DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, penyelenggaraan PBG, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif, pemungutan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

c.bahwa Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retibusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan perkernbangan peraturan Perundang- undangan dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sehingga perlu diganti;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan ik1im investasi dan pelayanan publik dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi;
a.bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup berdasarkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA WALl KOTALUBUKLINGGAU, RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2022 WAil KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang VipiVidai deVigaVi CaMScaVlVler 2 .. 10 P t Peme rintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang . era uran Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara t Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 3.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3 .. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Kota adalah Kota LubukJinggau.
9. 2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
10. 3.Wali Kota adalah WaHKota Lubuklinggau.
11. 4.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
12. 5.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal \ ang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha mall pun yang tidak melakukan usaha yang rnelipu ti per seroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainn a, badan usaha rnilik Negara (BUMN), atau badan usaha nulik daerah (BUMD) dengan nama dan dalarn bentuk apapun, firm t. kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisaai sosinl politik, rtnu organisaai lainnya, lembaga dan benruk badan I innv a tcrmasuk kontrak invcstaai kolekt if clan beruuk us tim tetnp,
13. 6..Jasa adalah kegiuuui Pcmcnutul. Daerah lWI'lIP, usahn dun pelayanan yang rucnyehabkun bur.mg, Insilit a, ntau kemanfaatan luinnyu )'lIllg dnpttl clirrikmnt] old, ornng pribadl atau Badan,

Pasal 1

BAB [ KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRrBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. MEMUTUSKAN: WALl KOTA LUBUKLINGGAU dan DEWAN PERWAKILAN RAI{YA'I' DAIT,RAII KOTA LUlJUKLJNOGAU nenRon Pcract IIj lIHI1I kl r.Jflrnn 12 Pornl urnn f'crnl'"llfHh NomoI 22,,1111111 :J.[01 If'nIJII1!', "('Il}t')t'I1Kg"""l11 r'('llJlldll"'~llIl dill) fJ( I1gi'(ollltlnI.lflgkllngnll' l lidup (1"{'l11hlllllll Nq(/llIl I«'pllhlll( Imloll('(1111 'fflh'1I1 :1.02 Nnnun .2, '1'011111,,111111 1,.1111111111111Nr'gJlHI I«'p'll1l1l, IndrJI1(' It I NOlllol (,h:1I). Pcraturnn IJIU'mh NorlllH () Tflhlll1 ~OO(I I( £1tflng f' nyfrlik Pcgnwm Neg!") Sipll (Lrlllhnlllll 'JlI(,ISlh KO'H r.llhllkl'II~,]LI Tuhun :JOO()Nomor r): 11 4 ..

7.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lernbaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
8.Pemohon adalah PemilikBangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG,SLF, RTBdan Zatau SBKBG.
9.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan darr/atau merubah bangunan, yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10.Wajibretribusi PBGyang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG 11.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah danjatau air, yang berungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 12.Bangunan Gedung eagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGeB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan eagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang eagar budaya.
13.Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya danj atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
14.Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah danj atau perolehan lainnya yang sah.
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah. VipiVldai deVlgaVl Ca(V)~caVlVler 5 ..
16.Dinas Teknis adalah Perangkat Dacrah ynng menyelenggarakan uruaan pemerintahan eli bidarig Bangunan Gcdung.
17.Garis Scmpadan Bangunan yang s '1/mJutnya disingkat GSB adalah gads yang 1n1'IlP'Hfllf hntasan lnllfJn yHl1g tidak bolr-h dilewati dcngnn bnngullllT1 ylllll'. mt'mbfllflri; Iiuik bnngunan kc arah dcprm, I)ClAI<AI1g mnupun 8fllnplng
18.Ketinggian BHI1guI1un Oedung yang twJfltljutnYf) dhjnf~_l.r~t KEG adalah angka rnakairna] jumlah 1:lI1tJ:JjH{ttlglln~n Gedung yang diperkcnankan.
19.Klasifikasi Bangunnn Gcdung adalah klaslflkasl dari tung~~i bangunan gedung berdasarkan perncnuhan rlngkat persyaratan adminiatrasi dan persyaratan teknisnya.
20.Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknia sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Daerah yang bersangkutan.
22.Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan tertentu ditinjau dari segi fungal dan konstruksi.
23.Mengubah Bangunan adalah pekerjaan menambah bentuk dan fungsi bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
24.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
25.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
26.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang seJanju tnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutny fl. disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrast berupa bunga atau denda.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah ynng selanjutnya disiugkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jurnlah retribuai yang terutang. 6 .
29.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki..
30.Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
31.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan danJatau prasarana dan sarananya.
32.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
33.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meneari, mengumpulkan dan mengelola data danjatau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan hukum dari subjek retribusi daerah.
34.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danj atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
35.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
36.Pemugaran bangunan gedung yang dilestarikan adalah kegiatan memperbaikijmemulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
37.Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
38.Pengelola adalah unit organisasi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
39.Pengelola Teknis adalah Tenaga Teknis Kementerian dan/ atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN, yang ditugaskan untuk membantu Kementeriarr/Lembaga dan/ atau organisasi perangkat daerah dalam pembangunan BGN. VipiYldai deYlgaYl CaM9caYlYler 7 .
40.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik danj'atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pernilik, yang menggunakan danj'atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
41.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
42.Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
43.Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
44.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran.
45.Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGNadalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran padaBGN.
46.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olek Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini serta menentukan tersangkanya.
47.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki danj'atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan Zatau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
48.Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten /Kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
49.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. VipiVldai deVlgaVl CafY8caVlVler 8 ..
50.Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenu hi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
51.Reneana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil pereneanaan tata ruang wilayah Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
52.Reneana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rene ana seeara terperinei tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaterr/Kota.
53.Reneana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan raneang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rene ana umum dan panduan raneangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
54.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan darr/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
55.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56.Sekretariat TPA, TPT dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA,TPTdan Penilik.
57.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
58.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 9 .

a.fungsi Bangunan Gedung; dan
b.klasifikasi Bangunan Gedung.

Pasal 2

59.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
60.Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentu an , kriteria, rnutu, metode danl atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
61.Tenaga Ahli Fungsi Khusus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian spesifik dibidang nuklir, persenjataan, keamanan nasional, forensik atau intelijen.
62.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adarah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
63.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPTadalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalarn proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTBberupa rumah tinggal tunggall (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
64.Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. VipiVldai deVlgaVl Ca(V)~caVlVler 10 .

(3)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
(2)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.
(1)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal3 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.

BAB II

FUNGSIDANKLASIFIKASIBANGUNANGEDUNG

Pasal 4

Paragraf2 Penetapan Fungsi Bangunan Gedung

(6)Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung.
(5)Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
(4)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan berdasarkan fungsi utama.
(3)Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagarnaan;
3. c.fungsi usaha;
4. d.fungsi sosial dan budaya; dan
5. e.fungsi khusus.
(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.

Pasal 3

VipiVldai denqan CarvlScaVlVler 11 ~ ...

(1)Bangunan Gedung sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 diklasiffkasikan berdasarkan:
1. a.tingkat kompleksitas:
2. b.tingkat permanensi; C. tingkat risiko bahaya kebaknrtm;
3. d.Iokasi,
4. e.ketinggian Bangunan Oedung,
5. f.kepemilikan Bangu 1\(\11 0('<1ling; dan
6. g.klas bangunun. Pasa.18

Pasal 7

(2)Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun danjatau belum tersedia maka fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang.
(1)Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.

Pasal 6

(2)Bangunan Gedung dengan fungsi carnpuran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnengikuti seluruh Standar Teknis dari masing-masing Iungsi yang digabung.
(1)Bangunan Ocdung rlcngan flll1l{Ai carnpuran '1,;lmWJlrnun,1 dimaksud dalnrn Pasal 3 aynr (3) rtldirikan ranpa rnenyebabkan dnrnpak negalif terhadap Penggun::! dan lingkungan di sekitarnya.
(5)Fuugsi khusua BI"llIIgnilllllllll dimnkuud paual 3 nyflt (2) huruf c 111('tIIj)lIIlYOI fungsi dan 10 itcri» khusua yllng rlitdnpks-tn ole-It Me-nter i.
(4)Fungsi sosial dan budaya sobagairnana dirnakaud dalarn Pasal 3 nynt (2) huruf d mcmpunyni fungsi utarna scbagai ternpat melakukan kcgiatan sosinl dan burlava. 12 . menjadi:
1. a.klas 1;
2. b.klas 2;
3. c.klas 3;
4. d.klas 4;
5. e.klas 5;
6. f.klas 6;
7. g.klas 7;
8. h.klas 8;
9. i.klas 9; dan
10. j.klas 10.
(1)Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf g dibagi Pasal 9
(7)Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan Bangunan Gedung selain milik negara.
(6)Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan Gedung bertingkat sedang dan Bangunan Gedung bertingkat rendah.
(5)Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung dilokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Bangunan Gedung di lokasi renggang.
(4)Klasilikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang dan tingkat risiko kebakaran rendah.
(3)Klasifikasi berdasarkan tingkat perrnanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bangunan gedung perrnanen; dan
2. b.bangunan gedung nonperrnanen.
(2)Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus. 13 ..
1. a.jenis/peruntukan bangunan;
2. b.luas lantai bangunan yang diizinkan;
3. c.jumlah lantai/Iapis bangunan diatasj'dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
4. d.garis sempadan yang berlaku;
5. e.koefesien dasar bangunan (KDB);
6. f.koefesien lantai bangunan (KLB);
7. g.ketinggian bangunan gedung (KBG);
8. h.koefisien daerah hijau (KDH);
9. i.koefisientapak basemen (KTB);
10. j.jaringan Utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air rninum, jaringan gas, dsb; dan
11. k.persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan /atau lokasi yang tercemar.
(2)Untuk mendapatkan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemohon harus memperoleh keterangan rencana kota dan Dinas Teknis, mengenai:
(1)Setiap orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah yang akan mendirikan atau mengubah bangunan wajib memiliki PBGdari WaliKota. Pasalll
(2)Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/ atau klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.
(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan dalam PBG, SLF dan SBKBG.

BAB III

PENYELENGGARAANPBG

Pasal 10

(3)Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jarnak, dalam hal terdapat beberapa bagian dan Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.
(2)Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sarna dengan bangunan u tamanya. DipiVldai deVlgaVl CaMS'caVlVler 14 .
(5)PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu ti proses:
1. a.konsultasi perencanaan; dan
2. b.penerbitan.
(4)PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
(3)PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi darr/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
(1)Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Kota untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
(2)Dalam hal BGFK dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri.

Pasal 14

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengajuan dan persyaratan PBG selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wall kota.
(2)Pengajuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pemberian Kuasa.
(1)Pengajuan PBG secara manual dan Zatau online kepada Wali kota oleh pemohon melalui sistem elektronik.

Pasal 13

a.pemilik;
b.penyedia jasa konstruksi;
c.TPA;
d.TPT;
e.penilik;
f.sekretariat;
g.pengelola Bangunan Gedung; dan
h.pengelola teknis BGN.

Pasal 12

15 .

(3)Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pacta ayn: (2) dilakukan terhadap Bangunan Oedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lanlai dengan luas paling banyak 72 rn? (tujuh puluh dua meier persegi] dan rurnah tinggal tu nggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m3 (sembilan puluh meter persegi].
(2)Pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPAatau TPT.
(1)Konsultasi pereucanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…