DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini di atur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perda No 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2015, yaitu ketentuan Pasal 1 diubah; ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah; ketentuan Pasal 4 diubah; ketentuan Pasal 9 diubah; ketentuan Pasal 10 diubah; Pasal 11 dihapus; Pasal 12 dihapus; ketentuan Pasal 13 diubah; ketentuan Pasal 14 diubah; ketentuan Pasal 15 diubah; diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu) Pasal yakhi Pasal 18A; ketentuan Pasal 21 diubah; ketentuan Pasal 22 diubah; ketentuan Pasal 23 diubah; ketentuan Pasal 24 diubah; ketentuan Pasal 25 dihapus; ketentuan Pasal 27 diubah; ketentuan Pasal 30 diubah; ketentuan Pasal 36 ayat (4) diubah; ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus serta ditambahkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4); diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 66A; ketentuan Pasal 67 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daernh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pcnyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah dtubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dia tur mengenai tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pen catatan Sipil ; b . bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peratu.ran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah den gan Undang-Undang 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2006 tentang Ad ministrasi Kependudukan dan Peratu.ran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu melakukan penyesuaian substansi yang diatur dalam Pera turan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tenta.ng Perubahan Kedua Atas Pera turan Daerah Nomor 7 Tahun 2010tentang Penyelen ggara an Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

1.PasaJ 18 ayat (6 ) Undang-UndangDasar Negara Re publik In donesia Tahun 1945; Dipindai denga, CemScamer
2.Undang Undang Nornor 7 Tahun 200 I tent1ing Pembentukan Kotu Luuuklinggau (Lembaran N<"gai a Republik lndont.•!-.ia Tahun 200 I Nomor 82, ramhahan Lembaran Negara Rcpublik Indone:-;mNnmor 4 114);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 t<·ntang Kewargancgaraan Repub1ik Jndonesm (Lcmburnn Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tumbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4634) ; 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tcntang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Rcpub1ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 20 13 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagairnana telah diubah d en gan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 2013 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 11 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pen gangkatan Anak (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lt"mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); Dipindai dengan Cam Scanner 8 . Peraturan Pemerintah Repub lik Indonesia Nomor 40 Ta hun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependu du kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
10.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 18 Nomor 184); 11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Ker as, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia nomor 55);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789}; Dipindai dengall CamScanner 14 Pcraturan Mcntcn Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 20 19 tentang F'ormulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Adm,nistrasi Kependudukan, {Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Kata Lubu klinggau Nom or 7 Tahun 20 10 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pe n catatan Sipil (Lem baran Daerah Kota Lubu klinggau Tahu n 2010 Nom or 7); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA D EWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LUBU KLINGGAU dan WALI KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN NOMOR PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL. 7 TAHUN PENDAFTARAN Pasal I 20 10 TENTANG PENDUDUK DAN Bebera pa ketent uan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20 10 ten tang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pen catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 20 10 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Penca tatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 20 15 Nom or 7) diu bah sebagai berikut:
1.Keten tuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Pera turan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kata Lubuklingga u . -------------------~ V Dipindai dengan Cam Scanner 2 . Pemerintah Kota adalah Pemcnntah Kota Lubuklan, 1 3 . Wah Kota. adalah Wah Kota Lubuklinggau.
4.Dinas Kependudukan Dmas Kependudukan Lubuklmggau. dan Pencatatan S1p1I adnlah dan Pem·atatan S1p1I Kata 5 . Kepala Dinas ad.: lah Kcpala Dmas Kependudukan clan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
6.Pejabat Pcncatutan Sipil udalah p jabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami ses orang pada instansi pe\aksana yang pen nngkHtnnn fl s ·suai dengan kctentuan peraturan pcrundan • un<lnngan. 7 . P--ratumn Wali Kata adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau. . lnstan~i Pclaksana a da la h pc rangkat Pemerintah Kola yang bertanggung jawa b d a n bern·enang melaksanakan peJayana n daJa rn urusan adrninistrasi kependudukan.
9.Pctugas Registrasi adalah Pegawai egeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab member:ikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan dalam Kota Lubuklinggnu.
10.Kecamatan adalah kecamatan dalam Kota Lubuklinggau. I 1. Kelurahan adalah kelurahan dalam Koto Lubuklinggau.
12.P nduduk adalah Warga a ing yang bertempat Lubuklinggau. N gara lndon tinggal di i dan )rang wilayah Kota
13.Wa rga Negara Indonesia yang sclanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan omng- or-cmg bangsa lain yang disah.kan d ngan undan - undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14.Orang a sing adalah orang bukan warga g Indonesia. Dlpinctai denga.n CamS<:anner
15.Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalan jangka waktu terbatas di wilayah Negara Rep ublik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari in s tansi yang berwenang.
16.Orang asing tinggal tet ap adalah orang asing yang berad a dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat 1zm tinggal teta p dari instansi yang berwenang.
17.Administrasi Kependudukan a dalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19.Pendaftaran perpindahan penduduk antar Negara adalah pencatatan dan pemberian / perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas / tetap dan WNI yang pindah datang ke / d ari luar n egeri untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20.Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
21.Kepala keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawa b terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 22.Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya. Dipindai dengall CamScanner b
2. 23.Kartu Keluargn yang sclanjutnya disingkat KK ad..tlah kart u identitas kcluarga y:111g mcrnuat datu t,·nt:ang nama, susunan, dan hubungan dalam kcluarga erta identitas anggota kcluarga.
3. 24.Kartu Tanda Pcnduduk Eleklronik, sclanJutnya disingkat KTP el, adalah Kurtu Tanda Pcnduduk yang dilengkapi cip yang mcrupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti din yang ditcrbitkan oleh Instansi Pela ksana.
4. 25.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang b erusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diter bitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pen catatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. 26.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resm1 yang dikeluarkan oleh peja bat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, a tau organisas1 internas ional lainnya untuk m elakuk an perjalanan antar negara yang m emuat identitas pem egangnya.
6. 27.Dokumen Perjalanan Republik Indon esia a dalah paspor Repu blik Indon esia dan surat perjalanan laksana pa spor Republik Indon esia.
7. 28.Penduduk Non Permanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kota tempat tin ggal tetapnya yang berbeda dengan ala.mat pada KTP-el yang dirnilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
8. 29.Ternpa t Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
9. 30.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
10. 31.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya d 1singkat NIK a dalah Nomor ldentitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan m e lekat pada se..,eora.ug / LI yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. f., 1' Dlp lndai denga11 CtunScanner
11. 32.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resm1 yung diterbitkan oleh Dinas Ke pendudu ka n dan Pencatatan Sipil yang m e mpunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan da ri pe layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. 33.Surat Keterangan Tem pat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTI adalah surat keterangan kependudukan yan g diberikan kep ada orang asing pemegang izin tinggal terbatas . 3 4 . Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya d isingkat dengan SIAK a dalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi inforrnasi dan komunikasi yang memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat p enyelen ggara dan instansi pelaksana sebagai sa tu kesatuan. 3 5 . Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelen ggara dan satuan kerja pelaksana untuk menda patkan akses terhadap pusat data, pusat data cadangan SIAK sesu ai den gan izin yan g diberikan.
13. 36.Databa se adalah kumpulan b erbagai Jen1s data kependudu kan yang tersimpan secara sistematik , terstruktu r dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, p erangkat k eras dan jaringan komunikasi da ta. 37 . Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register penca tatan sipil pada insta.nsi pelaksana.
14. 38.Pengakuan Anak adalah pen gakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
15. 39.Pengesahan Anak adalah pengesahan st.atus h ukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yan g sah, m enjadi anak sah sepasang suami istri. 40 . Penduduk Rentan Adminis trasi Ke pendudukan adalah penduduk yang m e n galami hambatan dalam memperoleh do kumen kependu dukan y ang d isebabkan oleh be ncan a alam dan kerusuhan sosial. Dipindai dengan Cam Scanner
16. 41.Petugas Rahasia Khusus adalah Petuga s Rescrse d Petugas In telijen yang melakukan rugas khusus d1luar daerah domisilinya.
17. 42.Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/ pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahirnn
18. 43.Peristiwa Pen tin g ad alah kejadian yang d ialami o leh seseorang m eliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawirian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pernbahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. 44.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilapor kan karen a membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP dan / at.au surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. 45.Surat Pem yataan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disin gkat SPTJM adalah surat untuk m embuat pem yataan tanggun g jawab mutlak atas k ebenaran data d en gan diketahui 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat kelahiran; dan/ atau tidak memiliki buku nikah / kutipan akta perkawinan, atau buku lain y ang sah tetapi status hubungan dalam K.K menunjukan sebagai suami istri.
21. 46.Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM a dalah suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplik.asi yang k ompatibel dan terkoneksi dengan s istem informasi a dministrasi kepen dudukan seba gai altematif pelayanan administrasi kependudukan k epada penduduk yang sudah terdaftar d alam database kependudukan , di luar unit pelayanan utama p ada dinas dan unit pelaksana teknis dalam r angka m eningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
22. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut :

Pasal 2

(1)Penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pen ca tatan Sip il ___di_· ca_ ta_ tk_an__b_i_od_a_tan_ y_a_. ______________J___,_.L,__(f_ Dipindai dengan Cam Scanner
(2)WNI yang datnng clari lunr 1wgcri karcnn pinduh, Orang Asing yang nwmiliki izin liuggnl lc-rbatas dnn Orang As1nA ynng n\l'mihk1 lzin tmgp,nl t<-lap wajib mclapor kcpada Dmas K<'rwndu<lukan dan Pencatatan Stpil untuk dicu tnt biodatanya.
(3)Pencatatan biodala Pc-nduduk dilakukan scbagai dasar pengisian dan pcmutukhiran database kependudukan.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut :

Pasal 4

(1)Pencatatan bioda ta Pendudu k dilakukan terhadap:
1. a.WNI d i wilayah Negar a Kesatuan Republik Indon es ia; b . WNI yan g datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
2. c.orang asing yan g memiliki izin tin ggal terbatas dan orang a sing yang m emiliki izin tinggal tetap.
(2)Selain pencatatan biodata penduduk s eb agaimana dimaksud pada ayat (1) , pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota melakukan pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indon esia karena pindah setelah penduduk melakukan pelaporan dengan m emenuhi persyaratan:
1. a.dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
2. b.surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
(4)Perwakilan Republik Indonesia m elakukan p encatatan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.dokumen perjalanan Republik Indonesia; b . surat keterangan yang m enunjuk d omisili;
2. c.dokumen atau bukti peristiwa k ependudukan dan peristiwa penting; dan
3. d.bukti pendidikan terakhir. Dipindai dengall CamScanner
(5)Dina~ Kependudukan dan Pencatatan S1p1l rnclakukan pencatatan b1odata penduduk orang asing yang memi\iki izin tinggul terbatas atau or...mg asmg ,mg memihki izin tinggal tet.ap setelah pcnduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.dokumen perjalanan. dan
2. b.kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
(6)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memilik1 izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.dokumen perjalanan; b surat kctcrangan tempat tinggal; dan
2. c.km tu izin tinggnl tetnp.
(7)Pd ...1poran scbagaimana dimaksud pada ayat ( l} s ..1mpai dengan ayat (4) dikccualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
(8)Perubahan biodata penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus rnemenuh1 persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.
(9)Setelah dilakukan pencatatan sebagrumana dirnaksud pada ayat {l) sarnpai dengan ayat (6), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip1l atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan S1ptl menerbitkan biodata penduduk.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa19

(1)Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggnl tctap wajib melaporkan susunnn keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencotatan Sipil.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) a d a lah sebagai dasar penerbitan KK.
(3)Pen erbitan KK bagi penduduk WNI atau penduduk or a ng a sing terdiri atas:
1. a.penerbitan KK baru;
2. b.penerbitan KK karena perubahan data; dan
3. c.penerbitan KK kare na hilang atau ru k Dipindai dengall CamScanner
(4)Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan·
1. a.penduduk orang asing yang memiliki izin tinv.gal tetap;
2. b.penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
3. c.penduduk orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah m emilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
  1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
1. a.buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
2. b.surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kata bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; d . surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
4. e.petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
(2)Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asmg harus memenuhi persyaratan:
1. a.izin tinggal tetap;
2. b.buku nikah / kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain;dan
3. c.surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipindai dengan CamScanner
(3)Penerbitan KK karena pcn1bahan data h ru memenuhi persyaratan:
1. a.KK lama; dan
2. b.Surat keterangan/bukti perubahan pensllwa kependudukan dan peristiwa penting.
(4)Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
1. a.surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
2. b.KTP-el.
(5)Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
1. a.surat kcterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. b.kartu izin tinggal tetap; dan
3. c.h'TP-el.
  1. 6.Pasal 11 dihapus.
  2. 7.Pasal 12 dihapus.
  3. 8.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pemah kawin; dan b . KK.
(2)Pencrbitan KTP-el baru bagi penduduk orang asing yang mcmiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah berusia 17 (tujuh betas) tahun, sudah kawin, atau pemah kawin; b . KK;
2. c.dokurnen perjalanan; dan
3. d.kartu izin tinggal tetap.
  1. 9.Ketentuan 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Penerbitan KTP-el k.arena hilang atau n1sak bagi penduduk WNI atau orang asing yang J Dipi11clai d engan CamSc an/lN tinggal tetap harus memcnuhi persyaratan:
1. a.surat keterangan hilang dari kepolisian;
2. b.KTP el yang rusak;
3. c.KK;
4. d.dokumen perjalanan Republik Indonesia at.au dokumen perjalanan; dan
5. e.kartu izin tinggal tetap.
(2)Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan.
1. a.surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildaerah asal; dan
2. b.KK.
(3)Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNl yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Repu blik Indon esia harus memenuhi persyaratan:
1. a.su rat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia; dan
2. b.KK.
(4)Pen erbitan KTP-el karena pindah datang bagi pend u duk orang asin g yang m emiliki izin tinggal tetap harus memenuh i persyaratan surat keterangan pindah.
(5)Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap h ams memenuhi persyaratan:
1. a.KK;
2. b.KTP-el lama;
3. c.kartu izin tinggal tetap; dan d . surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
(6)Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
1. a.KK;
2. b.KTP-el lama;
3. c.dokumen perjalanan; dan
4. d.kartu izin tinggal tetap.
(7)Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota d1 luar domisili dapat dilakukan dengan memet ~ Dipi11clai d engan CamScan/lN persyara tan: a . tidak melakuka n perubahan d a ta Penduduk; dun
1. b.KK.
  1. 10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut :

Pasal 15

Penerbitan KTP-el baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara :

a.penduduk yang belum pernah melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan me\alui aplikasi SIAK;dan
b.penerbitan KTP-el yang sudah berstatus Print Ready Record.
1. 11.Diantara pasal 18 dan pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

( 1) Pemerintah Kota menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin. {2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3)Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai p enerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

12.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Penerbitan surat keterangan pindah WN1 sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK dan KTP-el. L. Dipi11clai dengan CamScan/lN

(2)Surat keterangan pindah yang telah diterbitkan dan d itandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk yang pindah untuk dilaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan sejak d iterbitkan surat keterangan pindah dan KTP-el yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pen catatan S ipil d i daerah tujuan.
(3)Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 10 0 (seratus) hari kerja sejak diterbitkan.
(4)Surat keterangan pindah sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) digunakan seba gai dasar penerbitan KK, KIA, a tau KTP-el dengan alamat baru dan proses p erubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga yang tidak pindah.
(5)Surat keterangan pindah seb a gaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku seba gai pengganti KTP-el se1ama KTP-el baru belum diterbitkan.

13.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berik:ut:

Pasal 22

( 1) Orang Asing yang memiliki lZln tinggal tetap atau tinggal terbatas yang bermaksud pindah dalam wilayah kota wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(2)Orang Asing sebagaimana dimaksud p ada ayat ( 1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan sejak diterbitkan surat keterangan pindah.
(3)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan KTP-el bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

14.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dipi11clai dengan CamScan/lN Bagmn Kcliga Pcndaftaran Pcnduduk Non Pcrmanen Pasa12~ (l) Pendalaan pcnduduk non pcrmanen dilukukan oleh Dinas Kepcndudukan dan Pencat.atan Sipil.

(2)Pendataan penduduk nonpermancn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(3)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi persiapan pendataan dengan Lurah dan Carnal.
(4)Persyarataan pendalaan penduduk nonpermanen meliputi:
1. a.KTP-el;
2. b.kartu keluarga;dan
3. c.dokurnen pendu kung lainnya antara lain:
  1. 1.surat tugas;
  2. 2.surat keterangan dari instansi pendidikan;
  3. 3.surat keterangan dari instansi/ perusahaan;
  4. 4.surat keterangan berobat;dan
  5. 5.surat pengantar dari RT/RW. lS. Keten tuan Pasal 24 cliubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…