DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 215

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Tempat Kedudukan, Logi dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal, Organ, pegawai, satuan pengawas intern, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, tarif air minum, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kewenangan pengaturan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten dan jalan desa diserahkan sepenuhnya kepada daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5346 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU- LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun atau organisasi perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi perkumpulan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8.Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11.Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
12.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan
13.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
14.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
17.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 4
18.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
22.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23.Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24.Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25.Rumah rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
26.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
27.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
28.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
29.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
32.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk Badan Jalan, Saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
33.Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar kedalaman dan tinggi tertentu, ditandai dengan batas Garis Sempadan Bangunan (GSB).
34.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
35.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 5
36.Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
37.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi :

a.Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
b.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
d.Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
e.Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
f.Keselamatan LLAJ;
g.Prasarana Jalan;
h.Angkutan;
i.Analisis Dampak Lalu Lintas;
j.Forum LLAJ;
k.Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
l.Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
m.Peran Serta Masyarakat.

Pasal 3

LLAJ diselenggarakan berdasarkan azas :

a.transparan;
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipatif;
e.bermanfaat;
f.efisien dan efektif;
g.seimbang;
h.terpadu;
i.mandiri; dan
j.adil.

Pasal 4

Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

a.terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b.terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c.terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan LLAJ di Daerah. 6
(2)Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ yang jaringannya berada di Daerah;
2. b.pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Masyarakat menyelenggarakan kegiatan LLAJ.
(2)Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan di bidang:
1. a.jalan;
2. b.sarana dan prasarana LLAJ;
3. c.pengembangan industri LLAJ; dan
4. d.pengembangan teknologi LLAJ.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terkoordinasi.
(2)Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.
(3)Ketentuan mengenai Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JARINGAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 8

Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu Pemerintah Daerah menyusundan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang lalu lintas berskala Daerah.
(2)Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. b.Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
4. d.Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
5. e.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
(3)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah; 7
2. b.arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
4. d.rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
(4)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
1. a.pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
2. b.integrasi antar moda transportasi Daerah;
3. c.penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
4. d.penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
5. e.penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
6. f.pembangunan Simpul Daerah; dan
7. g.pengembangan teknologi LLAJ Daerah.
(5)Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(6)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
1. a.fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
2. b.daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
(2)Kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
1. a.jalan kelas I;
2. b.jalan kelas II; dan
3. c.jalan kelas III.
(3)Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jalan arteri dan jalan kolektor.
(4)Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
(5)Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Isi peraturan

Teks215PDFHirarki

Memuat teks peraturan…