DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi rincian visi, misi dan prioritas program pembangunan, sistematika RPJMD dan naskah akademik yang dapat dijadikan sebagai paduan dalam menyusun dan menetapkan Perda tentang RPJMD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 264 ayat (1), Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Rencana Daerah
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Kata Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4.Undan'g-Undang ..... .
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tenta..".lg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke1ja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
11.Peraturan Daerah 4>· ..... 11 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16); 12 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor l); 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan Menctapkan WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023 BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pem.angku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6.Rencana.{> .... .. .
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lirna) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum te:rpililinya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode l (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mevvujudkan visi
12.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
13.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa basil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian basil (outcome) program Perangkat Daerah.
14.Strategi adalah langkah berisi.1<:an program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang ten.1kur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Program pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II

RUANG LINGKUP KAJIAN AKADEMIK DAN KONSULTASI A. Kajian Akademik Diawali dengan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD meliputi :

Pasal 2

(l) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 {lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

(2)Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dali :

a.Bab I
b.Bab II
c.Bab III
d.Bab IV
e.BabV
f.BabVl
g.Bab Vll
h.Bab VllI
1. 1.Bab IX : Pendahuluan : Gambaran Umum Kondisi Daerah : Gambaran Keuangan Daerah : Permasalahan dan lsu Strategis Daerah : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Penutup.

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti dalam RKPD, Renc.ana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturn.n Walikota.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 1 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 15 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, H. RAJAMANSANI Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggaI, 15 Maret 2019 WALIKOTA UBUKLINGOAU, LE!Vlf'Ws'.AN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHON 2019 NOMOR 'I NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINS! SUMATERA SELATAN : ( 1-2.0 /2.019) NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMDl KOTA LUBUKLJNGGAU T.AHUN 2018-2023 A. Latar Belakang

1.Pandangan Filosof"IS Sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendatian pembangunan. Dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daera.h yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaman pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Lubuklinggau sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 dengan visi "Menjadikan Kota Lubuklinggau Berakhlak dan Terbaik di Sumatera Selatan".
2.Pandangan Yuridis Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan mengamanatkan pemberlakuan asas desentralisasi dari otonomi daerah pada pasal 18 ayat

(2)menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemer',ntahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasat 18 ayat (5) menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urnsan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ten:liri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana r,embangunan tahunan, Rencai= Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi-misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau periode 2018 - 2023 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 yang telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 18 September 2018. B. Landasan Hukum Dalam menyusun RPJl\t!D Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain 1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Serta Landasan operasional sebagai berikut:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lu buklinggau;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Tambai'1.ai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemeriJ1tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksa..11a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tenta..rig Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusu..'!an Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
12.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
14.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7); C. Ruang Lingkup Ruang Lingkup rencana pembangunan jangka menengah daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. D, Prinsip-prinsip Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a.Merupakan satu kesatuan datam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.Dilakukan pemerintah daerah bersarna para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenanga.t, masing-masing;
c.Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d.Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. E. Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan: a) telmokmtik; yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasa,"'an pembangunan daerah; b) partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakehoiders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesataraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seturuh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanyan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan; c) politis; yaitu program- program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD; e) bottom up - top down:, yaitu penyelarasan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Selain daripada itu perencanaan pembangunan Daerah juga berorientasi pada substansi yaitu pembangunan Daerah a) holistik-tematik dalam perencanaan dilaksanakan dengan mempertirnbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang sating berkaitan satu dengan lainnya; b) Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; c) Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan F. Tabapan Tahapan penyunan RPJMD terdiri dari:
a.Persiapan penyusunan RPJMD;
b.Penyusunan rancangan awal RPJMD;
c.Penyusunan rancangan RPJMD;
d.Pelaksanaan musrenbang RPJMD;
e.Perumusan rancangan akhir RPJMD;
f.Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. G. Muatan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri dari:
a.penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
b.penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
c.perumusan tujuan dan sasaran;
d.perumusan strategi dan arah kebijakan;
e.perumusan program pembangunan Daerah;
f.perumusan program Perangkat Daerah; dan
g.KLHS. H. Tujuan
1. 1.Tersedianya dokumen perencanaan daerah jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Kota Lubuklinggau untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan. datam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. 2.Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustain.ability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Lubuklinggau.
3. 3.Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
4. 4.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bagi unit satuan kerja dibawah lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. 1.Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
6. 2.Perumusan gambaran keuangan Daerah;
7. 3.Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
8. 4.Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
9. 5.Perumusan isu strategis Daerah. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:
10. 1.Penyempumaan rancangan teknokratik RPJMD;
11. 2.Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
12. 3.Perumusan tujuan dan sasaran;
13. 4.Perumusan strategi dan arah kebijakan;
14. 5.Perumusan program pembangunan Daerah;
15. 6.Perumusan program Perangkat Daerah; dan
16. 7.KLHS. B. Konsultasi dan Pembahasan
17. 1.Konsultasi publik Rancangan Awa! RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 guna mcmbe.ri kesempatan kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Awai.
18. 2.Musyawarah Perencanaan Pernbangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 guna menyepakati Rancangan Akhir RPJMD oleh seluruh perwakilan stakeholder pembangunan Kota Lu buklinggau.
19. 3.Konsultasi publik hasil Musrenbang menuju Rancangan Akhir RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 guna membe.ri kesempatan kepada masyarakat luas untuk memberikan umpan balik.
20. 4.Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018- 2023 kepada Gubernur Sumatera Selatan dan rekomendasi tindak lanjut bahwa Rancangan RPJMD telah selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJM Nasional.
21. 5.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 di DPRD Kota Lubuklinggau.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…