DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan, Jenis Usaha yang Dapat Diberikan Insentif dan/atau Kemudahan, Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, Pelaporan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan aspek penting dalam membangun iklim Investasi yang berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas Investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
15.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Masyarakat dan/atau Investor maupun calon Investor;
b.meningkatkan Investasi di Daerah;
c.meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
e.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan;
d.jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan;
e.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
g.pelaporan dan evaluasi;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangannya.
(2)Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Investor baru di Daerah; dan
2. b.Investor lama di Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

(1)Setiap Masyarakat dan/atau calon Investor yang akan memulai usaha di Daerah, diberikan kemudahan Investasi.
(2)Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau Koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan lebih dari 1 (satu) bentuk insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…