DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, UMKM dan koperasi yang telah ada; menjamin terselenggaranya Kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMK-M, dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan; dan mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMK-M, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan. Peraturan ini memuat ketentuan umum; ruang lingkup; jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan; penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; persyaratan perdagangan antara pemasok dengan toko swalayan; kemitraan; perizinan; kewajiban dan larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa ... b. - 2
c.bahwa dalam rangka melakukan perlindungan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta dalam rangka merespon perkembangan Peraturan Perundang undangan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pernbinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu • membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 4 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - 3
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang • Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - 4
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang • Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 1 1 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435); • • - 5
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012 Nomor l);
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU dan WALi KOTA LUBUK LINGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. ( AB I KETENTUAN U M U M Pasnl I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denan: I . Kota adalah Kotn Lubuk Lingau.

2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Liggau
3.Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kot Lubuk Linggau.
5.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, @ d i b a n gu n , dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Uadang Un«dang
7.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau Cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. • 0 - 7
8.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 1 1. Toko Swalayan adalah toko dengan sis tern pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13.Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/ gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
14.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat cLimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. • 0 - 8
15.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip sating memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
16.Syarat Perdagangan (trading tenns) adalah syarat syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk- produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
17.Perizinan Berusaha adalah Jegalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
18.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya d.isingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
20.lzin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
21.Jzin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perizinan untuk melaksanakan kegiatan komersial atau operasional setelah memenuhi persyaratan dan atau komitmen yang ditentukan dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan. • - 9
22.lzin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah salah satu jenis izin operasional yang dikeluarkan oleh dan atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang perizinan.
23.Jzin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah salah satu jenis izin operasional yang dikeluarkan oleh Wali Kota dan atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perizinan.

Pasal 2

Pengembangan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan dengan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.Kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat (fairness).

Pasal 3

0 Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan:

a.mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMK-M, dan koperasi yang telah ada;
b.menjamin terselenggaranya Kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMK-M, dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; • • - 1 0
c.mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan; dan
d.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMK-M, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

a.jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
b.penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan took swalayan;
c.persyaratan perdagangan antara pemasok dengan took swalayan;
d.kemitraan;
e.perizinan;
f.kewajiban dan larangan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sanksi administratif; dan
1. 1.penyidikan.

BAB ILL

JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

(1)Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:
1. a.pertokoan; • - 1 1
2. b.ma!; dan
3. c.plaza;
(2)Jenis Toko Swalayan meliputi :
1. a.minimarket;
2. b.supermarket;
3. c.department store;
4. d.hypermarket; dan
5. e.grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelay mandiri.

BAB IV

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 6

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berpedoman pada:
1. a.rencana tata ruang wilayah kota; atau
2. b.rencana detail tata ruang wilayah, termasuk penetapan zonasinya.
(2)Dalam hal Zonasi Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penerapan zona lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan took swalayan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pasal 7

Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat: - 1 2 •

a.pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
b.jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar Rakyat atau took eceran tradisional;
c.standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.lokasi operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 8

Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a.lokasi pendirian Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan atau Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
b.lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berada pada jalan Nasional atau Jalan • Provinsi
c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
d.potensi ekonomi Daerah;
e.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
f.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
g.perkembangan pemukiman baru;
h.pola kehidupan masyarakat;
i.iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat; dan
j.jam kerja Toko Swalayan yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya. • - 1 3

Pasal 9

(1)Pelaku usaha dapat mendirikan:
1. a.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri;
2. b.Toko Swalayan yang teintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau bangunan/kawasan Jain; dan
3. c.Toko swalayan non Waralaba yang terintegrasi dengan pasar rakyat.
(2)Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi: struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir; potensi Kemitraan dengan UMK-M dan Koperasi; potensi penyerapan tenaga kerja; ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMK-M dan Koperasi;
1. g.ketersedian fasilitas sosial dan fasilitas umum;
2. h.dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya;dan
  1. 1.tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. a. b. c. 0 d. e. f. - 1 4
(3)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.
(4)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
(5)Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa perguruan tinggi, • lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.
(6)Kelayakan analisa kond.isi sosial ekonomi masyarakat d.isetujui oleh lnstansi teknis yang menangani tentang perdagangan di Daerah dengan menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
(7)Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Rekomendasi kelayakan merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan:
1. a.pendaftaran; I b. izin Usaha; dan
2. c.izin Operasional.
(8)Pendirian Minimarket yang berdiri sendiri wajib memperhatikan:
1. a.berada di jalan yang bertatus Jalan Kota;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.perkembangan pemukiman baru;
4. d.dukungan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.keberadaan pasar tradisional, toko eceran, dan warung diwilayah sekitar; dan
6. f.pelaku usaha yang mendirikan mini market d.iutamakan kepada yang berdomisili di lokasi pendirian minimarket. • 0 - 1 5

Pasal 10

(1)Pelaku usaha yang mendirikan minimarket non Waralaba, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dalam bentuk Waralaba harus memiliki kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2012