DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian Dan Evalusi; Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program unggulan dan program prioritas, perlu menyusun rencana jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 3
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 2

(1)Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota terpilih serta permasalahan dan kebutuhan Daerah. 4
(2)Penyusunan RPJMD bertujuan:
1. a.memberikan arahan bagi Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah;
2. b.memberikan arahan bagi penyusunan RKPD; dan
3. c.menyediakan pedoman penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini menyajikan gambaran umum kondisi Kota Magelang, mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah, sekaligus mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode RPJMD 2025–2029. Selain itu, bab ini juga menguraikan arah kebijakan serta proyeksi keuangan daerah guna memberikan gambaran kapasitas riil pendanaan pembangunan. Identifikasi permasalahan daerah berdasarkan urusan pemerintahan, tantangan nasional dan global, serta isu strategis daerah sebagai dasar perumusan isu strategis yang akan diselesaikan melalui RPJMD, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 4

RPJMD merupakan penjabaran dari:

a.Visi, Misi, dan program Wali Kota;
b.Tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah;
c.program Perangkat Daerah;
d.program lintas Perangkat Daerah; dan
e.rencana kerja dalam Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 7

(1)Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:
1. a.BAB I berisi pendahuluan;
2. b.BAB II berisi gambaran umum Daerah;
3. c.BAB III berisi Visi Misi dan program prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.BAB IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.BAB V berisi penutup. 5
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menguraikan visi dan misi pembangunan Kota Magelang ke dalam tujuan, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah 2025–2029, disertai indikator kinerja dan target yang dirancang untuk menjawab isu strategis selama periode RPJMD.

Pasal 8

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB ini memuat kebijakan dan program perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029, yang menjadi dasar penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD. Setiap program dilengkapi indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan penanggung jawab. Selain itu, ditetapkan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah, terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029 BAB 1-15 Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dievaluasi pada akhir masa jabatan.

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada (3) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V

Penutup 5.1 Kesimpulan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah. 6

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…