DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Diatur tentang asas dan tujuan, obyek dan subyek, yang berhak menerima zakat, harta yang dikenai zakat, Baznas Kota, pembiayaan dan penggunaan hak amil, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, pemanfaatan, pelaporan dan pertanggungjawaban Baznas Kota dan LAZ, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa zakat, infak dan sedekah disamping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat/umat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik;
c.bahwa zakat, infak dan sedekah sebagai potensi dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dikelola secara optimal sehingga perlu diatur pengelolaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan………………. 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
6.Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
7.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.
8.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
9.Sedekah………………. 3
9.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
11.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
12.Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau. yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kota.
13.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
14.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.
15.Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.
16.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional pengurus dalam mengelola zakat sesuai syariat Islam.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan asas :

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah bertujuan:

a.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam; dan
b.meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 4

Obyek Zakat, Infaq dan Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Pasal 5………………. 4

Pasal 5

Subyek Zakat, Infak dan Sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya adalah orang Islam (muslim) atau badan usaha milik orang Islam.

BAB IV

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 6

Yang berhak menerima zakat adalah :

a.Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
b.Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiy (semi primer)nya;
c.Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat; Mualaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam;
e.Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
f.Gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
g.Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan
h.Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB V

HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 7

(1)Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang, dan surat berharga lainnya;
3. c.hasil perdagangan dan perusahaan (tizarah);
4. d.hasil pertanian dan hasil perkebunan;
5. e.hasil pertambangan;
6. f.hasil perternakan dan perikanan;
7. g.hasil pendapatan dan Jasa dan/atau zakat profesi; dan
8. h.rikaz.
(3)Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan syariat Islam.
(4)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal, zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB………………. 5

BAB VI

BAZNAS KOTA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membentuk BAZNAS Kota untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2)BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Pasal 9

BAZNAS Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama atas usul Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…