DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga meliputi perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan/atau pengampuan, Lembaga, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, sistem informasi, penghargaan, dukungan dan pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk Penyelenggaraan Pem bangunan Ketahanan Keluarga untuk mev.rujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam mev.rujudkan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang seimbang dan mengembangkan kualitas Keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi untuk lebih maju, mandiri, dan diperlukan kebijakan terkait Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
c.bahwa untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan terkait Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta diperlukan upaya untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.i............. --- --- --- ---- ----- - - -
2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Daiam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau. 2 . Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Lubuklinggau. Kota
4.Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang tugasnya berkaitan dengan bidang Ketahanan Keluarga.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 6 . Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah adalah pelaksana bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga.
8.Sertifikat adalah bukti tanda lulus atau telah mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
9.Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau bersertifikasi memberikan motivasi kepada keluarga berupa konseling. 3.i.............
10.Dewasa adalah setiap orang yang telah mencapai kematangan pikiran atau pandangan sesuai usia, fisik dan psikis berdasarkan ketentuan peraturan perundangan - undangan. 11 . Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Pasal 2

Penyelenggaraan berasaskan: Ketahanan Keluarga a. b. C. d. e . f. g. h. 1. J· k. keagamaan; kemanusiaan; berkeadilan keseim bangan; kemanfaatan; perlindungan; kekeluargaan; keterpaduan; partisipatif; legalitas; dan non diskriminatif.

Pasal 3

dilaksanakan Maksud Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Kota, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

a.terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga 4:l............. secara optimal menuJu Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Kota, masyarakat serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai :

a.pedoman bagi Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; dan
c.pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.wali anak dan/ atau pengampuan;
d.lembaga;
e.koordinasi;
f.kerj asama;
g.pembinaan dan pengawasan
h.sistem informasi; dan
i.penghargaan,dukungan dan
j.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota m enetapkan kebijakan dan program rencana jangka panjang dan m enengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional d i bidang Ketahanan Keluarga. s.\-l ......... ..
(2)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang diarahkan untuk memenuhi: a . strukturisasi clan legalitas Keluarga; b . ketahanan fisik Keluarga;
1. c.ketahanan ekonomi Keluarga; clan
2. d.ketahanan sosial psikologi Keluarga.

Pasal 8

Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga disusun clengan melakukan: a evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; b penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; c upaya penetapan kebijakan clan program pembangunan yang tidak beresiko dan / a tau menimbulkan kerentanan Keluarga; clan d pengendalian terhadap dampak Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 9

(1)Dalam hal rencana jangka panjang clan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah, Walikota dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
(2)Ketentuan mengenai Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)clitetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang clitetapkan oleh Walikota sebagaimana climaksucl pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Kota menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jan gka panjang dan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
(2)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat , organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; b advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan c fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945