DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini di atur mengenai : ketentuan umum; hak dan kewajiban; jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; pengelolaan pendidikan; pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan; bahasa pengantar; pendidik dan tenaga pendidikan; prasarana dan sarana; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendanaan; pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan; penjaminan mutu; peran serta masyarakat; kerjasama; pengawasan dan pengendalian; sanksi administratif; ketentuan pendidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidika n anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

c.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga tanpa diskriminasi; d . menyediakan dana gun a m enuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
e.menggratiskan dana pendidikan untuk peserta didik hingga Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
f.m enyediakan d a na untuk biaya p ersonal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
g.m emberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga untuk memperoleh pendidikan: Dipi11clai d engan CamScan/lN h . mcmfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kcpcndidikan yang profesional, sesuai dengan pcrkcmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk manjami.n terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
i.mcmfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat;
j.mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
k.membina dan mengembangkan pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan tenaga yang dandiselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Kota, masyarakat;
1. 1.membina dan mengembangkan pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan Masyarakat;
m.menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
n.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
o.memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalarn rangka kerjasarna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; p . menumbuhkembangkan m otivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelengaraan pendidikan; dan
q.mendorong dunia usaha/ dunia berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan mutu pendidikan.

BAB III

industri untuk penyelengaraan dan JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 19

(1)Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(2)J enjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
(3)Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum. Dipi11clai d eng an CamScan/lN

Pasal 20

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang diselenggarakan Pemerintah Kota, dan/ atau masyarakat, dapat d iwujudkan dalam bentuk:

a.pendidikan anak usia dini;
b.pendidikan dasar;
c.pendidikan nonformal;
d.pendidikan informal; dan
e.pendidikan berbasis keunggulan daerah.

Pasal 21

(1)Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2)Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
(3)Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal adalah TK atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal meliputi KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat.
(5)Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(6)J enis pendidikan anak usia dini se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum.

Pasal 22

Penyelenggaraan pendidikan pada TK atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Pasal 23

(1)Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
(2)Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
(3)Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tah~~-~ ~ Dipindai dengall CamScanner Pengelompokan peserta pada TPA, KB ntau di scsuaikan dengan perkem bangan anak. didik untuk program bentuk lain yang kebutuhan, usia

Pasal 25

pendidikan sederajat dan/atau Peserta didik pendidikan anak usia dini pada Jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajal.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tala cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dim sebagaimana dimaksud daJam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Wali Kata.

Pasal 27

(1)Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederaJat berfungsi:
1. a.menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
2. b.menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinla lanah air;
3. c.memberikan dasar kemampuan mtelektual dalam benluk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
4. d.memberikan pengcnalan ilmu pengetahuan dan Leknologi;
5. e.melatih dan merangsang kepekaan dan mengapresiasi serta mengekspresikan kehalusan, dan keharmonian; kemampuan keindahan,
6. f.menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
7. g.mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP bentuk lain yang sederajat. Dipi1dai dcnga1 CamScan1er
(2)Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungs1: a . mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
1. b.mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
2. c.mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknolog1; d . melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan keharmonian;
3. e.mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; clan
4. f.mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
(3)Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
1. a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
2. b.berilmu, cakap, kritis, kreatif, clan inovatif;
3. c.sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d . toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 28

(l) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal

(2)Pendidikan dasar m erupaka n jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menenga h.
(3)Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana d imaksud pada ayat (1), meliputi SD atau bentuk lain yang sederajat serta SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(4)SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dual, kelas 3 (tiga). kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam) kecuali program akselerasi. .l .V Dl::inclai dengen CaTIScan1er
(5)SMP atau bentuk lain yang sederajal terdiri a tas 3 (tiga) Lingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (dclapan), dan ke1as 9 (sembilan).
(6)J enis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat berupa pendiclikan umum dan khusus.

Pasal 29

(1)Peser ta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (en am) tahun.
(2)Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(3)Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampa1 dengan batas daya tampungnya.
(4)Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD / MI atau bentuk lain yang sederajat.
(5)Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarka n pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
(6)SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
(7)Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau b entu k lain yang sederajat dan penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SMP atau bentuk lain yang sed erajat harus memperhatikan akses terhadap keluarga tidak mampu dengan menyediakan alokasi penerimaan peserta didik sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari d aya tampung sekolah. Dipi11clai d eng an CamScan/lN Paragra f 4 Penyelenggaraan

Pasal 30

Kelenluan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampa i dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…