DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Magelang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan uraiannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 911.966.581.000,-
2.Belanja Daerah Rp. 1.031.966.581.000,-(-) Surplus/(Defisit) Rp. (120.000.000.000,-)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 120.000.000.000,-
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 0,-(-) Pembiayaan Netto Rp. 120.000.000.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,- 3

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.222.478.414.000,-
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.590.290.453.000,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.99.197.714.000,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.32.500.000.000,-
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.5.001.088.000,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.9.982.607.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp.174.994.719.000,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.24.412.946.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.455.177.029.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.110.700.478.000,-
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp.16.757.600.000,-
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp.0,-
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.40.043.975.000,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.42.396.139.000,-
5. e.Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.0,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.333.615.691.000,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp.698.350.890.000,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.307.867.090.000,-
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp.16.490.370.000,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.5.092.290.000,-
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.560.703.000,-
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.3.605.238.000,- 4
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.65.633.709.000,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.387.924.261.000,-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp.244.792.920.000,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.120.000.000.000,-
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.0,-
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.120.000.000.000,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
5. e.Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,-
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-
7. g.Penerimaan Hasil Penarikan Rp.0,-
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
5. e.Pemberian Dana bergulir Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah; 5
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(4)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2018 WALIKOTA MAGELANG, SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, SUMARTONO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 11 linan sesuai dengan aslinya KEPA BAGIAN HUK, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (13/2018)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…