DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan daya Tarik dan daya saing bagi Penanam Modal, mendorong meningkatnya Penanaman Modal, menciptakan lapangan kerja, memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal, meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri Kota, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kemitraan usaha. Peraturan ini memuat ketentuan umum; kewenangan; kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan; tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal; hak dan kewajiban; evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 4 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan • (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); • - 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ten tang Pemberian lnsenlif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
13.Peraturan Pemerinlah Nomor 1 0 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 930); • • - 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU dan WALi KOTA LUBUK LINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERlAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudal1an Penanaman Modal.
(2)Pemberian lnsentif dan Kemudahan Pcnanaman Modal bertujuan untuk:
1. a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal;
2. b.mendorong meningkatnya Penanaman Modal;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
5. e.meningkatkan dan mengembangkan Peruntukan Industri Kota;
6. f.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota;
7. g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
8. h.meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 3

Kawasan • Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal se bagai beri ku t:

a.kewenangan;
b.kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
d.jenis usaha dan bidang usaha kegiatan penanaman modal yang di prioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
e.tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
f.jangka waktu dan frekuensi pemberian inscntif dan/alau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal;
g.hak dan kewajiban; dan - 8
h.evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan; C. transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien. •

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(!) Pemerintah Kota berwenang memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

(2)Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berpedoman • pada Rencana Umum Penanaman Modal Kota atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah di Kota.
(3)Rencana Umum Penanaman Modal Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Wali Kota sesuai kewenangannya menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan penanaman modal di Kota. • • - 9 PasaJ 7

(1)Dalam pelaksanaan Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Wali Kota melakukan verifikasi dan pcnilaian.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(3)Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(1)Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melakukan kegiatan berupa:
1. a.perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
2. b.penanaman modal baru.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) sesuai dengan rencana umum penanaman modal Daerah.

BAB ILL

KRlTERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Pasal 8

Pasal 9

(1)Pemerintah Kota memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Kota yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja; • - 1 0
3. c.menggunakan tenaga kerja Jokal sekurang kurangnya 40 % (empat puluh) persen dari lowongan yang ada dan pada 5 (lima) tahun berikutnya minimal menjadi 75 % (tujuh puluh lima) persen sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan; memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau I. berorientasi ekspor.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERJKAN

Pasal 10

Pemberian Insentif penanaman modal di Kota dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi· .
c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil . . dan/atau koperasi;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
f.bunga pinjaman rendah. d. e. f. g. • h. I. j. k. 0 - 1 1 Pasal 1 1 Pemberian Kemudahan penanaman modal di Kota dapat berbentuk: penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; pemberian ban tuan teknis; penyederhanaan dan percepatan pem berian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kata; pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi; kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah. BABV JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASIKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 12

( J ) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan unggulan Kata.

(2)Jenis usaha Penanaman Modal sebagaimana climaksud pada ayat ( I) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang clipersyaratkan denga.n kem.itraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; a. b. C. d. e. f. • g. h. I. j. k. I. • € - 1 2
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan Iokasi terlentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Kota;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah; dan/atau
8. h.usaha Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. b.pendidikan dan kebudayaan;
3. c.pangan;
4. d.jasa perdagangan;
5. e.keolahragaan;
6. f.inftrastruktur;
7. g.energi; dan
8. h.jasa industri.
(4)Pemerinlah Kata dapat memberikan insenlif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal selain bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tarnbah Kata.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 13

(1)Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanarnan Modal secara tertulis kepada Wali Kata.
(2)Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penanarn Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat: • • - 1 3 I. profil perusahaan;
  1. 2.rencana usaha; dan
  2. 3.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
2. b.Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
3. l.kinerja perusahaan;
  1. 2.perkembangan usaha;
  2. 3.lingkup usaha; dan
  3. 4.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 14

Permohonan Pemberian lnsentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Penerima lnsentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Wali Kota.
(2)Penerima lnsentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan dengan Keputusan Wali Kola.
(3)Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat: - 1 4
1. a.narna;
2. b.alamat penerima;
3. c.jenis usaha Penanaman Modal;
4. d.bidang usaha Penanaman Modal;
5. e.bentuk insentif dan/atau kemudahan;
6. f.jangka waktu insentif; dan
7. g.hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…