DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Magelang berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; WALIKOTAMAGELANG, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021 TAHUN 2022 NOMOR 1 Mengingat Menimbang LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG WALIKOTA MAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya clisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dae rah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTAMAGELANG
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dipindai dengan CamScanner · Rp 251.534.301.099,00 Rp 11.240.000.000,00 Rp 240.294.301.099 ,00 Rp 299.613.554.698,00 Rp 0,00 Rp 59.319.253.599,00

c.transfer bantuan keuangan
d.surplus
e.pembiayaan:
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran
f.pembiayaan netto
g.SiLPA

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 994.366.987.776,00
b.belanja Rp 935.047.734.177,00
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah.
1. c.neraca;

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  1. 6.Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih lebih realisasi peneri~aan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
  2. 7.Surplus/Defisit Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa. Dipindai dengan CamScanner 0,00Rp 11.240.000.000,00Rp2. realisasi
  3. 3.selisih
3. e.selisih anggaran · dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 11.240.000.000,00 ·Rp 251.534.301.099,00 Rp 666.670,00
  2. 2.realisasi
  3. 3.selisih lebih
4. d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp666.670,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 251.534.967.769,00 Rp 59.319.253.599,00 (Rp 180.975.714.170,00)
  2. 2.realisasi surplus
  3. 3.selisih lebih (Rp 240.294.967.769,00)
5. c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah (Rp180.975.714.170,00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.defisit anggaran setelah perubahan Rp 935.047.734.177,00 Rp 201.235.795.717,00
  2. 2.realisasi
  3. 3.selisih lebih Rp 1.136.283.529.894,00
6. b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp201.235.795.717,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 994.366.987.776,00 Rp 98.378.425.651,00
  2. 2.realisasi pendapatan
  3. 3.selisih lebih

Pasal 4

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 se bagai beriku t:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp98.378.425.651,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 895.988.562.125,00 Dipindai dengan CamScanner (Rp 1.325.897.730,54) (Rp 263.949.800,00) Rp 170.867.215.489, 96 Rp 172.457.063.020,50c. surplus/ defisit dari operasi
d.surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional
e.pos luar biasa
f.Surplus/Defisit LO

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.jumlah pendapatan Rp l.051.452.119.606,07
b.jumlah beban Rp 878.995.056.585,57 Rp 2.653.417.161,83 Rp 4.334.740.145.348,85
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 4.337.393.562.510,68

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 251.514.967.769,00
b.SiLPA/ SiKPA Rp 299.613.554.698,00
c.saldo anggaran lebih akhir Rp 299.613.554.698,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp666.670,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 240.294.967.769,00
2. 2.realisasi Rp 240.294.301.099,00
3. 3.selisih lebih Rp 666.670,00 Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I : laporan realisasi anggaran:

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan. Rp 0,00 Rp 6.085.615.569,50 Rp 4.334.740.145.348,85

1.koreksi nilai persediaan
2.koreksi ekuitas lainnya

d.ekuitas akhir
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar: Rp 170.867.215.489,96b. Surplus/Defisit LO

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 4.157.787.314.289,39 Pasal 8 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
1. a.saldo awal kas per 1 Januari 2021 Rp 251.514.756.899,00
2. b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 245.056.840.796,00
3. c.arus kas dari aktivitas investasi (Rp185.737 .587.197 ,00)
4. d.arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp 11.220.666.670,00)
5. e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp 7.935.536,00
6. f.saldo akhir kas per 31 Desember 2021 Rp 299.621.279.364,00 Dipindai dengan CamScanner neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar rekapitulasi aset tetap; anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan. laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; realisasilaporanringkasan
7. m.Lampiran XIII
8. c.Lampiran III
9. d.Lampiran IV
10. e.Lampiran V
11. f.Lampiran VI
12. g.Lampiran VII
13. h.Lampiran VIII
14. i.Lampiran IX
15. j.Lampiran X
16. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII
17. b.Lampiran II
  1. 4.Lampiran 1.4
  2. 3.Lampiran 1.3
  3. 2.Lampiran 1.2
  4. 1.Lampiran 1.1 Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Walikota. daerah/perusahaan daerah; dan ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) bad an usaha milik daerah/perusahaan daerah.

2.Lampiran XX.2 keuangan usaha milik la poran bad an ikhtisar (neraca)
1.Lampiran XX.1

t.Lampiran XX
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; daftar rekapitulasi aset Jainnya; daftar dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang; daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;
n.Larnpiran XIV Dipindai dengan CamScanner NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINS! JAWA TENGAH: (1-161/2022) LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 1 Diundangkan di Magelang pada tanggal J!, Agustus 2022 MUCHAMAD NUR AZIZ Ditetapkan di Magelang pada tanggal ~ ! Agustus 2022

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…