DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah mengenai Penjabaran atas Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan, Tugas Pokok dan Fungsi, Bidang Usaha, Modal, Pengelolaan Perusahaan, Kepengurusan PDAM, Dewan Pengawas, P engelolaan Anggaran PDAM, Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi, Organisasi dan Tata Kerja, Kepegawaian, Pemeriksaan, Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Tarif, dan Pembubaran PDAM,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan efektifitas serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya pelayanan yang dicapai tipe perusahaan sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lubuklinggau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 1
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kwalitas Air;
11.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau Kepada Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8.Direktur adalah Direksi PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
10.Pegawai adalah Pegawai atau Karyawan PDAM Tirta Bukit sulap Kota Lubuklinggau.
11.Anak adalah anak pegawai PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
12.Ijazah adalah Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti lain yang sah secara hukum.
13.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.DAPENMA PAMSI adalah Penyelenggara dana Pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
(2)PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Lubuklinggau dan dapat membuka cabang maupun perwakilan. 3

Pasal 3

Maksud didirikan PDAM adalah :

a.sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya; dan
b.menyelenggarakan penggunaan air secara merata dan efisien serta mencegah pengambilan air secara liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Tujuan didirikan PDAM adalah :

a.untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan akan air bersih yang sehat dan memenuhi kebutuhan akan air bersih yang sehat dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
b.sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

PDAM mempunyai tugas pokok :

a.mengusahakan penyediaan air minum yang cukup, sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat;
b.penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga dilakukan pada daerah lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PDAM mempunyai fungsi :

a.perusahaan melaksanakan fungsi ekonomi dan fungsi sosial; dan
b.dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf a PDAM memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan dan menyelenggarakan pemanfaatan umum. 4

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 7

Bidang Usaha PDAM adalah :

a.membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
b.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standard dan jumlah yang cukup secara tertib dan teratur; dan
c.melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber mata air.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar PDAM terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Neraca permulaan perusahaan adalah neraca awal Perusahaan pada saat serah terima atau hasil audit Akuntan terhadap Neraca awal.
(3)Modal PDAM tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persetujuan DPRD dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan Pinjaman.
(4)Semua alat-alat liquidasi disimpan di Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang cabangnya ada dalam wilayah Kota Lubuklinggau.

BAB VI

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 9

PDAM dikelola berdasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

BAB VII

KEPENGURUSAN PDAM

Pasal 10

Kepengurusan PDAM terdiri dari :

a.Direktur; dan
b.Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…