DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyertaan modal, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

(2)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sampai dengan tahun 2021 sebesar 27.338.218.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 4

(1)Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank
1. b.meningkatkan pelayanan Sadan Usaha Milik Daerah kepada rnasyarakat; dan
2. c.meningkatkan deviden yang diterima Pemerintah Daerah. Usa ha Milik Daerah;

BAB III

PENYERTAANMODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah bertujuan un tuk:

a.mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja Badan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Miiik Daerah dimaksudkan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Uaa ha. Milik n::ierah.

Pasal 2

(2)Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang berhak memperoleh Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

nilai sebesar Rp12.868.500.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan

b.bangunan 4 (empat) lantai Gedung Garba Parama Artha seluas 2.858 m? (dua ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) di Jalan Tidar Nomor 11, dengan nilai eebesar Rp7.438.500.000,00 (tujuh miliar empat Barang Milik Daerah untuk P~nyert::i:::in Morl::i 1 Pemerinrah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang berupa:
a.tanah yang terletak di Jalan Tidar Nomor 11, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 17/ Kelurahan Magersari atas nama Pemerintah Kota Magelang seluas 1.150 m2 ( seribu seratus lima puluh meter persegi) dengan

BAB IV

HAKDAN KEWAJIBAN ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.

Pasal 8

( l) Dengan beraiihnya status Barang Miiik Daerah yang diserahkan sebagai penyertaan modal, Pemerintah Daerah wajib menghapus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dari daftar barang rnilik daerah dan neraca daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2)Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang wajib mengelola Modal Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan..
(3)Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas daerah.
(3)Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang berhak menerima pelepasan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINS! JAWA TENGAH: (1-79 /2021) LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 1 JOKO sbDIYONO SEKRETARIS DAERA KOTA MAGELANG, Diundangkan di Magelang pada tanggal MUCHAMAD NUR AZIZ WALIKOT MAGELANG, Ditetapkan di Magelang pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal8JTI Lernbaran Daerah Kota Magelang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABV KETENTUAN PENUTUP barang milik Pemerintah Kota Magelang dan Neraca Pemerintah Kata Magelang. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.objek penyertaan modal; dan
b.hak dan kewajiban. bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang. Barang milik Daerah yang menjadi obyek penyertaan modal berubah statusnya ~~-;~,l; 1'C1'~y~,, ... -·~-~ dinisahkan schinzza -l:i..~-,,~ dari daftar.:>La.LU-' a. un.,.1..1.Ja.UJ.n.. n..a. a.cu.i ya.i.1.5 u1.p1. u, .. a.ii, .:>\....1..1.ui0t5 uuia.pu.:, ua.i La.J. penambahan penyertaaan daerah yang idle dilakukan dengan pemanfaatan barang milik daerah maupun pemindahtanganan sehingga pendayagunaan barang milik Daerah akan menambah pendapatan Daerah. Penyertaan Modal berupa barang milik Daerah dilakukan selain untuk mengoptimalkan fungsi atas barang milik daerah juga untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pendayagunaan barang milik Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung dengan Pengelolaan Barang milik Daerah yang baik yaitu berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Barang milik daerah harus dioptimalkan fungsinya dalam I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENT ANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG TAMB,.c\HANLEiv1BARAN DAERAH KOTA M,t..GELA.NGNO!v10R 104 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…