DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok peraturan Daerah ini antara lain Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa ,Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan kompentensi keahlian dalam bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LINGGAU BISA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 5) diubah berikut:

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Lubuklinggau.
6.Perseroan terbatas ini dalam bentuk holding company selanjutnya disebut perseroan bernama Perseroan Terbatas Linggau Bisa.
7.Pihak Lain adalah instansi, Lembaga, Badan hukum dan perseroangan diluar perusahaan daerah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah negara asing, badan usaha milik negara, koperasi swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negara dan/atau antar perusahaan perusahaan daerah lainnya.
8.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada Direksi.
9.Organ Perseroan Terbatas Linggau Bisa adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. 3
10.Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Linggau Bisa.
11.Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Linggau Bisa.
12.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Linggau Bisa yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Linggau Bisa yaitu organ perseroan yang memegang kekekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14.Taqwim adalah Tahun Buku Perseroan.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Modal awal Perseroan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal merupakan tambahan modal yang disetor akan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyertaan modal Pemerintah kota berupa kekayaan Pemerintah Kota dengan cara pemasukan inbreng yaitu saham-saham milik pihak lain yang menyertakan modalnya dalam perseroan yang nilai nominalnya ditentukan oleh RUPS.
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
(5)Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh melebihi kepemilikan saham Pemerintah kota dan harus mendapat persetujuan DPRD.
(6)Penggunaan modal awal dan penambahan modal awal Perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12

(1)Anggota Direksi diangkat baik bersifat menyeluruh atau sebagian sesuai kebutuhan Perusahaan.
(2)Anggota Direksi yang pertama kali sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Walikota.
(3)Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan kompentensi keahlian dalam bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat: 4

a.Umum :
1. 1.warga Negara Republik Indonesia;
2. 2.taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. 3.setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
4. 4.setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah;
5. 5.tidak pernah terlibat KKN baik langsung maupun tidak langsung dan setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
6. 6.mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama Pemerintah Kota; dan
7. 7.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
b.Khusus :
1. 1.mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
2. 2.berwibawa dan jujur;
3. 3.diutamakan berpendidikan paling rendah Strata I (S-1)
4. 4.Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik dan berjiwa enterpreneurship;
5. 5.mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
6. 6.sehat Jasmani dan Rohani yang ditentukan oleh Psikiater; dan
7. 7.melampirkan daftar kekayaan.
8. 5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Antar anggota Direksi, pimpinan unit kerja lainnya, Dewan Komisaris tidak terikat hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
(2)Anggota Direksi dan pimpinan unit kerja lainnya dilarang merangkap jabatan pada Perseroan dan perusahaan lain kecuali komisaris pada anak perusahaan dibawah organisasi BUMD PT. Linggau Bisa.
(3)Dikecualikan dari ayat (2) apabila yang bersangkutan menjadi Direktur Utama.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
(2)Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
(3)Anggota Direksi diberhentikan baik bersifat menyeluruh atau sebagian sesuai kebutuhan Perusahaan.
(4)Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.karena kesehatan yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya dengan wajar; 5
4. d.tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
5. e.melakukan sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan hukum;
6. f.melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dan pasti dari pengadilan.
(5)Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (4) huruf f dan belum mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya.
(6)Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentiannya.
(7)Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut:
1. a.Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh RUPS dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya.
2. b.Jika anggota Direksi tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan dalam persidangan tersebut.
3. c.Dalam sidang itu Dewan Komisaris memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan.
4. d.Selambat – lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hasil keputusan sidang telah disampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi lainnya.
5. e.Jika sidang tersebut pada huruf a tidak diadakan oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (5), maka usul pemberitahuan dan keputusan pemberhentian sementera oleh Komisaris menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan dapat aktif kembali memangku jabatannya semula.
6. f.Jika keputusan Dewan Komisaris tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan.
(8)Pemberhentian atau pemberhentian sementara dilaporkan secara tertulis kepada DPRD

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Direksi dalam mengelola perseroan bertugas :
1. a.Direksi wajib memimpin penyelenggaraan perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Direksi dengan mengikuti tata tertib serta rencana kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. b.Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perseroan;
3. c.Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun dalam rencana kerja Anggaran Perseroan;
4. d.membina pegawai;
5. e.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan strategi pemasaran dan pengelolaan teknik operasional; 6
6. f.mewakili perseoran baik di dalam dan luar pengadilan;
7. g.menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris.
(2)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
(3)Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal-hal :
1. a.Mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun.
2. b.Khusus Memindahtangankan segala bentuk aset Perseroan kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Walikota.
3. c.Mengadakan investasi baru, membuka cabang, unit usaha atau perwakilan di dalam negeri maupun luar negeri.
4. d.Menempatkan Penyertaan Modal pada Perusahaan lain.
(2)Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat
(1), maka segala tindakan Direksi tersebut tidak mewakili Perseroan dan semua tindakan tersebut dianggap menjadi tanggungjawab pribadi dan hukum anggota direksi yang bersangkutan.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
(2)Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
(3)Pimpinan Cabang dan Perwakilan Usaha berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.
(4)Masa Jabatan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila:
1. a.mampu mengawasi Perseroan sesuai dengan program kerja.
2. b.mampu memberikan saran kepada direksi agar perseroan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
3. c.mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
  1. 10.Ketentuan Pasal 25 Dihapus.
  2. 11.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi; 7
(2)pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

12.Ketentuan Pasal 27 Dihapus.
13.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013