DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 32 Tahun 2022

Nomor: 32
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/6559/OTDA tanggal 13 Oktober 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
b.bahwa Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 2 ................-
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12); 3 ................- Menetapkan : MEMUTUSKAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan taknis penunjang tertentu.
9.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan. 4 ................-
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari:
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. 2.Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. 3.Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.UPT; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas dipimpin seorang Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi. 5 ................-
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi keamanan pangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi keamanan pangan;
3. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan Konsumsi keamanan pangan;
4. d.pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
2. b.penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
3. c.penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian; 6 ................-
4. d.penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
6. f.pelaksanaan koordinasi kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertangunggjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 6

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
2. b.melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
  1. 1.penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
  2. 2.penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
  3. 3.penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
  4. 4.penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi; 7 ................-
  5. 5.penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
  6. 6.penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
  7. 7.penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
3. c.melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang umum dan kepegawaian;
4. d.melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, monitoring dan evaluasi realisasi kinerja, serta penyelenggaraan Sistem Inten Pemerintah pada bidang Perencanaan dan keuangan. 8 ................-

Pasal 7

(1)Bidang ketersediaan pangan dipimpin Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang ketersedian pangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
3. c.pengawasan dan pengendalian pelaksanaan progam di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertangunggjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
1. a.Sub-substansi ketersediaan pangan;
2. b.Sub-substansi sumber daya pangan; dan
3. c.Sub-substansi kerawanan pangan. 9 ................-

Pasal 8

(1)Sub-substansi ketersediaan pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan data dan informasi pemantauan dan ketersediaan pangan, penyusunan neraca bahan makanan, analisis dan pemantauan ketersediaan pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka ketersediaan pangan.
(2)Sub-substansi sumber daya pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemetaan dan kajian infrastruktur pangan dan sumber daya dukung ketahanan pangan, pembangunan dan pengembangan infrstruktur pangan, pengembangan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur pangan, pemeliharaan infrastruktur pangan dan sarana dan prasarana pendukung pangan, fasilitasi penyediaan dan peningkatan produksi dan sumber daya pendukung lainnya, pemberian bantuan, pendampingan dan penyuluhan infrastruktur kepada kelompok tani, masyarakat atau pemerintah. 10 ................-
(3)Sub-substansi kerawanan pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan data dan informasi rawan pangan dan rentan pangan, pelaksanaan analisis dan penanganan kerawanan pangan, pelaksanaan analisis dan pengelolaan data Sistem Kewasapadaan Pangan dan Gizi (SKPG), perumusan kebijakan intervensi dan penanganan kerawanan pangan.

Pasal 9

(1)Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan program di bidang distribusi dan cadangan pangan;
3. c.pegawasan dan pengendalian pelaksanaan progam di bidang distribusi dan cadangan pangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 11 ................-
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertangunggjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
1. a.Sub-substansi distribusi pangan;
2. b.Sub-substansi harga pangan; dan
3. c.Sub-substansi cadangan pangan.

Pasal 10

(1)Sub-substansi distribusi pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemantauan pelaksanaan distribusi pangan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dalam distribusi pangan, pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan teknis distribusi pangan, fasilitasi pendampingan dan pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, Mitra Tani atau Toko Tani Indonesia Central, pengelolaan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan.
(2)Sub-substansi harga pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan data dan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen, penyusunan panel harga dan pasokan pangan, 12 ................- analisis pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen, penyusunan prognosa neraca pangan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pasokan dan harga pangan.
(3)Sub-substansi cadangan pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pemetaan dan kajian cadangan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat, perumusan kebijakan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian cadangan pangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016