DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum,Tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota,peran tanggung jawab dan hak pemuda,perencanaan,perencanaan,Pembangunan kepemudaan ,Sarana dan Prasarana,Organisasi dan satuan tugas kepemudaan,Pencatata dan Pelaporan,Penghargaan,kerjasama dan kemitraan ,Pendanaan ,Pembinaan dan pengawasaan ,Sanksi Administratif,Ketentuan peralihan ,ketentuan penutup,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dik:embangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pen gembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 0 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapk~ kebijakan sesuai kewenangannya serta men gkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perl',t t,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; U.LI

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D ar N gar Republik Indon sia Tahun 1945· ' 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 ten tang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana. clan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); 2 ~ -
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Si tem Informa i Organisasi Kemasyarkatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Menetapkan dan WALI KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDMN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan D erah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerin tab Kota adalah Pero rintah Lubuklinggau. Kota
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Lubuklinggau.
6.Kelurahan adalah Kelurahan di Kot.a Lubuklinggau. fl 7 . Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah Perangkat Daerah di pemerintahan kota Lubuklinggau. disingkat PD lingkungan 8 . Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
9.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita- cita pemuda.
10.Organisasi kepemudaan adalah pengembangan potensi pemuda. wadah
11.Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
12.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan den gan kepemudaan.
13.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengempangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
14.Penyadaran Pemuda adalah diarahkan untuk memahami perubahan iingkungan. kegiatan yang dan menyikapi
15.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
16.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah k egia tan mengembangkan potensi k eteladanan, keberpen garuhan, serta penggerakan pemuda.
17.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potenji keterampilam dan kemandirian berusaha. ./ ,J ..
18.Pengembangan kepeloporan pemuda a dalah kegiatan mengem bangkan potensi dalam merintis j alan, mela.kukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
19.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Kota dan/ atau masyarakat dalam m,embantu dan/ atau memudahkan penyelenggaraan program dan/ atau kegiatan kepemudaan.
20.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, sating memperkuat, dan saling menguntungkan.
21.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan te:rdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kota Lubuklinggau.
22.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
23.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. 24. 25. 26. 27 . Penghargaan adalah dan/atau jasa di diwujudkan dalam nonmateriel. pengakuan atas prestasi bidang kepemudaan yang bentuk materiel dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwa.kilan Rakyat. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepem uda an. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lubuklinggau periode 2005 sampai dengan 2025. I\
28.Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lubuklinggau periode 2018 sampai dengan 2 023.
29.Rencana Strategis Perangkat selanjutnya disingkat Renstra dokumen Peren canaan Perangkat periode 5 (lima) Tahunan. Daerah adalah yang adalah Daerah untuk 30 . Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas digun akan sebagai acuan lembaga dan pemerintah kota dalam melaksanakan suatu tema kebijakan t ertentu.
31.Ren cana Pembangunan Tahunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk period e 1 (satu) tahun .

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas: a . ketuhanan yang maha esa;

b.kemanusiaan;
c.kebangsaan; d . kebinekaan; e . demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif; h . k ebersamaan;
1. 1.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

( 1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki JIWa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. /I

(2)Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaaan berfungsi untuk m emberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi

a.tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota;
b.peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
c.perencanaan;
d.pembangunan kepemudaan;
e.sarana dan parsarana;
f.organisasi dan satuan tugas kepemudaan;
g.pencatatan dan pelaporan;
h.penghargaan;
1. 1.kerjasama dan kemitraan;
j.pendanaan;
k.pembinaan dan pengawasan;dan
1. 1.sanksi administratif.

BAB II

TOGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

(1)Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan me1aksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
(2)Pemerintah Kota bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteris tik dan potensi Kota. ]\l •

Pasal 7

(1)Togas dan wewenang Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Wali Kota yang secara operasional menjaq.i tugas Kepala PD, dan instansi terkait sesuai fungsinya .
(2)Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan in temasional;
4. d.mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
5. e.merencanakan,melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
6. f.menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
8. h.memfasilitasi masyarakat dan pelaku 1. . J· usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalarn
9. k.penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/ atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.
(1)mo b. dalmn pek pcm ( ) moral
(1)huruf etik dan · p dimen i b . • c. d.an n ionali me; d
1. c.m in tahanan D rah dan
(3)b,
1. b.mban "t.kan rh p rumu m nj bili p blik; d
2. r.m ·mberi nna i.
(4)tii pemud n perub an wm n d " ud (1) huruf c, diw Judkan dn m ngcm gkan :
1. a.pendidi politik dan demokrati i·,
2. b.umberd y ekonomi;
3. c.kepcdulian terhad pm yarakat; d ilmu pcngetahuan dan teknologi; e olahraga, ni, dan buday ; epcdulian terh dap lingkun hidup; •
4. g.pendidikan kewirausahaan · dan, h . kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

BAB III

PE ,T u GJA AB,D p uo p

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara; b . menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memper kukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan clan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.melestarikan budaya Daerah dan nasional; h . meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Kota dan nasional; dan
i.meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 10

Setiap pemuda berhak mendapatkan :

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan pelaksanaan, pengambilan kepemudaan; berperan serta pengawa san, keputusan dalam perencanaan, evalu a si dan strategis program
f.akses pada lembaga permodalan dan j ejaring kepemudaan; dan
g.akses memben tukjejaring kemitraan.

BAB IV

PERENCANMN

Pasal 11

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota, Wali Kota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

a.RPJPD;
b.RPJ MD;
c.Renstra PD terkait; ft
g.pendidikan kewirausahaan; dan h . kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…