DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas, arah dan tujuan, kewajiban dan hak, tujuan dan tanggung jawab, pemberdayaan, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, penghargaan, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Kelembagaan Dan Koordinasi, pembiayaan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terus bertambahnya jumlah Lansia dari tahun ke tahun yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan bantuan guna peningkatan kesejahteraannya;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah perlu memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 49670);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tetang Komisi Nasional Lansia;
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan pelayanan perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
19.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4); 4
20.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LANJUT USIA

BAB II

AZAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berazaskan :

a.keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b.kekeluargaan;
c.keseimbangan
d.keserasian;dan
e.keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diarahkan agar Lansia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk :

a.memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
b.mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia;
c.memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d.meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia;
e.meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga Lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. 7

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

(1)Lansia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
1. a.Lansia potensial;
2. b.Lansia potensial tidak mampu; dan
3. c.Lansia tidak potensial.

Pasal 6

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, Lansia juga berkewajiban untuk :

a.membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
b.mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan danpengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
c.memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 7

(1)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja; 8
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.perlindungan sosial;
8. h.bantuan sosial;
9. i.bagi Lansia miskin mendapat bantuan sarana, prasarana, bantuan usaha,sedang Lansia miskin yang menderita difabilitas mendapat bantuan sarana, prasarana dan biaya hidup sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
10. j.bagi keluarga yang menanggung Lansia mandapatkan bantuan berupa informasi dan pendidikan terkait dengan layanan dasar Lansia.
(2)Bagi Lansia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf c dan huruf d.
(3)Bagi Lansia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf g.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 9

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…