DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pendidikan Anti Korupsi Melalui Penguatan Pendidikan Karakter dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, Pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan. Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; dasar dan strategi pelaksanaan Pendidikan anti korupsi melalui penguatan Pendidikan karakter; pelaksanaan Pendidikan anti korupsi melalui penguatan Pendidikan karakter; peran serta masyarakat; Kerjasama dan kemitraan; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal Pemerintah Daerah;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti maka mencermati perkembangan kehidupan bernegara dan berrnasyarakat sekarang ini di mana perilaku korup, diskriminatif, ketidakjujuran, hedonis individual yang hampir terjadi di semua birokrasi pemerintahan dan mempengaruhi pula prilaku individual dalam Masyarakat maka memandang perlu membentuk Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Karakter dengan Peraturan Daerah; - 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang • • Mengingat Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); D - 3
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. - 4
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara • • Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 8. • • - 5
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); - 6
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ten tang Penguatan Pendidikan Karakter {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah • 0 Tsanawiyah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); • - 7
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 2 1 . Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460); • - 8
22.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Serita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU dan WALI KOTA LUBUK LINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, di aks d , yang m su dengan: I . Kota adalah Kota Lubuk Linggau. • C - 9

2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut OPRD adalah DPRD Kota Lubuk Linggau.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5.Oinas adalah Oinas pendidikan Kota Lubuk Linggau.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Oidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah lbtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. • • - 1 0 JO. Pendidikan nonfonnal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 1 1 . Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sarnpai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pend.idikan Jebih lanjut.
13.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pend.id.ikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM, adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
15.Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik. • 0 - 1 1
16.Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan domain (kognisi), sikap dan perilaku keterampilan (psikomotorik).
17.Pendidikan pemimpin yang berakhlak adalah usaha sadar untuk menanamkan karakter kepernimpinan yang baik kepada peserta didik pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat agar mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila.
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan Jain yang pengetahuan (afeksi) dan sesuai dengan kekhususannya, serta dalam menyelenggarakanberpartisipasi pendidikan. - 1 2
20.Tenaga kependidikan adalah tenaga selain pendidik mencakup pengelola satuan • pendidikan, penilik, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. 2 1 . Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satuan lingkungan belajar.

Pasal 2

Korupsi KarakterPendidikanPenguatanmelalui {I) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dimaksudkan untuk mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kota dalam mengaktualisasikan Pendidikan yang terintegrasi dengan materi pendidikan anti korupsi.

(2)Penyelenggaraan Pendidikan Anti 0 bertujuan untuk membentuk pelajar agar menjadi generasi penerus yang bemalar kritis, kreatif, mandiri, bermoral antikorupsi dan memiliki karakter kepemimpinan yang baik yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. - 1 3

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip:

a.keteladanan;
b.berkelanjutan; C. integral;
d.pengayoman dan kasih sayang;
e.motivasi;
f.partisipatif; dan •
g.kebersarnaan dan keterbukaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui penerapan nilai-nilai: •

a.religius;
b.jujur;
c.toleransi;
d.disiplin;
e.kerja keras;
f.kreatif;
g.mandiri;
h.demokratis;
i.semangat kebangsaan;
j.cinta tanah air;
k.menghargai prestasi; I. komunikatif;
m.cinta damai; • • - 1 4
n.gemar membaca; dan
o.peduli lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Dacrah ini meliputi:

a.dasar dan Strategi Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dan Pemimpin yang Berakhlak;
b.pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dan Pemimpin yang Berakhlak;
c.peran Serta Masyarakat;
d.kerja sama dan kemitraan;
e.penghargaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pendanaan;dan
h.sanksi Administratif.

BAB II

DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSJ MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 6

(I) Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter diselenggarakan untuk menghasilkan generasi bangsa yang memilik.i karakter berintegritas dan kepemimpinan yang baik. berjiwa • • - 1 5

(2)Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas.
(3)Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter, Dinas bertugas untuk:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter;
2. b.melakukan gerakan kolektif pencanangan Pendidikan Anti melalui Penguatan Pendidikan untuk semua kalangan;
3. c.melakukan upaya pengembangan kapasitas sumber daya Pendidikan Anti Korupsi;
4. d.mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait; dan
5. e.melalrukan monitoring dan evaluasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Wali kota.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan dan Korupsi Karakter pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai-nilai dan perilalru yang terkait dengan sikap antikorupsi. • 0 - 1 6

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab:

a.orang tua/keluarga melalui pendidikan informal;
b.penyelenggara satuan pendidikan non formal;
c.penyelenggara satuan pendidikan formal; dan
d.pemerintah Kota.

Pasal 9

(1)Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter di satuan pendidikan formal merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. - 1 7 - Pasal l l • peserta didik, pendidik

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…