DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pengelolaan TIK, Pemanfaatan TIK, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta Masyarakat, Relawan TIK, Pembentukan Dewan TIK, Literasi Digital, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kualitas dan kuanlitas teknologi dan informasi seiring meningkatnya pembangunan disegala bidang perkembangan global perlu diatur dan difasilitasi pengelolaannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota berwenang memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam pelayanan publik sechingga diperlukan adanya pengelolaan lebih lanjut dalam memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi di Kota Lubuklinggau;
d.bahwa ..e_ - 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6.Undang-Undang ···t - 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Dan WALI KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan ... Menetapkan PERATURAN 4 .

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a.kejujuran;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.efisien;
e.sinergis;
f.manfaat;
g.produktifitas;
h.validitas; dan
i.integrasi.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini yaitu untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kota sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyebarluasan produk hukum daerah serta sebagai sarana bagi masyrakat dalam melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota. Pasal ... '(__ . 7 •

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini, yaitu:

a.untuk meningkatkan pelayanan publik;
b.terselenggaranya Pemerintah Kota yang berbasis teknologi informasi;
c.menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi. Pasa.l 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
a.pengelolaan TIK;
b.pemanfatan TIK;
c.kerjasama;
d.pembinaan dan Pengawasan;
e.peran serta Masyarakat; • relawan TIK; & pembentukan dewan TIK; dan
h.literasi digital. Umum Pasal 6 Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:
a.perencanaan TIK;
b.pembangunan TIK;
c.pelaksanaan TIK; dan
d.monitoring dan evaluasi. - 8

BAB II

PENGELOLAAN TIK

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota menyusun perencanaan TIK.
(2)Penyusunan perencanaan TI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang TIK.
(3)Rencana Induk TIK paling sedikit memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.sasaran dan target pengembangan TIK;
4. d.kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
5. e.rencana pengembangan TIK;
6. f.strategi implementasi pengembangan TIK; dan &. arah pemetaan implementasi TIK di Kota.

Pasal 8

(1)Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 {lima) tahun.
(2)Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdin atas:
1. a.sub urusan informasi dan komunikasi publik; dan
2. b.sub urusan aplikasi informatika.

Pasal 9

Perencanaan TIK dalam sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
b.monitoring . . t_
b.monitoring opini dan aspirasi publik;
c.monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Kota;
d.pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
e.pengelolaan media komunikasi publik;
f.pelayanan informasi publik;
g.Jayanan hubungan media;
h.kemitraan dengan pemangku kepentingan;
1. 1.manajemen krisis komunikasi publik;
j.penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
k.dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Kota.

Pasal 10

Perencanaan TIK dalam sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
b.nama domain;
c.pusat data;
d.sistemjaringan intra Pemerintah Kota;
e.sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;
f.keamanan informasi;
g.data dan informasi elektronik;
h.aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
1. 1.sistem penghubung !ayanan pemerintah;
j.sistem kota cerdas;
k.sumber daya TIK Pemerintah Kota; dan I. GCIO. Pasal ... C - 10

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

(1)Pemerintah Kota melakukan pembangunan TIK, meliputi infrastruktur, integrasi dan SDM.
(2)Pembangunan TJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 13

(1)Pemerintah Kota mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Kota.
(2)Pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan:
1. a.integrasi data;
2. b.komunikasi data;
3. c.integrasi infrastruktur; atau
4. d.integrasi aplikasi.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…