DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lingga

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntuan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar tehnologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa Izin masuk dan izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Berita Negara Nomor 55);
9.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7) diubah berikut:
1.Ketentuan Angka 28 pada Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.
6.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan praturan perundang- undangan.
7.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.
8.Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan dalam Kota Lubuklinggau.
10.Kecamatan adalah kecamatan dalam Kota Lubuklinggau.
11.Kelurahan adalah kelurahan dalam Kota Lubuklinggau.
12.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuklinggau.
13.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14.Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
15.Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalan jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang. 4
16.Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
17.Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
18.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19.Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, Kartu Keluarga Kependudukan.
20.Pendaftaran perpindahan penduduk antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas / tetap dan WNI yang pindah datang ke / dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
21.Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
22.Kepala keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau;
c.Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 23.Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
2. 24.Kartu Keluarga selanjutnya yang disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
3. 25.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
4. 26.Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemuntakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
5. 27.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
6. 28.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
7. 29.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 5
8. 30.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
9. 31.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya singkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. 32.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
11. 33.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
12. 34.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
13. 35.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
14. 36.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
15. 37.Penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
16. 38.Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
17. 39.Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahiran.
18. 40.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. 41.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP dan /atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. 2.Diantara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Masa berlaku KTP-el berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

3.Pada BAB VI ditambahkan dua Bagian yaitu Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi sebagai berikut 6

Pasal 29A

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

a.penduduk korban bencana alam;
b.penduduk korban bencana sosial; dan
c.orang terlantar.

Pasal 29B

(1)Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
1. a.formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
2. b.formulir pendataan;
3. c.dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
(2)Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
1. a.formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
2. b.formulir pendataan.
(3)Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 29C

(1)Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Orang Terlantar bagi penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial.
(2)Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29D

(1)Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
(3)Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
(4)Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan. 7

4.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Setiap Penduduk dalam wilayah Kota berhak mendapatkan pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil.
(2)Akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Akta Kelahiran;
2. b.Akta Perkawinan;
3. c.Akta Perceraian;
4. d.Akta Kematian;
5. e.Akta Pengakuan Anak;dan
6. f.Akta Pengesahan Anak.
(3)Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(4)Penerbitan Akta Pencatatan Sipil penerbitannya ditempat domisili penduduk kecuali untuk akta Perkawinan dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting.

5.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas.
(2)Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan dari Kepala Dinas.
(3)Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 52 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1)Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
(2)Prosedur / Tata cara dan persyaratan pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
(3)Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. 8
(4)Pelaporan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Ketua Rukun Tetangga untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana.

7.Ketentuan Pasal 67 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Setiap Penduduk dikenakan Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
1. a.Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 Tahun lebih dikenakan denda Administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. b.Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan dikenakan denda administratif Rp. 200.000,-( Dua ratus ribu Rupiah).
3. c.Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas waktu 90 hari sejak Putusan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
4. d.Perceraian yang melampaui batas waktu 60 hari sejak Putusan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah).
5. e.Pembatalan Perceraian yang melampaui batas waktu 60 hari Putusan Pengadilan Negeri dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
6. f.Pengangkatan anak melampaui batas waktu 30 hari setelah diterima Salinan Penetapan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah).
7. g.Pengakuan anak melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Pengakuan ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan di kenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. h.Pengesahan Anak melampaui batas waktu 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
9. i.Perubahan Nama melampaui batas waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
10. j.Perubahan Status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat, dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah).
11. k.Peristiwa penting lainnya setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(2)Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 25 ayat
(3)dan ayat (4), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) merupakan penerimaan Pemerintah Kota. 9

8.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 7 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 16A

Pasal 29A

Pasal 29B

Pasal 29C

Pasal 29D

Pasal 36

Pasal 42

Pasal 52

Pasal 67

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 16A

Pasal 29A

Pasal 29B

Pasal 29C

Pasal 29D

Pasal 36

Pasal 42

Pasal 52

Pasal 67

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010