DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Penetapan LP2B,Optimalisasi LP2B,Pemanfaatan LP2B,Pengedlian Ahli Fungsi LP2B,Pembinaan dan Pengawasan,Sistem Informasi lahan Pertaniaan pangan berkelanjutan ,Pembiayaan,Perlindungan dan pemberdayaan petani,Peran serta masyarakat,Penyidikan,Ketentuan Pidana,Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semng pertumbuhan penduduk d an in tensitas pembangunan Kata Lubuklinggau yang terus meningkat, mengakibatkan makin tingginya kebutuhan tanah , sehin gga secara perlahan telah terjadi alih fungsi lahan p ertanian pangan, yang berpengaruh terhadap daya dukung lahan guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
c.bahwa u ntuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kota Lubuklinggau mengambil kebijakan hukum melindungi laha n pertanian pangan agar fungsinya tetap berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratura n Daerah tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkela njutan; Mengmgat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 204 3); ------------- Dipindai dengan CamScanner 'l:,h11t1 Plt11lw11l11kn11 K<1l11 L1rl111I l.11,v.~~1111 (f,4m1,:r'Jrl lfrp1 1hlil< 111!1 0 111" i11 Trd,1111'.l,()IJI f/1,111 1,, t~I, 'l;in L~it.·· Lem ln u1111 N1·p,111t1 11 , p1d1l1 k 11,<11,111 •,111 t/1,rr,1,, IJ I IIJ), <.J . U 11du 11g lJndw1~~ N'1111111 '.l.l, 'I id,1111 '.l,IJI(/ 11:rit:ir,v, l't;r;;,•;.,,r Ruw\g (L(•11iln 11·;111 N,·~~'"" fl1;p 1tl,J,~ lr1d 1 ,,,1.•,1;, 'J;1h1.Jr1 '/.Jli7 No111or b8, T.irnln d1;i11 lrrrd,: 11 1111 N1 i~sir:1 J-'1:p1it,l1J., lnrJ<,,J~· ..; Nomor 47:.ZfJ);
5.Und t1ng- U 11clw1g Nwrior II I 'l':1h1111 ~(J(J'~ t,;nt.:Jnv, f~r;rltnrJun~~.&n Lahan Pc.;rlnniun Pur1 1~1t11 H e 1k1: l:injutJJn (Lt:mb~Jr:Jn lfr;~~r::, Republik I nclonc.;i-;ia T;,hu11 ~()(J'.J f lrJrrtrir 4'J, 'I arnb::,han Lembaran Ncgarn Re pul>lik lttrfon(;'rnJ Nrml<ir cAJfJ~J;
6.Undang- Undang Nomor 19 'l'.Jhun ~0 13 t.enLllnt~ P<;rlmd ....mgBn Petani (Lcmbarun Ncgarn f~c.;publik fnc.Jon <.:',i~ Ti:.ihun 2rJ 13 Nomor 13 1, Tambuhan Lcmbtinm Ne;garci f<<.:puhhk In<fonesih Nomor 5433);
7.Undang- Undang Nomor 23 Tah un 20 J 4 te;nt.ang Pemerintah Daerah (Lcmbaran Ne;gara Rc.;publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana Lelah diubah beberapa kali t.erakhir dengan sebagaimana Lelah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Laha n Pertania n Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Ta hu n 2012 Norn.or 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Norn.or 5279) ;
11.Peraturan Pemerinta h Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indoncsi Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); Dipindai dengall CamScanner l'..-1 1'1·r11t11rnn P<·1r1111ntid1 Nom,Jr 30 Tahun 2012 tentang P<·ml>i11yrn111 P,·1lindungc1n Lah,1n Pertarnan Pangan Bc•r kt l:111juf 1111 (Lt·rnb:irnn Ncgar~ Republik lndonesi Tahun 2012 Nornor ~fl, T,1mb,1han Lembaran N(;gara Republik lndorH·sw Norncn 528H);
13.Pernluran Pcrnerinlah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penalaan Ruang (Lembaran Negara Republik lndoncsi Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraluran Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih F'ungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik lndoncsi Tahun 2019 Nomor 163);
15.Peraturan Mcnteri Pertanian 07/Pcrmcnlan/Ol.140/2/2012 tentang Pedoman Kriteria dan Persyaralan Kawasan , Lahan, dan Cadangan Perlanian Pangan Berkelanjutan (Serita Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 205); Nomor Teknis Lahan Negara
16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ru ang Wilayah Kota Lubuk:linggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor l);
18.Peraturan Daerah Nomor 4 Ta hun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da erah Kota Lubuklinggau Ta hun 2018-2023 (Lembara n Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN WALi KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. BABI KETENTUAN UMUM Dipindai dengan CamScanner Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2.Wali Kota adala h Wali Kota Lubuklinggau.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
4.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Lubuklinggau.
5.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.
6.Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7.Kepala perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. 8 . Lahan a dalah bagian dar atan dari permukaan bumi sebagai suatu lingku ngan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yan g mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secar a alami maupun a kiba t pengaruh manusia.
9.Lahan Per tan ia n adalah bidang la han yang d igunakan untuk usaha pertanian.
10.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, s elanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang diteta pkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna men gh a silkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11.Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam mer en canakan dan menetapka n , mengemba n gk an, mem a nfaatkan dan membina, mengendalika n , dan m engawasi lahan pertanian pangan dan k awasannya secara berkelanjutan . 12 . Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian pangan yang memiliki hamparan LP2B dan u nsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk m endukung kem andirian, ketahanan, dan kedaulatan panga n . 13 . Alih Fungsi LP2B adalah perubaha n fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
14.Pengendalian Alih Fungsi LP28 adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudko.n unluk mengendahkan perubahan LP28 menjadi bukan LP28 baik secara letap maupun sementara.
15.Pemilik lahan adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki sesuatu hak alas Lanah pada kawasan LP2B.
16.Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang memiliki sesuatu hak atas tanah dan/ a tau menggarap lahan pada kawasan LP2B.
17.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Lu buklinggau.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan , dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan rnilik petani; e . menin gkatkan kemakmuran serta kes ejahteraan petani dan masyara ka t;
f.meningkatka n perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatk a n penyediaan lapangan k erja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
1. 1.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan LP28 meliputi:

a.penetapa n LP28 ;
b.optimalisasi LP28;
c.pemanfaatan LP2B;
d.pengendalian LP28;
e.pembinaan d a n pen gawasa n LP28; Dipi11clai d engan CamScan/lN Iv I. s1stcm tnlOITIH HI IJl-'~IS
g.pembinynnn LP2 B;
h.perlinclungnn dull pe1111Jt·1dny11:111 JH tlll1i ;
1. 1.pernn set tu n 1t1synrakn L; J. kelcnluun pcnyiclika11; <Inn k . kctenluan pic.lann. BJ\13 II Pl~N f~TJ\PJ\N LP2B

(1)Perlindungan LP2 8 dilakukan mclalui:
1. a.pene lapan kawasa n pertanian pangan bcrkclanjulan ; dan
2. b.penetapan LP2B.
(2)Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan syarat:
1. a.sudah di tetapkan dalam RTRW Kota;
2. b.tidak berada dala m kawasan hutan dan Lidak sedang dalam konflik penataan ruang;
3. c.memiliki polensi menghasilkan pangan pokok untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kota; dan
4. d.memiliki hampar an lahan dengan luasan tertenlu sebagai LP2B.
(3)Pen etapan LP2B sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) huruf b d ilaksanakan dengan kriteria: a . berada dala m kawasan pertanian pangan b erkelanjutan;
1. b.dimanfaa tkan sebagai lahan pertanian pangan pokok;
2. c.memiliki kesesuaia n dan potensi tekn is lahan dengan peruntukan pertanian pangan; d . ketersediaan infrastruktur irigasi;
3. e.beru p a lahan beririgasi dan tidak beririgasi; dan/ atau
4. f.luasan kesatuan hamparan dalam satu bida n g LP2B.

Pasal 5

(1)LP2B sebagaimana dima ksud da lam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan seluas 857, 19 (delapan ratus lima puluh tujuh koma sembilan belas) hektar.
(2)LP2 B sebagaimana dima ksud pada ayat (1) b erada dalam layanan daerah irigasi dan non irigasi yang ters ebar dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan d i 4 (empat) kecamatan, masing-rnasing: Dipi11clai d engan CamScan/lN
1. a.kecamatan Lubuklinggau Barat IKelurahan Kayu Aru seluas 62,22 (enam puluh dua koma dua puluh dua) hektdr lahan benrigas1;
2. b.kecamatan Lubuklinggau Barat IKelurahan Tanjung lndah seluas 41,00 (empat puluh satu) hektar lahan benngas1,
3. c.kecamatan Lubuklinggau Barat IIKelurahan Ulak Lebar seluas 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) hektar lahan beririgasi; d . kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Moneng Sepati seluas 49,74 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh empat) hektar lahan beririgasi;
4. e.kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Karang Ketuan seluas 105 (seratus lima) h ektar lahan beririgasi;
5. f.kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Eka Marga seluas 210 (dua ratus sepuluh) hektar lahan beririgasi;
6. g.kecamatan Lubuklinggau Selatan II KelurahanSiring Agung seluas 70 (tujuh puluh) hektar lahan beririgasi;
7. h.kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kelurahan Petanang Ulu seluas 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) hektar lahan beririgasi;
  1. 1.kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Petanang Ilir seluas 34,91 (tiga puluh empat koma semb ilan puluh satu) hektar lahan beririgasi dan 11,09 (sebelas koma nol sembilan) hektar lahan non irigasi; J. kecama tan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Margo Rejo seluas 3 1,70 (tiga puluh satu koma tujuh puluh) hektar lahan beririgasi;
8. k.kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Margo Bakti seluas 10,70 (sepuluh koma) h ektar lahan beririgasi, dan 34,27 (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh) hektar lahan non irigasi;dan
  1. 1.kecamatan Lubuklinggau Utara Keluraha n Durian Ra mpa k seluas 140,7 1 (sera tus empat puluh koma tujuh puluh satu) hektar lah an irigasi.
(3)Luas LP2 8 sebagaima na dimaksud pada ayat (2) m erupakan lahan inli yan g ha rus dilakukan penda taan ula ng paling sedikit satu kali 5 d a lam (lima} tahun. BAB 1lI OPTIMALISASI LP2 B Pa sal 6
(1)Pemerintah Kota melakukan optim a lisa si LP2 B.
(2)Optimalisasi LP2B sebagaimana dimaksud meliputi:
1. a.intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
2. b.diversifikasi tanaman pangan pa d a LP2 B . pa d a ayat l1) I Dipindai dengall CamScanner

Pasal 7

(1)Intensifikasi LP2B sebagaimana dimak sud da lam Pasal 6 ayat
(2)huruf a, dilakukan dengan cara: a . peningkatan kesuburan tanah melalui pengaturan air , dan pemupukan berimbang yang bersifat organik dan anorganik;
1. b.peningkatan kualitas benih dan/ atau bi bit melalu i pengadaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan pengembangan pusat pembenihan;
2. c.pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman melalui sistem pengendalian terpadu;
3. d.pengembangan irigasi melalui pembangunan irigasi baru dan/ a tau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
4. e.pengembangan inovasi pertanian p angan melalui hasil penelitian dan pengembangan, wisata pertanian, dan / atau pengalaman petani;
5. f.pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras;
6. g.penyuluhan pertanian, melipu ti penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, dan pengalaman petani; dan/atau h . penyelenggaraan p rogram kredit sebagai jaminan akses permodalan.
(2)Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi dan/ a tau badan usaha milik daerah yang k egiatan pokoknya di bidang agribisnis ta n a m an panga n .

Pasal 8

Diversifikasi tanaman pangan pada LP28 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan m ela lui sistern pertanian terpadu, pergiliran tanaman, dan / a tau tumpa n g sari.

(2)Konservasi tanah dan air sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ) dilakuka n mela lui perlindungan, pelestarian sumberdaya lahan da n air,dan pengendalian pencemaran air. Dipi11clai dengan CamScan/lN
(3)Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melakukan penelitian konservasi tanah dan air dengan melibatkan lembaga penelitian dan / a tau perguruan tinggi.
(4)Hasil penelitian konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada kelompok petani melalui media yang mudah diakses dengan cepat dan murah.

BAB IV

PEMANFAATAN LP28 Pasal 9 ( 1) Da larn mendukung terselenggaranya pema n faatan LP2B,Pemerintah Kota bertanggungjawab m enjamin konservasi tanah dan air.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemanfaatan LP2B Pemerintah Kota wajib:

a.mengawas i pemanfaatan LP2B agar sesuai peruntukannya;
b.memelihara dan mencegah kerusaka n irigasi;
c.menjaga dan meningkatka n kesubu ran lahan;
d.mencegah kerusakan lah an ;
e.membangun dan/atau meningkatkan jalan usaha tani dalam kawasan LP2B; dan
f.memelihara kelestaria n lingkungan kawasan LP2B. Pa sa l 11

(1)Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang b erkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian yan g sudah d itetapkan menjadi LP2B wajib: a . menanam tanaman pa ngan pokok; dan b . memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi.
(2)Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus berperanserta dalam:
1. a.menjaga dan meningkatka n kesuburan lah a n ;
2. b.mencegah kerusa kan lahan; c . memelihara jalan usaha tani dalam k awasan LP2B; dan
3. d.memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da n ayat (2) adalah orang, badan usaha dan/ a tau badan hukum yang memanfaatkan LP2B atas dasar perjanjia n kerja sama .
(4)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepa la PD yang menyelenggarak a n urusan pemerintahan bidang pertanian. Dipindai dengall CamScanner
(5)Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dikenakan sanksi administrasi penghentian insentif, dan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi memperbaiki jaringan irigasi yang rusak.

Pasal 12

(1)Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang d ialihfungsikan.
(2)Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Kata dalam rangka:
1. a.pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
2. b.proyek Strategis Na sion a l; dan/ a tau
3. c.bencana alam.
(3)Pengadaan tanah untuk kepentingan umu m sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pengembangan jalan umum;
2. b.pembangunan waduk;
3. c.bendungan;
4. d.pembangunan jaringan irigasi;
5. e.meningkatkan saluran penyelengga raan air m in u m ;
6. f.drainase dan sanitasi;
7. g.bangunan pengairan;
8. h.pelabuhan;
  1. 1.bandar udara; J. stas iun dan jalan kereta api;
9. k.pengembangan terminal;
  1. 1.fasilitas keselamatan umum;
10. m.cagar alam; dan / atau
11. n.pembangkit dan jaringan listrik.
(4)Ben cana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c d itetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang bencana alam. Oipi1dai denga1 CaimScan,er ( 1) Pt•ngndn,\ll tnnnh unluk kl'pt•111i11gnn umum dan proyek ~t 1,\lt'g1s 11,\SttHrnl y.ln~ 11w11g,1 k1b.1 tkan berulih fungsmya LP2B h,u u~ nwmt·nuhi pns\ .1ratrnr ,1 . nwmiltk1 kt\JH\ll kelnvnknn slrnlt·gis; b mt·mpun) ,11 n·1H:,rn,1 al1h fung::.1 LP213;
1. c.p('mbebns,\n kcpcmiliknn hnk alas Lanah;dan
2. d.d1scdinknn lnhnn pengganti Lerhadap LP2B yang di,1lihfungsikan.
(2)Dalam hat te1jad1 bencann schingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) berpedoman pada ketentuan peraluan perundang-undangan.

Pasal 14

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

a.luas dan lokasi yang a kan dialihfungsikan;
b.potensi kehilangan h asil;
c.risiko kerugian investasi; dan
d.dampak ekon omi, lingkungan, sosia l, da n budaya.

Pasal 15

Rencana a lih fungsi LP28 sebagaimana dima ksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

a.luas dan lokasi LP28 yang akan dialihfungsika n ; dan
b.jadwal a lih fungsi LP28. Pasa l 16

(1)Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan den gan memberikan ganti kerugian ole h pihak yang melakuk a n a lih fungsi.
(2)Besaran gan ti kerugia n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila kukan oleh Pe nila i yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan . Dipind.31den9an CamSCOl"l!'IC'f Pmwl 11 ( I J I 1c•11gnlillf u11g-,11111 IYJH d11 ,...,uJk;111 olt. h p1huk yang 11w1lg:tlildu11g~1ilrn11 k1·prnlu W11l1 Kc,111 cl1~wrt:11 n•k()mcnclasi duri J>I) y,111g 111111ytl111gg,1111kw1 u,us;ua pe111cnnlc1h...u1 b1dang ()l'IHl!llilll J'llflllg cl:wrnh cl;rn JWI laniun ,
(2)U:-;ulrni H<'lmgnimana cl11nnksud pacl,1 ayat (1) d1scrla1 dengan penclnpnl tirn vcrifikusi.
(3)Tim v<·rif'ikw-;i scbagaimuna climaksud pada ayal (2) dibentuk okh Wali Kola yang keanggotaannya terdin dari:

11.PD yang lugas dan fungsinya di bidang pertanian; b PD yang tugas dan fungsinya di bidang percncanaan pembangunan daerah;

c.PO yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
d.PD yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang dacrah; dan
e.inslansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

(4)Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara alih fungsi LP2B d1atur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

( 1) Pengalihfungsian LP2B dalam kawasan LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh petanida n / atau bukan petani wajib diberikan kompensasi.

(2)Kompensasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dibebankankepada pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
(3)Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan/ atau zonasi nilai tanah.
(4)Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
(5)Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh tim verifikasi daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Besaran nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan den an Ke utusan Wali Kota. Dipin dal dcngan CamSco11,u~r P,1sal 1Q Alih fungs1 LP2B) ,ing diseb.1bk.rn ukh bc:ncan:1 ~1l~1m seb..1ga1mc1n.-i. dimaksud dalnm Pasal 12 nynt (2) huruf b, harus dibuktikan dengan penetapan kejadiA.n bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Wa li Kota.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…