DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok yang diatur antara lain mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 1 diubah, pada Ketentuan pasal 1 dan Ketentuan dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk harmoniS:asi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan, serta sinergitas dengan c 1 apaian program Daerah Kota Lubuklinggau, perlu di~akukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ~ Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lul;>uklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republi!{ Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor:: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); ·
5.Undang ... i.:
5.Undang-Uridang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembyntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Presiden Norrior 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Presiden Norilor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Perigelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan ...
14.Peraturan 'Menteri Dalam Negeri Nomar 67 Tahun 2012 tentar:ig Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Daerah Kata Lubuklinggau Namor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kata Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Namar 5 Seri A);
16.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Namar 16);
17.Peraturan Daerah Kata Lubuklingga'.u Namar 1 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kata Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2012 Namar 1);
18.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kata Lubuklinggau Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kata Lubuklinggau Nomar 6 Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2014 Namar 6);
20.Peraturan Daerah Kata Lubuklinggau Nomar 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2016 Namar 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Menetapkan

Menetapkan dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013-2017 Pasal I.. .... \......../ Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan rnemperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, Renc.ana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Lubuklinggau adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) .tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Visi...
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode per~ncanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan . pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagai berikut:

a.BAB V Subbab 5.3. Tabel 5.1 diubah;
b.BAB VI Subbab 6.2. Tabel 6.1 dan Tabel 6.2. diubah, setelah subbab 6.2. ditambah 1 (satu) subbab yakni Subbb 6.3.;
c.BAB VII Subbab 7.5. Tabel 7.1 diubah;
d.BAB VIII Tabel 8.1 diubah; dan
e.BAB IX Tabel 9 .1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. Diundangkan di Lubukinggau pada tanggal, 'J.0 ~ 201 7 Ditetapkan di Lubuklinggau pada tang al, tD O\C~ 201 7 A PUTRA SOHE SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, Ors. LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NO MOR ..l1. ... ~ f~utZ-tcV 0~\\ ~OfA Ul&U\',-\.\~ ~(1~ /UC /W17) . PENJELASAN . .ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR11TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 - 2017 I. PENJELASAN UMUM
1. 1.Dasar Pemikiran Dalam perjalanan pelaksanaan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, terdapat dinamika perubahan kebijakan nasional sehingga diperlukan perubahan terhadap dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Selain itu guna sinergitas pembangunan pusat dan daerah, maka diperlukan harmonisasi RPJMD dengan RPJMN 2015-2019. Hal ini menjadi penting karena sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah merupakan hal pokok untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (5) bahwa RPJMD dapat diubah apabila terjadi penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam pasal 277 disebutkan bahwa tata perubahan RPJMD diatur dengan peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang tentang Tahapan, Tata Cara f>enyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 282 menyebutkan bahwa RPJMD c:lapat diubah apabila terjadi perubahan yang mendasar berupa perubahan kebijakan nasional. Dan dalam Pasal 283 disebutkan bahwa Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan PeratU:ran Daerah. Dan dalam BAB IX Ketentuan Peralihan, Pasal 297 disebutkan bahwa Daerah yang akan mengubah RPJMD dapat mempedomani tahapan dan tatacara penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut.
2. 2.Ruang Lingkup Ruang lingkup Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi : a) Perubahan strategi, arah kebijakan dan program sebagai tindak lanjut perubahan kewenangari dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b) Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab ,· kinerja program sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahqn 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau. c) Penambahan Subbab 6.3. yang membahas Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/ 12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. d) Perubahan Target, Penajaman Indikator Sasaran dan Reposisi Indikator Kinerja Daerah menjadi Indikator Renstra Perangkat Daerah (yang termasuk kategori indikator turunan dan singular) sebagai tindak lanjut dari Evaluasi RPJMD.
3. 3.Prinsip-Prinsip Prinsip Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi : a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; d) Dilaksanakan berdasarkan ko_ndisi dan potensi daerah yang ~ 1 dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
4. 4.Pendekatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan : a) Pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; b) Pendekatan parlisipatif yaitu melibatkan berbagai pemangku kepen tingan. c) Pendekatan politis yaitu menerjemahkan visi dan rrtisi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas-bersama dengan DPRD; d) Pendekatan bottom up dan top down yaitu penyelarasan melalui musyawarah pembangunan; e) Pendekatan holistik-tematik . yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor (potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan) yang saling berkaitan satu dengan lainnya. f) Pendekatan integratifyaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. g) Pendekatan spasial yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
5. 5.Tahapan 6. Tahapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi : a) Persiapan penyusunan Perubahan RPJMD; b) Penyusunan rancangan awal Perubahan RPJMD; c) Penyusunan rancangan Perubahan RPJMD; d) Pelaksanaan musrenbang Perubahan RPJMD; e) Perumusan rancangan akhir Perubahan RPJMD dan Konsultasi kepada Gubernur Sumatera Selatan; f) Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Muatan Muatan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah meliputi : a) Visi, misi,dan program kepala daerah; b) Arah kebijakan keuangan daerah; c) Strategi pembangunan daerah; .. d) Kebijakan Umum; e) Program Perangkat Daerah; Program Lintas Perangkat Daerah; Program Kewilayahan; J angka Menengah f) g) h) Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan i) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013