DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 185

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, nama, tempat kedudukan dan logo, kegiatan usaha, modal, organ, pegawai, satuan pengawas intern, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng; PENETAPAN
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
8.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
6.perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7.Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang selanjutnya disebut Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng adalah badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang selanjutnya disebut Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng adalah Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Direksi adalah organ Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng serta mewakili Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Pegawai adalah pegawai Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum dalam pembentukan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LOGO

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan dan dibentuk Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng.

Pasal 5

(1)Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Wilayah kerja Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.

Pasal 6

Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng meliputi pengelolaan taman, koleksi tanaman langka dan aneka satwa sesuai dengan prinsip kelestarian alam, menyelenggarakan hiburan umum dan rekreasi serta usaha- usaha lain yang berhubungan dengan pemenuhan jasa pariwisata.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng terdiri atas seluruh kekayaan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 9

Modal awal Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp808.294.217,10 (delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah sepuluh sen).

Isi peraturan

Teks185PDFHirarki

Memuat teks peraturan…