DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Peraturan Daerah ini antara lain :Ketentuan Umum ,Ruang lingkup Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberdayaan dan penempatan TKL untuk mendapatkan mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.Azas dan Tujuan,Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah,Tenaga Kerja Lokal,Kewajiban pelapor lowongan perkerjaan,Pembedayaan,pendaptaraan dan penempatan tenaga kerja lokal,Administrasi tenaga kerja lokal,Sarana dan Prasarana,Pendanaan,Pembinaan dan Pengawasan,Sanksi Administrasi,Ketentuan Pidana,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Tenaga Kerja Lokal Kota Lubuklinggau belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan dan Unit – Unit Usaha yang beroperasi di Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu mengatur pemberdayaan, dan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal;
b.bahwa dengan pemberdayaan dan penempatan Tenaga Kerja Lokal secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2

Menetapkan

Menetapkan :

6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau selaku Penanggung Jawab Masalah Ketenagakerjaan di Kota Lubuklinggau.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6.Perusahaan adalah :

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Pengusaha adalah :
a.Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Kota Lubuklinggau mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas. 3
1. 8.Pelayanan Pemberdayaan dan Penempatan tenaga Kerja Lokal adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuannya.
2. 9.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
3. 10.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
4. 11.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja disatuan pendidikan Menengah, di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja.
5. 12.Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
6. 13.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. 14.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari Kota Lubuklinggau dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kota Lubuklinggau yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Lubuklinggau minimal 12 (dua belas) bulan.
8. 15.Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap dalam suatu hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
9. 16.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam daerah kerja Dinas Penanggungjawab masalah Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau.
10. 17.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili didaerah kerja antar Dinas Penanggungjawab masalah Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota antar Provinsi. 4
11. 18.Pencari Kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.
12. 19.Kartu AK/I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja.
13. 20.Lembaga Latihan Kerja (LLK) adalah fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
14. 21.Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum yang memiliki izin serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.
15. 22.Pemberi Kerja adalah setiap pihak atas nama perusahaan dan/atau pribadi yang membutuhkan tenaga kerja.
16. 23.Asosiasi pemberi kerja adalah serikat perkumpulan para pengusaha yang berbadan hukum di Kota Lubuklinggau.
17. 24.Sertifikat Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan sertifikat Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah sertifikat pelatihan yang di terbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberdayaan dan penempatan TKL untuk mendapatkan mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Pemberdayaan dan penempatan TKL diselenggarakan dengan berdasarkan pada azas :
1. a.Keterbukaan;
2. b.Keadilan;
3. c.Manfaat;
4. d.Kemitraan; dan
5. e.Kedayagunaan.
(2)Setiap TKL memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penempatan TKL.

Pasal 4

Perberdayaan dan penempatan TKL diselenggarakan dengan tujuan:

a.mewujudkan Sumber Daya Manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
b.memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;
c.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya; dan 5
d.membina, mengawasi dan menata sistem ketenagakerjaan lokal; serta
e.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Walikota bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan penempatan TKL.
(2)Tanggung Jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB V

TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 6

1) TKL terdiri atas :

a.TKL Pencari Kerja; dan
b.TKL yang sedang dan/atau berpengalaman bekerja. 2) TKL adalah mereka yang memenuhi persyaratan :
a.Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
b.Penduduk Kota Lubuklinggau yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdomisili minimal 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

TKL usia di bawah 18 (delapan belas tahun) dan sekurang- kurangnya genap 15 (lima belas) tahun dan telah menikah dapat memperoleh pemberdayaan dan penempatan TKL.

BAB VI

KEWAJIBAN PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 8

(1)Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan wajib mempublikasikannya secara langsung setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan di perusahaannya, baik perusahaan yang baru berdiri maupun bagi perusahaan lama.
(2)Laporan lowongan pekerjaan, disampaikan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi.
(3)Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nama Perusahaan dan/atau nama perseorangan berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja; 6
2. b.jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
3. c.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
4. d.syarat-syarat pengisian jabatan; dan
5. e.upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Setelah menerima laporan lowongan dari pemberi kerja, maka Dinas Tenaga Kerja menerbitkan surat Bukti Lapor Lowongan Pekerjaan.

Pasal 9

(1)Setiap Pemberi Kerja wajib menempatkan TKL pada lowongan pekerjaan yang dibuka diperusahaanya sekurang kurangnya 40 % (empat puluh) persen dari lowongan yang ada dan pada 5 (lima) tahun berikutnya minimal menjadi 75 % (tujuh puluh lima) persen sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan.
(2)Jika upaya dalam pengisian lowongan TKL tidak terpenuhi, Pemberi Kerja diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKAD, setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pengaturan lebih lanjut dari ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014