DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perizinan, Pelaporan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya di bidarig perdagangan, diperlukan adanya pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataandan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; WALIKOTA MAGELANG, DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENT ANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,DAN TOKO SWALAYAN WALIKOTA MAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan a tau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang terten tu. ·
8.Surat Keterangan Tern pat Usaha yang selanju tnya disingkat SKTU adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi pedagang yang memanfaatkan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9.Surat Keterangan Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat izin dan bukti pengakuan terhadap orang yang beraktivitas dan menggunakan Pasar tertentu yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/ atau tenda di Pasar Rakyat.
10.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMAGELANG dan WALIKOTAMAGELANG

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DANTOKO SWALAYAN.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
(2)Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
2. b.implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;

Pasal 3

(1)Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M.
(2)Selain dapat berupa toko/kios, los, dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pasar Rakyat dapat beru pa hamparan/ dasaran/ jongko.

Pasal 2

Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menj ual berbagai j enis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13.Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
14.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ a tau kegiatannya.

BAB II

PASARRAKYAT

Pasal 7

(1)Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup:
1. a.fisik;
2. b.manajemen;
3. c.ekonomi; dan
4. d.sosial.
(2)Pembangunan dan/ atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan meliputi:
1. a.kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
2. b.zonasi barang yang diperdagangkan;
3. c.sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
4. d.kemudahan akses transportasi; dan
5. e.sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Ketentuan mengenai desain purwarupa pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
2. b.berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
3. c.kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M yang ada di daerah setempat; dan
4. d.peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
(2)Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
1. a.merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah,
2. b.terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
3. c.terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
4. d.bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
5. c.fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
6. d.fasilitasi akses pembiayaan kepada Pelaku Usaha di Pasar Rakyat; dan/atau
7. e.fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 8

(1)Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/ a tau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/ a tau merevitalisasi Pasar Rakyat.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/ a tau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepernilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembangunan dan/ a tau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara,anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.peningkatan prof esionalisme pengelola;
2. b.pemberdayaan Pelaku Usaha;
3. c.pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. b.penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
(5)Pembangunan dan/atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
1. a.penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
2. b.peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
3. c.peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
4. d.program membangun konsumen cerdas.
(6)Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 13

( 1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan jenis promosi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DANTOKO SWALAYAN.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

PASARRAKYAT

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DANTOKO SWALAYAN.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

PASARRAKYAT

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011