DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kawasan tanpa rokok, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai asas dan tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Hak dan Kewajiban perseorangan, penetapan kawasan tanpa rokok, Pembinaan umum oleh Walikota, pengawasan dan pengendalian, peran masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114), 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380), 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, 6. 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Menetapkan dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4 10. 11. 12. Kota adalah Kota Lubuklinggau. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau. 5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. 7. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta. 8. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustika, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Lingkungan tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Kendaraan angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat. Prasarana olahraga adalah lapangan olahraga atau tempat/gedung terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat, keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan, b. 3 kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara, keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, d. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya (adab sopan santun) dan kesehatan, e. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula, partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung, f 8g keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender, h. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk : a. b. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok, d. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dane. untuk mencegah perokok pemula.£ 4

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
(4)Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran yang disebabkan oleh asap rokok.

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 6

(1)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Pimpinan lembaga dan/atau badan berwenang untuk :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya,
2. b.melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti, Cc. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau terdengar baik dan jelas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus merokok, bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Walikota. 5
(2)
(1)
(2)
(1)

Pasal 7

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. (1 Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

Pemerintah Kota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan,
2. b.lingkungan tempat proses belajar mengajar, Cc. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak,
3. d.tempat ibadah,
4. e.kendaraan angkutan umum,
5. f.tempat kerja,
6. g.tempat umum, dan
7. h.prasarana olahraga.

Pasal 9

Setiap orang dilarang merokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta. 6

(3)
(3)
(1)
(2)Setiap lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup ataupun terbuka sampai batas luar pagar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus. (1 Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.

(2)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Pasal 11

Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak. Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak- Kanak. 7

(2)
(1)Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.
(3)

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…