DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dimaksudkan untuk memberikan landasan kewenangan bertindak dan pedoman kepada Pemerintah Kota daJam mengendalikan ketersediaan, stabilisasi. pemantauan. pengawasan stok maupun harga bahan pokok dan barang penting di wilayah Kota. Peraturan ini memuat ketentuan umum; ruang lingkup; jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting; distribusi barang; pengendalian ketersediaan dan pengawasan; pelaporan; perizinan; larangan dan sanksi; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang pen ting baik dalam kuantitas maupun kualitas yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, pendistribusiannya kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau perlu dikendalikan. sehingga setiap saat dapat diakses dengan harga yang terjangkau;
b.bahwa dengan kondisi jumlah penduduk. Iuas wilayah, prasarana transportasi antar wilayah dalam Kota Lubuk Linggau, serta untuk menjarnin ketersediaan barang dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting kepada masyarakat dengan seimbang, perlu adanya pedoman pengendalian;
c.bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Kota. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyirnpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Lubuk Linggau; - 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641 ):
7.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kcbutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100):
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang f Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278):
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 ,:, tentamg Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh - Distributor atau Agen (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU Dan WALI KOTA LUBUK LINGGAU MEMUTUSKAN: - 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641):
7.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 lentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor l00):
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Peiaporan Distribusi Barang f Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278):
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentamg Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU Dan WALI KOTA LUBUK LINGGAU MEMUTUSKAN: • Menetapkan - 4 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah:

a.menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonorni kerakyatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota;
b.meningkatkan penataan sistem distribusi untuk menjamin kelancaran arus barang kebutuhan pokok dan barang pen ting di Kota;
c.meningkatkan pengawasan stok barang kebutuhan pokok dan barang pen ting di Kota;
d.meningkatkan pengendalian harga kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang pen ting di Kota;
e.terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pengendalian kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang pen ting di Kota:
f.terciptanya stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan konsumen; dan
g.terciptanya stabilitas dan penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok di Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Pertauran Daerah ini adalah:

a.jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting;
b.distribusi barang:
c.pengendalian ketersediaan dan pengawasan;
d.pelaporan;
e.perizinan;
f.larangan dan sanksi:
g.penyidikan; dan
h.ketentuan pidana. - 9

BAB III

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pasal 6

Jenis barang kebutuhan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.barang kebutuhan pokok hasil pertanian meliputi:
1. 1.beras;
2. 2.kedelai bahan baku tahu dan tempe;
3. 3.cabe; dan
4. 4.bawang merah.
b.barang kebutuhan pokok hasil industri meliputi: !. gula:
1. 2.minyak goreng;
2. 3.tepung terigu:
c.barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan meliputi: I. daging sapi;
1. 2.daging ayam ras;
2. 3.telur ayarn ras; dan
3. 4.ikan segar yaitu bandeng. kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

Pasal 7

Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:

a.sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sepanjang diwajibkan;
b.layak konsumsi;
c.terjaga kebersihan dan higienitasnya: dan
d.tidak terkontarninasi bahan berbahaya dan beracun. Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. € - 1 0

Pasal 8

Jenis barang penting terdiri atas:

a.benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
b.pupuk;
c.gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
d.triplek;
e.semen;
f.besi baja konstruksi; dan
g.baja ringan. Pasa19 Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
a.sesuai Standar Nasional Indonesia sepanjang diwajibkan;
b.layak pakai; dan
c.lidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun; Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

DISTRIBUSI BARANG

Pasal 10

Jenis distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting meliputi:

a.distribusi langsung; dan
b.distribusi tidak langsung. - 1 1

(2)Pendistribusian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan langsung secara:
1. a.single level: atau
2. b.multilevel.

Pasal 12

(1)Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum yaitu:
1. a.agen dan jaringannya; atau
2. b.distributor dan jaringannya.
(2)Distributor dan jaringannya terdiri dari:
1. a.distributor:
2. b.grosir / perkulakan; dan
3. c.pengecer.
(3)Agen dan jaringannya terdiri dari: a. b. c. agen; grosir /perkulakan, dan pengecer.

Pasal 13

Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha distribusi melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 14

Distributor atau agen yang mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan barang penting wajib memiliki perizinan berusaha sebagai distributor atau agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 1 2

Pasal 15

Distributor wajib memenuhi ketentuan:

a.memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor;
b.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas dalam wilayah Kota;
c.merniliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas dalam wilayah Kota; dan
d.memiliki perikatan dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan. @ Pasal 16 Agen wajib memenuhi ketentuan:
a.memiliki Perizinan Berusaha sebagai Agen;
b.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas dalam wilayah Kota;
c.memiliki perikatan dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
d.menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…