DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Bentuk Hukum, Logo dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal dan Saham; Organ; Kepegawaian; Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Prinsip Pengelolaan; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Penggabungan, Peleburan, Pengambilaliohan, Pembubaran dan Perubahan Kegiatan Usaha; Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);

c.menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT BPR Bank Magelang (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
d.menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
e.menerapkan tata kelola yang baik; menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
g.menyusun dan menyampaikan laporan yang menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS;
h.membuat dan memelihara risalah rapat; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan manajemen PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.menyusun perencanaan; ™

(3)
(4)
(5)
(6)
1. b.pengurusan/pengelolaan;
2. c.pengawasan kegiatan operasional; dan
3. d.pelaporan. Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Magelang (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit dilakukan terhadap: manajemen risiko; sistem pengendalian internal; keterbukaan dan kerahasiaan informasi; sistem teknologi informasi; pengelolaan kepegawaian; pengadaan barang dan jasa; sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan; pelanggaran; penilaian kinerja Direksi; rencana bisnis; dan laporan dan pertanggungjawaban. Dlrek51 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Magelang (Perseroda). Direksi mempunyai wewenang:
4. a.mengurus kekayaan PT BPR Bank Magelang e PR e A0 TR (Perseroda);
5. b.mengurus pengelolaan kredit macet;
6. c.mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
7. d.menetapkan penghasilan bagi pegawai;
8. e.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dengan persetujuan komisaris;
9. f.mewakili PT BPR Bank Magelang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
10. g.menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
11. h.membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atas persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. i.membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. j.menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
14. k.menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Magelang (Perseroda), dan
  1. 1.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi (1 (2 (1 @ (3 ) ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik. Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 33

Direksi diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; kompetensi; reputasi keuangan yang baik; berijazah S1 (strata satu); pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
g.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
h.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf c meliputi:
1. a.memahami manajemen perbankan;
2. b.memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
3. c.memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
5. e.memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. ™o oo
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dan
2. b.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan, dan
3. c.tidak sedang menjalani sanksi pidana. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibuktikan dengan curriculum vitae dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi dilarang:
1. a.mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;
2. b.memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang Saham pengendali pada bank dan/atau perusahaan lain;
3. c.merangkap jabatan pada bank, LJK, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang Dbertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan/atau
4. d.memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 34

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
a.melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
b.opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan,
c.seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan
d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 35

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a.meninggal dunia;
b.masa jabatannya berakhir; dan/atau
c.diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

(1)Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Direksi menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
(2)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan. (3 (S

Pasal 37

(1)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; @
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/ atau Daerah,
2. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. e.mengundurkan diri;
4. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
5. g.tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebiajakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

Pasal 38

Direksi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS. RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

a.usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
b.jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
c.tata cara pemberhentian.

Pasal 39

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Magelang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Magelang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dengan tetap:

a.menjaga aset PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
b.melaksanakan rencana bisnis; dan
c.melaksanakan anggaran.

Pasal 40

Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.gaji;
b.tunjangan;
c.fasilitas; dan/atau
d.tantiem atau insentif pekerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 41

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a yang besarnya:

a.direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
b.anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama. Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(2)huruf b meliputi:
1. a.tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
2. b.tunjangan istri/suami dan anak;
3. c.tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
4. d.tunjangan jasa pengabdian;
5. e.tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
6. f.tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional;
7. g.tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
8. h.tunjangan dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
9. a.fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. b.fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
2. c.fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
3. d.fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda), dan
4. e.fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bagi Direksi juga termasuk medical check up yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 42

Tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c diberikan kepada direktur utama setiap bulan. Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun; Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama. Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan social ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan social nasional. Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…