DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Uum; Penganggaran dan Sumber Dana; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pencairan Dana Cadangan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan Gedung Balai Kota Magelang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka pembangunan Gedung Balai Kata Magelang, dibutuhkan penyediaan dana kebutuhan kegiatan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, mengingat penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum guna membiayai pembangunan Gedung Balai Kota Magelang, pemerintah daerah perlu mengatur, pembentukan dana cadangan pembangunan Gedung Balai Kata Magelang tahun 2022-2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kata Magelang Tahun 2022- 2024; WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang NOMOR 2 TAHUN 2022 TENT ANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2024 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 2 WALIKOTA MAGELANG PROVINS! JA WA TENGAH sebagai unsur yang mermmpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota penyelenggara pemerintahan daerah Pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar, serta untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

BAB I

KETENTUAN UMUM DANA KOTA PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI MAGELANG TAHUN 2022-2024.

Pasal 4

Dana Cadangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

a.dana alokasi khusus;
b.pinjaman daerah; dan
c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dana Cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, dan jenis belanja Pembentukan Dana Cadangan.
(2)Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian yang meliputi:
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
3. c.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
5. e.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(4)Dalam hal biaya Pembangunan Gedung Balai Kota melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kekurangan biaya pembangunan dianggarkan pada APBD tahun pelaksanaan pembangunan.
(2)Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai, dan penggunaan dananya tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENGANGGARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan ini dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang pada tahun 2025.

Pasal 8

(1)Pencairan Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang dianggarkan pad a penerimaan pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.

BAB IV

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang dicatat dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Daerah, dan jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan sebagai penambah Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.
(3)Tambahan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari la po ran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 6

(1)Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang ditempatkan dalam rekening tersendiri/rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(3)Penempatan deposito dalam Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

(1)Dana Cadangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
(2)Pengunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Dalam hal terdapat Dana Cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang yang sudah dicairkan dan tidak digunakan setelah seluruh kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan, sisa Dana Cadangan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap penggunaan anggaran Dana Cadangan dalam pembangunan Gedung Balai Kota Magelang harus dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera tu ran perundang- undangan. BABV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945