DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Bab III Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Bab IV Pengadaan Bab V Penggunaan Bab VI Pemanfaatan Bab VII Pengamanan dan Pemeliharaan Bab VIII Penilaian Bab IX Pemindahtanganan Bab X Pemusnahan Bab XI Penghapusan Bab XII Penatausahaan Bab XIII Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XIV Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara Bab XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab XVI Ketentuan Lain-Lain Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMAT TUH.~N YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l . Daerah adalah Kota Magelang

2.Walikota adalah Walikota Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Dacrah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan tugas pembaruuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 3

(l) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Walikota.

(2)Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Dae rah;

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIKDAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
1. 1.pemusnahan; J. penghapusan;
k.penatausahaan; I. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
m.Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
n.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
1. 40.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
2. 41.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Ba rang.
3. 42.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
4. 43.Instansi adalah Instansi Pemerintah Pusat di Kota Magelang.
5. 44.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.
6. 45.Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. 46.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Instansi Pemerintah Pusat/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Walikota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalarn penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang:
2. b.mernbantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;

Pasal 4

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah;
c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
c.mengatur pelaksanaan pernindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
b.menetapkan Penggunaan, Pernanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usu! pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usu) pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usu! Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
h.menyetujui usu! Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 6

(1)Walikota menetapkan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang,
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan lnventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalarn penguasaannya;
6. f.mengajukan usu! Pemanfaatan dan Pernindahtanganan Barang Milik Daerah oerupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
8. d.mernberikan pertirnbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pernanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
9. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
10. f.mcmbantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
11. g.melakukan pcncatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dirnanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Ba rang;
12. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
13. i.membantu Pcngelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
14. j.menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(1)Pengurus Barang terdiri atas:
1. a.Pengurus Barang Pengelola;
2. b.Pengurus Barang Pengguna; dan
3. c.Pengurus Barang Pembantu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan WaJikota.

BAB ILL

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Pasal 9

Pasal 8

( 1) Pengguna Barang di ban tu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang ditetapkan oleh WaJikota atas usu! Pengguna Barang.

(2)Ketentuan lebih Janjut mengenai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

( 1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota atas usu! Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kornpetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
1. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada WaJikota melalui Pengelola Barang;
2. h.rnengajukan usu! Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;dan J· menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

( l) Pengadaan Barang Milik Dae rah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(2)Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PENGADAAN

Pasal 12

Ketenruan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Pengguna Barang menghimpun usu! rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usu! rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3)Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usu! rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.
(2)Perencanaan Kcbutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi perencanaan pengadaan, perneliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga. (SJ Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…