DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman penyusunan produk hukum daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk pengaturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Produk Hukum berbentuk penetapan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD, Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan DPRD. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Diatur tentang maksud dan tujuan, asas, produk hukum daerah, penyusunan produk hukum bersifat pengaturan, penyusunan produk hukum bersifat penetapan, pengesahan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi, evaluasi dan klarifikasi perda, nomor registrasi, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu disusun pedoman penyusunan produk hukum daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan ………………. 2
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBULINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota LubukLinggau .
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota LubukLinggau .
3.Walikota adalah Walikota LubukLinggau .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota LubukLinggau.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota LubukLinggau.
6.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota LubukLinggau.
7.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pembentukan Perda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi Legislasi DPRD.
8.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
9.Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
10.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
11.Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk pengaturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Produk Hukum berbentuk penetapan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan DPRD.
12.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis. 13.Naskah…….. 3
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan / atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

BAB II

… Pasal … LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR: 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 26 BAB … (dan seterusnya) Pasal . . .

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
(2)Tujuan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum harus berdasarkan pada asas :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan produk hukum harus mengandung asas:

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhinneka tunggal ika;
g.keadilan; h.Kesamaan………………. 4
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk Hukum Daerah bersifat:

a.Pengaturan; dan
b.Penetapan.

Pasal 6

(1)Jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Walikota;
3. c.Peraturan Bersama Walikota; dan
4. d.Peraturan DPRD.
(2)Jenis produk hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah :
1. a.Keputusan Walikota;
2. b.Keputusan DPRD ;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD ; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 7

(1)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disetujui bersama antara Walikota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
(2)Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
(3)Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
(4)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Pasal 8

Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda. 5

Pasal 9

Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Pasal 10

(1)Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
(2)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…