DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan. Diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup, jaminan mutu, jaminan keamanan, label dan iklan pangan, perizinan usaha komoditi hasil pangan, penyediaan sarana/tempat usaha komoditas hasil pangan, pengemansan, penyimpanan, dan pengangkutan, pengujian mutu, kerjasama sistem informasi, jaminan pemasaran, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Lubuklingau merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan yang cukup, aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah;
c.bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 5.Undang ………………. 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
6.Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Lubuklinggau.
7.Kepala Perindustrian dan perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Lubuklinggau.
8.Dinas………………. 3
8.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau.
9.Kantor Ketahanan Pangan adalah kantor ketahanan pangan Kota Lubuklinggau.
10.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12.Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
13.Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
14.Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
15.Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
16.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
17.Produk Prima adalah buah dan sayur baik yang berasal dari luar daerah maupun dalam daerah.
18.Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
19.Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
20.Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
21.Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higeinis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
22.Halal………………. 4
22.Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari’at untuk di konsumsi;
23.Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan.
24.Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
25.Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
26.Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
27.Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
28.Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pamasaran dan atau perdagangan pangan.
29.Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
30.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
31.Badan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 2

Maksud dilakukannya penjaminan mutu dan keamanan Pangan untuk:

a.menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
b.mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan meliputi;

a.memastikan tersedianya pangan yang memenuhi pesyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
b.mendorong terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab;
c.mengupayakan terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produk pangan; dan d.memberikan………………. 5
d.memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jaminan mutu dan keamanan pangan ; dan
b.peredaran dan pemasaran pangan .

BAB II

JAMINAN MUTU

Pasal 5

(1)Setiap pemasaran produksi pangan yang berasal dari dalam dan/atau luar Daerah harus memenuhi persyaratan mutu.
(2)Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
1. a.surat keterangan asal komoditas hasil pangan; dan
2. b.sertifikat mutu.

Pasal 6

(1)Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang pangan dari daerah asal komoditas pangan.
(2)Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling kurang memuat:
1. a.nama pelaku usaha;
2. b.alamat pelaku usaha;
3. c.lokasi produksi/pengumpulan;
4. d.jenis komoditas; dan
5. e.volume.
(3)Jenis Komoditas yang harus memiliki surat asal komoditas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah produk pangan asal tumbuhan, biji-bijian, jamur dan rempah- rempah baik berasal dari luar daerah maupun luar negeri.

Pasal 7

(1)Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB………………. 6

BAB III

JAMINAN KEAMANAN

Pasal 8

(1)Standar keamanan komoditas pangan harus memenuhi persyaratan:
1. a.persyaratan teknis;
2. b.persyaratan higienis;
3. c.aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia;
4. d.aman dari pengaruh pencemaran biologis; dan
5. e.aman dari pengaruh pencemaran fisika.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan, mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang mencakup keseragaman ukuran, warna, tingkat ketuaan atau kematangan dan persentase kerusakan.
(3)Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar kesehatan atau terdapat jasad renik pathogen atau jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.
(4)Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan bahan racun atau berbahaya residu pestisida. logam berat, bahan kimia dan bahan berbahaya lain.
(5)Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan patogen.
(6)Aman dari pengaruh pencemaran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak ada benda-benda asing yang terdapat atau terangkut bersama komoditas hasil pangan yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Pasal 9

(1)Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
(2)Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
(3)Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 10

Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi. Pasal ………………. 7

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…