100% 69,312,000 DINAS PK 1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik 10% 1,060,775,000 30% 75,000,000 40% 645,627,523 0.50 2,150,120,000 0.50 2,870,747,523 DINAS PK Persentase Pengawas Sekolah yeng telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah 10% 85% 85% 85% 85% - DINAS PK Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru 20% 10% 15% 20% 20% - DINAS PK Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan 30% 40% 50% 60% 60% - DINAS PK 1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik 10% 100% 60,000,000 100% 1,045,500,000 100% 1,105,500,000 DINAS PK 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi "B" 20% 2,562,862,662 35% 597,566,000 35% 3,160,428,662 DINAS PK 1 01 Bidang Pendidikan - - - 225,847,600.00 225,847,600.00 Sekretariat MPD 1 01 27 Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah Cakupan Peningkatan Kpasitas Majelis Pendidikan Daerah - - - - - 100 225,847,600 100 225,847,600 Sekretariat MPD 1 02 Bidang Kesehatan 55,079,598,881.16 53,608,459,119.62 46,298,475,866.00 54,053,891,180.00 153,960,826,165.62 DINKES 1 02 01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100 % 5,306,609,512 100 5,094,553,537 100 6,184,419,255 100 7,279,123,000 100 18,558,095,792 DINKES 1 02 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100 % 632,597,600 100 872,461,720 100 833,619,290 100 1,349,269,290 100 3,055,350,300 DINKES 1 02 03 Program Peningkatan disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin Aparatur - - - - 100 % 815,491,000 - - 100 815,491,000 DINKES 1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti - - - - 2 Kegiatan 75,297,900 2 Kegiatan 9,000,000 4 Kegiatan 84,297,900 DINKES 1 TABEL 7.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PERIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 - 2020 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 VII - 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen SPM (Standar Pelayanan Minimum) SKPD - - - - 1 Dokumen 17,330,000 - - 1 Dokumen 17,330,000 DINKES 1 02 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 1 Dokumen 2,200,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,180,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Kegiatan 3,580,000 DINKES 1 02 15 Program Obat dan perbekalan Kesehatan Cakupan Pelayanan Obat dan Perbekalan kesehatan 12 Bulan 2,647,530,902 12 Bulan 2,179,970,988 12 Bulan 3,304,443,000 12 Bulan 2,900,023,000 36 Bulan 8,384,436,988 DINKES 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 2 PKM 20,206,065,626 3 PKM 29,583,889,325 1 PKM 20,098,523,215 1 PKM 18,320,674,000 5 PKM 68,003,086,540 DINKES 1 02 17 Program pengawasan obat dan makanan Persentase Kecamatan /Desa sehat 5 % 375,000,000 5 % 243,750,000 5 % 133,945,000 5 % 365,552,000 5 % 743,247,000 DINKES 1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat - - 4 Kecamatan 616,625,750 4 Kecamatan 488,594,000 4 Kecamatan 1,222,700,000 4 Kecamatan 2,327,919,750 DINKES 1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan 100 % 1,040,878,653 100% 1,451,104,688 100% 1,308,744,834 100% 1,321,112,000 100% 4,080,961,522 DINKES 1 02 21 Program pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Desa yang melaksanakan STBM 22 % 121,093,400 4.4 % 607,732,580 26.5% 147,318,137 47.1% 1,056,150,000 47.1% 1,811,200,717 DINKES 1 02 22 Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC-BTA Positif 7.94 % 1,749,815,458 6.33% 1,146,965,300 9.2% 723,326,000 7% 2,331,114,000 7% 4,201,405,300 DINKES 1 02 23 Program standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang di tingkatkan Kompetensinya 32.6 % 18,508,191 36.2% 188,907,450 12.9% 187,340,000 70.6% 104,000,000 70.6% 480,247,450 DINKES 1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan 20 % 20,809,871,265 40% 5,607,497,940 20% 6,963,629,235 20% 14,495,063,946 20% 27,066,191,121 DINKES 1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru/Rumah Sakit Mata Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan 20 % 20,284,876 40% 2,915,300 20% 4,172,000,000 20% 1,700,000,000 20% 5,874,915,300 DINKES 1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus 1.5 % 108,750,000 1.0% 315,344,400 0.5% 135,650,000 0.4% 135,000,000 0.4% 585,994,400 DINKES 1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Pelayanan Anak Balita 91.5 % 1,232,815,050 97.9% 600,787,000 - - - 97.9% 600,787,000 DINKES 1 02 30 Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan desa dengan Posyandu Lansia - - 100% 185,705,000 - - 100% 88,050,000 100% 273,755,000 DINKES 1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persen 141 (6/4.269x100.0 00 LH) 430,773,200 119 (5/4199x100.0 00 LH) 3,984,981,142 142 (6/4215x100.0 00 LH) 163,455,000 142 (6/4215x100.0 00 LH) 137,800,000 142 (6/4215x100.0 00 LH) 4,286,236,142 DINKES 1 02 34 Program Evaluasi pengendalian dan Pelaporan Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan 12 bln 376,805,148 12 bln 924,067,000 12 bln 414,050,000 12 bln 673,159,944 36 bln 2,011,276,944 DINKES 1 02 35 Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Paramedis serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah Cakupan Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR - - - - 1125 Jumlah 130,120,000 1138 Jumlah 564,900,000 1138 Jumlah 695,020,000 DINKES 1 03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,929,587,925.00 89,560,467,094.00 122,026,027,408.00 117,041,186,390.00 328,627,680,892.00 PUPR 1 03. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 917,362,925.00 100 % 1,078,875,775 100 % 1,305,616,325 100 % 1,093,790,000 100 % 3,478,282,100 PUPR 1 03. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 1,012,225,000.00 100 % 1,070,725,000 100 % 459,083,000 100 % 1,869,700,000 100 % 3,399,508,000 PUPR 1 03. 00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - 100 % 128,107,690 - - 100 % 128,107,690 PUPR 1 03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - - - - - - - PUPR 1 03. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan penyediaan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan - - - - - - - - PUPR 1 03. 7 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen Perencanaan SKPK - 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 5,000,000 PUPR 1 03. 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan penyelenggaran Pameran Daerah - - - - - - - - - PUPR 1 03. 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 58.1% 62.20 48,712,579,211 66.60 70,474,301,233 71.20 79,528,115,390 71.20 198,714,995,834 PUPR Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 2.11% 2.54 3.04 3.65 - PUPR VII - 6 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 8.9% 10.67 12.80 15.37 - PUPR 1 03. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 53.15% 58.46 8,542,516,500 64.31 20,453,525,523 70.74 7,429,000,000 70.74 36,425,042,023 PUPR 1 03. 17 Program Pembangunan Turap/Talup/Bronjong Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 41.27% 51.27 5,946,994,592 61.27 11,531,003,000 71.27 9,786,000,000 70.74 27,263,997,592 PUPR 1 03. 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dalam kondisi baik 58.14% 63.95 715,713,371 70.35 - 77.38 97,700,000 77.38 813,413,371 PUPR 1 03. 26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Cakupan Air yang tertampung 100 % 50,000,000 100 % 655,000,000 - - 100 % 705,000,000 PUPR 1 03. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tinggal berakses air minum/air bersih 4.82 % 4.96 21,277,133,650 80.00 11,565,783,500 90.00 15,694,581,000 90.00 48,537,498,150 PUPR Persentase rumah tinggal bersanitasi 66 % 70.62 75.56 80.85 - PUPR 1 03. 28 Program Pengendalian Banjir Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 44.64 % 40.18 85,710,995 36.16 - 32.54 - 40.18 85,710,995 PUPR 1 03. 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Cakupan penanganan kawasan kumuh 81.3 Ha 76.40 2,078,318,000 16.80 5,381,707,137 13.80 1,045,100,000 13.80 8,505,125,137 PUPR 1 03. 31 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan dokumen Perencanaan Tata Ruang - - - 2 Dokumen 70,000,000 3 Dokumen 496,000,000 5 Dokumen 566,000,000 PUPR 1 03. 32 Program Pemanfaaatan Ruang Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 25.4 Ha - 27.9 Ha - 30.7 Ha - 33.8 Ha - - PUPR 1 03. 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang publik yang berubah peruntukannya 0.082 % - 0.082 % - 0.082 % - 0.083 % - - PUPR Ketaatan terhadap RTRW 3.28 % - 3.28 % - 3.29 % - 3.3 % - - PUPR 1 04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - 42,665,361,720.00 46,463,848,219.00 39,286,918,458.00 128,416,128,397.00 PUPR 1 04. 15 Program pengembangan perumahan Rasio rumah layak huni 0,22 Rasio 0.24 - 0.26 6,049,934,000 0.29 2,107,227,000 0.29 8,157,161,000 PUPR Rasio permukiman layak huni 0,87 Rasio 0.89 0.81 0.93 - PUPR 1 04. 16 Program Lingkungan sehat Perumahan Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat 1,89 Persen 1.51 15,455,522,496 1.21 7,560,630,402 0.97 10,913,261,220 0.97 33,929,414,118 PUPR 1 04. 21 Program Pembangunan sarana dan prasarana umum Persentase PSU dalam kondisi baik 0,11 Persen 0.11 27,209,839,224 0.12 32,703,283,817 0.12 26,116,430,238 0.12 86,029,553,279 PUPR Persentase lingkungan pemukiman kumuh 2,82 Persen 1.97 1.38 0.97 - PUPR 4 03. 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana - - 1 Kegiatan 150,000,000 3 Kegiatan 150,000,000 4 Kegiatan 300,000,000 PUPR 1 05 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - 876,585,875.00 1,947,514,798.00 2,766,018,909.00 5,590,119,582.00 KESBANGPOL 1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 459,585,875 100% 505,544,463 100% 556,098,909 100% 1,521,229,247 KESBANGPOL 1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 98,600,000 100% 108,460,000 100% 119,306,000 100% 326,366,000 KESBANGPOL 1 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 240,000,000 KESBANGPOL 1 05 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Dok 1,200,000 1 Dok 1,320,000 1 Dok 1,452,000 100% 3,972,000 KESBANGPOL 1 05 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 1 Keg 10,000,000 1 Keg 11,000,000 1 Keg 12,100,000 3 Keg 33,100,000 KESBANGPOL 1 05 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - 7 Keg 427,525,775 6 Keg 323,600,000 13 Keg 751,125,775 KESBANGPOL 1 05 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 3 Keg 139,200,000 3 Keg 233,670,000 4 Keg 500,032,000 10 Keg 872,902,000 KESBANGPOL 1 05 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - 1 Keg 80,550,000 3 Keg 331,600,000 4 Keg 412,150,000 KESBANGPOL 1 05 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - - - 2 Keg 425,000,000 2 Keg 425,000,000 KESBANGPOL VII - 7 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1 05 21 Program pendidikan politik masyarakat Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan - - 7 Keg 402,644,560 3 Keg 310,350,000 10 Keg 712,994,560 KESBANGPOL 1 05 23 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 2 Keg 88,000,000 2 Keg 96,800,000 2 Keg 106,480,000 6 Keg 291,280,000 KESBANGPOL 1 05 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 6,176,497,482.00 6,386,121,260.00 6,013,565,447.00 6,264,258,636.00 18,663,945,343.00 SATPOL PP & WH 1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Admimistrasi Perkantoran 100 % 4,185,215,172 100% 3,810,558,980 100% 4,069,155,760 100% 4,428,750,760 300% 12,308,465,500 SATPOL PP & WH 1 05 02 Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 503,940,960 100% 327,900,000 100% 648,800,000 100% 213,800,000 100% 1,190,500,000 SATPOL PP & WH 1 05 03 Program Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Displin Aparatur 100 % 78,316,000 100% 117,474,000 100% 609,652,687 100% 497,732,876 100% 1,224,859,563 SATPOL PP & WH 1 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti 3 Kegiatan 84,400,000 3 Kegiatan 121,467,000 3 Kegiatan 122,017,000 3 Kegiatan 72,867,000 9 Kegiatan 316,351,000 SATPOL PP & WH 1 05 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyedian Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 1,700,000 1 Dokumen 600,000 1 Dokumen 600,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 2,400,000 SATPOL PP & WH 1 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD - - 1 Dokumen 5,200,000 1 Dokumen 5,200,000 1 Dokumen 5,200,000 3 Dokumen 15,600,000 SATPOL PP & WH 1 05 015 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kantrantibmas 50% 910,305,350 50% 1,749,921,280 80% 313,690,000 80% 660,808,000 80% 2,724,419,280 SATPOL PP & WH 1 05 016 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase Penegakan Perda/Qanun 25 % 346,900,000 50% 253,000,000 80% 164,150,000 80% 383,900,000 80% 801,050,000 SATPOL PP & WH 1 05 023 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 27.88 % 65,720,000 27.88 - 27.88% 80,300,000 0 - 27.88% 80,300,000 SATPOL PP & WH 1 06 Bidang Sosial 9,273,739,812.00 6,457,330,744.00 2,517,255,971.00 3,356,620,532.00 12,331,207,247.00 DINSOS 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 529,709,699 100% 500,462,324 100% 691,774,607 100% 621,413,350 100% 1,813,650,281 DINSOS 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 166,072,000 100% 90,830,000 100% 162,607,780 100% 211,910,982 100% 465,348,762 DINSOS 1 06 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 128,750,000 100% 120,000,000 100% 171,975,000 100% 145,000,000 100% 436,975,000 DINSOS 1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - 100% 19,000,000 100% 9,000,000 100% 20,000,000 100% 48,000,000 DINSOS 1 06 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 100% 1,300,000 100% 600,000 100% 495,000 100% 1,200,000 100% 2,295,000 DINSOS 1 06 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial 31.49 % 8,057,377,863 70% 5,165,628,010 60% 925,810,070 65% 272,900,000 65% 6,364,338,080 DINSOS 1 06 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 100 % 117,450,000 50% 59,797,050 70% 230,323,750 90% 712,846,200 90% 1,002,967,000 DINSOS 1 06 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 100 % 96,000,000 80% 184,000,000 80% 170,524,800 100% 659,200,000 100% 1,013,724,800 DINSOS 1 06 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang Menerima Bantuan 69 % 85,120,000 90% 112,710,000 90% 16,555,272 95% 66,300,000 95% 195,565,272 DINSOS 1 06 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Persentase penyandang penyakit sosial yang menerima jaminan sosial 100 % - 100% 29,000,000 - - 100% 43,250,000 100% 72,250,000 DINSOS 1 06 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 % 91,960,250 70% 175,303,360 80% 138,189,692 90% 602,600,000 90% 916,093,052 DINSOS 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 53,074,210,819.00 51,827,302,381.00 63,275,555,499.00 60,632,204,077.00 175,735,061,966.00 2 01 Bidang Tenaga Kerja 1,441,076,800.00 1,732,405,960.00 1,246,955,175.00 1,092,271,400.00 4,071,632,535.00 DPMPTSP dan NAKER 2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 621,586,362 93.51% 690,460,960 96.29% 728,966,825 100% 690,722,600 100% 2,110,150,385 DPMPTSP dan NAKER 2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 182,974,768 99.63% 154,020,000 96.01% 144,840,000 100% 89,200,000 100% 388,060,000 DPMPTSP dan NAKER VII - 8 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase aparatur yang memiliki kompetensi - - - - 99.26% 90,675,000 - 100% 90,675,000 DPMPTSP dan NAKER 2 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang memiliki kompetensi 86.87% 45,000,000 86.87% 54,000,000 79.20% 67,000,000 100% 30,000,000 100% 151,000,000 DPMPTSP dan NAKER 2 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 450,000 2 Dokumen 250,000 2 Dokumen 1,200,000 2 Dokumen 1,200,000 6 Dokumen 2,650,000 DPMPTSP dan NAKER 2 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah - - - - - - - DPMPTSP dan NAKER 2 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 98.61% 291,420,230 98.61% 330,000,000 99.49% 117,950,000 100 % 160,148,800 100 % 608,098,800 DPMPTSP dan NAKER 2 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan - - 96.33% 239,975,000 100 % 20,000,000 100 % 20,300,000 100 % 280,275,000 DPMPTSP dan NAKER 2 01 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan kerja 97.94% 299,645,440 97.94% 263,700,000 97.13% 76,323,350 85% 100,700,000 85% 440,723,350 DPMPTSP dan NAKER 2 02 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,083,113,250.00 1,011,016,725.00 1,707,918,825.00 2,198,033,000.00 4,916,968,550.00 DP3AP2KB 2 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 622,522,375 100% 529,023,125 100% 565,948,625 100% 575,861,000 100% 1,670,832,750 DP3AP2KB 2 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 151,300,865 100% 97,858,000 100% 127,340,000 100% 94,240,000 100% 319,438,000 DP3AP2KB 2 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 50,000,000 100% 50,000,000 100% 94,330,000 100% 50,000,000 100% 194,330,000 DP3AP2KB 2 02 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 8,100,000 1 Dokumen 8,148,000 1 Dokumen 700,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 10,048,000 DP3AP2KB 2 02 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase Efektivitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - - 0 - 27.27 % 87,665,000 33.33 % 40,406,000 33.33 % 128,071,000 DP3AP2KB 2 02 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 % 1,101,425,010 100 % 99,702,600 100 % 100,570,000 100 % 226,595,000 100 % 426,867,600 DP3AP2KB 2 02 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan - - 20% 76,610,000 20 % 51,681,200 20 % 50,445,000 20 % 178,736,200 DP3AP2KB 2 02 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan 75.3 % 149,765,000 75.3 % 149,675,000 75.3 % 679,684,000 75.3 % 1,159,286,000 75.3 % 1,988,645,000 DP3AP2KB 2 03 Bidang Pangan 2,311,330,899.00 2,692,947,480.00 2,602,857,665.00 3,064,580,450.00 8,360,385,595.00 DKPPP 2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1,153,603,800 100 % 1,003,034,184 100 % 1,198,222,665 100 % 1,322,855,450 100 % 3,524,112,299 DKPPP 2 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 160,155,000 100% 190,450,000 100% 449,500,000 100% 41,850,000 100% 681,800,000 DKPPP 2 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat Disiplin Aparatur 100% 141,085,000 100% 141,085,000 DKPPP 2 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti 12 bln 15,000,000 - DKPPP 2 03 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja dan Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 20 Buku 3,750,000 20 Buku 1,200,000 20 Buku 1,200,000 10 Buku 1,200,000 50 Buku 3,600,000 DKPPP 2 03 18 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan Pembinaan Kelompok Tani 1 Keg 200,650,000 1 Keg 200,650,000 DKPPP 2 03 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 100 % 929,212,499 100% 1,373,919,296 100% 762,850,000 100% 1,291,700,000 100% 3,428,469,296 DKPPP 2 03 20 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Pangan Utama 516 % 49,609,600 100 % 124,344,000 100 % 50,000,000 100 % 206,325,000 100 % 380,669,000 DKPPP 2 04 Bidang Pertanahan - - 402,950,000.00 1,111,790,000.00 1,514,740,000.00 PERTANAHAN 2 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelengkapan Administrasi Perkantoran - 100% 219,250,000 100% 363,590,000 100% 582,840,000 PERTANAHAN 2 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur - 100% 103,700,000 100% 566,000,000 100% 669,700,000 PERTANAHAN 2 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai - 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 160,000,000 PERTANAHAN VII - 9 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2 04 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi - - 100% 1,200,000 100% 1,200,000 PERTANAHAN 2 04 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase Ketersediaan Data - - 100% 50,500,000 100% 50,500,000 PERTANAHAN 2 04 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Jumlah Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan yang terfasilitasi - - 100% 50,500,000 100% 50,500,000 PERTANAHAN 2 05 Bidang Lingkungan Hidup 23,505,102,489.00 27,976,857,230.00 27,611,514,531.00 28,423,343,092.00 84,011,714,853.00 DLH 2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 19,030,668,599 100 % 20,557,419,300 100 % 21,652,263,426 100 % 21,703,710,092 100 % 82,944,061,417 DLH 2 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 2,609,618,780 100 % 2,973,320,980 100 % 3,037,646,605 100 % 2,259,600,000 100 % 10,880,186,365 DLH 2 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 77,100,000 100 % 493,729,392 100 % 474,068,000 100 % 398,958,000 100 % 1,443,855,392 DLH 2 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD - - 0 - 1 Dokumen 3,300,000 - - 1 Dokumen 3,300,000 DLH 2 05 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,600,000 1 Dokumen 3,650,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 9,650,000 DLH 2 05 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah - - - - - - - - - - DLH 2 05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 100 % 478,562,500 100 % 864,000,000 100 % 667,080,000 100 % 1,050,500,000 100 % 3,060,142,500 DLH 2 05 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Cakupan Limbah B3 yang Dikelola 100 % 384,517,500 100 % 101,218,960 100 % 404,169,000 100 % 19,875,000 100 % 909,780,460 DLH 2 05 18 Program Rehabilitasi Dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 1 119,900,000 1 63,850,000 2 376,787,500 2 275,900,000 5 836,437,500 DLH 2 05 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Ketersediaan Database Lingkungan Hidup - - - - - 0 - DLH 2 05 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 25.4 Ha 172,749,700 27.9 Ha 550,485,800 30.7 Ha 138,000,000 33.8 Ha 89,300,000 92.4 Ha 950,535,500 DLH 2 05 25 Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Minimum 1 474,493,910 1 2,218,196,998 1 615,000,000 1 2,373,400,000 3 5,681,090,908 DLH 2 05 26 Program Peningkatan Keindahan dan Keserasian Kota Cakupan Pelaksanaan Keindahan dan Keserasian Kota 1 Kecamatan 153,891,500 1 Kecamatan 150,985,800 2 Kecamatan 142,000,000 2 Kecamatan 200,400,000 2 Kecamatan 647,277,300 DLH 2 05 27 Program Normalisasi Jaringan Air Limbah Cakupan Penanganan Limbah/Tinja - - - 40 % 100,000,000 60 % 50,500,000 60 % 150,500,000 DLH 2 06 Bidang Administrasi Kependudukan 1,777,610,467.00 1,784,549,500.00 2,448,647,200.00 2,069,835,550.00 6,303,032,250.00 CAPIL 2 06 01 program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 758,927,017 100% 697,360,000 100% 750,590,200 100% 794,329,800 100% 3,001,207,017 CAPIL 2 06 02 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 106,989,000 100% 223,983,500 100% 146,420,000 100% 95,120,000 100% 572,512,500 CAPIL 2 06 03 program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 50,000,000 100% 50,000,000 100% 149,470,000 100% 50,000,000 100% 299,470,000 CAPIL 2 06 05 program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti - - - 1 Keg 29,800,000 1 Keg 29,800,000 CAPIL 2 06 10 program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,549,800 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 1,195,000 1 Dokumen 6,344,800 CAPIL 2 06 11 program peningkatan dan pengembangan pembangunan kota Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kota - - - - - CAPIL 2 06 15 program penataan administrasi kependudukan Cakupan Penerbitan KTP 85 % 858,144,650 80% 812,406,000 85% 1,401,367,000 88% 1,099,390,750 88% 4,171,308,400 CAPIL 2 07 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1,658,290,418.00 1,678,603,147.00 2,078,737,825.00 2,669,230,150.00 6,426,571,122.00 DPMG 2 07. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 581,432,998 100 % 549,553,522 100 % 685,955,200 100 % 613,444,050 100 % 2,430,385,770 DPMG 2 07. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 177,054,770 100 % 213,080,000 100 % 141,020,000 100 % 66,020,000 100 % 597,174,770 DPMG 2 07. 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur - - - 100 % 70,525,000 - - 100 % 70,525,000 DPMG 2 07. 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti 1 Kegiatan 7,000,000 1 Kegiatan 10,000,000 1 Kegiatan 10,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 3 Kegiatan 47,000,000 DPMG 2 07. 7 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,150,000 1 Dokumen 800,000 1 Kegiatan 800,000 1 Kegiatan 1,200,000 1 Kegiatan 4,950,000 DPMG VII - 10 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2 07. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Cakupan Pengembangan Masyarakat Perdesaan 68 Gampong 448,906,500 68 Gampong 471,659,625 68 Gampong 200,000,000 68 Gampong 253,358,400 68 Gampong 1,373,924,525 DPMG 2 07. 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan - - - 100 % 143,998,950 100 % 361,557,100 100 % 505,556,050 DPMG 2 07. 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 100 % 371,894,775 100 % 433,510,000 100 % 328,000,000 100 % 412,178,000 100 % 1,545,582,775 DPMG 2 07. 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong - - - - 100 % 450,688,750 100 % 535,190,000 100 % 985,878,750 DPMG 2 07. 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 11.78 % 69,851,375 - 12.3 % 47,749,925 12.4 % 406,282,600 12.4 % 523,883,900 DPMG 2 08 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1,692,693,700.00 2,363,202,800.00 2,490,673,900.00 2,928,270,100.00 7,782,146,800.00 DP3AP2KB 2 08 15 Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah Anak per keluarga 2 org 1,421,786,000 2 org 2,103,512,800 2 org 2,263,815,000 2 org 2,652,554,000 6 org 7,019,881,800 DP3AP2KB 2 08 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan Pelayanan Reproduksi Remaja 70 % 165,624,100 70 % 100,000,000 70 % 99,017,000 70 % 135,613,000 70 % 334,630,000 DP3AP2KB 2 08 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Rasio Akseptor KB - - 81 % 50,000,000 81.6 % 59,691,100 81.78 % 60,458,100 81.78 % 170,149,200 DP3AP2KB 2 08 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Cakupan Peserta KB Aktif 81.29 % 105,283,600 81.45 % 109,690,000 81.62 % 68,150,800 81.78 % 79,645,000 81.78 % 257,485,800 DP3AP2KB 2 09 Bidang Perhubungan 5,073,813,950.00 2,872,885,400.00 7,961,866,900.00 5,449,789,400.00 16,284,541,700.00 DISHUB
2.09. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen 1,351,628,350 100 1,481,042,900 100 1,700,331,300 100 1,467,778,200 100 4,649,152,400 DISHUB
2.09. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen 508,980,000 100 530,690,000 100 597,330,000 100 695,421,200 100 1,823,441,200 DISHUB
2.09. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 Persen 21,000,000 - 100 113,040,000 100 - 100 113,040,000 DISHUB
2.09. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti Kegiatan - - - 5 - 5 - 5 - DISHUB
2.09. 07. Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,950,000 1 1,450,000 1 - 1 770,000 2 2,220,000 DISHUB 2 09. 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaran Pameran Daerah Kegiatan - - - - - - 0 - DISHUB
2.09. 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD Dokumen - 1 - - - 1 - DISHUB
2.09. 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat 60 Persen 43,570,000 60 35,730,000 60 30,500,000 60 24,000,000 60 90,230,000 DISHUB
2.09. 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ 12 Bulan 103,424,600 12 85,880,000 12 60,000,000 12 49,000,000 12 194,880,000 DISHUB
2.09. 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rasio Izin Trayek 0,009 Rasio 312,357,500 0 315,858,500 5 339,560,600 7 410,320,000 12 1,065,739,100 DISHUB Jumlah Uji Kir angkutan umum 0,80 Rasio 0.87 0.95 0.97 0.99 - DISHUB
2.09. 18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik 1 Sarana 1,479,906,000 1 120,894,000 1 2,595,030,000 1 1,760,700,000 1 4,476,624,000 DISHUB
2.09. 19. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Cakupan pemasangan rambu-rambu 36,8 Persen 1,249,997,500 40.11 226,340,000 43.72 2,421,075,000 47.66 1,041,800,000 56.62 3,689,215,000 DISHUB
2.09. 21. Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi 60 Persen - 60 75,000,000 60 105,000,000 60 - 60 180,000,000 DISHUB 2 10 Bidang Komunikasi dan Informatika 2,268,430,780.00 1,026,900,380.00 3,394,215,265.00 1,594,638,926.00 6,015,754,571.00 DISKOMINFO 2 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bln 302,441,880 12 bln 379,766,880 12 bln 404,576,265 12 bln 379,589,426 36 bln 1,163,932,571 DISKOMINFO 2 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaatur Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaatur 12 bln 221,640,000 12 bln 240,080,000 12 bln 311,580,000 12 bln 330,500,000 36 bln 882,160,000 DISKOMINFO 2 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bln 80,000,000 12 bln 80,000,000 12 bln 115,525,000 12 bln 80,000,000 36 bln 275,525,000 DISKOMINFO 2 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 29,800,000 3 Kegiatan 109,800,000 DISKOMINFO 2 10 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan Penyusunan Perencanaan Satuan Keraj Perangkat Daerah 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 12,488,500 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 14,888,500 DISKOMINFO 2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan 1,484,748,900 1 Kegiatan 110,525,000 1 Kegiatan 1,678,000,000 1 Kegiatan 147,200,000 1 Kegiatan 1,935,725,000 DISKOMINFO 2 10 17 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Cakupan Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - - - - 1 Kegiatan 140,000,000 - - 1 Kegiatan 140,000,000 DISKOMINFO 2 10 18 Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media Cakupan Kerjasama Informasi dengan Massa Media - - - - 1 Kegiatan 37,000,000 - - 1 Kegiatan 37,000,000 DISKOMINFO VII - 11 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2 10 20 Program Pengelolaan Data dan Informasi Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi 1 Kegiatan 177,700,000 1 Kegiatan 164,040,000 1 Kegiatan 666,334,000 1 Kegiatan 626,349,500 3 Kegiatan 1,456,723,500 DISKOMINFO 2 10 Bidang Komunikasi dan Informatika 1,058,299,000.00 1,383,255,800.00 2,011,150,466.00 749,900,000.00 4,144,306,266.00 SETDAKO 2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik 12 bulan 438,899,000 12 bulan 741,670,000 12 bulan 1,276,350,466 12 bulan 351,100,000 36 bulan 2,369,120,466 SETDAKO 2 10 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Cakupan kerjasama informasi dengan mass media 100% 619,400,000 100% 641,585,800 100% 734,800,000 100% 398,800,000 100% 1,775,185,800 SETDAKO 2 11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1,565,348,715.00 1,922,679,608.00 1,290,988,108.00 1,317,193,300.00 4,530,861,016.00 DISKOP 2 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 741,991,365 100% 713,033,108 100% 806,840,008 100% 1,043,342,100 100% 2,563,215,216 DISKOP 2 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 161,481,350 100 % 747,037,500 100 % 294,428,100 100 % 96,400,000 100 % 1,137,865,600 DISKOP 2 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % 40,000,000 100 % 40,000,000 100 % 86,845,000 100 % 40,000,000 100 % 166,845,000 DISKOP 2 11 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - 5 Kegiatan 8,000,000 5 Kegiatan 3,000,000 5 Kegiatan 9,800,000 15 Kegiatan 20,800,000 DISKOP 2 11 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,990,000 2 Dokumen 1,340,000 - - 2 Dokumen 1,200,000 4 Dokumen 2,540,000 DISKOP 2 11 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyediaan Dokumen DED 4 Dokumen 278,886,000 4 Dokumen 348,269,000 - 1 Dokumen 70,700,000 5 Dokumen 418,969,000 DISKOP 2 11 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif Persentase Terciptanya Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 1 Kegiatan 340,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 30,251,200 3 Kegiatan 65,251,200 DISKOP 2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Berkembangnya Jumlah Wirausaha yang Unggul dan Kompetitif - - 1 Kegiatan 59,875,000 - 1 Kegiatan 59,875,000 DISKOP 2 11 19 Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Persentase Koperasi Aktif - 100 % 50,000,000 - - 100 % 50,000,000 DISKOP 2 11 22 Program Pengembangan Koperasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Persentase Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah - - 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 25,500,000 24 Bulan 45,500,000 DISKOP 2 12 Bidang Penanaman Modal 253,010,600.00 571,814,092.00 476,464,700.00 623,220,000.00 1,671,498,792.00 DPMPTSP dan NAKER 2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi Meningkatnya Promosi dan kerjasama Investasi 99.86% 35,951,600 - - 99.86% 39,849,700 99.86% 40,500,000 99.86% 80,349,700 DPMPTSP dan NAKER 2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - 99.86 % 45,959,092 - - 99.86 % 45,959,092 DPMPTSP dan NAKER 2 12 17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana - - - 100% 35,850,000 100% 35,850,000 DPMPTSP dan NAKER 2 12 18 Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu 96.20% 217,059,000 96.20% 525,855,000 93.78% 436,615,000 100 % 546,870,000 100 % 1,509,340,000 DPMPTSP dan NAKER 2 13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1,804,281,100.00 2,892,705,820.00 4,390,304,750.00 3,596,402,900.00 10,879,413,470.00 DISPORAPAR 2 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 341,129,000 100% 611,615,600 100% 591,600,100 100% 431,490,000 100% 1,634,705,700 DISPORAPAR 2 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 148,140,000 100% 177,464,650 100% 177,464,650 100% 343,140,000 100% 698,069,300 DISPORAPAR 2 13 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% 80,000,000 - 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 160,000,000 DISPORAPAR 2 13 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,500,000 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 5,200,000 DISPORAPAR 2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 83% 20,558,500 83% 33,500,000 83% 450,700,000 91% 352,434,900 91% 836,634,900 DISPORAPAR 2 13 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Jumlah Wirausaha muda yang dibina - 80 75,000,000 80 680,000,000 - 80 755,000,000 DISPORAPAR 2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Cakupan Pembinaan Olah raga 12 1,211,953,600 12 1,743,125,570 13 1,859,540,000 13 1,888,138,000 38 5,490,803,570 DISPORAPAR 2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA 18 cabor - 28 cabor 249,000,000 30 cabor 550,000,000 30 cabor 500,000,000 88 cabor 1,299,000,000 DISPORAPAR 2 14 Bidang Statistik 110,187,500.00 96,850,000.00 - - 96,850,000.00 BAPPEDA 2 14 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB Ada 110,187,500.00 Ada 96,850,000.00 - - - - Ada 96,850,000.00 BAPPEDA VII - 12 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2 15 Bidang Persandian DISKOMINFO 2 16 Bidang Kebudayaan 5,950,139,537.00 1,259,165,800.00 814,400,000.00 809,615,000.00 2,883,180,800.00 DINAS PK 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 24% 4,228,336,100 24 % 22,000,000 24 % 460,000,000 24 % 358,550,000 24 % 840,550,000 DINAS PK 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Penyelenggaran Festival Seni dan Budaya 3 event 18,400,000 3 event 500,000,000 30 event 50,000,000 35 event 50,450,000 68 event 600,450,000 DINAS PK 16 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif 2 330,663,437 2 544,402,800 3.00 304,400,000 3.00 400,615,000 8.00 1,249,417,800 DINAS PK 16 19 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola 2 1,372,740,000 2 192,763,000 - 2.00 192,763,000 DINAS PK 2 16 Bidang Kebudayaan - 49,840,000.00 117,500,000.00 160,800,000.00 328,140,000.00 Sekretariat MAA 2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Pembinaan Adat Gampong - 3 Keg 49,840,000 3 Keg 56,500,000 3 Keg 129,450,000 9 Kegiatan 235,790,000 Sekretariat MAA 2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan Pembinaan Adat Istiadat - - - 120 Orang 31,000,000 100 Orang 31,350,000 220 org 62,350,000 Sekretariat MAA 2 16 19 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Cakupan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan - - - 1 Pasang 30,000,000 - - 1 Pasang 30,000,000 Sekretariat MAA 2 17 Bidang Perpustakaan 521,481,605.00 511,622,630.00 2,173,410,180.00 2,702,290,800.00 5,387,323,610.00 PERPUS 2 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 404,991,605 100% 385,882,630 100% 435,267,680 100% 430,190,800 100% 1,251,341,110 PERPUS 2 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 83,590,000 100% 69,740,000 100% 208,700,000 100% 168,700,000 100% 447,140,000 PERPUS 2 17 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - - 100% 51,382,500 - - 100% 51,382,500 PERPUS 2 17 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 keg 31,000,000 - - - - - - - PERPUS 2 17 07 Program Penyusunan Perencanaan SKPK Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 3,200,000 PERPUS 2 17 15 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah 3235 Orang 55,000,000 3235 Orang 1,477,060,000 3235 Orang 2,102,200,000 3235 Orang 3,634,260,000 PERPUS 2 18 Bidang Kearsipan - - 55,000,000.00 71,000,000.00 126,000,000.00 PERPUS 2 18 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku - - - 15 OPD 15,000,000 - - 15 OPD 15,000,000 PERPUS 2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - - - - - 60% 30,500,000 60% 30,500,000 PERPUS 2 18 19 Program Peningkatan SDM Kearsipan Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan - - - 140 org 40,000,000 140 org 40,500,000 140 org 80,500,000 PERPUS 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 21,492,063,197.00 12,796,127,839.00 8,359,766,571.00 8,840,977,809.00 29,996,872,228.00 3 01 Bidang Kelautan dan Perikanan 4,759,327,400.00 4,285,294,980.00 1,552,875,552.00 1,733,838,000.00 7,572,008,532.00 DKPPP 3 01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 12 bln 125,000,000 12 bln 59,599,552 12 bln 30,500,000 36 bln 215,099,552 DKPPP 3 01 17 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Cakupan Pembinaan dan Pengekkan Hukum Kelautan 12 bln 184,500,000 12 bln 184,500,000 DKPPP 3 01 19 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan 12 bln 114,294,800 12 bln 160,530,100 12 bln 160,530,100 DKPPP 3 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 1704 Ton 525,352,400 1704 Ton 963,862,161 1721 Ton 639,785,488 1738 Ton 389,902,500 5163 Ton 1,993,550,149 DKPPP 3 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 6.48 % 3,384,147,100 6.54 % 2,305,553,889 6.61 % 494,752,012 6.68 % 962,235,500 19.83 % 3,762,541,401 DKPPP 3 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Cakupan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 180,080,000 1 Kegiatan 180,080,000 DKPPP 3 01 25 Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Dikembangkan 5 unit 715,533,100 5 unit 365,768,830 5 unit 198,742,500 10 unit 564,511,330 DKPPP 3 01 26 Program Peningkatan Kesejahtraan Nelayan Cakupan Bina Kelompok Nelayan 30 159,996,000 30 351,200,000 60 511,196,000 DKPPP 3 02 Bidang Pariwisata 294,420,000.00 727,991,000.00 234,247,000.00 348,599,800.00 1,310,837,800.00 DISPORAPAR VII - 13 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 3 02 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB 1.23% 217,722,000 1.23% 641,994,000 1.23% 234,247,000 1.23% 151,400,000 1.23% 1,027,641,000 DISPORAPAR 3 02 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe 24% 63,123,000 24% 85,997,000 - - 24% 85,997,000 DISPORAPAR 3 02 17 Program Pengembangan Kemitraan Kunjungan Wisata 44% 13,575,000 - - 60% 197,199,800 60% 197,199,800 DISPORAPAR 3 03 Bidang Pertanian 2,607,757,100.00 1,428,898,750.00 1,464,924,010.00 1,932,900,000.00 4,826,722,760.00 DKPPP 3 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani 12 bln 1,084,969,600 12 bln 913,043,600 12 bln 47,000,000 12 bln 40,500,000 36 bln 1,000,543,600 DKPPP 3 03 17 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 8.2 % 745,500 0 % - DKPPP 3 03 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 15873 Ton 1,269,824,000 15873 Ton 338,970,150 15905 Ton 1,174,020,557 15936.56 Ton 47714.56 Ton 1,512,990,707 DKPPP 3 03 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan Produktifitas Komoditas Pangan 0.002 % 144,090,000 0.002 % 9,285,000 0.002 % 40,003,453 0.002 % 1,180,500,000 0.006 % 1,229,788,453 DKPPP 3 03 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB 50 % 600,700,000 50 % 600,700,000 DKPPP 3 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB 0.73 % 108,128,000 0.73 % 167,600,000 0.736 % 203,900,000 0.742 % 111,200,000 2.208 % 482,700,000 DKPPP 3 04 Bidang Kehutanan - DKPPP 3 05 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - PUPR 3 06 Bidang Perdagangan 10,236,850,608.00 5,925,326,500.00 2,908,620,000.00 3,447,440,000.00 12,281,386,500.00 DISKOP 3 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdanganan serta Tera Ulang - 3 Kegiatan 1,576,000,000 1 Kegiatan 52,395,000 1 Kegiatan 50,440,000 5 Kegiatan 1,678,835,000 DISKOP 3 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Persentase Informasi Harga Pasar Tentang Harga Pokok Barang Penting dan Strategis Serta Terlaksananya Pasar Rakyat 4 Kecamatan 10,236,850,608 1 Tahun 3,799,399,000 1 Tahun 2,456,225,000 1 Tahun 2,846,200,000 3 tahun 9,101,824,000 DISKOP 3 06 20 Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang - 1 Kegiatan 549,927,500 1 Kegiatan 400,000,000 1 Kegiatan 550,800,000 3 Kegiatan 1,500,727,500 DISKOP 3 07 Bidang Perindustrian 3,593,708,080.00 428,616,600.00 2,199,100,000.00 1,378,200,000.00 4,005,916,600.00 DISKOP 3 07 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Pertumbuhan UMKM 2,314 2,335,880,480 - 2,323 1,490,000,000 2,333 - 2,314 1,490,000,000 DISKOP 3 07 20 Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang 1 310,100,000 DISKOP 3 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB 17.84 % 927,727,600 18.2 % 398,904,100 18.56 % 69,100,000 18.93 % 1,297,200,000 18.93 % 1,765,204,100 DISKOP 3 07 24 Program Peningkatan Mutu Industri Presentase Kualitas Produk Industri yang Meningkat 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 29,712,500 - 1 Kegiatan 40,500,000 2 Kegiatan 70,212,500 DISKOP 3 07 25 Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda Persentase Pengrajin Binaan Yang Terbina - - 5 Kegiatan 640,000,000 1 Kegiatan 40,500,000 6 Kegiatan 680,500,000 DISKOP 3 08 Bidang Transmigrasi - 4 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 143,643,977,539.00 101,817,555,744.00 132,481,403,323.00 114,694,160,415.20 348,993,119,491.20 4 01 Bidang Administrasi Pemerintahan 25,863,473,694.00 29,752,993,654.00 52,370,866,240.00 43,930,040,896.00 126,053,900,790.00 SETDAKO 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 8,901,477,434 100 % 9,928,944,844 100 % 10,499,076,004 100 % 9,697,957,600 100 % 30,125,978,448 SETDAKO 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayananan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 4,864,648,250 100 % 3,764,049,110 100 % 6,691,257,491 100 % 6,042,559,750 100 % 16,497,866,351 SETDAKO 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 492,350,000 100 % 341,750,000 100 % 623,250,000 100 % 668,000,000 100 % 1,633,000,000 SETDAKO 4 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di Ikuti 5 Kegiatan 278,804,000 5 Kegiatan 288,099,000 8 Kegiatan 364,281,400 9 Kegiatan 392,907,500 22 Kegiatan 1,045,287,900 SETDAKO 4 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 1 Dokumen 58,726,620 1 Dokumen 54,905,000 1 Dokumen 68,594,600 1 Dokumen 63,697,600 3 Dokumen 187,197,200 SETDAKO VII - 14 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 4 01 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LLPD, IKK, dan EKPOD 4 Dokumen 262,625,000 4 Dokumen 190,149,400 4 Dokumen 263,931,292 4 Dokumen 217,705,300 12 Dokumen 671,785,992 SETDAKO 4 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah 12 Bulan 591,672,500 12 Bulan 1,199,143,000 12 Bulan 975,202,776 12 Bulan 988,455,000 36 Bulan 3,162,800,776 SETDAKO 4 01 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Cakupan Informasi publik secara elektronik 12 Bulan 212,600,120 12 Bulan 371,980,500 12 Bulan 572,477,300 12 Bulan 582,233,200 36 Bulan 1,526,691,000 SETDAKO 4 01 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan kerjasama antar pemerintah daerah 1 Kegiatan 7,200,000 - - - - - - - - SETDAKO 4 01 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi 12 Bulan 1,328,270,000 12 Bulan 1,633,216,400 12 Bulan 3,516,006,500 12 Bulan 3,099,750,000 36 Bulan 8,248,972,900 SETDAKO 4 01 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Cakupan penyelesaian tapal batas daerah 12 Bulan 6,121,709,200 12 Bulan 8,992,388,000 12 Bulan 25,353,270,581 12 Bulan 18,145,129,646 36 Bulan 52,490,788,227 SETDAKO 4 01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Cakupan pelaksanaan kegiatan keagaaman 12 Bulan 729,320,000 12 Bulan 887,270,000 12 Bulan 929,500,000 12 Bulan 940,516,000 36 Bulan 2,757,286,000 SETDAKO 4 01 30 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi 12 Bulan 479,138,670 12 Bulan 554,880,800 12 Bulan 489,680,000 12 Bulan 542,548,400 36 Bulan 1,587,109,200 SETDAKO 4 01 31 Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh 12 Bulan 87,072,500 12 Bulan 71,990,000 12 Bulan 421,323,296 12 Bulan 938,286,000 36 Bulan 1,431,599,296 SETDAKO 4 01 33 Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum Cakupan Pemelihataan Taman Makam Pahlawan 12 Bulan 34,970,000 12 Bulan 21,000,000 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 35,800,000 36 Bulan 92,800,000 SETDAKO 4 01 34 Program Peringatan Hari-hari Besar Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah 8 Hari Besar 1,412,889,400 8 Hari Besar 1,453,227,600 8 Hari Besar 1,567,015,000 8 Hari Besar 1,574,494,900 24 Hari Besar 4,594,737,500 SETDAKO 4 01 Bidang Administrasi Pemerintahan 12,537,487,072.00 16,446,506,096.00 19,287,344,696.00 13,743,927,000.00 49,477,777,792.00 SETWAN 4 01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 6,071,657,496 100 7,059,699,336 100 7,362,874,696 100 5,358,413,150 100 19,780,987,182 SETWAN 4 01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur 100 1,539,661,151 100 2,068,473,810 100 2,727,509,626 100 1,867,195,000 100 6,663,178,436 SETWAN 4 01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 309,845,750 100 660,753,250 100 1,205,512,875 100 322,598,850 100 2,188,864,975 SETWAN 4 01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 263,750,000 5 475,000,000 - - - - 5 475,000,000 SETWAN 4 01. 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 4,650,000 1 2,000,000 1 1,500,000 1 1,200,000 3 4,700,000 SETWAN 4 01. 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas 100 4,347,922,675 100 6,180,579,700 100 7,989,947,499 100 6,194,520,000 100 20,365,047,199 SETWAN 4 01 Bidang Administrasi Pemerintahan 248,197,900.00 273,462,800.00 434,871,400.00 409,901,950.00 1,118,236,150.00 Kec. Banda Sakti 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 32,935,000 100% 37,700,000 100% 102,700,000 100% 106,700,000 100% 247,100,000 Kec. Banda Sakti 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - - - 100% 75,562,500 - - 100% 75,562,500 Kec. Banda Sakti 4 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 2,048,900 1 Dokumen 848,800 1 Dokumen 999,900 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 3,048,700 Kec. Banda Sakti 4 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan penyelenggaraan pameran daerah - - - - - - - - - - Kec. Banda Sakti 4 01 09 Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong 12 bln 91,014,000 12 bln 91,014,000 12 bln 91,014,000 12 bln 90,863,000 36 bln 272,891,000 Kec. Banda Sakti 4 01 28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam 2 Kegiatan 122,200,000 2 Kegiatan 143,900,000 2 Kegiatan 164,595,000 2 Kegiatan 211,138,950 6 Kegiatan 519,633,950 Kec. Banda Sakti Cakupan pelaksanaan Saweu Gampong 18 Gampong 18 Gampong 18 Gampong 18 Gampong 18 Gampong Kec. Banda Sakti Cakupan pelaksanaan Musrenbang 1 Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kec. Banda Sakti 4 01 Bidang Administrasi Pemerintahan 677,211,027.00 664,409,177.00 917,548,484.00 955,278,315.00 2,537,235,976.00 Kec. Blang Mangat 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Administrasi Perkantoran 100% 411,970,802 100% 405,982,852 100% 475,492,809 100% 487,789,000 100% 1,781,235,463 Kec. Blang Mangat 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 26,760,000 100% 36,360,000 100% 91,760,000 100% 121,700,000 100% 276,580,000 Kec. Blang Mangat VII - 15 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - - 100% 80,600,000 - 100% 80,600,000 Kec. Blang Mangat 4 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 5,400,000 1 Dokumen 5,050,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 12,650,000 Kec. Blang Mangat 4 01 09 Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/ Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong 12 bln 105,486,225 12 bln 106,016,325 12 bln 106,016,325 12 bln 105,867,725 36 bln 423,386,600 Kec. Blang Mangat 4 01 28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/ Kel 2 Kegiatan 127,594,000 2 Kegiatan 111,000,000 2 Kegiatan 162,679,350 2 Kegiatan 238,721,590 6 Kegiatan 639,994,940 Kec. Blang Mangat 4 01 Bidang Administrasi Pemerintahan 699,935,225.00 689,328,585.00 1,011,817,860.00 863,264,347.20 2,564,410,792.20 Kec. Muara Satu 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 452,394,525 100 % 407,937,585 100 % 502,311,710 100 % 468,500,297 100 % 1,378,749,592 Kec. Muara Satu 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 54,578,600 100 % 65,961,400 100 % 185,500,000 100 % 129,500,000 100 % 380,961,400 Kec. Muara Satu 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur - 0 % - 100 % 62,465,000 - 100 % 62,465,000 Kec. Muara Satu 4 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,360,000 1 Dokumen 1,400,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,198,240 3 Dokumen 3,598,240 Kec. Muara Satu 4 01 09 Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong 100 % 71,600,000 100 % 90,907,500 100 % 90,907,500 100 % 90,140,750 100 % 271,955,750 Kec. Muara Satu 4 01 28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan) Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam 100 % 118,002,100 100 % 123,122,100 100 % 169,633,650 100 % 173,925,060 100 % 466,680,810 Kec. Muara Satu 4 01 Bidang Administrasi Pemerintahan 696,731,835.00 789,293,444.00 1,707,845,546.00 894,001,590.00 3,391,140,580.00 Kec. Muara Dua 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 398,729,050 100% 429,318,794 100% 665,648,918 100% 469,994,400 100% 1,963,691,162 Kec. Muara Dua 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 93,746,000 100% 97,359,000 100% 269,180,378 100% 88,000,000 100% 548,285,378 Kec. Muara Dua 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% - 100% - 100% 69,517,500 100% - 100% 69,517,500 Kec. Muara Dua 4 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,650,000 1 Dokumen 1,550,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,165,000 3 Dokumen 7,365,000 Kec. Muara Dua 4 01 09 Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong 12 bln 87,066,800 12 bln 87,065,650 12 bln 87,065,650 12 bln 86,267,040 36 bln 347,465,140 Kec. Muara Dua 4 01 28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan) Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam 100% 113,539,985 100% 174,000,000 100% 615,433,100 100% 248,575,150 100% 1,151,548,235 Kec. Muara Dua 4 01 Bidang Administrasi Pemerintahan 15,754,979,706.00 11,272,291,835.00 3,126,148,588.00 5,980,317,000.00 20,378,757,423.00 BPBD 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 2,206,399,641 100% 2,461,447,163 100% 2,398,754,188 100% 2,445,317,000 100% 7,305,518,351 BPBD 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 348,381,800 100% 421,430,600 100% 402,130,600 100% 341,300,000 100% 1,164,861,200 BPBD 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% 35,520,000 100% 54,036,000 100% 184,063,800 100% 116,500,000 100% 354,599,800 BPBD 4 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - - - - - 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 BPBD 4 01 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 1 Dokumen 4,450,000 1 Dokumen 1,700,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 1,200,000 1 Dokumen 4,100,000 BPBD 4 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan penyelenggaraan pameran daerah - - - - - - - - - - BPBD 4 01 35 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin Kencang, Abrasi, dll 18.39% 13,160,228,265 18.39% 8,333,678,072 18.39% 140,000,000 18.39% 3,061,000,000 18.39% 11,534,678,072 BPBD Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 100% 100% 100% 100% 100% - BPBD VII - 16 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 4 02 Bidang Pengawasan 61,832,431,438.00 2,514,342,620.00 3,346,481,420.00 3,644,937,730.00 9,505,761,770.00 INSPEKTORAT 4 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 60,613,787,600 100% 694,864,620 100% 783,444,520 100% 746,272,700 100% 2,224,581,840 INSPEKTORAT 4 02 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 82,415,750 100% 120,800,000 100% 290,000,000 100% 195,603,230 100% 606,403,230 INSPEKTORAT 4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % 110,000,000 100% 110,000,000 100% 198,660,000 100% 110,000,000 100% 418,660,000 INSPEKTORAT 4 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti 5 Kegiatan 35,000,000 5 Kegiatan 65,800,000 5 Kegiatan 81,600,000 5 Kegiatan 116,542,200 15 Kegiatan 263,942,200 INSPEKTORAT 4 02 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanan SKPK 2 Dokumen 2,400,000 1 Dokumen 1,100,000 1 Dokumen 1,099,700 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 3,399,700 INSPEKTORAT 4 02 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP 65 LHP 950,910,988 150 LHP 1,393,930,200 140 LHP 1,821,504,400 110 LHP 2,258,819,600 400 LHP 5,474,254,200 INSPEKTORAT 4 02 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor) - 5 org 110,720,800 5 org 170,172,800 15 org 183,500,000 25 org 464,393,600 INSPEKTORAT 4 02 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah laporan pengawasan ASN 1 Laporan 37,917,100 1 Laporan 17,127,000 - - 1 Laporan 33,000,000 2 Laporan 50,127,000 INSPEKTORAT 4 03 Bidang Perencanaan 5,268,372,739.00 4,803,561,188.00 4,873,350,192.00 4,221,108,598.00 13,898,019,978.00 BAPPEDA 4 03 01 Program Pelayanan Administrasai Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 1,138,454,880 100 % 1,003,350,220 100 % 1,142,912,579 100 % 1,020,570,000 100 % 3,166,832,799 BAPPEDA 4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 597,661,900 100 % 487,449,947 100 % 900,260,079 100 % 176,539,466 100 % 1,564,249,492 BAPPEDA 4 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % - 100 % - 100 % 101,500,000 100 % - 100 % 101,500,000 BAPPEDA 4 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 5 Kegiatan 50,000,000 5 Kegiatan 32,470,000 5 Kegiatan 35,000,000 5 Kegiatan 44,700,000 15 Kegiatan 112,170,000 BAPPEDA 4 03 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 4,004,000 1 Dokumen 2,032,000 1 Dokumen 1,999,900 1 Dokumen 1,199,900 3 Dokumen 5,231,800 BAPPEDA 4 03 15 Program Pengembangan Data / Informasi Keterbukaan informasi publik melalui website Ada 217,223,900 Ada 142,382,550 Ada 150,174,800 Ada 293,101,600 Ada 585,658,950 BAPPEDA 4 03 16 Program Kerjasama Pembangunan Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan 5 Dokumen 85,566,075 - - - - 5 Dokumen 40,500,000 1 Dokumen 40,500,000 BAPPEDA 4 03 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh 1 Dokumen - 1 Dokumen 53,096,150 - - - - 1 Dokumen 53,096,150 BAPPEDA 4 03 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar 1 Dokumen 387,798,400 1 Dokumen 488,897,766 1 Dokumen 225,496,366 1 Dokumen 347,100,000 3 Dokumen 1,061,494,132 BAPPEDA 4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah 9 Dokumen 2,389,158,259 9 Dokumen 1,780,031,230 9 Dokumen 1,465,859,243 9 Dokumen 1,464,139,732 27 Dokumen 4,710,030,205 BAPPEDA 4 03 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 0 Bulan - 12 bln 195,479,900 12 bln 250,001,400 12 bln 188,845,000 36 bln 634,326,300 BAPPEDA 4 03 23 Program Perencanaan Sosial Budaya Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya 12 Bulan 108,200,300 12 bln 116,550,650 12 bln 117,139,200 12 bln 82,713,900 36 bln 316,403,750 BAPPEDA 4 03 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 12 Bulan 99,850,000 12 bln 172,910,500 0 - 12 bln 211,259,000 24 bln 384,169,500 BAPPEDA 4 03 26 Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah 4 Laporan 162,044,175 4 Laporan 328,910,275 4 Laporan 312,892,225 4 Laporan 190,400,000 12 Laporan 832,202,500 BAPPEDA 4 03 Program Khusus Cakupan penyediaan Dokumen 1 Dokumen 28,410,850.00 - - - - - - - - BAPPEDA 4 03 30 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Cakupan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Persen - - - 50 % 170,114,400 55 % 160,040,000 55 % 330,154,400 BAPPEDA 4 04 Bidang Keuangan - 10,078,481,787.00 10,856,568,462.00 10,124,298,700.00 31,059,348,949.00 BPKD 4 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,320,096,294 100% 2,383,622,450 100% 2,323,837,000 100% 651,437,518 BPKD 4 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 1,098,800,343 100% 1,890,131,762 100% 467,300,000 100% 93,416,200 BPKD 4 04 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100% - - 100% 230,717,500 100% 126,500,000 100% 126,500,000 BPKD 4 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti 100% - - - - 100% 198,000,000 100% 198,000,000 BPKD VII - 17 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 4 04 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK 1 Dokumen 1,656,000 2 Dokumen 16,500,000 1 Dokumen 1,200,000 4 Dokumen 540,000 BPKD 4 04 15 Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah 12 Bln 12 bln 292,000,000 12 bln 293,981,100 12 bln 329,448,300 36 bln 102,267,578 BPKD 4 04 16 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Besaran Penerimaan PAD 45,09 Milyar 43,05 Milyar 596,160,000 51,00 Milyar 716,783,000 44,28 Milyar 844,731,850 44,28 Milyar 222,784,700 BPKD 4 04 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK 7 Dokumen 7 Dokumen 4,212,638,950 7 Dokumen 3,944,775,550 7 Dokumen 4,017,626,850 21 Dokumen 1,076,041,320 BPKD 4 04 18 Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah Opini BPK Laporan Keuangan Daerah WTP WTP 145,000,000 WTP 164,842,500 WTP 120,964,000 WTP 43,108,500 BPKD 4 04 19 Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 1,306,430,200 8 Dokumen 1,095,414,600 8 Dokumen 1,069,557,600 24 Dokumen 160,020,050 BPKD 4 04 20 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 12 bln 12 bln 105,700,000 12 bln 119,800,000 12 bln 625,133,100 36 bln 175,785,300 BPKD 4 05 Bidang Kepegawaian 1,046,551,968.00 2,175,122,382.00 2,526,462,631.00 2,159,559,300.00 6,861,144,313.00 BKPSDM 4 05 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 663,803,618 100 % 616,562,080 100 % 716,772,080 100 % 695,762,159 100 % 2,029,096,319 BKPSDM 4 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 77,720,000 100 % 76,000,000 100 % 216,625,000 100 % 120,400,000 100 % 413,025,000 BKPSDM 4 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase tingkat disiplin aparatur - - - 100 % 128,960,000 - - - 128,960,000 BKPSDM 4 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti - - 100 % 48,000,000 100 % 48,000,000 100 % 48,000,000 100 % 144,000,000 BKPSDM 4 05 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 3,650,000 1 Dokumen 1,400,000 1 Dokumen 1,400,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 4,000,000 BKPSDM 4 05 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural 2.86 % 98,350,000 2.86 % 854,529,702 3.15 % 425,141,466 3.46 % 467,816,416 3.46 % 1,747,487,584 BKPSDM 4 05 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 203,028,350 12 Bulan 578,630,600 12 Bulan 989,564,085 12 Bulan 826,380,725 36 Bulan 2,394,575,410 BKPSDM 4 06 Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan 12,821,909,336.00 13,381,679,052.00 13,617,198,550.00 14,677,861,600.00 41,676,739,202.00 DSIPD 4 06. 1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 1,383,372,162 100 % 465,914,500 100 % 642,831,500 100 % 522,500,000 100 % 1,631,246,000 DSIPD 4 06. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 628,440,000 100 % 145,782,900 100 % 1,833,907,900 100 % 61,300,000 100 % 2,040,990,800 DSIPD 4 06. 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % 90,000,000 100 % 90,000,000 100 % 189,742,500 100 % 90,000,000 100 % 369,742,500 DSIPD 4 06. 7 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perngkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 1,950,000 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,199,900 3 Dokumen 7,199,900 DSIPD 4 06. 15 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Cakupan pelayanan kehidupan beragama 12 7,468,728,484 12 7,248,177,902 12 5,612,395,000 12 4,712,600,900 36 17,573,173,802 DSIPD 4 06. 16 Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Ulama Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam 12 2,824,418,690 12 1,734,759,000 12 2,803,821,650 12 2,828,044,200 36 7,366,624,850 DSIPD 4 06. 21 Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dayah 5 425,000,000 31 3,622,044,750 25 2,463,500,000 30 6,331,371,600 86 12,416,916,350 DSIPD 4 06. 31 Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama Jumlah Hafiz/Hafizah 15 70,000,000 20 20,000,000 10 100,490,000 45 190,490,000 DSIPD 4 06. 32 Program Penelitian dan Pengembangan Agama Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam 1 50,000,000 1 30,355,000 2 80,355,000 DSIPD 4 06 Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan - 1,596,850,200.00 1,776,447,100.00 1,755,787,400.00 5,129,084,700.00 Sekretariat MPU 4 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - 100 % 1,407,620,200 100 % 1,516,138,325 100 % 1,534,683,425.00 100 % 4,458,441,950.00 Sekretariat MPU 4 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur - 100 % 70,500,000 100 % 103,600,000 100 % 82,600,000 100 % 256,700,000.00 Sekretariat MPU 4 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya - - - 100 % 30,225,000 - - 100 % 30,225,000.00 Sekretariat MPU 4 06 07 Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK - 100 % 500,000 100 % 800,000 100 % 1,200,000 100 % 2,500,000.00 Sekretariat MPU 4 06 31 Program Penyusunan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Pendidikan Agama Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama - 100 % 25,000,000 100 % 60,503,975 100 % 71,203,975 100 % 156,707,950.00 Sekretariat MPU VII - 18 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja s.d 2020 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 4 06 32 Program Penelitian dan Pengembangan Agama Cakupan Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik - 100 % 17,600,000 100 % 25,400,000 100 % 25,600,000 100 % 68,600,000.00 Sekretariat MPU 4 06 46 Program Pembinaan,Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama Cakupan Penyebarluasan dan Sosialisasi Imformasi Keagamaan - 100 % 75,630,000 100 % 39,779,800 100 % 40,500,000 100 % 155,909,800.00 Sekretariat MPU 4 06 Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan 5,623,021,700.00 6,128,625,670.00 15,020,747,000.00 9,887,009,280.00 31,036,381,950.00 Sekretariat Baitul Mal 4 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 435,930,700 100 % 474,320,970 100 % 539,548,620 100 % 723,069,100 100 % 1,736,938,690 Sekretariat Baitul Mal 4 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 114,360,000 100 % 69,360,000 100 % 89,360,000 100 % 58,700,000 100 % 217,420,000 Sekretariat Baitul Mal 4 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin aparatur 100 % - - - 100 % 76,570,000 - 100 % 76,570,000 Sekretariat Baitul Mal 4 06 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK 2 Dokumen 4,400,000 1 Dokumen 1,900,000 1 Dokumen 800,000 2 Dokumen 1,200,000 4 Dokumen 3,900,000 Sekretariat Baitul Mal 4 06 11 Program Pembinaan Keagamaan dan adat Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal 1 Kegiatan 17,922,000 0 - 1 Kegiatan 17,922,000 1 Kegiatan 19,702,000 2 Kegiatan 37,624,000 Sekretariat Baitul Mal 4 06 47 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal Jumlah penerimaan ZISWAF 8,60 Milyar 5,050,409,000 7 Milyar 5,583,044,700 8.8 Milyar 14,296,546,380 8.8 Milyar 9,084,338,180 8.8 Milyar 28,963,929,260 Sekretariat Baitul Mal 4 06 Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan 573,673,890.00 617,955,000.00 706,610,400.00 718,195,000.00 2,042,760,400.00 Sekretariat MAA 4 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 454,053,890 12 Bulan 486,365,000 12 Bulan 594,345,400 12 Bulan 568,795,000 36 Bulan 1,649,505,400 Sekretariat MAA 4 06 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 57,720,000 12 Bulan 81,300,000 12 Bulan 92,300,000 12 Bulan 93,200,000 36 Bulan 266,800,000 Sekretariat MAA 4 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur - - - 12 Bulan 19,165,000 12 Bulan 55,000,000 24 Bulan 74,165,000 Sekretariat MAA 4 06 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Skpk 4 Buku 1,900,000 4 Buku 400,000 5 Buku 800,000 5 Buku 1,200,000 14 Bulan 2,400,000 Sekretariat MAA 4 06 17 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah 1 Keg 60,000,000 1 Keg 49,890,000 - - - - 1 Keg 49,890,000 Sekretariat MAA 4 06 Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan - 632,652,245.00 901,094,745.00 728,671,700.00 2,262,418,690.00 Sekretariat MPD 4 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran - 100 % 425,452,245 100 % 549,934,745 100 % 493,026,700 100 % 1,468,413,690 Sekretariat MPD 4 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayananan Sarana dan Prasarana Aparatur - 100 % 86,300,000 100 % 106,300,000 100 % 82,700,000 100 % 275,300,000 Sekretariat MPD 4 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur - - - 100 % 24,180,000 100 % - 100 % 24,180,000 Sekretariat MPD 4 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di Ikuti - - - - - - - - - Sekretariat MPD 4 06 07 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK - 1 Dokumen 1,100,000 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 1,200,000 3 Dokumen 3,100,000 Sekretariat MPD 4 06 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah - - - - - - - - - Sekretariat MPD 4 06 22 Program Perencanaan dan Pengawasan/Monitorin dan Evaluasi Cakupan Pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan - 12 bln 119,800,000 12 bln 219,880,000 12 bln 151,745,000 36 bln 491,425,000 Sekretariat MPD VII - 19 Selanjutnya Program-program yang mendukung Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih tahun 2017-2022 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Rencana program prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun indikasi rencana program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 7.2.A berikut ini: VII -20 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 936,206,162,904 940,309,982,105 1,876,516,145,009 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 551,584,044,891 562,700,808,919 1,114,284,853,810 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2,022,215,321 2,224,634,853 4,246,850,174 MPD 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1,607,419,842 100 Persen 1,768,359,826 100 Persen 3,375,779,668 MPD 1 01 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM) 65 Persen 414,795,479 70 Persen 456,275,027 70 Persen 871,070,506 MPD 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 192,653,022,340 220,949,574,397 413,602,596,737 PK 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 144,687,677,954 100 Persen 165,970,881,397 100 Persen 310,658,559,351 PK 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar 100 Persen 46,855,344,386 100 Persen 54,068,693,000 100 Persen 100,924,037,386 PK 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Guru Berijazah S1/D4 100 Persen 750,000,000 100 Persen 500,000,000 100 Persen 1,250,000,000 PK 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru Berijazah S1/D4 100 Persen 110,000,000 100 Persen 110,000,000 100 Persen 220,000,000 PK 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan 85 Persen 250,000,000 85 Persen 300,000,000 85 Persen 550,000,000 PK 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 14,125,845,100 7,654,866,577 21,780,711,677 DSI-PD 1 01 07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH Jumlah Dayah tipe "A" 15 Dayah 14,125,845,100 16 Dayah 7,654,866,577 31 Dayah 21,780,711,677 DSI-PD 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 104,393,326,370 112,735,440,724 217,128,767,094 DINKES 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 62,525,205,698 100 Persen 65,450,190,852 100 Persen 127,975,396,550 DINKES 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup 0 40,513,660,672 0 46,130,843,872 0 86,644,504,544 DINKES 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0.26 - 629,460,000 0.26 - 356,906,000 0.26 - 986,366,000 DINKES 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 80 Persen 205,000,000 100 Persen 225,500,000 100 Persen 430,500,000 DINKES 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Sehat 10.29 Persen 520,000,000 20.58 Persen 572,000,000 20.58 Persen 1,092,000,000 DINKES 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 140,205,660,756 158,802,462,346 299,008,123,102 PUPR 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 9,786,983,368 100 Persen 12,814,090,122 100 Persen 22,601,073,490 PUPR 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Cakupan air yang tertampung 100 Persen 10,100,000,000 100 Persen 12,800,000,000 100 Persen 22,900,000,000 PUPR 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan penduduk berakses air minum 100 Persen 1,100,000,000 100 Persen 2,320,000,000 100 Persen 3,420,000,000 PUPR 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tinggal bersanitasi 86.51 Persen 6,100,000,000 95.57 Persen 8,600,000,000 95.57 Persen 14,700,000,000 PUPR 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik 77.81 Persen 9,120,600,000 85.59 Persen 15,689,720,000 85.59 Persen 24,810,320,000 PUPR 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5) 10.22 Persen 3,000,000,000 11.24 Persen 5,000,000,000 11.24 Persen 8,000,000,000 PUPR 1 TOTAL BELANJA DAERAH TABEL 7.2 A SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 - 2022 INDIKASI RENCANA PROGRAM PERIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 VII - 27 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG cakupan bangunan gedung yang terbangun 80 Persen 4,000,000,000 80 Persen 4,000,000,000 80 Persen 8,000,000,000 PUPR 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Cakupan penataan kawasan 0.083 Persen 2,025,600,000 0.086 Persen 3,025,920,000 0.086 Persen 5,051,520,000 PUPR 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Proporsi jalan dalam kondisi mantap 76.2 Persen 92,222,477,388 81.5 Persen 91,852,498,624 81.5 Persen 184,074,976,012 PUPR 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 3.40 Persen 2,750,000,000 3.35 Persen 2,700,233,600 3.35 Persen 5,450,233,600 PUPR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22,944,984,621 23,489,327,620 46,434,312,241 PUPR 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Rasio permukiman layak huni 0.96 Persen 363,000,000 0.98 Persen 399,300,000 0.98 Persen 762,300,000 PUPR 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Rasio rumah layak huni 0.32 Persen 3,800,000,000 0.35 Persen 3,800,000,000 0.35 Persen 7,600,000,000 PUPR 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Cakupan prasarana umum yang tersedia 80 Persen 18,781,984,621 90 Persen 19,290,027,620 90 Persen 38,072,012,241 PUPR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7,983,488,014 5,746,733,895 13,730,221,909 BPBD 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,742,177,941 100 Persen 5,098,733,895 100 Persen 10,840,911,836 BPBD 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana 18.39 Persen 1,640,710,073 18.39 Persen 422,400,000 18.39 Persen 2,063,110,073 BPBD 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan penanggulangan kebakaran 100 Persen 600,600,000 100 Persen 225,600,000 100 Persen 826,200,000 BPBD 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14,533,556,188 12,132,024,921 26,665,581,109 SATPOL 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 10,990,768,688 100 Persen 10,685,130,508 100 Persen 21,675,899,196 SATPOL 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan Perda/Qanun 90 Persen 3,542,787,500 95 Persen 1,446,894,413 95 Persen 4,989,681,913 SATPOL 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 52,721,946,181 18,965,743,586 71,687,689,767 DINSOS 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,731,527,881 100 Persen 4,020,783,456 100 Persen 7,752,311,337 DINSOS 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 67 Persen 2,923,864,600 67 Persen 3,243,751,060 67 Persen 6,167,615,660 DINSOS 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 100 Persen 3,690,000,000 100 Persen 4,130,000,000 100 Persen 7,820,000,000 DINSOS 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 80 Persen 41,245,000,000 80 Persen 6,322,500,000 80 Persen 47,567,500,000 DINSOS 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 80 Persen 771,553,700 80 Persen 848,709,070 80 Persen 1,620,262,770 DINSOS 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100 Persen 360,000,000 100 Persen 400,000,000 100 Persen 760,000,000 DINSOS VII - 28 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 123,694,900,846 128,628,129,213 252,323,030,059 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6,404,290,224 6,543,128,404 12,947,418,628 DPMTSP 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,503,141,424 100 Persen 5,593,328,404 100 Persen 11,096,469,828 DPMTSP 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 1 Dokumen 44,000,000 1 Dokumen 44,000,000 2 Dokumen 88,000,000 DPMTSP 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 70 Persen 418,848,800 70 Persen 428,000,000 70 Persen 846,848,800 DPMTSP 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 49 Persen 130,300,000 70 Persen 140,000,000 70 Persen 270,300,000 DPMTSP 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja 78 Persen 198,000,000 78 Persen 216,800,000 78 Persen 414,800,000 DPMTSP 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun 0 110,000,000 0 121,000,000 0 231,000,000 DPMTSP 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5,806,758,000 6,558,097,670 12,364,855,670 DINAS PP 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,309,758,000 100 Persen 3,693,097,670 100 Persen 7,002,855,670 DINAS PP 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 75.30 Persen 360,000,000 75.30 Persen 410,000,000 75.30 Persen 770,000,000 DINAS PP 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih 20 Persen 460,000,000 20 Persen 500,000,000 20 Persen 960,000,000 DINAS PP 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pemberdayaan kelompok perempuan 23 Persen 500,000,000 25 Persen 500,000,000 25 Persen 1,000,000,000 DINAS PP 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak 100 Persen 127,000,000 100 Persen 150,000,000 100 Persen 277,000,000 DINAS PP 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Pemenuhan Hak Anak 95 Persen 375,000,000 100 Persen 455,000,000 100 Persen 830,000,000 DINAS PP 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih 76 Persen 675,000,000 100 Persen 850,000,000 100 Persen 1,525,000,000 DINAS PP 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 7,446,747,676 8,330,708,134 15,777,455,810 DKPP 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 7,240,422,676 100 Persen 8,098,190,209 100 Persen 15,338,612,885 DKPP 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Ketersediaan Pangan Utama 100 Persen 206,325,000 100 Persen 232,517,925 100 Persen 438,842,925 DKPP 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6,951,920,194 7,632,112,213 14,584,032,407 TANAH 2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 4,371,305,194 100 Persen 4,808,435,713 100 Persen 9,179,740,907 TANAH 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan 80 Persen 350,000,000 83.33 Persen 385,000,000 83.33 Persen 735,000,000 TANAH 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah 0.14 Persen 300,000,000 0.14 Persen 330,000,000 0.14 Persen 630,000,000 TANAH 2 10 12 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat 9.62 Persen 510,000,000 9.64 Persen 561,000,000 9.64 Persen 1,071,000,000 TANAH 2 10 13 PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat 9.62 Persen 150,000,000 9.64 Persen 150,000,000 9.64 Persen 300,000,000 TANAH 2 10 14 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN Persentase peningkatan SDM Aparatur 90 Persen 757,615,000 90 Persen 833,376,500 90 Persen 1,590,991,500 TANAH VII - 29 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 2 10 15 PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU Cakupan pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau 100 Persen 200,000,000 100 Persen 220,000,000 100 Persen 420,000,000 TANAH 2 10 17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan 80 Persen 313,000,000 83.33 Persen 344,300,000 83.33 Persen 657,300,000 TANAH 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 40,303,679,428 41,582,481,301 81,886,160,729 DLH 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 26,189,024,728 100 Persen 26,644,811,131 100 Persen 52,833,835,859 DLH 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada - 476,000,000 Ada - 473,000,000 Ada - 949,000,000 DLH 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup 100 Persen 261,330,000 100 Persen 284,463,000 100 Persen 545,793,000 DLH 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 37.2 Ha 3,701,324,700 40.9 Ha 3,741,707,170 40.9 Ha 7,443,031,870 DLH 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan limbah B3 yang dikelola 100 Persen 2,015,000,000 100 Persen 2,216,500,000 100 Persen 4,231,500,000 DLH 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Cakapan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 12 Bulan 255,000,000 12 Bulan 280,000,000 24 Bulan 535,000,000 DLH 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 38,000,000 24 Bulan 73,000,000 DLH 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat 12 Bulan 111,000,000 12 Bulan 71,000,000 24 Bulan 182,000,000 DLH 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 11,000,000 24 Bulan 21,000,000 DLH 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 100 Persen 7,250,000,000 100 Persen 7,822,000,000 100 Persen 15,072,000,000 DLH 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11,365,783,718 13,196,297,039 24,562,080,757 CAPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 7,005,655,218 100 Persen 8,926,853,414 100 Persen 15,932,508,632 CAPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk 0.97 Persen 2,330,163,500 0.97 Persen 1,748,400,000 0.97 Persen 4,078,563,500 CAPIL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rasio Bayi Akta Kelahiran 0.88 Persen 767,965,000 0.88 Persen 755,000,000 0.88 Persen 1,522,965,000 CAPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ketersediaan Database Kependudukan Ada - 1,097,000,000 Ada - 1,601,043,625 Ada - 2,698,043,625 CAPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Ketersediaan Data Kependudukan 90 Persen 165,000,000 90 Persen 165,000,000 90 Persen 330,000,000 CAPIL 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6,335,413,210 7,315,930,854 13,651,344,064 DPGM 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,900,185,510 100 Persen 3,203,260,613 100 Persen 6,103,446,123 DPGM 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong 68 gampong 1,405,210,000 68 gampong 1,555,000,000 68 gampong 2,960,210,000 DPGM 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 3 Kelompok 2,030,017,700 4 Kelompok 2,557,670,241 7 Kelompok 4,587,687,941 DPGM 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,056,167,700 3,295,948,300 6,352,116,000 DINAS PP 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju Pertumbuhan Penduduk 2 Persen 50,000,000 2 Persen 70,000,000 2 Persen 120,000,000 DINAS PP 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 Anak 2,902,046,000 2 Anak 3,116,648,300 2 Anak 6,018,694,300 DINAS PP VII - 30 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 81.94 Persen 104,121,700 82.11 Persen 109,300,000 82.11 Persen 213,421,700 DINAS PP 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7,687,428,611 7,022,285,744 14,709,714,355 DISHUB 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,188,428,611 100 Persen 5,291,285,744 100 Persen 10,479,714,355 DISHUB 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Layanan Angkutan Darat 65 Persen 2,499,000,000 70 Persen 1,731,000,000 70 Persen 4,230,000,000 DISHUB 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5,511,747,630 5,511,747,630 11,023,495,260 KOMINFO 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,423,079,630 100 Persen 3,423,079,630 100 Persen 6,846,159,260 KOMINFO 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik 80 Persen 237,108,525 80 Persen 237,108,525 80 Persen 474,217,050 KOMINFO 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Cakupan Pelaksanaan E-Government 100 Persen 1,851,559,475 100 Persen 1,851,559,475 100 Persen 3,703,118,950 KOMINFO 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5,888,201,443 6,473,717,588 12,361,919,031 DISKOP 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5,291,561,443 100 Persen 5,817,413,588 100 Persen 11,108,975,031 DISKOP 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi aktif 40.09 Persen 30,000,000 40.37 Persen 33,000,000 40.37 Persen 63,000,000 DISKOP 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi aktif 40.09 Persen 20,000,000 40.37 Persen 22,000,000 40.37 Persen 42,000,000 DISKOP 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase BPR/LKM aktif 100 Persen 20,000,000 100 Persen 22,000,000 100 Persen 42,000,000 DISKOP 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha mikro dan kecil 5 Persen 66,640,000 5 Persen 73,304,000 5 Persen 139,944,000 DISKOP 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha mikro dan kecil 5 Persen 460,000,000 5 Persen 506,000,000 5 Persen 966,000,000 DISKOP 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1,207,508,263 1,274,768,192 2,482,276,455 DPMTSP 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Investor PMDN/PMA 371 Investor 387,408,263 389 Investor 447,032,863 760 Investor 834,441,126 DPMTSP 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Cakupan promosi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 100 Persen 250,000,000 100 Persen 218,565,329 100 Persen 468,565,329 DPMTSP 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Lamanya proses perizinan 6 Hari 328,700,000 5 Hari 358,700,000 11 Hari 687,400,000 DPMTSP 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah perusahaan dalam pengawasan 30 Perusahaan 169,400,000 30 Perusahaan 178,470,000 30 Perusahaan 347,870,000 DPMTSP 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 12 Bulan 72,000,000 12 Bulan 72,000,000 24 Bulan 144,000,000 DPMTSP 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6,589,547,983 5,539,293,186 12,128,841,169 DISPORA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,485,831,423 100 Persen 2,705,733,918 100 Persen 5,191,565,341 DISPORA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 91 Persen 1,011,035,000 98 Persen 911,035,000 98 Persen 1,922,070,000 DISPORA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA 23 Cabor 2,962,681,560 23 Cabor 1,812,524,268 46 Cabor 4,775,205,828 DISPORA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pembina pramuka yang dibina 100 Persen 130,000,000 100 Persen 110,000,000 100 Persen 240,000,000 DISPORA 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 34,000,000 34,000,000 68,000,000 KOMINFO 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi 100 Persen 34,000,000 100 Persen 34,000,000 100 Persen 68,000,000 KOMINFO 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,313,430,102 2,625,000,000 3,938,430,102 PK 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Cakupan Pengembangan Kebudayaan 90 Persen 150,000,000 95 Persen 660,000,000 95 Persen 810,000,000 PK VII - 31 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisonal 80 Persen 150,000,000 80 Persen 650,000,000 80 Persen 800,000,000 PK 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Cakupan Pembinaan Sejarah 85 Persen 150,000,000 85 Persen 205,000,000 85 Persen 355,000,000 PK 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 45.45 Persen 250,000,000 45.45 Persen 250,000,000 45.45 Persen 500,000,000 PK 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Cakupan Pengelolaan Museum 80 Persen 613,430,102 80 Persen 860,000,000 80 Persen 1,473,430,102 PK 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,712,831,804 1,856,206,004 3,569,037,808 MAA 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1,424,481,804 100 Persen 1,564,651,004 100 Persen 2,989,132,808 MAA 2 22 07 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat 50 Persen 288,350,000 100 Persen 291,555,000 100 Persen 579,905,000 MAA 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5,579,444,860 3,572,286,000 9,151,730,860 ARPUS 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,236,184,860 100 Persen 2,874,536,000 100 Persen 6,110,720,860 ARPUS 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah 3235 Orang 2,343,260,000 3261 Orang 697,750,000 6496 Orang 3,041,010,000 ARPUS 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 500,000,000 264,120,954 764,120,954 ARPUS 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku 34 OPD 400,000,000 34 OPD 147,750,000 34 OPD 547,750,000 ARPUS 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 60 Persen 100,000,000 65 Persen 116,370,954 65 Persen 216,370,954 ARPUS 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 19,255,008,256 18,978,680,705 38,233,688,961 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7,048,038,000 7,121,543,205 14,169,581,205 DKPP 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 6.74 Persen 3,377,473,500 6.81 Persen 3,615,788,455 6.81 Persen 6,993,261,955 DKPP 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) 1756 Ton 2,993,702,500 1773 Ton 2,788,892,750 1773 Ton 5,782,595,250 DKPP 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 100,000,000 24 Bulan 160,000,000 DKPP 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Cakupan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 100 Persen 616,862,000 100 Persen 616,862,000 100 Persen 1,233,724,000 DKPP 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1,688,437,821 1,178,437,821 2,866,875,642 DISPORA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB 1.23 Persen 95,148,337 1.26 Persen 95,148,337 1.26 Persen 190,296,674 DISPORA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB 1.23 Persen 807,589,684 1.26 Persen 547,589,684 1.26 Persen 1,355,179,368 DISPORA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kunjungan Wisata 17 Persen 785,699,800 17 Persen 535,699,800 17 Persen 1,321,399,600 DISPORA 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 4,023,626,000 4,129,541,000 8,153,167,000 DKPP 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan 60 Persen 719,076,000 80 Persen 719,076,000 80 Persen 1,438,152,000 DKPP 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perkebunan 100 Persen 681,200,000 100 Persen 751,200,000 100 Persen 1,432,400,000 DKPP 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase sarana pendukung penyakit ternak 80 Persen 636,100,000 90 Persen 655,000,000 90 Persen 1,291,100,000 DKPP 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB 0.002 Persen 1,987,250,000 0.002 Persen 2,004,265,000 0.002 Persen 3,991,515,000 DKPP 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 5,331,100,000 5,268,971,600 10,600,071,600 DISKOP 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 4 Kec 1,096,100,000 4 Kec 1,572,050,000 4 Kec 2,668,150,000 DISKOP VII - 32 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting 4 Kec 430,000,000 4 Kec 473,000,000 4 Kec 903,000,000 DISKOP 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Kontribusi perdagangan terhadap PDRB 21.89 Persen 680,000,000 21.89 Persen 1,255,000,000 21.89 Persen 1,935,000,000 DISKOP 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Standarisasi Tera ulang 100 Persen 3,125,000,000 100 Persen 1,968,921,600 100 Persen 5,093,921,600 DISKOP 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1,163,806,435 1,280,187,079 2,443,993,514 DISKOP 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB 19.31 Persen 972,560,715 19.70 Persen 1,069,816,787 19.70 Persen 2,042,377,502 DISKOP 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase IKM yang memiliki izin 30 Persen 50,000,000 30 Persen 55,000,000 30 Persen 105,000,000 DISKOP 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Cakupan data SINAS 12 Bulan 141,245,720 12 Bulan 155,370,292 24 Bulan 296,616,012 DISKOP 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 96,672,641,691 111,351,184,343 208,023,826,034 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 67,029,827,107 76,929,123,257 143,958,950,364 SETDAKO 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 35,874,218,761 100 Persen 43,412,960,150 100 Persen 79,287,178,911 SETDAKO 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan penyelesaian tapal batas daerah 12 titik wilayah 18,984,219,646 12 titik wilayah 23,879,077,939 12 titik wilayah 42,863,297,585 SETDAKO 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan daerah 8 Hari Besar 3,233,902,000 8 Hari Besar 3,642,503,100 16 Hari Besar 6,876,405,100 SETDAKO 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi 45 Qanun 1,758,675,000 45 Qanun 2,356,886,400 90 Qanun 4,115,561,400 SETDAKO 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan penyediaan Laporan pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe 12 Laporan 5,255,100,100 12 Laporan 1,280,000,000 24 Laporan 6,535,100,100 SETDAKO 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan penyediaan laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek 12 Laporan 266,648,400 12 Laporan 350,895,668 24 Laporan 617,544,068 SETDAKO 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase layanan Pengadaan secara elektronik 100 Persen 1,657,063,200 100 Persen 2,006,800,000 100 Persen 3,663,863,200 SETDAKO 4 02 SEKRETARIAT DPRD 29,642,814,584 34,422,061,086 64,064,875,670 SETWAN 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 23,243,448,084 100 Persen 26,747,794,586 100 Persen 49,991,242,670 SETWAN 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi 100 Persen 6,399,366,500 100 Persen 7,674,266,500 100 Persen 14,073,633,000 SETWAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 53,128,074,575 53,441,380,851 106,569,455,426 5 01 PERENCANAAN 12,753,630,386 14,324,324,121 27,077,954,507 BAPPEDA 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 7,737,587,058 100 Persen 8,337,337,402 100 Persen 16,074,924,460 BAPPEDA 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu 90 Persen 1,799,458,868 100 Persen 2,195,013,958 100 Persen 3,994,472,826 BAPPEDA 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan 100 Persen 3,216,584,460 100 Persen 3,791,972,761 100 Persen 7,008,557,221 BAPPEDA 5 02 KEUANGAN 25,531,813,965 25,468,846,743 51,000,660,708 BPKD 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 15,611,589,865 100 Persen 15,615,126,154 100 Persen 31,226,716,019 BPKD 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK laporan keuangan daerah WTP Opini 5,382,572,600 WTP Opini 4,726,494,227 WTP Opini 10,109,066,827 BPKD 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 64 Dokumen 2,367,355,300 64 Dokumen 2,638,147,227 128 Dokumen 5,005,502,527 BPKD VII - 33 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Besaran Penerimaan PAD 49.20 Milyar 2,170,296,200 49.20 Milyar 2,489,079,135 49.20 Milyar 4,659,375,335 BPKD 5 03 KEPEGAWAIAN 10,543,552,424 12,359,689,487 22,903,241,911 BKPSDM 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 8,298,059,928 100 Persen 9,952,544,716 100 Persen 18,250,604,644 BKPSDM 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian 12 Bulan 2,245,492,496 2,407,144,771 4,652,637,267 BKPSDM 5 04 3,605,667,800 450,000,000 4,055,667,800 BKPSDM 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 15.29 Persen 3,605,667,800 16.29 Persen 450,000,000 16.29 Persen 4,055,667,800 BKPSDM 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 693,410,000 838,520,500 1,531,930,500 BAPPEDA 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 60 Persen 693,410,000 75 Persen 838,520,500 75 Persen 1,531,930,500 BAPPEDA 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13,096,861,418 13,096,861,418 26,193,722,836 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 13,096,861,418 13,096,861,418 26,193,722,836 INSPEKTORAT 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 8,437,932,688 100 Persen 8,437,932,688 100 Persen 16,875,865,376 INSPEKTORAT 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase tindak lanjut hasil pengawasan 100 Persen 2,889,550,000 100 Persen 2,889,550,000 100 Persen 5,779,100,000 INSPEKTORAT 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti 100 Persen 240,500,000 100 Persen 240,500,000 100 Persen 481,000,000 INSPEKTORAT 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Level Kapabilitas APIP 3 Level 794,989,000 4 dengan Catatan Level 794,989,000 4 dengan Catatan Level 1,589,978,000 INSPEKTORAT 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tingkat Marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe 3 Level 733,889,730 3 Level 733,889,730 3 Level 1,467,779,460 INSPEKTORAT 7 10,866,610,708 11,153,505,846 22,020,116,554 7 01 2,907,432,364 3,074,492,324 5,981,924,688 B. SAKTI 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,578,430,414 100 Persen 2,779,690,327 100 Persen 5,358,120,741 B. SAKTI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 244,330,000 12 Bulan 208,641,997 24 Bulan 452,971,997 B. SAKTI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 8,295,000 12 Bulan 10,000,000 24 Bulan 18,295,000 B. SAKTI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 36,000,000 24 Bulan 72,000,000 B. SAKTI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18 gampong 40,376,950 18 gampong 40,160,000 18 gampong 80,536,950 B. SAKTI 7 01 2,510,039,526 2,632,179,704 5,142,219,230 B. MANGAT 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,147,286,607 100 Persen 2,322,456,103 100 Persen 4,469,742,710 B. MANGAT 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000 24 Bulan 10,000,000 B. MANGAT 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 271,217,629 12 Bulan 240,218,501 25 Bulan 511,436,130 B. MANGAT 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 15,000,000 24 Bulan 30,000,000 B. MANGAT 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000 24 Bulan 20,000,000 B. MANGAT KECAMATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN VII - 34 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22 gampong 61,535,290 22 gampong 39,505,100 22 gampong 101,040,390 B. MANGAT 7 01 KECAMATAN 2,551,899,684 2,551,899,684 5,103,799,368 M. SATU 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,233,548,140 100 Persen 2,233,548,140 100 Persen 4,467,096,280 M. SATU 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 208,611,344 12 Bulan 208,611,344 24 Bulan 417,222,688 M. SATU 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 8,000,000 12 Bulan 8,000,000 24 Bulan 16,000,000 M. SATU 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 75,500,000 12 Bulan 75,500,000 24 Bulan 151,000,000 M. SATU 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11 gampong 26,240,200 11 gampong 26,240,200 11 gampong 52,480,400 M. SATU 7 01 2,897,239,134 2,894,934,134 5,792,173,268 M. DUA 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,544,789,138 100 Persen 2,542,484,138 100 Persen 5,087,273,276 M. DUA 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan 12 Bulan 265,192,846 12 Bulan 265,192,846 24 Bulan 530,385,692 M. DUA 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 22,590,050 12 Bulan 22,590,050 24 Bulan 45,180,100 M. DUA 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12 Bulan 23,500,000 12 Bulan 23,500,000 24 Bulan 47,000,000 M. DUA 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17 gampong 41,167,100 17 gampong 41,167,100 17 gampong 82,334,200 M. DUA 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 40,130,798,154 5,761,715,138 45,892,513,292 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40,130,798,154 5,761,715,138 45,892,513,292 KESBANGPOL 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,657,415,579 100 Persen 2,748,743,572 100 Persen 5,406,159,151 KESBANGPOL 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan 100 Persen 705,674,800 100 Persen 669,222,000 100 Persen 1,374,896,800 KESBANGPOL 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK persentase pemilih terhadap pemilu dan pilkada 0 Persen 35,537,500,000 75 Persen 773,192,800 75 Persen 36,310,692,800 KESBANGPOL 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Cakupan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan 90 Persen 160,257,800 90 Persen 111,156,000 90 Persen 271,413,800 KESBANGPOL 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Cakupan pembinaan penyakit masyarakat 85 Persen 435,256,025 90 Persen 668,503,778 90 Persen 1,103,759,803 KESBANGPOL 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase konflik sosial yang tertangani 100 Persen 634,693,950 100 Persen 790,896,988 100 Persen 1,425,590,938 KESBANGPOL 9 UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN 27,777,222,365 35,197,715,672 62,974,938,037 9 01 KEKHUSUSAN ACEH 3,402,109,599 3,883,298,373 7,285,407,972 MPU 9 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,768,646,069 100 Persen 3,226,575,873 100 Persen 5,995,221,942 MPU 9 01 03 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama 50 Persen 633,463,530 100 Persen 656,722,500 100 Persen 1,290,186,030 MPU KECAMATAN VII - 35 Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 101 SKPD Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022 9 01 KEKHUSUSAN ACEH 10,090,887,089 14,510,991,605 24,601,878,694 B. MAL 9 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,542,263,089 100 Persen 2,446,430,860 100 Persen 4,988,693,949 B. MAL 9 01 04 PROGRAM BAITUL MAL Jumlah penerimaan ZISWAF 9.15 Milyar 7,548,624,000 9.24 Milyar 12,064,560,745 9.24 Milyar 19,613,184,745 B. MAL 9 01 KEKHUSUSAN ACEH 14,284,225,677 16,803,425,694 31,087,651,371 DSI-PD 9 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3,206,925,677 100 Persen 3,429,442,187 100 Persen 6,636,367,864 DSI-PD 9 01 02 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH Jumlah Hafiz/Hafizah 12 Orang 11,077,300,000 15 Orang 13,373,983,507 27 Orang 24,451,283,507 DSI-PD VII - 36 VIII - 1 Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Lhokseumawe diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dalam proses Perubahan RPJMK Lhokseumawe kali ini, beberapa indikator utama di OPD mengalami perubahan. Perubahan indikator terjadi di beberapa OPD dan secara umum disebabkan antara lain penyesuaian dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam OPD, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penambahan indikator baru sesuai kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun OPD tersebut antara lain: VIII - 2

a.Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator “Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi”.
b.Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan, Persentase Peningkatan Produksi Peternakan dan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.
c.Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Balita Gizi Buruk, Cakupan Desa Siaga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar dan beberapa indikator lainnya.
d.Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Kasus Pengaduan yang Ditindak Lanjuti, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Level Kapabilitas APIP dan Tingkat Marturitas SPIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
e.Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesbangpol Linmas Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
f.Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPBD Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Cakupan Penanggulangan Kebakaran. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 8.1 berikut ini: Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 DSI PD Indeks Pembangunan Syariat Islam Indeks 50 54 54 57 56 61 0 66 0 70 0 0 DSI PD Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam 70 80 80 2 DSI PD Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kasus 81 69 58 59 37 50 0 42 0 36 0 0 3 B. MAL Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) Rp (milyar) 9 9 7 9 9 9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9 4 MAA Cakupan pembinaan adat Gampong Jumlah gampong 0 68 68 68 68 68 68 68 0 68 0 0 5 MAA Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh Bulan 12 12 12 12 12 12 - 12 - 12 - - 6 BPS Pertumbuhan PDRB Persen 1.18 6.50 3.84 6.80 3.97 5.86 4.00 5.98 4.10 6.02 4.20 4.20 7 BPS Pengendalian laju inflasi (disperindagkop) Persen 5.60 2.80 2.05 2.60 1.20 2.42 1.95 2.25 1.40 2.09 1.30 1.30 8 BPS Penduduk dibawah garis kemiskinan Persen 11.98 9.50 11.81 9.30 11.18 9.28 11.00 9.26 10.80 9.24 10.80 10.80 9 BPS Tingkat pengangguran terbuka Persen 10.51 10.40 12.52 10.33 11.06 10.28 11.05 9.56 11.04 9.49 11.03 11.03 10 BPS Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Rp (Juta) 1.01 1.04 10.86 1.08 11.42 1.12 11.82 1.16 1.16 1.20 1.20 1.20 11 DP3A P2KB Persentase pemberdayaan kelompok perempuan Persen 20 20 NA 20 20 20 20 40 25 40 30 30 12 Diskop Pertumbuhan UMKM Jumlah 2314 2314 3850 2323 5084 2333 2333 2342 2342 2351 2351 2351 NO OPD INDIKATOR SATUAN TABEL 8.1 2018 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017-2022 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017 2019 2020 2021 2022 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
(2022)CAPAIAN TARGET VIII - 3 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) NO OPD INDIKATOR SATUAN 2018 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017 2019 2020 2021 2022 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
(2022)13 BPS Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Persen 17.84 18.20 NA 18.56 NA 18.93 18.93 19.31 19.31 19.70 19.70 19.70 14 Set dako Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi Persen - - - - - - 80.00 - 80.00 - 90.00 90 15 DPM PTSP Jumlah Investor PMDN/ PMA 305 320 348 336 386 353 342 371 352 389 362 362 16 DPM PTSP Jumlah nilai investasi Rp (Milyar) 3387 3556.35 3656 3734.17 3838.8 3920.88 3.399 4116.92 3.409 4322.77 3.419 3 17 Dis Pora Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Persen 1.09 1.12 NA 1.16 NA 1.19 1.19 1.23 1.23 1.26 1.26 1.26 18 Dis Pora Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe Persen 24.00 24.00 20.00 24.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 35.00 20.00 20.00 19 Dinsos Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 31.49 31.49 80.00 32.12 80.00 32.76 32.76 33.42 33.42 34.09 34.09 34.09 20 Dinsos Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Persen 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21 DKPP Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22 DKPP Konstribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB Persen 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 23 DKPP Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Persen 6.48 6.54 6.61 6.61 6.68 6.68 6.75 6.74 6.81 6.81 6.88 6.88 24 DKPP Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Persen 8.20 8.20 8.20 8.27 8.33 8.33 8.40 8.40 8.47 8.47 8.53 8.53 25 DKPP Persentase peningkatan produksi perikanan Persen - - - - - - 85 0 90 0 95 95 26 DKPP Persentase peningkatan produksi peternakan Persen - - - - - - 95 - 98 - 100 100 27 DKPP Persentase peningkatan produksi pertanian Persen - - - - - - 100 - 100 - 100 100 29 BPS Indeks Pembangunan Manusia IPM 75.78 76.31 76.62 76.84 77.30 77.38 77.38 77.92 77.92 78.47 78.47 78.47 PK Rerata nilai ujian nasional: VIII - 4 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) NO OPD INDIKATOR SATUAN 2018 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017 2019 2020 2021 2022 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
(2022)30 PK -Rerata nilai ujian nasional SD/MI Nilai 87 90 NA 90 NA 95 95 95 95 95 95 95 31 PK -Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs Nilai 56 75 NA 80 NA 85 95 90 95 95 95 95 PK Angka Partisipasi Kasar: 33 PK - APK SD/MI Angka 106 106 95 106 94 106 100 106 100 106 100 100 34 PK - APK SMP/MTs Angka 101 101 112 101 97 101 100 101 100 101 100 100 PK Angka Partisipasi Murni: 35 PK - APM SD/MI Angka 94 96 82 99 84 99 90 99 90 99 90 90 36 PK - APM SMP/MTs Angka 79 81 81 84 66 86 90 89 90 92 90 90 37 PK Angka Harapan lama Sekolah Angka 15 15 NA 15 NA 16 16 16 16 16 16 16 38 PK Rasio ketergantungan Rasio (Per 10.000) 51.90 51.38 NA 50.87 NA 50.61 50.61 50.36 0.00 50.11 0.00 0.00 39 Dis Pora Jumlah prestasi olahraga Jumlah 18 28 20 30 NA 30 5 32 7 32 7 7 40 DSI PD Jumlah dayah dengan Tipe "A" Dayah 14 15 15 16 16 17 14 18 15 19 16 16 41 Dinkes Angka Usia Harapan Hidup Tahun 71.05 71.16 NA 71.28 NA 71.39 71.39 71.51 71.51 71.62 71.62 71.62 42 Dinkes Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Jumlah 2 2 3.00 2 1 1 1 0 0 0 0 0.00 43 Dinkes Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 50 60 6.33 70 9.2 80 80 90 90 100 100 100.00 44 Dinkes Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 NA 100 NA 100 100 100 0 100 0 0 45 Dinkes Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Persen 5.78 6.18 2.5 6.62 14.6 7.08 15.62 7.58 16.72 8.11 17.89 17.89 VIII - 5 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) NO OPD INDIKATOR SATUAN 2018 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017 2019 2020 2021 2022 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
(2022)46 Dinkes (Revisi) Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 47 Dinkes (Revisi) persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 48 Dinkes (Revisi) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 49 Dinkes Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) Persen 91.50 81.5 92.00 56.2 92.50 92.50 93.00 93.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50 Dinkes (Revisi) Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar persen 81,1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 51 Dinkes (Revisi) Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persen 57,8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 52 Dinkes (Revisi) Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 53 Dinkes (Revisi) Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil persen 95,8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 54 Dinkes (Revisi) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 55 Dinkes (Revisi) Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir persen 93,6 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 56 Dinkes (Revisi) Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar persen 88,6 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 57 Dinkes (Revisi) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persen 87,4 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 58 Dinkes (Revisi) Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar persen 38 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 59 Dinkes (Revisi) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar persen 85,4 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 60 Dinkes (Revisi) Persentase Balita Gizi Buruk persen 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.02411 0 0.02411 0 VIII - 6 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) NO OPD INDIKATOR SATUAN 2018 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017 2019 2020 2021 2022 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
(2022)61 Dinkes (Revisi) Prevelensi Balita Gizi Kurang persen 0.62 0 0 0 0 0 0 0 1.18129 0 1.18129 1 62 Dinkes (Revisi) Cakupan Desa Siaga jumlah 82 0 0 0 0 0 0 0 88 0 100 100 63 Setda Kategori Reformasi Birokrasi Kategori CC CC NA C NA BB CC BB B B B B 64 Setda Kategori hasil evaluasi SAKIP Kategori CC CC CC C CC BB CC BB B B B B 65 Setda Kategori hasil evaluasi LPPD Kategori Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 66 Setda Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi Persen 0 0 0 0 0 0 80 0 85 0 90 90 67 BPKD Opini BPK Opini WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 68 Inspek torat Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti persen - - - - - - 100 0 100 0 88 88 69 Inspek torat Persentase tindak lanjut hasil pengawasan persen - - - - - - 100 0 100 0 100 100 70 Inspek torat Level Kapabilitas APIP level - - - - - - 3 level - 3 level - 4 dengan catatan level 4 dengan catatan level 71 Inspek torat Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe level - - - - - - 3 level - 3 level - 3 level 3 level 72 Kominfo Cakupan pengelolaan Website pemerintah Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 73 Kominfo Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Persen 80 80 80 80 80 80 4.0 80 4.0 80 4.0 4.0 74 Kesbang Pol Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Persen 40 - - - - - - - - 75 75 75 75 PUPR Pencapaian target nasional 100-0-100 Persen 3.89-81.3- 71.4 4.01-76.4- 73.5 NA 4.13-16.8- 75-7 NA 4.25-13.8- 75.7 4.25-13.8- 75.7 4.38-11.3- 80.4 4.38-11.3- 80.4 4.51-9.3- 82.8 4.51-9.3- 82.8 4.51-9.3- 82.8 VIII - 7 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) NO OPD INDIKATOR SATUAN 2018 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017 2019 2020 2021 2022 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
(2022)76 PUPR Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih Persen 3.89 4.96 NA 80.00 17.03 90.00 4.25 100.00 4.38 100.00 4.51 4.51 77 PUPR Penanganan Kawasan Kumuh Luas Wilayah (Ha) 81.30 76.42 2.44 16.81 0.79 13.79 13.79 11.30 11.30 9.27 9.27 9.27 78 PUPR Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5) Persen 6.98 7.68 3.64 8.45 3.67 9.29 4.25 10.22 4.38 11.24 4.51 4.51 79 PUPR Kategori capaian kinerja infrastruktur publik Absolut Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 80 PUPR Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Persen 58.13 62.20 NA 66.55 NA 71.21 71.21 76.20 76.20 81.53 81.53 81.53 81 Dishub Ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas Persen 36.80 40.11 0.14 43.72 1.00 47.66 47.66 51.95 51.95 56.62 51.95 51.95 82 DLH Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio 0.69 0.75 NA 0.82 NA 0.98 0.98 1.15 1.15 1.36 1.36 1.36 83 DLH Luasan RTH Publik 20% Ha 25.40 27.94 25.40 30.73 25.50 33.81 0.00 37.19 0.00 40.91 0.00 0.00 84 DLH Persentase sampah yang tertangani Persen 71.40 74.97 81.53 78.72 81.00 82.65 82.65 86.79 86.80 91.13 92.00 92.00 85 PP WH Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000) Rasio (Per 10.000) 58.76 52.88 NA 47.60 NA 42.84 42.84 38.55 38.55 34.70 34.70 34.70 86 PP WH Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kasus 81 69 58 59 37 50 63 42 60 36 65 65 87 Kesbang Pol Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Persen 40 - 100 70 73 - - - - - - - 88 PP WH Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas Persen - 50 80 80 90 80 80 90 90 95 95 95 89 BPBD Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persen 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 45.00 18.39 47.00 18.39 50.00 50.00 90 BPBD Cakupan penanggulangan kebakaran Persen - - - - - - 100 - 100 - 100 100 VIII - 8 VIII - 10 Selanjutnya target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam bentuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe dalam proses Perubahan RPJMK Lhokseumawe kali ini, beberapa indikator di OPD mengalami perubahan indikator daerah. Perubahan Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut secara umum disebabkan antara lain penyesuaian dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam OPD, Lahirnya OPD Baru, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penambahan indikator baru sesuai kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017.Adapun OPD yang mengalami perubahan indikator tersebut antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan WH, Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Bappeda, BPKD, Inspektorat, MAA dan Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 8.2 berikut ini: Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ASPEK PELAYANAN UMUM

1.Layanan Urusan Wajib Dasar 1.1. Pendidikan 1.1. PK 1. Persentase PAUD dengan Akreditasi B Persen 10 20 NA 35 NA 50 50 70 70 90 90 90 1.1. PK 2. Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD Persen 30 40 NA 50 NA 60 60 75 75 90 90 90 1.1. PK 3. Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI Persen 93.66 96.5 81.81 99.36 84.47 99.36 90.00 99.36 90.00 99.36 90.00 90 1.1. PK 4. Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs Persen 79.05 81.4 81.24 83.86 66.31 86.38 90.00 89.00 90.00 91.64 90.00 90 1.1. PK 5. Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik Persen 10 30 NA 40 NA 50 50 60 60 70 70 70 1.1. PK 6. Persentase Pengawas Sekolah yeng telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah Persen 10 85 NA 85 NA 85 85 90 90 90 90 90 1.1. PK 7. Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru Persen 20 10 NA 15 NA 20 30 40 40 70 70 70 1.1. PK 8. Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan Persen 30 40 NA 50 NA 60 60 70 70 80 80 80 1.1. PK 9. Persentase Guru Berijazah S1/D4 Persen 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 1.1. PK 10. Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan Persen 0 0 0 0 0 0 85 0 85 0 85 85 1.2. Kesehatan
2.Dinkes 1. Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2.Dinkes 2. Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas Persen 100 100 90 100 90 100 100 100 100 100 100 100 2022 KODE TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONDISI AWAL RPJM

(2017)SATUANURAIAN TABEL 8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KOTA LHOKSEUMAWE 2018 2019 2020 2021 TAHUN 2017-2022 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN VIII - 11 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN

2.Dinkes 3. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Jumlah 2 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2.Dinkes 4. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persen 12.13 100 11.12 100 9.38 100 100 100 100 100 100 100
2.Dinkes 5. Persentase Kecamatan/ desa sehat Persen 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5
2.Dinkes 6. Persentase pasar sehat Persen 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2
2.Dinkes 7. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat ( GERMAS ) Hidup Sehat Jumlah 0 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1
2.Dinkes 8. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.Dinkes 9. Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT Persen 80 80 100 80 100 85 85 90 90 95 95 95
2.Dinkes 10. Persentase desa yang melaksanakan STBM Persen 20 20 4.4 20 26.5 20 94 20 100 20 20 20
2.Dinkes 11. Persentase Desa ODF Persen 20 20 1.5 20 7.4 20 9 20 15 20 20 20
2.Dinkes 12. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis Persen 50 50 75 50 75 50 80 50 85 50 90 90
2.Dinkes 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 50 60 6.33 70 9.2 80 80 90 90 100 100 100
2.Dinkes 14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.Dinkes 15. Cakupan Penderita diare yang ditangani Persen 20 30 34.5 40 46.3 60 60 80 80 100 100 100
2.Dinkes 16. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persen 80 100 36.2 100 12.9 100 100 100 100 100 100 100
2.Dinkes 17. optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan Persen 50 80 70 80 75 80 80 100 100 100 100 100
2.Dinkes 18. Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus Persen 50 80 1 80 0.5 80 80 80 80 80 80 80
2.Dinkes 19. Cakupan pelayanan anak balita Persen 88 80 97.9 100 97.6 100 100 100 100 100 100 100
2.Dinkes 20. Cakupan Desa dengan posyandu lansia Persen 0 80 100 85 100 90 90 95 95 100 100 100
2.Dinkes 21. Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia Persen 0 80 100 85 100 90 90 95 95 100 100 100
2.Dinkes 22. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Persen 1.8 0 119 0 142 0 0 0 0 0 0 0
2.Dinkes 23. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Persen 5 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2.Dinkes 24. Cakupan pelayanan Informasi kesehatan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2.Dinkes 25. Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 100 100 1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VIII - 12 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 1.3. PUPR 1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Persen 58.13 62.20 NA 66.55 NA 71.21 71.21 76.20 76.20 81.53 81.53 81.53 1.3. PUPR 2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persen 2.11 2.54 0.54 3.04 1.37 3.65 3.65 4.38 4.38 5.26 5.26 5.26 1.3. PUPR 3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Persen 8.89 10.67 70.74 12.80 73.92 15.37 14.52 18.44 15.60 22.13 17.53 17.53 1.3. PUPR 4. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Persen 53.15 58.46 70.74 64.31 73.92 70.74 70.74 77.81 77.81 85.59 85.59 85.59 1.3. PUPR 5. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Persen 41.27 51.27 71.27 61.27 81.27 71.27 71.27 81.27 81.27 91.27 91.27 91.27 1.3. PUPR 6. Persentase jalan Kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Persen 58.14 63.95 26.23 70.35 67.48 77.38 77.38 85.12 85.12 93.64 93.64 93.64 1.3. PUPR 7. Persentase akses Air Minum/ air bersih Persen 4.82 4.96 65.29 5.11 17.03 5.27 5.27 5.42 5.42 5.59 5.59 5.59 1.3. PUPR 8. Persentase rumah tinggal bersanitasi Persen 66.00 70.62 65.29 75.56 65.29 80.85 80.85 86.51 86.51 95.57 95.57 95.57 1.3. PUPR 9. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Persen 44.64 40.18 32.54 36.16 29.29 32.54 32.54 29.29 29.29 26.36 26.36 26.36 1.3. PUPR 10. Cakupan dokumen perencanaan tataruang Dokumen - - 0 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1.3. PUPR 11. Ruang publik yang berubah peruntukannya Persen 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 1.3. PUPR 12. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Ha 25.40 27.90 33.80 30.70 37.20 33.80 33.80 37.20 37.20 40.90 37.80 37.80 1.3. PUPR 13. Ketaatan terhadap RTRW Persen 3.28 3.28 3.30 3.29 3.40 3.30 3.30 3.40 3.40 3.35 3.35 3.35 1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.4. PUPR 1. Rasio rumah layak huni Rasio 0.22 0.24 0.17 0.26 0.17 0.29 0.29 0.32 0.32 0.35 0.35 0.35 1.4. PUPR 2. Rasio permukiman layak huni Rasio 0.87 0.89 0.93 0.81 0.96 0.93 0.93 0.96 0.96 0.98 0.98 0.98 1.4. PUPR 3. Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat Persen 1.89 1.51 0.97 1.21 0.77 0.97 0.97 0.77 0.77 0.62 0.56 0.56 1.4. PUPR 4. Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh Ha 81.30 76.42 2.44 16.81 0.79 13.79 13.79 11.30 11.30 9.27 9.27 9.27 1.4. PUPR 5. Persentase lingkungan pemukiman kumuh Persen 2.82 1.97 0.67 1.38 0.53 0.97 0.97 0.68 0.68 0.47 0.47 0.47 1.4. PUPR 6. Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk Persen 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 VIII - 13 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.5. PP dan WH 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas Persen - 50 80 80 90 80 80 90 90 95 95 95 1.5. PP dan WH 2. Persentase penegakan Perda/Qanun Persen 25 50 80 80 90 80 80 90 90 95 95 95 1.5. PP dan WH 3. Cakupan petugas perlindungan Masyarakat Persen 27.88 27.88 27.88 27.88 27.88 27.88 50.91 27.88 50.91 27.88 50.91 50.91 1.5. PP dan WH 4. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Rasio - - - - - - 720 720 720 720 720 720 1.5. Penanggulangan Bencana 1.5. BPBD 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persen 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 18.39 45.00 18.39 47.00 18.39 50.00 50.00 1.5. BPBD 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate ) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 100.00 45.00 100.00 50.00 50.00 1.5. BPBD 3. Wilayah Terkena Bencana Alam Kota Lhokseumawe Persen - - - - - - 46.00 - 45.00 - 42.00 42.00 1.6. Sosial 1.6. Dinsos 1. Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang menerima bantuan Persen 69 70 100 80 100 80 80 80 80 80 80 80 1.6. Dinsos 2. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.6. Dinsos 3. Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2.4. Pertanahan 2.4. Per Tanahan
1.Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat M2 (Juta) - - - - 17.37 - 17.383 - 17.42 - 17.452 17.45 VIII - 14 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 2.4. Per Tanahan

2.Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe M2 (Ribu) - - - - 255.169 - 256.96 - 257.5 - 258.0 258.0 2.4. Per Tanahan
3.Jumlah Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan Jumlah - - - - 3 - 2 - 4 - 5 5 2.4. Per Tanahan
4.Jumlah Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Terdaftar Jumlah - - - - 5 - 3 - 5 - 6 6 2.4. Per Tanahan
5.Luas Hak Guna Bangunan (HGB) M2 (Ribu) - - - - 316.598 - 316.92 - 317.23 - 317.55 317.5 2.7. Tenaga Kerja 2.7. DPMPTSP 1. Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persen - 20 50 30 60 50 50 60 60 70 70 70 2.7. DPMPTSP 2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persen - 20 50 30 60 50 49 60 49 70 70 70 2.7. DPMPTSP 3. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Rasio 1 0 20 0 20 0 1 0 1 0 1 1 2.7. DPMPTSP 4. Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja Persen 80 80 85 80 85 85 77.9 85 78 90 78 78 2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.8. DP3A P2KB 1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 67.5 100 82.5 82.5 2.8. DP3A P2KB 2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persen 75.30 75.30 24.00 75.30 25.00 75.30 75.30 75.30 80.00 75.30 80.00 80.00 2.8. DP3A P2KB 3. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Persen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.8. DP3A P2KB 4. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Persen 24.70 24.70 14.00 24.95 14.00 25.20 14.14 25.45 30.00 25.70 30.00 30.00 2.9. Pangan 2.9. DKPPP 1. Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan Persen 0 30 30 40 40 50 50 60 60 80 80 80 2.9. DKPPP 2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama Persen 516 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 VIII - 15 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 2.11. Lingkungan Hidup 2.11. DLH 1. Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan Persen 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.11. DLH 2. Cakupan limbah B3 yang dikelola Persen 0 100 NA 100 NA 100 100 100 100 100 100 100 2.11. DLH 3. Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Jumlah 0 1 75 2 123 2 2 1 1 1 1 1 2.11. DLH 4. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Ha 25.40 27.90 33.80 30.70 37.20 33.80 33.80 37.20 37.50 40.90 40.90 40.90 2.11. DLH 5. Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum Jumlah 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.11. DLH 6. Cakupan pelaksanaan keindahan dan kerasian kota Kecamatan 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2.11. DLH 7. Penanganan Sampah Persen 71.40 73.54 81.53 75.75 81.00 78.02 81.00 80.36 882.00 82.77 83.00 83.00 2.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.12. Capil 1. Rasio Penduduk ber KTP Persen 858 883 878 883 956 883 0,96 883 0,97 883 0,97 0,97 2.12. Capil 2. Cakupan Penerbitan KTP Persen 79 80 88 85 96 88 88 90 90 93 93 93 2.12. Capil 3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Persen 85 88 93 89 95 90 90 90 90 90 90 90 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 2.13. DPMG 1. Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong Gampong 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 2.13. DPMG 2. Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 0 2.13. DPMG 3. Jumlah Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persen 11.78 12.00 5.80 12.30 5.80 12.40 2.00 12.45 3.00 12.50 4.00 4.00 2.13. DPMG 4. Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong Unit 47 - - - - - 69 - 70 - 71 71 2.13. DPMG 5. Cakupan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong Gampong 68 - - - - - 68 - 68 - 68 68 VIII - 16 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14. DP3A P2KB 1. Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga Rata-rata 1.64 2.00 1.40 2.00 2.16 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.14. DP3A P2KB 2. Laju pertumbuhan penduduk Persen 2.00 2.00 1.94 2.00 2.16 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.14. DP3A P2KB 3. Cakupan pelayanan reproduksi remaja Persen 0 70 150 70 52 70 70 70 70 70 70 70 2.14. DP3A P2KB 4. Rasio Akseptor KB Persen 81.29 81.45 81.54 81.62 52.00 81.78 81.78 81.94 81,80 82.11 82,00 82,00 2.14. DP3A P2KB 5. Cakupan Peserta KB aktif Persen 81.29 81.45 81.54 81.62 52.00 81.78 81.78 81.94 81,80 82.11 82,00 82,00 2.15. Perhubungan 2.15. Dishub 1. Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat Persen 60 60 60 60 61 60 - 60 - 60 - - 2.15. Dishub 2. Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ Bulan 12 12 12 12 12 12 - 12 - 12 - - 2.15. Dishub 3. Rasio Izin Trayek Persen 0.01 0.00 0.01 5.00 0.01 7.00 0.01 10.00 0.01 12.00 0.01 0.01 2.15. Dishub 4. Jumlah Uji Kir angkutan umum Unit 1 1 2234 1 2230 1 2579 1 2589 1 2594 2594 2.15. Dishub 5. Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik Sarana 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 2.15. Dishub 6. Cakupan pemasangan rambu-rambu Unit 36.80 40.11 0.00 43.72 60.00 47.66 80.00 51.95 50.00 56.62 70.00 70.00 2.15. Dishub 7. Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi Persen 60 60 0 60 12 60 - 60 - 60 - - 2.15. Dishub 8. Jumlah arus penumpang angkutan umum Unit - - - - - - 129.58 - 130.23 - 132.26 132.26 2.15. Dishub 9. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Unit - - - - - - 3.00 - 3.00 - 3.00 3.00 2.15. Dishub 10. Persentase layanan angkutan darat % - - - - - - 26,05 - 26,04 - 26,03 26,03 2.15. Dishub 11. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % - - - - - - 98.00 - 98.00 - 99.00 99.00 2.15. Dishub 12. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan % - - - - - - 0,008 - 0,009 - 0,009 0,009 VIII - 17 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 2.15. Dishub 13. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum ton - - - - - - 7.63 - 7.82 - 8.21 8.21 2.15. Dishub 14. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun orang - - - - - - 352.89 - 378.23 - 821.69 821.69 2.16. Komunikasi dan Informatika 2.16. Kominfo 1. Cakupan kerjasama informasi dengan mass media Bulan 12 12 12 12 12 12 70% 12 70% 12 70% 0.7 2.16. Kominfo 2. Cakupan surat elektronik resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe bagi OPD dan ASN Persen 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0.4 2.16. Kominfo 3. Cakupan jumlah Kelompok Informasi Gampong (KIG) Jumlah 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 2.16. Kominfo 4. Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Lhokseumawe Persen 20% 20% 20% 20% 20% 20% 60% 60% 60% 60% 60% 0.6 2.16. Kominfo 5. Cakupan Jaringan Intranet dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Persen 10% 20% 20% 20% 20% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 2.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.17. Diskop 1. Cakupan Penyediaan Dokumen DED Persen NA 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 2.17. Diskop 2. Cakupan pembinaan terhadap UKM Persen 3 3 0 3 0 5 5 5 5 5 5 5 2.17. Diskop 3. Persentase Koperasi Aktif Persen 38.91 39.26 42.56 39.54 47.69 39.81 39.81 40.09 40.09 40.37 40.37 40.37 2.18. Penanaman Modal 2.18. DPMPTSP 1. Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi Jenis Media 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 2.18. DPMPTSP 2. Lamanya proses perizinan Hari 7 7 6 7 6 6 6 6 6 5 6 6 2.19. Kepemudaan dan Olahraga 2.19. Disporapar 1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Persen 83 83 75 83 75 91 75 91 75 98 75 75 VIII - 18 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 2.19. Disporapar 2. Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 12 12 10 13 10 13 13 15 14 15 15 15 2.19. Disporapar 3. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Persen 21 21 15 24 17 24 17 30 18 30 18 18 2.19. Disporapar 4. Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA Jumlah Cabor 18 28 11 30 11 30 11 32 12 34 12 12 2.19. Disporapar 5. Persentase pembina pramuka yang dibina 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 2.20. Statistik 2.20. Bappeda 1. Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak 2.22. Kebudayaan 2.22. PK 1. Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Persen 24 24 NA 30 NA 35 - 40 - 45 - - 2.22. PK 2. Jumlah Penyelenggaran Festival Seni dan Budaya Event - 3 NA 3 NA 3 - 3 - 3 - - 2.22. PK 3. Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif Jumlah 2 2 NA 2 NA 2 - 2 - 2 - - 2.22. PK 4. Cakupan Pengembangan Kebudayaan Persen - - - - - - 90 - 90 - 100 100 2.22. PK 5. Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisonal Persen - - - - - - 80 - 80 - 100 100 2.22. PK 6. Cakupan Pembinaan Sejarah Persen - - - - - - 85 - 85 - 85 85 2.22. PK 7. Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persen - - - - - - 45,45 - 45,45 - 50 50 2.22. PK 8. Cakupan Pengelolaan Museum Persen - - - - - - 80 - 80 - 100 100 2.23. Perpustakaan 2.23. ARPUS 1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Jumlah 3,159 3,159 4,774 3,184 5,719 3,210 3,225 3,235 3,245 3,261 3,275 3,275 2.23. ARPUS 2. Cakupan pelayanan perpustakaan keliling Bulan 12 12 176 12 195 12 12 12 12 12 12 12 VIII - 19 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 2.24. Kearsipan 2.24. ARPUS 1. Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Persen 15 15 25 15 35 20 100% 20 100% 25 100% 1 2.24. ARPUS 2. Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan Kegiatan 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1

3.Layanan Urusan Pilihan 3.26. Pariwisata 3.26. Disporapar 1. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Persen 1.09 1.12 NA 1.16 NA 1.19 1.19 1.23 1.23 1.26 1.26 1.26 3.26. Disporapar 2. Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe Persen 24.00 24.00 20.00 24.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 35.00 20.00 20.00 3.27. Pertanian 3.27. DKPPP 1. Cakupan pembinaan Kelompok Tani Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3.27. DKPPP 2. Produktivitas Komoditas Pangan Ton 15,873 15,873 15,873 15,905 15,905 15,937 15,937 15,968 15,969 16,000 16,001 16,001 3.27. DKPPP 3. Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB Persen 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 3.30. Perdagangan 3.30. Diskop 1. Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang Bulan 12 12 1 12 1 12 12 12 12 12 12 12 3.30. Diskop 2. Cakupan pengembangan pasar rakyat Kecamatan 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3.31. Perindustrian 3.31. Diskop 1. Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB Persen 17.84 18.20 7.27 18.56 7.32 18.93 18.93 19.31 19.31 19.70 19.70 19.7 VIII - 20 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 3.31. Diskop 2. Cakupan promosi perdagangan dan keikutsertaan dalam event pameran dagang Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.25. Kelautan dan Perikanan 3.25. DKPPP 1. Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3.25. DKPPP 2. Cakupan pembinaan dan penegakan hukum kelautan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3.25. DKPPP 3. Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3.25. DKPPP 4. Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) Ton 1,704 1,704 1.704 1,721 1.721 1,738 2 1,756 2 1,773 2 2 3.25. DKPPP 5. Cakupan sarana dan prasarana perikanan yang dikembangkan Unit 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 3.25. DKPPP 6. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4.Layanan Pendukung Urusan 4.1. Setdako Sekretariat Daerah
7.Setdako 1. Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LPPD, IKK, dan EKPOD Dokumen - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7.Setdako 2. Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah Kali 12 12 12 2 2 12 2 12 4 12 4 Perda/Qanun 12 12 12 4 14 12 3 12 12 12 12 Perwal 12 12 12 40 45 12 40 12 45 12 45
7.Setdako 4. Cakupan penyelesaaian tapal batas daerah Titik wilayah 12 12 12 10 12 10 12 20 12 20
7.Setdako 5. Cakupan pelaksanaan Pengajian Gampong diwilayah Kota Lhokseumawe Gampong 12 12 12 68 68 12 68 12 68 12 68
7.Setdako 6. Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah Hari Besar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4.1. Setdako 7. Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4.1. Setdako 8. Cakupan Pemelihataan Taman Makam Pahlawan Bulan 12 12 12 12 12 12 0 12 0 12 0 0
7.Setdako 3. Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi VIII - 21 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 4.2. Sekretariat Dewan 4.2. Sekwan 1. Persentase Qanun yang ditetapkan Persen 100 100 53.33 100 47.06 100 100 100 0 100 0 0 4.2. Sekwan 2. Persentase Anggota DPRK yang menjalankan fungsi Persen 100 100 83.33 100 100 100 100 100 0 100 0 0 4.2. Sekwan 3. Persentase Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100

5.Layanan Penunjang Urusan 5.1. Perencanaan Pembangunan 5.1. Bappeda 1. Keterbukaan informasi publik melalui website Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 5.1. Bappeda 2. Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan Dokumen 5 5 3 5 3 5 5 5 - 5 - - 5.1. Bappeda 3. Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh Dokumen 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 - - 5.1. Bappeda 4. Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 5.1. Bappeda 5. Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana Kegiatan 0 0 1 1 1 3 0 3 - 4 - - 5.1. Bappeda 6. Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Dokumen 9 9 9 9 6 9 9 9 - 9 - - 5.1. Bappeda 7. Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 - - 5.1. Bappeda 8. Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 - - 5.1. Bappeda 9. Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 - - 5.1. Bappeda 10. Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah Laporan 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 - - 5.1. Bappeda 11. Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bulan - - - - - - - - 12 - 12 12 5.1. Bappeda 12. Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bulan - - - - - - - - 12 - 12 12 VIII - 22 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 5.1. Bappeda 13. Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu Persen - - - - - - - - 90 - 100 100 5.1. Bappeda 14. Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan Persen - - - - - - - - 100 - 100 100 5.1. Bappeda 15. Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Persen - - - - - - - - 60 - 90 90 5.2. Keuangan 5.2. BPKD 1. Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5.2. BPKD 2. Jumlah penerimaan PAD Milyar 66.50 66.50 65.60 68.50 61.50 70.50 49.20 72.60 49.20 74.80 49.20 49.20 Besaran penerimaan PAD Milyar - - - - - - 49.20 0.00 49.20 0.00 49.20 49.20 5.2. BPKD 3. Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK Dokumen 7 7 7 7 7 7 0 7 0 7 0 0 5.2. BPKD 4. Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah Dokumen 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10 10 Cakupan laporan pengelolaan barang milik daerah Laporan - - - - - - 8 0 64 0 64 64 5.2. BPKD 1. Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangaan daerah Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5.2. BPKD 2. Opini BPK Laporan Keuangan Daerah Opini - - - - - - WTP - WTP - WTP WTP 5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.3. BKPSDM 1. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural Persen 2.86 2.86 18.29 3.15 16.29 3.46 3.46 3.81 3.81 4.19 4.19 4.19 5.3. BKPSDM 2. Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6.Pengawasan 6.1. Inspektorat 1. Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP LHP 65 140 205 140 348 140 145 140 - 140 - - 6.1. Inspektorat 2. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor) ASN 37 50 20 50 36 50 50 50 - 50 - - VIII - 23 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 6.1. Inspektorat 3. Jumlah laporan pengawasan ASN Jumlah 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000 4000 - 4000 - - 6.1. Inspektorat 4. Persentase Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SAKIP OPD Persen 75 - - - - - 100 - 100 - 100 100 6.1. Inspektorat 5. Persentase OPD dan Gampong yang dilakukan Pengawasan Persen 80 - - - - - 100 - 100 - 100 100 6.1. Inspektorat 6. Persentase Auditor yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persen 60 - - - - - 65 - 60 - 65 65 6.1. Inspektorat 7. Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi Kategori - - - - - - C - B - BB BB 6.1. Inspektorat 8. Indeks Integritas Indeks - - - - - - 7.50 - 7.60 - 8.00 8.00

7.Kecamatan 7.1. Kantor Camat
1.Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7.1. Kantor Camat
2.Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam Kegiatan 2 2 7 2 12 2 2 2 2 2 2 2 7.1. Kantor Camat
3.Cakupan pelaksanaan Saweu Gampong Gampong 68 68 51 68 52 68 68 68 68 68 68 68 7.1. Kantor Camat
4.Cakupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kegiatan 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik 8.1. Kesbang Pol 1. Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8.1. Kesbang Pol 2. Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8.1. Kesbang Pol 3. Cakupan dukungan kelancaran Pemilu Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
9.Kekhususan 9.7. DSIPD 1. Cakupan pelayanan kehidupan beragama Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9.7. DSIPD 2. Persentase penurunan pelanggaran syariat Kasus 81 69 69 59 59 50 0 42 0 36 0 0 VIII - 24 Target Capaian Target Capaian RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM RPJM Revisi RPJM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2022 KODE KONDISI AWAL RPJM
(2017)SATUANURAIAN 2018 2019 2020 2021 NOOPD TARGET KONDISI AKHIR RPJM
(2022)CAPAIAN 9.7. DSIPD 3. Jumlah Hafiz/Hafizah Jumlah 20 15 10 20 10 25 10 25 12 25 15 15 9.7. DSIPD 4. Cakupan sosialisasi hukum Islam Bulan 12 12 12 12 12 12 - 12 - 12 - - 9.8. MPU 1. Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya ulama 9.9. Baitul Mal 1. Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal Kegiatan 1 - - 1 - - - - - 1 1 1 9.10. MAA 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola Jumlah - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.11. MPD 1. Cakupan pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 0 0 9.11. MPD 2. Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetesi Minimum (AKM) Persentase - - - - - - - - 65 - 80 80 VIII - 25 IX –1 Seiring perjalanan waktu, perlu dilakukan perubahan terhadap RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kota Lhokseumawe periode tahun 2018 dan 2019, serta adanya kebijakan-kebijakan baru seperti terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 diharapkan dapat mengakomodir dan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang ada serta dapat mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Lhokseumawe yang telah dicanangkan di awal masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2017 – 2022. IX –2 Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra OPD, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe untuk sisa periode hingga tahun 2022. Oleh karena itu keberhasilan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Periode 2017-2022 dalam Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki akan terwujud dengan dukungan dan komitmen bersama dari berbagai pihak. WALIKOTA LHOKSEUMAWE SUAIDI YAHYA

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022