DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Pertangggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun angaran 2020

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2020; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; L( Oipi nda i dengan Cam Scanner
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daernh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2 005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576} sebaga imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang S1stim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor c;.1c;.c;.1. ----- ~ Olplndal dengan CamScanncr 11 . P raturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang J doman Peraturan Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4585);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans1 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16.Peraturan Pemerintah Namor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Peru bahan Kedua atas Peratu ran Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pakak-Pokak Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Namor 5 Seri E);
19.Peraturan Daerah Kata Namor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau Tahun 2020 Namar 37). Dipindai d engan CamScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALi KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
f.Laporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan badan u saha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. l.026.932.400.770,59
b.Belanja Surplus/ defisit
c.Pem biayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. l.020.618.531.165,77 Rp. Rp. Rp. 6.313.869.604,82 832.396.092,82 5.000.000.000,00 (Rp. 4.167.603.907, 18) Pasal 3. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp78.234. l 75.366,95) dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.105.166.576.137,54
b.Realisasi Rp. l .026.932.400.770,59 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 78.234.175.366,95)
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp80.380.441.064,59) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. l.100.998.972.230,36
b.Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.020.618.531.165,77 (Rp. 80.380.441.064,59)
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp2.146.265.697,64) dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus/ defisit setelah perubahan
b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp. Rp. (Rp. 4.167.603.907, 18 6.313.869.604,82 2.146.265.697,64)
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: pembiayaan
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah peru bahan Rp.
b.Realisasi Rp. Selisih lebih/ (kurang) 832.396.092,82 832 .396.092,82 0,00
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
b.Realisasi Rp. 5.000.000.000,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : a Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan (Rp. 4.167.603.907,18)
b.Realisasi Selisih le bih / (ku rang) (Rp Rp. 4.167 .603. 907, l 8} 0,00 Dipindai dengan Ca m Sc anner Pasal 4 Laporan Peru bahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ebaga1m n dirnaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun )ang b rakhtr sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. 832.396.092,82
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembia) aan Tahun Berjalan
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Rp. 832.396.092,82 Rp. Rp. 2.146.265.697 ,64 2.146.265.697,64 Laporan Opera~ional sebagaimanan dimaksud dalam pasal l huruf c untuk tahun) ang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Operasional Rp. 1.054.175.570.629,77
b.Behan Operasional Rp. 906.261.173.49 l ,04
c.Surplus (defisit) dari kegiatan Operasional Rp. 147.914.397.138,73
d.Surplus (defisit) dari kegiatan ( on Operasional)
e.Surplus (defisit) sebelurn Pos Luar Biasa
f.Pos Luar Biasa
g.Surplus/defisit-LO Pasal 6 (Rp. 2.546.723.932,24) Rp. 145.367.673.20 ,49 Rp. 0,00 Rp. 145.367.673.206,49 Laporan Perubahan Ekuitas s bagaimana dimaksud dalam pasal l huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a.Ekuitas Awal
b.Surplus (Defisit )- LO
c.Dampak kumulatif perubahan Rp. 2.463.967.745.232,73 Rp. 145.367.673.206,49 kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 255.020.613.904,82
d.Ekuitas Akhir Rp. 2.86 .356.032.344,0 Dip indai dengan CamScanner Pa nl 7 Neraca s ·h agai m n ri:t dirnnk '"I d u lu n1 PtJ 1:tl I huruf Dcscmhe r 2 0 20 se l>agai l,c•ri lrn t pr r SJ
a.J umla h asrt b . Jumlah kewajibnn l<p './, ')'/.'/ 140 480 lJ I U, /0 Rp . f, L '184 44 '1 fi t,,c,r, l~p .~.864 1.,b (J ~~ 344,(Mc. Jumla h dniitas churn l'asul 8 Laporan arus kns sehagnimm1a clirnakt-nHl cl alarn l'a t1 l 1 huruf f untuk tahun yang bcrakhir sampai c.frnga n 11 [J,• i·ml, r 2020 sebagai beriku t : a . Saldo kas awal per Januan 2020 f<p . 8'59 47k P,'1S,82
b.Arus kas Bersih dari aktivitm, operasi f<p . ~MI . 18 1 1L'~ ,~5,09
c.Arus kas Bersih dari aktivitas lnvestasi/Investasi Non Keuangan (f.,ip, 3 39 .86'/ ~ 53.98'J,:.a, d . Arus kas Bersih dari aktivitas Pendanaan (Rp. 0 ,00)
e.Arus kas Bersih dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran (Rp. 26 6 58 .7 43,00)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2020 Rp. 2 146.689.6 97,64 Pasal 9 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana d imaks ud da]am Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran b . Lampiran I. 1
c.Lampiran 1.2 d . Lam pi ran I. 3
e.Lampiran I. 4 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan , belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka penge]olaan Keuangan Negara; Dtpindai dengan CamScanner
f.Lam pi ran II
g.Lampiran III
h.Lampiran IV
1. 1.Lampiran V J. Lam piran VI
k.Lampiran VII
1. 1.Lampiran VIII :
m.Lampiran IX
n.Lampiran X
o.Lampiran XI
p.Lampiran XII
q.Lampiran XIII :
r.Lampiran XIV :
s.Lampiran XV
t.Lampiran XVI :
u.Lampiran XVII: V. Lampiran XVIII:
w.Lampiran XIX:
x.Lampiran XX Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas· 1 Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan: Daftar Rekapitulas1 Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Berguhr dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L); Ihktisar Laporan Keuangan Badan U saha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.;

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah 1n1.

Pasal 12

W ali kota Lu buklinggau menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. Diundangkan di Lu buklinggau pada tanggal, , \ A 9'-l-~~r ,.:o,.. t Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal , I\ A9-t-s~r- '1.-01.-I WALI KOTA LUBUKLINGGAU, ' H.S.N PRA A PUTRA SOHE SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLlNGGAU TAHUN t-0t.-l NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU: ( t>-7b/-iou) PROVINS! SUMATERA SELATAN Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…