DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Inovasi Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, Inovasi daerah dalam rangka pembahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; inovasi daerah dalam rangka meningkatkan produk atau proses produksi; pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah; pengembangan inovasi daerah; penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan; penyebaran inovasi daerah; pendanaan; kerja sama; sistem informasi inovasi daerah; sanksi Administratif; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan PD sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2)Penetapan keputusan Wali Kota sebagaiman� di.rnaksud pada ayat (1):
1. a.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan s�telah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota bekerja secara independen;
2. b.untuk inisiatif lnovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh PD yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
3. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, PD, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha atau BUMD, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan Ia:yak oleh PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(3)Keputusan Wali Kata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
4. d.tujuan Inovasi Daerah;
5. e.manfaat yang diperoleh;
6. f.waktu ...
7. f.waktu uji coba lnovasi Daerah;dan
8. g.anggaran jika diperlukan.
(4)Keputusan Wali Kata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 18

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 17 disampaikan oleh Wali Kata kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 19

Pengembangan lnovasi Daerah dilaksanakan mela,lui:

a.uji coba Inovasi Da�rah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b.pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 20

(l) Pelaksana lnovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(2)Uji coba lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada PD sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
(3)Selama ...
(3)Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tata laksana pada PD yang dipi1ih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata 1aksana yang berbeda dengan yang cliatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
(4)Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewakt u-waktu bila diperhikan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada P D yang membidangi penelitian dru.1 pengembangan.
(1)Pelaksanaan uji

Pasal 21

coba fnovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba lnovasi Daerah.

(2)Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang cliperlukan.
(3)Dalam hal uji coba Inovasi Da.erah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(4)Penghentian uji coba sebagaimana"dimaksud p,ada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota.

Pasal 22

(1)Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(2)Kepala ...
(2)Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan me!akukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba lnovasi Daerah.
(3)Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.

Pasal 24

(1)Pemerintah Kota dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
1. a.fasilitasi;
2. b.advokasi;
3. c.asistensi;
4. d.supervisi; dan
5. e.edukasi.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran.
(3)Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/ tenaga ahli dan pendampingan.
(4)Asistensi ... - 1 5 -
(4)Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.
(5)Supervisi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.
(6)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.
(7)Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi waj ib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB VI

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 25

(1)Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau yang tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penerapan basil lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan:
1. a.Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
2. b.Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kota dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak dapat dikomersialisasikan.
(4)Penerapan ...
(4)Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
(5)Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(4) paling sedikit meliputi:
1. a.cara melakukan Inovasi Daerah;
2. b.dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
3. c.hasil lnovasi Daerah yang akan dicapai.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

(1)Menteri melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Wali Kota.
(2)Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan penghargaan dan/ atau insentif kepada Pemerintah Kota.

Pasal 27

(1)Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau PD yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
(2)Dalam ha! Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN dan berhasil diterapkan, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB ... BAB VU PENYEBARAN INOVASt DAERAH

Pasal 28

(1)Wali Kota menugaskan PD yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
(2)Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. b. C. d. e. f. g. h. seminar; workshop; simposium; lokakatya; penerbitan buletin; jurnal ilmiah; publikasi media massa; dan pameran.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…