DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman. Secara garis besar dalam perda ini menjelaskan penggunaan tanah pemakaman yang produktif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman yang berkeadilan bagi masyarakat di Wilayah Kota Magelang, meliputi tata cara penunjukan dan penetapan lokasi tempat pemakaman, persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pemakaman izin pemakaman dan penggunaan tanah makam tumpangan yang bertujuan dapat mengakomodir dan mengantisipasi dinamika sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman di wilayah Kota Magelang dalam penyediaan lahan pemakaman yang sesuai dengan kapasitasnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan sebagai salah satu upaya pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
18.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Ayat (1) Pasal 4 ditambah satu huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Walikota mempunyai kewenangan :
1. a.menunjuk dan menetapkan lokasi tempat pemakaman;
2. b.menunjuk dan menetapkan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dan Rumah Duka;
3. c.melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan lokasi tempat pemakaman, Krematorium dan Rumah Duka;
4. d.melaksanakan pengelolaan terhadap petak makam yang telah di cabut izinnya atau tidak berizin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, penetapan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

2.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU sebagaimana dimaksud dalap Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi :

a.orang yang meninggal dunia berasal dari Daerah;
b.orang yang meninggal dunia berasal dari luar Daerah;
c.Warga Negara Indonesia yang meninggal di luar negeri;
d.orang yang meninggal merupakan Warga Negara Asing. 5
1. 3.Ayat (1) Pasal 21 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemesanan persediaan petak makam di TPU hanya dapat dilakukan oleh warga Daerah yang merupakan pasangan suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah.
(2)Pemesanan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika salah satu pasangan sudah meninggal.
(2a)Pemesanan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
1. a.foto copy buku nikah bersangkutan yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
2. b.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
3. c.foto copy Kartu Keluarga yang bersangkutan; dan
4. d.surat keterangan domisili dari Lurah yang bersangkutan.
  1. 4.Ayat (3) Pasal 26 diubah dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Setiap orang dapat memperoleh pelayanan pemakaman di TPU setelah mendapat izin dari Walikota.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.izin pemakaman dan penggunaan tanah makam;
2. b.izin penggunaan tanah makam tumpangan;
3. c.izin pemesanan petak makam;
4. d.izin pemindahan kerangka jenazah.
(3)Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3a)Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan setelah masa izin berakhir.

5.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pemakaman izin pemakaman dan penggunaan tanah makam tumpangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Setiap jenazah dari dalam daerah yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dalam mengajukan izin pemakaman wajib melampirkan: 6
1. 1.foto copy kartu keluarga; dan
2. 2.foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
b.Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dalam mengajukan izin pemakaman wajib melampirkan:
1. 1.foto copy kartu keluarga;
2. 2.foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal;
3. 3.surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal;
4. 4.surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal.
c.Setiap jenazah Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar negeri yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dalam mengajukan izin pemakaman wajib melampirkan :
1. 1.foto copy kartu keluarga;
2. 2.foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal; dan
3. 3.surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal.
d.Setiap jenazah Warga Negara Asing yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dalam mengajukan izin pemakaman wajib melampirkan :
1. 1.paspor orang yang meninggal;
2. 2.surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tempat dinyatakan orang tersebut meninggal; dan
3. 3.Surat keterangan izin tinggal dari pihak yang berwenang.
4. 6.Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3a), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin; dan/atau
6. f.pencabutan tetap izin. 7 (2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
  1. 7.Pasal 43 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016 WALIKOTA MAGELANG, ttd SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2016) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN I. UMUM Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman di Wilayah Kota Magelang sesungguhnya telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir dan mengantisipasi dinamika sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pelayanan di Wilayah Kota Magelang. Diantara dinamika sosial itu adalah semakin meningkatkan kebutuhan tanah makam, pemanfaatan tanah makam secara leluasa oleh warga di luar Kota Magelang karena longgarnya syarat pemanfaatan dan pelanggaran atas ketentuan materi dalam peraturan daerah karena rendahnya sanksi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang melalui intensifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Seiring dengan itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang, di samping ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari taman yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai taman kota, resapan air, dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut yang dibarengi dengan semangat untuk mewujdkan penggunaan tanah pemakaman yang produktif dan efisien dan dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman yang berkeadilan bagi masyarakat di Wilayah Kota Magelang, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman yang menjadi dasar hukum dalam pelayanan prasarana dan sarana pemakaman selama ini perlu ditinjau kembali. 9 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan pengelolaan sebagaimana adalah penguasaan secara mutlak atas petak makan dan/atau bangunan yang ada diatasnya. Yang dimaksud dengan tidak berizin adalah petak makam yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. 10 Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 59

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…