DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 308

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam peraturan ini adalah mengenai penjabaran ketentuan umum pada sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu, maksud dan tujuan sistem tersebut, Ruang Lingkup, Prinsip, Pendekatan dan Kewenangan, Rencana Pembangunan Daerah, Penganggaran, Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kinerja Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Penjabaran Kondisi Khusus

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
b.bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
c.bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusunPeraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 15.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17.Peraturan DaerahKota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTAKOTA LUBUKLINGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
6.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahKota Lubuklinggau.
8.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah Kota Lubuklinggau.
11.Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau.
12.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
15.Perencanaan dan penganggaran terpadu adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
16.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
20.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
24.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
28.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
29.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kota Lubuklinggau yang mengatur struktur dan pola tata ruang kota dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
31.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
32.Kertas kerja adalah sarana untuk merekam dan mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti pendukung selama proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan.
33.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
34.Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
35.Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
36.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38.Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
39.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
40.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
41.Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
42.Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
43.Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
44.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
45.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
46.Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
47.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
48.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
49.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
50.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
51.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
52.Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
53.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
54.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
55.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
56.Dampak (impact) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya outcome dari program-program dalam suatu sasaran.
57.Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
58.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
59.Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka menyusun Renstra SKPD atau Renja SKPD.
60.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
61.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
62.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
63.Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
64.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
65.RembukWarga adalah kegiatan rembuk masyarakat di tingkat Kelurahan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu dimaksudkan untukmemberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitasperencanaan pembangunan;
c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
d.menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
e.tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
f.mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
g.meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP, PENDEKATAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, APBD dan DPA-SKPD.

Pasal 5

Prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu terdiri atas:

a.merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah;
b.perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
c.adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersedian pendanaan;
d.mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
e.adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran;dan
f.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

a.transparan;
b.efektif;
c.responsif;
d.efisien;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan; dan
i.berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis;dan
d.top-down dan bottom-up

Pasal 8

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:

a.Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS,Perubahan RKPD, KUPA, dan PPAS-P;
b.DPPKA menyusun rancangan APBD dan APBDP.
c.SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA-SKPD, DPA- SKPD, Perubahan Renja SKPD, RKAP-SKPD, dan DPAP-SKPD.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1)RPJPD memuat visi, misi, sasaran dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPN;
(2)Arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

Isi peraturan

Teks308PDFHirarki

Memuat teks peraturan…