DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah Kota Magelang berperan menyelenggarakan SPAM. Dalam perda ini memuat maksud tujuan bidang usaha, Nama dan Kedudukan, Modal dan Pendanaan, Organ PDAM,Kepegawaian, Asosiasi, Tahun Buku, Anggaran dan Pelaporan, penetapan dan Penggunaan Laba, Tarif Air Minum, Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Pembinaan dan Pengawasan serta Pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga keberlangsung pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Magelang perlu didukung dengan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu diganti; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 3
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
9.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang. 4
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
7.Unsur Staf adalah pembantu Direktur yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
8.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
10.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
11.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum masyarakat perlu adanya pengembangan SPAM yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat;
b.menjaga keberlangsung pengembangan SPAM agar terwujud hubungan yang serasi, seimbang dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial perlu didukung dengan peningkatan kinerja PDAM sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 5

Pasal 3

(1)PDAM didirikan dengan tujuan:
1. a.menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil, merata dan terus menerus;
2. b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. c.turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.
4. d.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba PDAM.
(2)Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PDAM dapat mengembangkan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bidang usaha PDAM adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
(2)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
(3)SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat berupa :
1. a.air baku;
2. b.unit produksi;
3. c.unit distribusi; dan/ atau
4. d.unit pelayanan. 6
(4)SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat berupa :
1. a.terminal air;
2. b.mobil tangki air; dan/atau
3. c.bentuk lainnya yang memungkinkan.
(5)Bentuk lainnya yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan PDAM sudah mencapai 100% (seratus persen).

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang diberi nama PDAM Kota Magelang.
(2)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo berbentuk gambar bangunan menara air berwarna.
(3)Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Wilayah kerja PDAM meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya. 7

BAB IV

MODAL DAN PENDANAAN

Pasal 7

(1)Modal PDAM terdiri dari seluruh kekayaan PDAM yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Penambahan modal untuk pengembangan PDAM terdiri atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/ atau
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

PDAM dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Walikota yang dapat diperoleh melalui :

a.Laba modal sendiri;
b.Pinjaman;
c.Kerjasama dengan Pihak Ketiga; dan/atau
d.Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain atau Pihak Lain. 8

BAB V

ORGAN PDAM

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari:

a.Walikota selaku pemilik modal;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009