DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, obyek dan subyek tarif layanan, golongan tarif, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran, struktur tarif dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, surat pendaftaran obyek tarif, penetapan tarif, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, sanksi administrasi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebag ·........I.Lf...l~ dimaksud pada huruf a, per]u

Menetapkan

menetapkan Peraturan WaJi kota tentang Tarif Layanan PenyeJenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Badan La.yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber Daya Manusia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , I ... ... .... ... ... • Tambahan Lembftran NcgarEJ Republik lndo11esia Nomor 5679);
3.Pcratl1ran Pt·rnerintah N<>mor 23 Tahun 2005 tentang Pc11gelolaa.n Kcuangc1n Badan Layanan Umurr1 sebagaimana telah dat1bah dcngan Peroturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Alcis Peraturan Pemerintah Nom(1r 23 'ff1hun 2005 tentang Pengelolaan KetJangan Badan Layanan Umum~
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 t.entang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l 213);
5.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
6.Peraturan Wali kota Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7.Peraturan Wali kota Nomor 55 Tahun 2017 ten tang Kedudukan Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Serita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 55). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAHUNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wa]i kota ini yang dimaksud dengan :

1.Kola adalah Kota Lubuklinggau. 1... . . ... ... .. 2 Pr'm~nntah )\ ota a.d,:tla h ~m~nntah l\ot.a Lubu k l1 nggau . J ~-all o La ada ah \l/ a.11 ko ta Lubu k!1ngga u Sadan 1'e-~a~ at<'.311 d.an ~ngcmbangan Surn be r Day'a ~{a.r1us1a a.t.i.alah Bad.an Kepega ~ 1 a1an da n Pengembangan S tl.ID. ber Da, a ~( J:ln u s ta Kota Lu buk l1ngga u . - S. li'rut Pe 1 ak&uia Tekn1 s }'ang se lanJutnya d 1s1ngk.a t UPT ada:ah L·nit Pe la.ks.an.a Tekn is Pendid ikan dan Pelat1han pada B-adan Kepegay,:a,an dan Pengernbangan S u mber Day·a Manusia Ko t.a Lubuklinggau . 6 . Kepala Sadan ada lat1 Ke·pala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau .
7.Ke pa.la CPT adalah Kepala UPT Pend idikan dan Pelatihan pad.a Ba.dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ~{anusla Kot.a Lubuklinggau. 8 . Badan La~;anan Umum Daerah }-ang selanjutnya disingkat BLCD ada la h BLUD UP I' Pendidikan dan Pelatihan pada Sadan Kepega\\·a ia n dan Pengembangan Sumber Man:i s_ia Kota Lub11k1in ggau y ang menerapkan Penge~olaan Ke11angan Badan La}·anan Umum Daerah. Day a Pola 9 . Pemimpin B LCD ada 1ah Kepala UPT Pendidikan dan Peiatihan pada Badan KepegaV',a ian dan Pengembangan Sumber Da)·a ~anu sia Kota Lubuklinggau .
10.Pej aba t Pengelola cti si.ngkat PPKD Keuangan adalah Daerah , kepala yang selanjutnya badan / dinas/ biro ke11angan_/ bagian keuangan yang mem.iliki tugas m elaks.anakan pen gelolaan keuangan daerah dan bertindak sebragai Bendahara Umum Daerah . 11 . Tarif ada lah irnbalan atas pelaj'anan y ang disediakan atau di berikan oleh B LUD lJ PT Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepega~·aian dan Pengembangan Sumber Daya Manu sia Kota Lubuklingga u untuk tujuan kepentingan dan kema nfaa t.an umum serta dapat d inikmati oleh orang pribadi at.au badan ~,rang selanjutn)ra disebut tarif layanan pen~·ele n ggaraa.-11 Pendidikan dan Pelatihan. 12 . La~·anan Pen~·elenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah sem11a pen1-ediaa n d isele n ggarakan o leh yang ada di UPT Lu b 11 k li nggau. barang dan jasa layanan yang pengelola pendidikan dan pelatihan Penclidikan dan Pelatihan Kota
13.Wajib Bay·ar Tarif adalah orang pribadi dan / atau badan yang mendapatkan layanan penyelenrr....................~~ Pendidikan dan Pelatihan d i BLUD UPT PencLidikan dan Pelatihan da J. _....,___, • F I • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota I"ubuklinggau diwajibkan membayar Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidi.kan dan Pelatihan . 14 . Surat Pendaftaran Obyek Tarif yang selanjutnya disingkat SPOT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan data wajib bayar tarif dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran tarif yang terhutang.
15.Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah tarif yang terhutang.
16.Surat Ketetapan Tarif Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKTKB adalah surat Ketetapan yang menentukan kekurangan pembayaran atas jumlah tarif yang telah di teta pkan.
17.Surat Ketetapan Tarif Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat. SKTLB adaJah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif karena jurnlah kredit tarif lebih besar dari pada tarif yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18.Surat Tagihan Tarif yang selanjutnya disingkat STT adalah surat untuk melakukan tagihan tarif dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKT atau dokumen lain yang dapat dipergunakan SKTKB dan SKTLB yang diajukan oleh wajib bayar tarif.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK TARJF LAYANAN

Pasal 2

Obyek Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dari BLUD. tl Al-J Ill (1lll JllNl,AN t~AKIF' 'rt,rif ~ 1Vl\t, \n 1 1 t·t,vt1t'llAA \ O \ t\(\ f\·t\,i&dtk \I\ t i C:\1\ l~l \t\t\ t\f\ • ct1~(1l()t1gkt111 st·bt\~tti ir11b llt \l\ 1t~1~ tk,ri,11~ ti,,11 / 1t lll ,J«tsu Lt,ya111n l't'r1yt'le1,AAflt ",n, BAD IV CARA MENGUKUR TlNt,KArf PEN(,(1UNAAN JASA Pus 11 5 Tingkat pen~Y\lnRl\O jasa dit1itung berdt1sarka:t11 jenis don frekuensi Layanan Pen)1eler1ggant,1r1 Pendidiktlll dun Pel1:ltil1ar1 . BABV PRINSIP DAN S.ASARAN Pasa16 ( 1) Prinsip dan sasaran dal t:1m penetapan struktur dan besarnya tarif layanan adalah t1ntt1k menutupi biaya penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan Pt'ndidikan dan Pelatihan di BLUD.

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ter 1nasuk biaya investasi sarana, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI

STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

( 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pe-latihan.

(2)Struktur dan besarnya tarif Layanan Pen)'elenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang men1pakun bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini. ' . . . . . . . . . .

BAB VLL

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di tempat layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan.

BAB VIII

SURAT PENDAFfARAN OBYEK TARIF

Pasal 9

( 1) SPOT harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib bayar tarif atau kuasanya.

(2)BentuJ< dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sadan. BABIX PENETAPAN TARIF

Pasal 10

(1)Berdasarkan SPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) ditetapkan besarnya tarif terhutang dengan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah tarif yang terhutang maka dikeluarkan SKTKB.
(3)Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKTKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sadan. BABX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1)Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan. 6 . .. . . . .. ..
(2)Tarif dipungut dengan m enggun akHn SKT da n S KTKB dan/ ata11 dc>kumen Jain yang dipersam a kan .

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

( 1) Pembayaran tarif yang terhutang harus diJunasi sekaJigus.

(2)Tarif yang terhutang dilunasi paling lam bat 15 (Jima belas) hari sejak diterbitkannya SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan STT.
(3)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran tarif, pertanggungjawaban penggunaan disampaikan melalui surat maupun nota kesepahaman at.au Memorandum of Understanding (MoU).

Pasal 13

(1)Pengeluaran surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif terhutang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, wajib bayar tarif harus melunasi tarif terhutang.
(3)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…