DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 56 Tahun 2014

Nomor: 56
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Penjabaran Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Penjabaran Kelompok Jabatan Fungsional

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau;

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan… SALINAN Menetapkan :
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1); MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5.Badan adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan, Arsif dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau.
7.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9.Kelompok…
9.Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
(2)Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip berbasis teknologi informasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
b.pengelolaan bahan perpustakaan dan arsip, serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan arsip secara modern;
c.pengembangan minat baca masyarakat;
d.pelaksanaan...
d.pelaksanaan pembinaan kepada instansi/lembaga terkait dan/atau penyelenggara perpustakaan dan arsip di lingkungan kota;
e.pengembangan kerjasama dan teknologi informasi di bidang perpustakaan dan arsip;
f.pemberian dukungan teknis dan administratif secara modern di lingkungan Badan;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugasnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat membawahkan :
1. 1.Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
c.Bidang Perpustakaan, membawahkan :
1. 1.Sub Bidang Pengelolaan Bahan Perpustakaan; dan
2. 2.Sub Bidang Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan.
d.Bidang Arsip, membawahkan :
1. 1.Sub Bidang Pengelolaan Arsip; dan
2. 2.Sub Bidang Pelayanan Umum dan Pembinaan Kearsipan.
e.Bidang Kerjasama dan Teknologi Informasi Perpustakaan dan Arsip, membawahkan :
1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Perpustakaan; dan
2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip.
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokuemntasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan bahan, pelayanan, pembinaan, dan kerjasama serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
b.mengkoordinasikan dan melaksanakan berbagai perencanaan Badan dalam rangka menghasilkan rencana srategis dan rencana tahunan yang berkualitas dan terintegasi;
c.mengkoordinasikan pengelolaan bahan perpus- takaan, arsip dan dokumentasi, serta pelayanan umum perpustakaan dalam rangka menghasilkan bahan perpustakaan dan arsip serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik;
d.mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
e.mengkoordinasikan dan melaksanakan pengem- bangan minat baca masyarakat;
f.mengkoordinasikan dan melaksanakan pengemba- ngan kerjasama dan teknologi informasi di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
g.mengkoordinasikan dan memberikan dukungan teknis dan administratif secara modern di lingkungan Badan;
h.mengkoordinasikan dana melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Badan. Pasal…

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan berbagai rencana kegiatan/program dan anggaran di lingkungan Badan;
b.pengkoordinasian berbagai pelaksanaan kegiatan/ program dan anggaran, monitoring dan evaluasi di lingkungan Badan;
c.pengkoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d.pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan/ program dan anggaran di lingkungan Badan;
e.pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan berbagai rencana kegiatan/ program dan anggaran di lingkungan Sekretariat;
f.pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 10

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan berbagai rencana kegiatan/program dan anggaran Badan;
2. b.mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan/program dan anggaran Badan;
3. c.mengkoordinasikan dan melaksanakan penyu- sunan berbagai rencana kegiatan/program dan anggaran di lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan;
4. d.mengkoordinasikan dan melaksanakan moni- toring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan/program dan anggaran di lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan;
5. e.melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
(2)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.mengkoordinasikan…
2. a.mengkoordinasikan dan melaksanakan penyu- sunan berbagai rencana kegiatan/program dan anggaran di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan moni- toring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan/program dan anggaran di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, yang meliputi urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan di bidang kepegawaian, dan urusan tata usaha rumah tangga dan umum;
4. c.mengkoordinasikan dan melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
5. d.melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 11

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyiapkan konsep kebijakan teknis bidang perpustakaan yang terkait dengan pengelolaan bahan perpustakaan, pelayanan umum, dan pembinaan, serta mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan bidang perpustakaan yang meliputi pengelolaan bahan perpustakaan dan pelayanan umum perpustakaan, serta pembinaan kepada penyelenggara perpustakaan di lingkungan kota.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…