DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II SPALD Bab III Penyelenggaraan SPALD Bab IV Kelembagaan Bab V Hak, Kewajiban dan Larangan Bab VI Peran Serta Masyarakat Bab VII Pendanaan Bab VIII Perizinan Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang merupakan hak konstitusional warga negara;
b.bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan mencegah dampak air limbah domestik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, air limbah domestik perlu dikelola sebelum dibuang ke media lingkungan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Magelang, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MASA ESA PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAHDOMESTIK Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kota Magelang.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Walikota adalah Walikota Magelang.
3. 4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. 5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. 6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
6. 7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. 8.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
8. 9.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
9. 10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
10. 11.Instalasi Pengolahan Air Lirnbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehati-hatian;
g.partisipatif; clan
h.manfaat.
1. 12.Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. 13.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. 14.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan se bagian kegiatan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah.
4. 15.Badan Usaha SPALDadalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
5. 16.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

Pasal 9

(1)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2)Subsistem pengolahan seternpat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.subsistem pengolahan setempat;
b.subsistem pengangkutan; dan
c.subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 7

(1)SPALD terdiri atas:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.kedalaman muka air tanah;
4. d.permeabilitas tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
(2)SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan terpadu.
1. b.penyelenggaraan SPALD;
2. c.kelembagaan;
3. d.hak, kewajiban, dan larangan;
4. e.peran serta masyarakat;
5. f.pendanaan;
6. g.perizinan; dan
7. h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SPALD

Pasal 11

(1)Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;
4. d.unit stabilisasi;
5. e.unit pengeringan lumpur; dan/ atau
6. f.unit pemrosesan lumpur kering.
(4)Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, meliputi:
1. a.kantor;
2. b.gudang dan bengkel kerja;
3. c.laboratorium;
4. d.alat pemeliharaan;
5. e.peralatan Keselamatan clan Kesehatan Kerja (K3);
6. f.pos jaga;
7. g.pagar pembatas; dan/ a tau
8. h.tanaman penyangga.
(5)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.platform ( dumping station);

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…