DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum ,Pembentukan lembaga adat,kedudukan lembaga adat,tugas fungsi dan wewenang,Pembina adat,susunan pengurus lembaga adat,keanggotaan lembaga adat,hak dan kewajiban lembaga adat,pemberhetian,pembinaan dan pengawasan,sekretariat,pakaian dan atribut pengurus lembaga adat,hubungan dan tata kerja,pendanaan,ketentuan perlihan,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan lembaga adat yang professional dan akuntabel yang menjadi mitra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penguatan organisasi lembaga adat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf p serta lampiran M sub urusan 4 dan lampiran V sub urusan 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang kebudayaan yang meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat di daerah serta urusan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan lembaga adat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Kota Lubuklinggau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dipi11clai d engan CamSc an/lN 2 . U11d{l11~ Unda11g Nnrnor 7 Tahun 200 l tentang P1~ml><'11tuk.111 Kola Lubuk Linggau (Lcmbaran Negara l·frpublik lndon<'sia Tnhun 2001 Nomor 87, Tambahan Lc•rnbarn11 N<•~arn Rt·publik Indonesia Nomor 4114); 'l. Undnng- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang J>erncrinlahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
4.Pcraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 569);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengernbangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5); Dipi11clai d eng an CamScan/lN l>c11~a11 l'c•, ,1·tllJUf:tt1 lit-r :mniu DF_JWAN PJ•,J<WAKILAN RAKYAT DAJ•:RAII K<>TA LUl1UKLIN(,tiAU DAN WALi KOTA LUBUKLINGCAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PE,RATURAN DAERAH T~NTANG LEMl:3AGA ADAT KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan:

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Wali Kota adalah WaJi Kota Lubuklmggau. 4 . Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklmggau.
5.Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Lubuklmggau.
6.Kelurahan adalah Wilayah kerJa Lurah sebagai Perangkat Dacrah.
7.Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Kota Lubuklinggau. 8 . Lembaga Pen asehat Adat a dalah Lemba ga yang terdiri dari tokoh-tokoh adat Kota Lubu khnggau yang bcrtugas membma, memberikan naseh a t, m asukan-masukan, saran c,aran serta memeriksa la por a n masyarakat terhada p anggota Lembaga Pemangku Adat. 9 . Lembaga Pemanglru Adat adalah Organisasi Masyarakat yang mcmpunyai tugas dan fungsi Penggalian, Pembinaan, Pelestarian adat istiadat dalam lmgkungan Kelurahan.
10.Tokoh Masyarakat adalah pemuka adat, agama, cendikiawan dan budayawan .

Pasal 2

(1)Pembentukan lembaga a dat dimaksudkan sebagai wadah untuk membina, mewuJudka n terpeliharanya kclcstarian dan mendorong perkembangan adat istiadat dan nilai so ial budaya masyarakat. Dipi1dai d cnga1 CamScan1er
(2)Pembentukan Iembaga adat bagaimana d1mak1>ud pod, aat (1) bertuJuan benuJuan menunJang dan menmgkatkan partisipasi sert.a menggali seluruh potens1 mr.i-Jyarakal dalam melestankan dan mengembangkan adat 1suadat dan mlai sosial budaya yang hidup dan berkcmbang dalam masyarakat Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Lembaga Adat adalah:

a.pembentukan Jembaga adat;
b.kedudukan lembaga adat;
c.tugas, fungsi dan wewenang Jembaga adat.
d.pembina adat;
e.susunan pengurus Jembaga adat;
f.keanggotaan lembaga adat;
g.hak dan kewajiban Jembaga adat;
h.pemberhentian anggota lembaga adat;
i.pembinaan dan pengawasan lembaga adat; J. sekretariat lembaga adat;
k.pakaian dan atribut pengurus lembaga adat;
1. 1.hubungan dan tata kerja lembaga adat;
m.pendanaan lembaga adat; dan
n.ketentuan penutup. BAB 11 PEM BENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyelenggaraan u paya pem berdayaan, pelestarian dan pengembangan a d a t istiada t dan n ilai sosial budaya masyarakat maka d ibentuk lembaga adat di tingkat Kelurahan dan Kota.
(2)Lembaga adat sebagaim ana dimaksud pad a ayat (1), terdiri dari: a . lembaga adat daerah yang disebut Lembaga Penasehat Adat;dan
1. b.lembaga adat kelu rahan yang disebut Lembaga Pemangku Adat. Pa sal 5
(1)Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. DiJindal dengan CarnScan.ntr 2 lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan Kepurusan Wali Kota atas usul Lurah dan Rekomendasi Lembaga Penasihat Adat.

BAB ILL

KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

(1)Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di Kota dan berfungsi sebagai m.itra Pemerintah Kota. 2, Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)rnempunyru sekretariat di dalam wilayah Kota. 31 Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di kelurahan dan berfungsi sebagai m.itra Pemerintahan Kelurahan.
(4)Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dirnaksud pada ayat
(3)mempunyai sek:retariat di dalam wilayah kelurahan. BAB fV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

Lembaga penasehat adat sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

a.memberikan nasehat kepada lemba ga pemangku adat, pembina adat Kelurahan, dan pembina adat daerah;
b.mengumpulkan hasil inventarisasi adat istiad a t yang pemah dan sedang berlaku di masyarakat;
c.merumuskan pembaharuan adat istiadat kekinian;
d.membantu dan membina pelaksanaan tuga s d an wewenang lembaga pemangku adat;
e.memverifikasi tokoh masyarakat Daerah dan luar Daerah untuk diberikan penghargaan di bidang a d a t;
f.memeriksa dan mengkaji putusan lembaga a dat ke lurahan yang menyangkut konflik yang berkaitan dengan adat istiadat;
g.membina clan melestarikan objek kemajuan kebudayaan Kota bersarna dengan instansi yang terkait ; n ipind a i :-:leno~n cams c.annAr h . membuat perencanaan mengenai pembinaan, pemberdayaan , pelestarian , perlindungan, dan pcngembangan adal istiada t masyarakat;
1. 1.melokukan sosalisasi dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat; J · men gikuti perkembangan lembaga adat kelu rahan secara proaktif;
k.memberikan masukan, n aseh a t, arahan ke pada pemerintah dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindu n gan dan pengembangan adat istiadat masyarakat; dan
1. 1.membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kota, lembaga pernerintah lainnya dan masyarakat.

Pasal 8

Lernbaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pas al 4 aya t (2) huruf b, mempunyai tugas: a . melakukan inventarisasi adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat kelurahan;

b.rnengusulkan tokoh masyarakat kelurahan untuk diberikan penghargaan oleh pernbina adat;
c.rnembina, memberdayakan, rnelestarikan, melindungi dan mengernbangkan adat istiadat masyarakat untuk mernperkaya budaya Kota dalam pembinaan kernasyarakatan;
d.rnenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat; e . menginventaris adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kelurahan yang ber sangkutan;
f.menyelesaikan perselisihan ad a t istiadat masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
g.memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
h.membangun hubungan hannonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
1. 1.melaksanakan kerjasama antara lembaga pemangku adat kelurahan dengan pemerintah kelurahan; J. membina hubungan k emitraan dengan pemerintah kelurahan, lembaga p emerintah lainnya dan m asyarakat; dan
k.melaporkan potensi masalah yang ada kepada penasehat adat daerah, dan pembina adat. Dipi11clai d eng an CamScan/lN
a.melakukan koordmas1, pengarahan dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan, pelestaria n , perlindungan dan pengembangan adat istiadat;
b.melakukan musyawarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga adat Daerah dan Kelurahan, sesuai dengan C. d. e. tingkatan masing-masing; membuat rekomendasi pertimbangan adat menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberikan gelar kehormatan; dan mewakili lembaga adat di luar maupun pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 11

di dalam dan fungsi

(1)Lembaga adat wajib melaksanakan rapat secara berkala dan melaporkan hasil kegialannya k cpada Pembina adat sesuai tingkatan.
(2)Lurah sebagai pembina lembaga adat dalam wilayah Kelurahan wajib mengawasi jalannya musyawarah lembaga adat Kelurahan dan melaporkan kepada pembina adat daerah.

Pasal 12

(1)Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, lembaga penasehat adat dan lembanga pemangku adat menyusun peraturan tata tertib yang diatur dengan Peraturan Lembaga Adat. Dipi1d.:,I dcnga'l ComScan'ler
(2)Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Luga~, fungsi dan wcwenangnya lembaga adat menyusun Komp1lasi Adat Istiadal Kota Lubuklinggau yang diatur dengan Peraturan Lembaga Adat. BABV PEM BINA ADAT

Pasal 13

( 1) Wali Kota sebagai p embina a d al di tingkat Kota.

(2)Wakil Wali Kola, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wall Kota sebagai anggota pembina adat di tin gkat Kota.
(3)Lurah sebagai pem b in a ada t d i tingka t Ke lurahan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…