DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kawasan tertib lalu lintas dan penyelenggaraannya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu daerah dimana setiap pemakai jalan diwajibkan untuk tertib berlalu lintas saat berkendara, dikarenakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lainnya. Diatur tentang azas dan tujuan, kawasan tertib lalu lintas, sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan, lalu lintas, tata cara berlalu lintas, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Penyelenggaraannya. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan2. Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117), . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas3. dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96: Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5.Peraturan Tx. | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang5. Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530), . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652), . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 7. tentangKendaraan (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), . Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang8. Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), . Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 20149. tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENYELENGGARAANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2
3.Walikota —T 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Walikota adalah Kota Lubuklinggau.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau. 4. Instansi Teknis adalah Dinas yang membidangi lalu lintas angkutan jalan. 5. Instansi Terkait adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Satuan Lalu Lintas Polres Kota Lubuklinggau. 6. , Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang7. lalu lintas jalan, Karakteristik lalu lintas adalah suatu gambaran ciri pergerakan masyarakat berdasarkan lalu lintas harian. 8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 9. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor. Kelas Jalan adalah suatu cara untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas. Jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
19.Jalan XC. 3 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungakan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Jalan kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam kelurahan, serta jalan lingkungan, Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki. Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu daerah dimana setiap pemakai jalan diwajibkan untuk tertib berlalu lintas saat berkendara, dikarenakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lainnya. 31. Jaringan —T. 4
31.Jaringan lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
32.Muatan Sumbu Terberat yang kemudian disingkat MST adalah berat kendaraan bermotor beserta muatannya dari masing-masing sumbu berdasarkan spesifikasi teknis kendaraan bermotor tersebut.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan tertib lalu lintas diselenggarakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri.

Pasal 3

(1)Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu daerah atau zona atau kawasan dimana didalamnya memiliki kekuatan hukum yang lebih untuk mengatur, agar setiap pengguna jalan tertib berlalu lintas saat berkendara.
(2)Kawasan tertib lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dan beretika serta terwujudnya penegakan dan kepastian hukum.

BAB III

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 4

Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan sebagai berikut :

a.sepanjang Jalan Garuda mulai dari Pertigaan SMAN 1 sampai dengan Rel Kereta Api,
b.sepanjang Jalan Yos Sudarso mulai dari Rel Kereta Api sampai Pertigaan Jalan Rambutan, Cc. sepanjang Jalan Ahmad Yani mulai dari Pertigaan Simpang RCA sampai dengan Perempatan Jalan Nangka.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Instansi Teknis wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas pada Kawasan Tertib Lalu Lintas berkoordinasi dengan Instansi Terkait dan Polres Kota Lubuklinggau.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama dengan Instansi Terkait dengan rincian tugas sebagai berikut :

a.Instansi Teknis Kota Lubuklinggau bertugas melngkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, zebra- cross, marka, halte, trotoar dan pemeliharaan traffic- lght, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Lubuklinggau bertugas menertibkan kendaraaan umum, kendaraan barang dan kendaraan pribadi serta mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kawasan tertib lalu lintas, b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau bertugas menertibkan pemanfataan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perbaikan dan peningkatan kondisi ruas jalan dan drainase, mengganti dan memperbaiki lampu jalan yang rusak serta memasang lampu hias taman-taman sesuai dengan kewenanganya, d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau bertugas memelihara kebersihan umum secara rutin, menata taman-taman serta memotong rumput dan pohon pelindung yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota. e.

Pasal 7

Instansi Teknis bersama dengan Instansi Terkait lainnya mengadakan sosialisasi dan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima dan pengguna jalan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6 BAB VI "TX.

BAB VI

LALU LINTAS

Pasal 8

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib :

a.mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar,
b.mengutamakan keselamatan pejalan kaki, C. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah dalam hal dilakukan pemeriksaan,
d.mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain,
e.memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah,
f.penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

BAB VII

TATA CARA BERLALU LINTAS

Pasal 9

(1)Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
(2)Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila : 7 a. pengemudi "Y..
1. a.pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya, |
2. b.ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

Pasal 10

(1)Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.
(2)Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.
(3)Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.
(4)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet,
2. b.bermaksud akan belok kiri.
(5)Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pasal 11

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati :

a.kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turun- naik penumpang,
b.kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…