DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penganggaran dan Sumber Dana; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pencairan Dana Cadangan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyediaan dana kebutuhan kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dibutuhkan penyediaan dana kebutuhan kegiatan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
c.bahwa untuk untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum guna membiayai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pemerintah daerah perlu mengatur pem ben tukan dana cadangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024; WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENT ANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024 LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 3 WALIKOTA MAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan ini dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2024.
(2)Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota, secara langsung dan demokratis.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dae rah. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA MAGELANG DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

Pasal 6

(1)Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditempatkan dalam rekening tersendiri/ rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 5

( 1) Dana Cadangan Pemilihan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

(2)Pengunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
1. a.dana alokasi khusus;
2. b.pinjaman daerah; dan
3. c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Pasal 4 Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

Pasal 3

( 1) Dana Cadangan Pemilihan dianggarkan pada pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis belanja pembentukan Dana Cadangan.

(2)Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dengan ketentuan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian, sebagai berikut:
1. a.perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
3. c.perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
(4)Dalam hal biaya Pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tah un pelaksanaan Pemilihan.

BAB II

PENGANGGARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 10

( 1) Setiap penggunaan anggaran Dana Cadangan dalam penyelenggaraan Pemilihan harus dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari la po ran pertanggungjawaban APBD.

(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 Pencairan Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, objek pencairan Dana Cadangan.

Pasal 8

(1)Pencairan Dana Cadangan Pemilihan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atas persetujuan pejabat pengelola keuangan Daerah.

BAB IV

PENCAIRANDANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan Pemilihan dicatat dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Daerah, jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan sebagai penambah Dana Cadangan Pemilihan.
(3)Tambahan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(3)Penempatan deposito dalam bank pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. LEMBARAN DAERAH WALi KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINS! JAWA TENGAH: (3-202 / 2022) J SEKRETARIS DAERAH OTA MAGELANG, Diundangkan di Magelang pada tanggal l~ ~~eMber ,JO;}:J Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1.9 ~ep~.tn'lber .2o;i.:i. WALi KOt MAGELANG, MUCHAMAD NUR AZIZ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Dalam hal terdapat Dana Cadangan Pemilihan yang sudah dicairkan dan tidak digunakan setelah seluruh kegiatan Pemilihan selesai dilaksanakan, sisa Dana Cadangan harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah. I. UMUM Dalam rangka demokratisasi masyarakat daerah yang bermartabat penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan implementasi secara nyata hak-hak politik warga negara dan sebagai konsekuensi logis penerapan asas demokrasi yang bertanggungjawab dalam negara kesatuan yang terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Yang mana dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut dibutuhkan anggaran yang sangat besar seperti kebutuhan operasional, logistik, keamanan, dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya. Dari tahapan persiapan, pelaksanaan Pemilihan, hingga selesainya penyelenggaraan sering memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan hal tersebut diperlukan penempatan dana secara khusus untuk pembiayaannya guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemilihan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diperlukan adanya pendanaan dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatannya yang dibebankan pada APBD. Hanya saja, dalam realisasinya baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaan tahapan kegiatannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat membentuk Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan ini merupakan satu kesatuan pada pengeluaran pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Hanya saja proses pencairan Dana Cadangan dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang, berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 ten tang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan apabila pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tidak terkecuali Walikota dan Wakil Walikota) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang tahun 2024 memiliki posisi strategis dalam mewujudkan dan menunjang keberhasilan pelaksanaan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CAD AN GAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 111

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…