DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini antara lain:Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal November 2015; ' c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor '87, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4114);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang mmaammm
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah....
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); !2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri. 20. 21. 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1 Pendapatan Daerah 2 Belanja Daerah Surplus / Depisit 3 Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 943.870.623.576,72 Rp. 859.494.711.022,72 Rp. 84.375.912.554,00 Rp. 73.562.944.388,00 Rp. 157.938.856.942,00 Rp. (84.375.912.554,00) Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 77.465.291.036,89
2. b.Dana Perimbangan Rp. 674.610.445.651,83
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 191.794.886.888,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp. 28.105.820.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 6.766.232.200,00
3. c.Hasil Pengelolaan.
(3)
(4)
1. c.Hasil Pengelolaan kekayaan, Daerah Yang 000.000.000,00 dipisahkan ^'
2. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 40.593.238.836,89 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis pendapatan : a Dana bagi hasil Pajak/bukan Pajak Rp. 104.286.217.651,83 A11 -TT Rp 446.789.308.000,00
3. b.Dana Alokasi Umum KP- , , • t^v, o RP- 123.534.920.000,00
4. c.Dana Alokasi Khusus ^- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
5. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp- 57.582.183.888,00
6. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 83.317.703.000,00
7. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 50.895.000.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya KP-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari : . , , T Rp 477.475.898.395,72
1. a.BelanjaTidak Langsung Kp' , . T Rp. 382.018.812.627,00
2. b.Belanja Langsung ^P-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : „ , • D oi Rp. 466.020.898.395,72
1. a.Belanja Pegawai ^H- , . tt-u v, RP- 9.455.000.000,00
2. b.Belanja Hibah ^r- . „ „ o • i Rp 1.000.000.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial KP- • m.j , n. a Rd 1.000.000.000,00
4. d.Belanja Tidak Terduga KP-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : „ , . D Rp. 13.215.094.000,00
1. a.Belanja Pegawai f
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 137.959.009.078,00
3. c.Belanja Modal RP- 230.844.709.549,00 Pasal-4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari : • 00„ Rp. 73.562.944.388,00
1. a.Penenmaan ^r- ,. „ , „ Rp. 157.938.856.942,00
2. b.Pengeluaran 1V^-
(2)Penenmaan.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 3.562.944.388,00
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 70.000.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembayaran Pokok Utang Rp. 157.938.856.942,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Janis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi.

Pasal 6

Walikota Lubuklinggau menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 30 pesgMSW^O 15 fj WALIKOTA AUBUKLINGGAUy/tf Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal k H.SN. PPJfNA PUTRA SOHE SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, H. PARIGAN ! LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HENDRI HERMANI,SH,M.Hum NIP. 19711027 200312 1 002 <*

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…