DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Sanksi Administratif, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang berwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Magelang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
15.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
9.Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Magelang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
10.Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13.Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
14.Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15.Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas;
j.berwawasan lingkungan;dan
k.keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

a.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
c.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
d.memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah :

a.mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
b.terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak- pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
d.terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pembinaan;
4. d.pengawasan;
5. e.pelaporan.
(2)Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
(4)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 7

(1)Program TJSLP dapat berbentuk :
1. a.bina lingkungan;
2. b.kemitraan usaha mikro;
3. c.pemberdayaan masyarakat;
4. d.sumbangan atau donasi; dan/atau
5. e.promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 8

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

(1)Program kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Penelitian dan pengkajian usaha;
2. b.Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.Pelatihan dan pendampingan berwira usaha dan pengembangan usaha;

Pasal 10

(1)Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…